Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Pensiunan ASN, TNI dan Polri Full Senyum, Rapel Gaji Cair November 2025

    Pensiunan ASN, TNI dan Polri Full Senyum, Rapel Gaji Cair November 2025

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri patut tersenyum bahagia. Pasalnya, rapelan gaji pensiunan resmi akan cair pada bulan November 2025.

    Bagaimana tidak, kabar ini melegakan para pensiunan. Mengingat kepastiannya sudah ditunggu berbulan-bulan.

    Kabar itu, terembus dari YouTube Info Pensiunan & ASN Terbaru. Dikutip dari Jawa Pos, PT Taspen disebut telah menyampaikan bahwa seluruh proses administrasi dan perhitungan kenaikan gaji pensiunan sudah rampung.

    Dalam arti lain, tinggal menunggu waktu hingga dana masuk ke rekening masing-masing penerima.

    Pihak Taspen juga menegaskan bahwa penyaluran akan dilakukan otomatis ke rekening tanpa perlu datang ke kantor cabang atau mengisi formulir tambahan.

    Semua sistem pembayaran sudah siap. Sehingga para pensiunan hanya perlu memastikan data dan nomor rekening mereka valid.

    Kabar ini menjadi jawaban atas kekhawatiran banyak pensiunan yang sempat ragu apakah kenaikan gaji yang dijanjikan sejak Oktober benar-benar akan dibayarkan.

    Kini, kepastiannya jelas: rapelan dan gaji baru akan dibayarkan pada November 2025. Itu berarti, selain menerima gaji bulanan seperti biasa, para pensiunan juga akan mendapatkan tambahan dana rapel untuk kenaikan gaji sejak Oktober.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga memastikan dana pembayaran sudah tersedia dalam anggaran resmi negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tidak ada kendala dalam pendanaan, dan proses ini adalah keputusan resmi pemerintah.

    Jadi, pencairan rapelan bukan janji kosong, melainkan bagian dari kebijakan keuangan negara yang sah.
    Untuk memahami sistemnya, rapel diberikan karena penyesuaian kenaikan gaji berlaku sejak 1 Oktober, namun pembayaran baru bisa disalurkan bulan berikutnya setelah sistem dan data selesai disesuaikan. 

  • Adhie Massardi: Banyak Cara Seret Jokowi ke Pengadilan, Paling Cepat Ya Pakai Whoosh

    Adhie Massardi: Banyak Cara Seret Jokowi ke Pengadilan, Paling Cepat Ya Pakai Whoosh

    Mahfud mengungkapkan, biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, jauh lebih mahal dibandingkan 17-18 juta dolar AS di China.

    “Naik tiga kali lipat kan? Ini siapa yang naikkan, uangnya ke mana?,” ujar Mahfud dikutip pada Kamis (16/10/2025).

    Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan bahwa proyek ini awalnya ditawarkan kepada Jepang dengan bunga pinjaman hanya 0,1 persen.

    Namun, pemerintah kala itu justru memilih kerja sama dengan China, yang bunganya naik dari 2 persen menjadi 3,4 persen.

    Menurut Mahfud, keputusan tersebut diambil meski sudah ada penolakan dari Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, karena dinilai tidak layak secara ekonomi.

    “Pak Jonan bilang tidak visibel, akhirnya malah dipecat,” kata Mahfud, mengutip keterangan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo.

    Mahfud menambahkan, hingga kini beban utang proyek kereta cepat terus membengkak.

    Setiap tahun, bunga utang yang harus dibayar mencapai Rp2 triliun, sedangkan pendapatan dari tiket hanya sekitar Rp1,5 triliun.

    “Artinya, negara nombok terus. Kalau begini, rakyat yang dirugikan,” tegas Mahfud.

    Karena itu, Mahfud mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menolak pembiayaan proyek kereta cepat menggunakan APBN.

    Ia juga mengingatkan bahaya jika Indonesia gagal membayar utang kepada China.

    Mahfud mencontohkan kasus Sri Lanka yang kehilangan pelabuhan strategis karena gagal melunasi pinjaman ke negara tersebut.

    “Kalau gagal bayar, jangan-jangan China minta kompensasi wilayah, misalnya di Natuna Utara. Itu berbahaya, melanggar konstitusi kita,” tegasnya.

  • Mahfud MD Bongkar Dugaan Markup Proyek Kereta Cepat: Naik 3 Kali Lipat, Uangnya ke Mana?

    Mahfud MD Bongkar Dugaan Markup Proyek Kereta Cepat: Naik 3 Kali Lipat, Uangnya ke Mana?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof Mahfud MD, kembali menghebohkan publik.

    Dalam tayangan di kanal YouTube Mahfud MD Official, ia menyinggung dugaan adanya markup besar-besaran dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Mahfud mengungkapkan, biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, jauh lebih mahal dibandingkan 17-18 juta dolar AS di China.

    “Naik tiga kali lipat kan? Ini siapa yang naikkan, uangnya ke mana?,” ujar Mahfud dikutip pada Kamis (16/10/2025).

    Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan bahwa proyek ini awalnya ditawarkan kepada Jepang dengan bunga pinjaman hanya 0,1 persen.

    Namun, pemerintah kala itu justru memilih kerja sama dengan China, yang bunganya naik dari 2 persen menjadi 3,4 persen.

    Menurut Mahfud, keputusan tersebut diambil meski sudah ada penolakan dari Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, karena dinilai tidak layak secara ekonomi.

    “Pak Jonan bilang tidak visibel, akhirnya malah dipecat,” kata Mahfud, mengutip keterangan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo.

    Mahfud menambahkan, hingga kini beban utang proyek kereta cepat terus membengkak.

    Setiap tahun, bunga utang yang harus dibayar mencapai Rp2 triliun, sedangkan pendapatan dari tiket hanya sekitar Rp1,5 triliun.

    “Artinya, negara nombok terus. Kalau begini, rakyat yang dirugikan,” tegas Mahfud.

    Karena itu, Mahfud mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menolak pembiayaan proyek kereta cepat menggunakan APBN.

  • Chusnul Chotimah Kembali Senggol Silfester Matutina: Terpidana, tapi Masih Terima Gaji dari BUMN

    Chusnul Chotimah Kembali Senggol Silfester Matutina: Terpidana, tapi Masih Terima Gaji dari BUMN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah, kembali blak-blakan terkait penegakan hukum di Indonesia.

    Kali ini, ia kembali menyinggung kasus Silfester Matutina, yang disebut sudah berstatus terpidana namun hingga kini belum juga menjalani hukuman penjara.

    “Memfitnah mantan wakil presiden Jusuf Kalla. Enam tahun bebas padahal status terpidana,” ujar Chusnul di X @ch_chotimah2 (16/10/2025).

    Chusnul menyebut ada kejanggalan serius dalam penanganan hukum terhadap Silfester.

    Terutama karena statusnya sebagai pegawai BUMN yang masih menerima gaji meski sudah divonis bersalah.

    “Status terpidana tapi masih terima gaji dari BUMN,” sebutnya.

    Ia juga menyebut kelompok pendukung Jokowi yang pasang badan untuk Silfester justru memosisikan terpidana tersebut sebagai korban.

    “Tapi bagi termul, Silfester itu adalah korban,” Chusnul menuturkan.

    Lebih lanjut, Chusnul menilai fenomena ini mencerminkan rusaknya sistem berpikir sebagian masyarakat, terutama yang disebutnya sebagai pendukung garis keras pemerintahan Jokowi.

    “Rusaknya cara berpikir ternak Jokowi. Dan Kejaksaan RI juga ikut rusak,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Silfester Matutina merupakan sosok yang pernah terseret kasus dugaan fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa tahun lalu.

    Meski telah divonis bersalah oleh pengadilan, publik kini menyoroti mengapa putusan tersebut belum dieksekusi.

    (Muhsin/fajar)

  • Breaking News! Patrick Kluivert Cs Resmi Dipecat PSSI

    Breaking News! Patrick Kluivert Cs Resmi Dipecat PSSI

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — PSSI akhirnya mengambil langkah tegas terkait tim kepelatihan Timnas Indonesia.

    Pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert secara resmi diumumkan diputus kontrak.

    Kontrak Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya awalnya berdurasi dua tahun. Namun langsung diakhiri oleh PSSi dengan kesepakatan tentunya dari pihak terkait.

    “Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Tim Kepelatihan Tim Nasional Indonesia secara resmi menyepakati pengakhiran kerja sama lebih awal melalui mekanisme mutual termination,” tulis PSSI dalam keterangan resminya.

    “Kesepakatan ini ditandatangani antara PSSI dan Para Pihak di Tim Kepelatihan yang sebelumnya terikat kontrak kerja sama berdurasi dua tahun,” tambahnya.

    Bukan hanya Patrick Kluivert, melainkan semua tim kepelatihannya dengan catatan semua sudah menyetujui terkait hal ini.

    “Penghentian kerja sama ini dilakukan atas dasar persetujuan kedua pihak, dengan mempertimbangkan dinamika internal dan arah strategis pembinaan tim nasional ke depan. Dengan berakhirnya kerja sama tersebut, Tim Kepelatihan tersebut tidak lagi menangani Timnas Indonesia di level senior, U23, maupun U20,” tuturnya.

    “PSSI menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh anggota tim kepelatihan selama masa tugasnya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan dan pengembangan sepakbola nasional,” terangnya.

    Pemutusan kontrak tim kepelatihan Patrick Kluivert ini tentunya tak terlepas dari hasil di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

  • Respons Larangan DPR Komentari Kementerian Lain, Purbaya: Saya Berkepentingan Anggaran Terserap

    Respons Larangan DPR Komentari Kementerian Lain, Purbaya: Saya Berkepentingan Anggaran Terserap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tak ambil pusing dengan kritikan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. Terkait dirinya yang dianggap terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain.

    Menurutnya, selama ini dia tak asal komentar. Kepentingannya hanya agar mereka bisa mempercepat penyerapan anggaran pada tahun ini.

    “Saya nggak komentari kementerian yang lain. Saya bodoh amat. Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Rabu (15/10).

    Purbaya memastikan pihaknya segera mengambil alokasi APBN tersebut apabila tidak diserap oleh Kementerian/Lembaga. Dia pun mengaku tidak pernah mengomentari cara kerja, selain persoalan penyerapan anggaran.

    “Kalau nggak diserap, saya ambil uangnya. Itu aja. Saya nggak komentari kerja mereka,” terangnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang juga kader Golkar, mengatakan Purbaya mesti memperbaiki komunikasi politiknya.

    “Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain,” kata Misbakhun dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi DPR, Rabu (15/10/2025).

    Dia memberi contoh penarikan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak diserap. Menurutnya, itu mesti dibahas di DPR.

    Keinginan Purbaya menarik anggaran MBG itu, bersilangan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus politikus senior Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Luhut sendiri meminta Purbaya tak menarik dana MBG. Karena yakin akan diserap.

  • Respons Larangan DPR Komentari Kementerian Lain, Purbaya: Saya Berkepentingan Anggaran Terserap

    Respons Larangan DPR Komentari Kementerian Lain, Purbaya: Saya Berkepentingan Anggaran Terserap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tak ambil pusing dengan kritikan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. Terkait dirinya yang dianggap terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain.

    Menurutnya, selama ini dia tak asal komentar. Kepentingannya hanya agar mereka bisa mempercepat penyerapan anggaran pada tahun ini.

    “Saya nggak komentari kementerian yang lain. Saya bodoh amat. Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Rabu (15/10).

    Purbaya memastikan pihaknya segera mengambil alokasi APBN tersebut apabila tidak diserap oleh Kementerian/Lembaga. Dia pun mengaku tidak pernah mengomentari cara kerja, selain persoalan penyerapan anggaran.

    “Kalau nggak diserap, saya ambil uangnya. Itu aja. Saya nggak komentari kerja mereka,” terangnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang juga kader Golkar, mengatakan Purbaya mesti memperbaiki komunikasi politiknya.

    “Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain,” kata Misbakhun dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi DPR, Rabu (15/10/2025).

    Dia memberi contoh penarikan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak diserap. Menurutnya, itu mesti dibahas di DPR.

    Keinginan Purbaya menarik anggaran MBG itu, bersilangan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus politikus senior Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Luhut sendiri meminta Purbaya tak menarik dana MBG. Karena yakin akan diserap.

  • Menko Zulkifli Hasan: Kasihan Pak Amran

    Menko Zulkifli Hasan: Kasihan Pak Amran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyebut tambahan tugas yang diembankan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai Kepala Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggantikan Arief Prasetyo Adi, bukan tugas ringan.

    “Pak Mentan, selamat atas tambahan tugas. Saya kadang-kadang kasihan lihat Pak Mentan ini, karena beban tugasnya tidak ringan. Tapi kita tahu Pak Presiden pikirannya besar dan dampaknya luas, sesuai dengan tujuan kita untuk merdeka pangan,” kata Zulhas usai prosesi serah terima jabatan (sertijab) Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dari Arief Prasetyo Adi kepada Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Zulhas menegaskan bahwa tantangan pangan ke depan tidak mudah, namun arah kebijakan Presiden Prabowo harus menjadi pegangan seluruh pemangku kepentingan.

    “Tidak mungkin kita berdaulat, kita jadi negara maju tanpa kedaulatan dan ketahanan pangan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, nasib petani, nelayan, dan peternak. Karena itu, kita satu komando di bawah Presiden. Tidak boleh ada manuver lain. Semua harus satu arah untuk mewujudkan visi besar swasembada dan kemandirian pangan,” paparnya.

    Selain itu, Menko Zulhas juga menekankan keterkaitan antara ketahanan pangan dan pengembangan energi terbarukan yang tengah digarap pemerintah.

    “Kalau kita sudah sepaham ini, dampaknya akan luas. Jagung laku, singkong laku, tanah tidak ada yang kosong, karena harganya bagus. Ini semua bagian dari ekosistem kemandirian bangsa,” tegasnya.

  • Menkeu Purbaya Yakin Danantara Sanggup Bayar Utang Whoosh, Beber Angka-angka Ini

    Menkeu Purbaya Yakin Danantara Sanggup Bayar Utang Whoosh, Beber Angka-angka Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang disebut-sebut mencapai Rp116 triliun menjadi polemik. Terlebih setelah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menolak menggunakan APBN.

    Purbaya lantas menilai Danantara memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) tanpa menggunakan dana APBN.

    Meski demikian, ia mengatakan saat ini CEO Danantara, Rosan Roeslani masih melakukan kajian teknis untuk merumuskan skema penyelesaian utang yang tepat untuk KCIC.

    “Mereka (Danantara) akan purpose ke kita seperti apa. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya. Namun, yang jelas, saya tanya ke beliau (Rosan) tadi, apakah di klausulnya yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting, kalau yang saya tahu CDB (China Development Bank) mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi seharusnya enggak ada masalah,” ujar Purbaya, seusai menghadiri Rapat Dewan Pengawas Danantara, di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu.

    Menkeu memandang Danantara mampu menanggung beban tersebut karena memiliki sumber keuangan yang kuat dari dividen BUMN.

    “Sudah saya sampaikan, karena kan Danantara terima dividen dari BUMN hampir Rp80 triliun-Rp 90 triliun. Itu cukup untuk menutupi sekitar Rp2 triliun (bunga) bayaran tahunan untuk KCIC,” katanya lagi.

    Nilai dividen tersebut juga berpotensi meningkat setiap tahun.

    Sebagian dana saat ini sempat ditempatkan dalam bentuk obligasi pemerintah. Namun, Purbaya meminta Danantara mengoptimalkan penempatan dana agar lebih produktif.

  • Keterlaluan! Anak Reza Chalid Didakwa Pakai Uang Korupsi Pertamina Rp176 Miliar untuk Main Golf

    Keterlaluan! Anak Reza Chalid Didakwa Pakai Uang Korupsi Pertamina Rp176 Miliar untuk Main Golf

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Muhammad Kerry Andrianto Riza diduga menggunakan hasil korupsinya untuk bermain golf di Thailand.

    Hal itu terungkap saat anak pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid tersebut didakwa jaksa.

    Dakwaan tersebut dalam sidang yang dihelat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Berlangsung Senin, 13 Oktober 2025.

    Jaksa dalam dakwaannya menyebut, Kerry dan ayahnya, Riza Chalid, memaksa Pertamina menyewa Terminal BBM milik PT Oiltanking Merak.
    Perusahaan plat merah itu pun mengeluarkan uang sebesar Rp2,9 triliun pada April 2012 hingga November 2014.

    “Terdakwa Muhamad Kerry Adrianto Riza dan Gading Ramadhan Joedo (Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak) menggunakan uang sebesar Rp176,39 miliar yang berasal dari pembayaran sewa Terminal BBM Merak untuk kegiatan golf di Thailand,” kata jaksa saat membaca dakwaannya. 

    Uang tersebut, digunakan Kerry bersama Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo, serta Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati untuk bermain golf di Thailand.

    Diketahui, penyewaan terminal BBM itu sebenarnya tak dibutuhkan Pertamina. Rencana penyewaan dilakukan tanpa studi kelayakan.

    Akibatnya, negara rugi sampai Rp285,1 triliun. Kerry sendiri didakwa memperkaya diri sampai Rp3,07 triliun.

    Kerry didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.