Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Besok Presiden Prabowo Setahun Menjabat, Gus Umar: Fokus Urus Dalam Negeri Pak, Wapres Anda Gak Cakap

    Besok Presiden Prabowo Setahun Menjabat, Gus Umar: Fokus Urus Dalam Negeri Pak, Wapres Anda Gak Cakap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Momen satu tahun Presiden Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka resmi menjabat sebagai pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Tepatnya besok, 20 Oktober 2025 momen itu diperingati. Di mana, keduanya tepat di tanggal yang sama tahun lalu resmi dilantik.

    Merespon peringatan satu tahun Presiden Prabowo genap satu tahun menjabat, Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan atau gus Umar punya pesan khusus.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan menyampaikan pesannya itu.

    Bertepatan dengan momen yang dianggapnya pas ini, ia mencatatkan ada beberapa kunjungan kerja luar negeri yang dilakukan sang Presiden.

    “Besok 20 oktober genap 1 thn presiden prabowo. Slm 1 thn ada 35 kali prabowo kunker ke luar negeri di 35 negara,” tulisnya dikutip Minggu (19/10/2025).

    Ia punya harapan dan meminta agar Presiden Prabowo fokus lebih dulu membenahi masalah di dalam negeri.

    “Fokus urus dalam negeri pak karena wapres anda gak cakap urus negara ini kalau anda kunker,” tuturnya.

    Khususnya untuk permasalahan ekonomi, menurutnya sangat perlu untuk diperhatikan.

    “Kondisi ekonomi makin susah tolong fokus urus ekonomi jangan sampai terjadi krisis,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar) 

  • Soroti Gaya Jokowi Saat Dies Natalis Kehutanan, Roy Suryo: Saat Salam Lestari dan UGM Tampak Sangat Canggung

    Soroti Gaya Jokowi Saat Dies Natalis Kehutanan, Roy Suryo: Saat Salam Lestari dan UGM Tampak Sangat Canggung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Telematika, Roy Suryo, melihat ada yang momen menggelitik pada kehadiran Jokowi dalam acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM.

    Ia termehek-mehek melihat sesuatu yang dinilainya janggal dalam acara tersebut.

    “Sangat lucu saat dilaksanakan Salam Lestari dan Salam UGM yang tampak sangat canggung dilakukan oleh Jokowi,” ujar Roy kepada fajar.co.id, Minggu (19/10/2025).

    “Mungkin tidak sempat dibreifing sebelumnya oleh sutradara acara itu,” tambahnya.

    Roy mengatakan, dua salam itu merupakan bagian dari tradisi yang biasa dilakukan warga kampus UGM.

    “Seharusnya sudah menjadi kebiasaan sehari-hari bagi seorang yang mengaku alumni, apalagi rimbawan lulusan UGM,” tukasnya.

    Ia menyinggung bahwa Salam UGM bahkan sempat viral beberapa waktu belakangan.

    “Salam UGM itu sempat viral saat diselenggarakan lomba pose khas UGM dengan formasi jari, gerakan tangan, dan gerakan tubuh,” jelasnya.

    Roy juga menyinggung respons publik di media sosial yang ramai membahas momen tersebut.

    Menurutnya, warganet menyoroti beberapa hal dari penampilan Presiden di acara itu.

    “Banyak netizen yang memperhatikan detail dan menyoroti penampilan yang dinilai berbeda dari biasanya,” Roy menuturkan.

    Tak hanya itu, Roy juga menyinggung proyek kereta cepat yang belakangan kembali disorot publik.

    “Kereta cepat atau Whoosh berhutang besar dan sempat disebut akan dibebankan kepada APBN,” tukasnya.

    “Khusus soal Whoosh ini, sejak lama saya menyebutnya proyek yang perlu dievaluasi,” sambung dia.

    Roy menegaskan, kritik yang ia sampaikan merupakan bentuk kepedulian sebagai warga negara.

  • Heboh Ijazah Hakim MK Era Jokowi Diduga Palsu, Made Supriatma: Ini Anget Nih, Kayaknya Perlu Diperiksa

    Heboh Ijazah Hakim MK Era Jokowi Diduga Palsu, Made Supriatma: Ini Anget Nih, Kayaknya Perlu Diperiksa

    “Judul disertasinya juga mentereng, Re-examining the considerations of national security and human rights protection in counterterrorism legal policy a case study on Indonesia post-Bali bombings, itu menurut Wiki,” sebutnya.

    Namun, masalah muncul ketika kampus tempat sang hakim menempuh studi tersebut justru digeledah oleh Komisi Antikorupsi Polandia karena diduga terlibat praktik jual beli ijazah.

    “Masalahnya adalah Collegium Humanum, Warsaw Management University ini dicokok oleh lembaga anti korupsi di negara itu karena terlibat dalam jual beli ijazah,” beber Made.

    Lalu apakah ijazah sang hakim juga termasuk dalam kasus itu? Made menilai perlu ada penyelidikan lebih lanjut.

    “Apakah ijazah hakim MK ini hasil jual beli? Nah, itu kita tidak tahu. Kayaknya perlu diperiksa,” tegasnya

    Menariknya, kata Made, orang yang pertama kali membongkar praktik jual beli ijazah di kampus tersebut adalah sosok yang cukup dikenal di Indonesia, yakni Romo Stefanus Hendrianto alias Romo Henri Kuok, SJ.

    “Yang lebih seru adalah orang yang mengungkap jual beli ijazah dari Collegium Humanum, Warsaw Management University ini. Dia adalah Romo Stefanus Hendrianto alias Romo Henri Kuok, SJ,” jelas Made.

    Ia kemudian menjelaskan latar belakang sang Romo yang ternyata pernah aktif di dunia pergerakan politik Indonesia.

    “Untuk kaum kiri yang pernah ada di Partai Rakyat Demokratik (PRD), Romo Henri ini pernah aktif di partai ini semasa di bawah tanah dan di atas tanah,” terangnya.

    Bahkan, Made mengungkap bahwa meski berada di masa-masa sulit, Romo Henri tidak pernah menjadi korban penculikan.

  • KPK Polandia Tangkap Pendiri Kampus Terkait Suap Ijazah Palsu, Satu Hakim MK Diragukan Keaslian Ijazahnya

    KPK Polandia Tangkap Pendiri Kampus Terkait Suap Ijazah Palsu, Satu Hakim MK Diragukan Keaslian Ijazahnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Terungkapnya operasi yang dilakukan KPK Polandia terhadap Collegium Humanum – Warsaw Management University, membuat seorang pejabat di Indonesia kini diragukan keaslian ijazahnya.

    Pemberitaan dari surat kabar Rzeczpospolita menyebutkan bahwa universitas tersebut diduga menerima suap untuk menerbitkan lebih dari seribu ijazah palsu.

    Pendiri dan mantan rektor universitas itu, Pawe Czarnecki, ditahan dengan tuduhan 30 kejahatan, termasuk menerima suap senilai Rp4,1 miliar.

    Skandal ini melibatkan banyak pejabat Polandia yang diwajibkan memiliki gelar tertentu untuk menduduki posisi penting.

    Munculnya kasus ini ke publik di Indonesia berawal dari tayangan podcast Refly Harun, pada 14 Oktober 2025.

    Dalam podcast itu, mantan anggota KPU, Romo Stefanus Hendrianto membandingkan persyaratan pendidikan untuk menjadi Hakim MK dan pejabat tinggi negara lainnya.

    Ia menyoroti bahwa syarat untuk menjadi Hakim MK adalah bergelar Doktor (S3), sementara untuk menjadi Wakil Presiden hanya dibutuhkan ijazah SMA.

    Perbedaan ini memunculkan pertanyaan tentang korelasi antara gelar doktor dengan kualitas kinerja seorang hakim konstitusi.

    Romo Stefanus juga menyebutkan bahwa tidak semua hakim MK sebelumnya, seperti Anwar Usman, memiliki latar belakang gelar Doktor di bidang hukum.

    Merespons kasus yang terjadi di Polandia, Romo Stefanus menekankan pentingnya verifikasi keaslian ijazah yang dimiliki oleh para pejabat publik, termasuk hakim MK.

    Dia menilai, hal ini sangat penting untuk memastikan kredibilitas dan kualitas para pengambil kebijakan di negara ini.

  • Perlu Reformasi, Bukan dengan Paksaan, Kepatuhan Pajak Tumbuh dari Kepercayaan

    Perlu Reformasi, Bukan dengan Paksaan, Kepatuhan Pajak Tumbuh dari Kepercayaan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perlu ada reformasi mendalam yang berfokus pada perubahan budaya, bukan sekadar penggantian teknologi. Perlu pula upaya pemerintah dalam membangun budaya integritas dan pelayanan yang kuat.

    Meski era pemerintahan sebelumnya telah memulai digitalisasi pajak melalui core tax system dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), hasilnya dianggap belum maksimal.

    Hal itu disampaikan Ekonom Achmad Nur Hidayat dikutip Sabtu (18/10/2025). Dia menjelaskan bahwa kecanggihan teknologi tidak akan efektif tanpa adanya perubahan perilaku mendasar dari aparat pajak maupun wajib pajak.

    Salah satu faktornya diduga disebabkan implementasi lambat di lapangan serta rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap otoritas pajak. “Analogi mudahnya seperti mengganti mesin mobil, tetapi tetap mengemudi dengan cara lama,” kata Nur Hidayat.

    Karena itu, lanjut dia, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto didesak untuk melanjutkan reformasi ini dengan menanamkan etos baru. “Etos compliance by design, kepatuhan yang terbangun otomatis lewat sistem dan kepercayaan, bukan ancaman sanksi,” ujarnya.

    Selain reformasi budaya, Nur Hidayat juga mengingatkan peningkatan rasio pajak tidak boleh mengorbankan aspek keadilan fiskal.

    Jika beban pajak justru menimpa kelompok menengah dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hal itu dikhawatirkan dapat menghilangkan daya dorong ekonomi nasional.

    Nur Hidayat menilai perlu memfokuskan upaya perluasan basis pajak pada sektor yang memiliki potensi besar namun masih under-taxed. Sektor-sektor tersebut meliputi ekonomi digital, pertambangan, dan properti mewah, yang dinilai memiliki kemampuan fiskal yang tinggi.

  • Zulhas Unggul di Survei Kepuasan Publik, Heru Subagia: Wajar, Karier dan Loyalitasnya Sudah Teruji

    Zulhas Unggul di Survei Kepuasan Publik, Heru Subagia: Wajar, Karier dan Loyalitasnya Sudah Teruji

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, menyebut posisi Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai Menteri Koordinator Pangan merupakan keputusan yang tepat dari Presiden Prabowo Subianto.

    Penilaian itu disampaikan menyusul hasil survei Strategic and Political Insight Network (SPIN) yang menempatkan Zulhas sebagai Menko dengan tingkat kepuasan tertinggi, mencapai 24,4 persen.

    Heru mengatakan, hal itu memang wajar mengingat latar belakang dan perjalanan panjang Zulhas di dunia politik maupun pemerintahan.

    “Harusnya memang seperti itu, karena Zulhas pertama sebagai pendukung militan dan tiga kali mendukung pencalonan Prabowo sebagai Capres dan wajar jika Zulhas diberi peran maksimal sebagai Menko,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Sabtu (18/10/2025).

    Heru juga menilai rekam jejak Zulhas cukup mentereng. Ia pernah menduduki jabatan-jabatan yang sangat strategis.

    “Di mana pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan, Ketua MPR, Menteri Perdagangan, dan terakhir Menteri Koordinator Pangan,” sebutnya.

    Dijelaskan Heru, pengalaman tersebut membuktikan bahwa Zulhas memiliki kompetensi dan kemampuan koordinasi lintas sektor.

    “Dan karenanya, harusnya Zulhas memang layak untuk disebutkan sebagai Menteri yang punya sejarah dan karir yang mumpuni,” Heru menuturkan.

    “Dan karenanya, jika pada akhirnya Prabowo menempatkan sebagai Menteri Koordinator Pangan, itu adalah pilihan yang sangat tepat dan kecakapan serta profesionalisme,” tambahnya.

    Heru menegaskan, posisi Zulhas sebagai Menko Pangan sangat strategis, apalagi isu pangan menjadi prioritas utama  pemerintahan Prabowo-Gibran.

  • Rp25 Miliar untuk Audit 80 Pesantren, Cak Imin: Akan Diberikan Secara Adil

    Rp25 Miliar untuk Audit 80 Pesantren, Cak Imin: Akan Diberikan Secara Adil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah akan menggelontorkan Rp25 miliar untuk mengaudit 80 pondok pesantren yang berisiko ambruk. Persen ya tengah berjalan.

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan pihaknya telah melakukan. Bersama dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

    “Menindaklanjuti arahan Presiden prabowo, saya bersama prasetyo_hadi28, nasaruddin_umar, dan dody_hanggodo meneruskan diskusi perkembangan audit pesantren dan beberapa rencana paket kebijakan lainnya,” tulis Cak Imin di akun Threadsnya, dikutip Sabtu (18/10/2025).

    Dia mengatakan bantuan yang akan diturunkan akan dilakukan secara adil. Selain pesantren, juga terhadap rumah ibadah, dan lembaga pendidikan keagamaan.

    “Bantuan negara akan diberikan secara adil — untuk pesantren, rumah ibadah, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya,” ujarnya.

    Hal tersebut, kata dia, agar tiap umat beragama bisa dengan aman dan nyaman beraktivitas.

    “Agar setiap santri, anak didik, dan umat beragama bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman. Bergerak, bertindak, berdaya!” ucapnya.

    Sementara itu, sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan jumlah pondok pesantren di Indonesia sebenarnya sangat banyak. Audit akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa gelombang.

    “Anggaran untuk mereview 80 sampling pertama, yang batch 1 itu sekitar Rp 25 miliaran,” kata Dody Hanggodo seperti dilansir dari Antara, Jumat (17/10/2025).

  • Pesantren Tidak Kompatibel dengan Dunia Modern? Nadirsyah Hosen Jawab Begini

    Pesantren Tidak Kompatibel dengan Dunia Modern? Nadirsyah Hosen Jawab Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Akademisi Universitas Melbourne, Nadirsyah Hosen jawab pernyataan seputar dunia pesantren.

    Dalam salah satu komentar yang diunggahnya di X, seorang pengguna akun bertanya soal apakah pesantren tidak kompatibel dengan zaman modern saat ini.

    “Pesantren gak kompatibel dengan dunia modern? Masih ada pandangan keliru yang terus berulang: bahwa Islam hanya bisa “modern” kalau dibuat sekuler,” ungkapnya dikutip Sabtu (18/10/2025).

    Nadirsyah menyoroti soal pandangan soal pandangan agama yang harus dikesampingkan dari sains agar bisa lebih berkembang.

    Menurutnya, pandangan ini sudah tidak relate dengan peradaban saat ini. Pandangan ini dinilai cocok pada abad ke-18.

    “Bahwa agama harus dipinggirkan supaya sains bisa berkembang. Pandangan seperti ini mungkin cocok di Eropa abad ke-18, tapi tidak relevan bagi Islam,” jelasnya.

    Dia memberikan bukti dengan mengutip sejarawan Marshall Hodgson dalam The Venture of Islam bahwa Islam justru yang melahirkan sains itu sendiri.

    “Iman bukan penghalang bagi akal, tapi justru bahan bakarnya,” imbuhnya.

    Lebih lanjut Nadirsyah memaparkan banyaknya pandangan soal para santri yang berbicara kritis soal demokrasi, HAM dan sebagainya disebut liberal.

    Belum lagi soal pandangan tentang pakaian santri yang memakai sarung dan hidup sederhana seringkali dianggap kolot.

    “Dua-duanya salah paham karena keduanya lahir dari cara pandang yang gagal memahami apa itu modernitas, dan apa itu ruh pesantren,” tambahnya.

    Pesantren tidak sebatas itu saja, melainkan berada di jalur tengah untuk menciptakan manusia cerdas, berpikir kritis tanpa melupakan soal tunduk dan hormat pada gurunya.

  • MK Perintahkan Bentuk Lembaga Pengawas ASN Independen, Begini Nasib BKN

    MK Perintahkan Bentuk Lembaga Pengawas ASN Independen, Begini Nasib BKN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

    MK menyatakan Pasal 26 ayat (2) huruf d UU ASN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “penerapan pengawasan sistem merit, termasuk pengawasan terhadap penerapan asas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN yang dilakukan oleh suatu lembaga independen”.

    Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebut, putusan tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan penting dalam proses revisi UU ASN yang saat ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI bersama pemerintah.

    “Pertama, tentu Komisi II DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini akan menjadi salah satu masukan dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang saat ini sudah teragendakan dalam prolegnas prioritas yang disepakati antara DPR dengan pemerintah,” ujar Rifqi di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Rifqi menjelaskan bahwa sejak dihapusnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap sistem merit dalam birokrasi dijalankan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, dengan adanya putusan MK, ia menilai perlu dibentuk lembaga independen baru yang berfungsi secara otonom.

    “Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka kita semua wajib mengikhtiarkan hadirnya satu lembaga baru yang bertugas secara otonom untuk memastikan bagaimana seluruh proses mulai dari pengangkatan, mutasi, rotasi, demosi, promosi, sampai dengan pemberhentian aparatur sipil negara dapat dilakukan dengan baik,” terang Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

  • KPK Tantang Mahfud MD Buktikan Markup Whoosh, Islah Bahrawi Beri Sentilan

    KPK Tantang Mahfud MD Buktikan Markup Whoosh, Islah Bahrawi Beri Sentilan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Tokoh Nahdatul Ulama, Islah Bahrawi menyoroti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin tantang Mahfud MD.

    KPK menantang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk melaporkan secara resmi dugaan penyimpangan atau markup dalam proyek pembangunan kereta cepat Whoosh.

    Islah menerangkan tanpa perlu dibuktikan juga, hal itu sudah dilihat dari kronologi pemindahan tender dari Jepang ke China.

    Kata Islah, biaya yang ditawarkan sat dipegang oleh Jepang lebih rendah dengan bunga yang kecil dibandingkan dengan China.

    Bahkan, dia menyebut saat dialihkan ke tender China biayanya langsung membengkak berkali-kali lipat.

    “Gimana sih? Kronologi peristiwanya jelas. Dari Jepang yg biaya dan bunganya kecil, tiba-tiba dipindah tanpa tender ke China dengan bunga lebih tinggi dan “cost overrun” yang bengkak,” jelasnya dikutip X Sabtu (18/10/2025).

    Dengan nilai tersebut sebenarnya, potensi kerugian negara sudah bisa diterawang bahkan sebelum proyek dijalankan.

    Untuk itu, Islah berharap agar tak perlu menunggu pengaduan, penyelidikan dudah bisa dilakukan dengan fakta tersebut.

    “Potensi kerugian negaranya sudah jelas ada. Lidik tinggal lidik aja tidak usah nunggu pengaduan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, KPK menjelaskan penyelidikan hanya bisa dilakukan jika ada pengaduan secara formal dari masyarakat.

    “KPK mengimbau masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka silakan dapat menyampaikan aduan tersebut kepada KPK melalui saluran pengaduan masyarakat,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Elva/Fajar)