Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Nicho Silalahi Colek Prabowo: Mau Sampai Kapan Rakyat Miskin Terus Terusir di Negeri yang Katanya Merdeka?

    Nicho Silalahi Colek Prabowo: Mau Sampai Kapan Rakyat Miskin Terus Terusir di Negeri yang Katanya Merdeka?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Nicho Silalahi, menyebut aksi long march puluhan warga Kampung Periuk, Cilegon, menuju Jakarta.

    Ia menyebut langkah itu sebagai bentuk jeritan rakyat kecil yang mencari perlindungan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Dikatakan Nicho, warga tersebut sebagian besar merupakan kelompok masyarakat miskin yang selama ini hidup dari pekerjaan serabutan.

    “Jakarta mereka tempuh demi mencari perlindungan darimu, Pak Prabowo,” ujar Nicho di X @Nicho_Silalahi (21/10/2025).

    Ia menjelaskan, warga yang melakukan aksi jalan kaki itu bukanlah kelompok elite, melainkan kalangan kecil yang setiap hari berjuang untuk bertahan hidup.

    “Mayoritas warga Kampung Periuk Cilegon yang melakukan long march Cilegon-Jakarta ini hanyalah pemulung, buruh harian lepas, pedagang kaki lima serta kaum miskin perkotaan,” ungkapnya.

    Menurut Nicho, aksi tersebut muncul karena keresahan warga yang terancam tergusur dari lahan tempat tinggal mereka di kawasan bekas kuburan China.

    “Mereka berjuang agar tidak digusur dan bisa hidup damai di lahan bekas kuburan China,” katanya.

    Ia menuding, sejak berdirinya sebuah hotel di Kota Cilegon, kehidupan warga sekitar menjadi tidak tenang.

    “Kehidupan damai mereka terusik dengan munculnya surat untuk segera pengosongan lahan eks kuburan China,” imbuhnya.

    Lebih jauh, Nicho menyebut sudah ada ratusan rumah yang diratakan dengan tanah oleh sekelompok orang yang disebutnya preman berkedok LSM.

    “Bahkan kini sudah ratusan rumah dihancurkan paksa oleh preman yang berkedok LSM,” timpalnya.

  • Rizal Fadillah: UGM Jangan Jadi Tameng Politik Siapa Pun, Termasuk Jokowi

    Rizal Fadillah: UGM Jangan Jadi Tameng Politik Siapa Pun, Termasuk Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerhati Politik dan Kebangsaan, M Rizal Fadillah, kembali blak-blakan soal dugaan ijazah palsu Jokowi, kali ini menyinggung Rektor UGM, Prof Ova Emilia.

    Ia bahkan menyebut bahwa Rektor UGM sudah terlalu keterlaluan karena masih bermain drama di depan publik melalui acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan.

    “Fakultas ini lahir bulan Agustus, bukan Oktober. Acara yang terkesan dipaksakan dan berbau skenario itu tentu melibatkan Rektor UGM Ova Emilia,” ujar Rizal kepada fajar.co.id, Selasa (21/10/2025).

    Dikatakan Rizal, saat sambutannya, Ova mengatakan bahwa Jokowi sebagai alumni angkatan 1980.

    “Mungkin Ova fikir itu jujur tapi kabur. Lalu jilat-jilat sedikit, Jokowi adalah alumni yang membanggakan Fakultas Kehutanan,” sebutnya.

    Blak-blakan, Rizal menilai ada mens rea untuk menutupi kebenaran. Ia yakin Ova mengetahui bahwa Jokowi sedang menghadapi berbagai hujatan, bahkan desakan untuk proses hukum.

    “Ia sengaja membingkai dengan pencitraan. UGM dipakai sebagai perisai tua dan bolong-bolong untuk melindungi Jokowi,” tukasnya.

    Ia sontak mempertanyakan mengapa UGM tidak mampu membangun budaya transparansi dan kejujuran akademik.

    “Buka saja sebanyak-banyak akses untuk dapat membuktikan perkuliahan dan ijazah Jokowi,” Rizal menuturkan.

    “Sayangnya ketika ditanya oleh pemohon informasi publik tentang dokumen, jawabnya sedang dipegang Kepolisian. Ini adalah pola lempar badan sembunyi tangan,” tambahnya.

    Kata Rizal, Does Natalis yang digelar belum lama ini tersebut bisa ditelusuri penggagasnya.

  • Penandatanganan Kontrak PPPK Paruh Waktu Mundur, Ini Proses yang Harus Dilewati

    Penandatanganan Kontrak PPPK Paruh Waktu Mundur, Ini Proses yang Harus Dilewati

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Para honorer yang telah dinyatakan diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, masih perlu bersabar sebulum akhirnya kontrak ditandatangani.

    Pasalnya, ada kabar kurang menyenangkan terkait PPPK Paruh Waktu tersebut. Terutama terkait dengan jadwal penandatanganan kontrak PPPK Paruh Waktu tahun 2025 dikabarkan mundur dari jadwal yang direncanakan.

    Berbagai sumber menyebutkan, sebagian besar instansi baru akan melaksanakan proses tanda tangan kontrak antara akhir Oktober hingga awal November 2025.

    Tentunya, penundaan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan keterangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), keterlambatan tersebut terjadi karena proses administrasi dan verifikasi data peserta masih berlangsung di sejumlah instansi serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Perlu diketahui, sebelum kontrak ditandatangani, peserta PPPK Paruh Waktu harus melewati beberapa tahapan penting, antara lain:

    Penetapan Nomor Induk (NI) PPPK, yang proses pengusulannya sudah dimulai sejak akhir Agustus hingga September 2025.

    Penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kontrak kerja.

    Penyerahan dan penandatanganan kontrak kerja, yang dijadwalkan instansi masing-masing setelah SK diterbitkan.

    Bahkan sejumlah daerah memang belum bisa menuntaskan tahapan tersebut karena data NI PPPK masih diverifikasi oleh BKN.

    Selain itu, beberapa instansi juga menunggu persetujuan formasi tambahan dan klarifikasi dari KemenPAN-RB.

    KemenPAN-RB juga menegaskan bahwa keterlambatan teken kontrak ini tidak akan mengganggu jadwal penempatan PPPK Paruh Waktu.

    Oleh karena itu pemerintah menargetkan seluruh pegawai sudah aktif bekerja sebelum akhir tahun 2025.

    “Yang terpenting prosesnya harus akurat dan sesuai regulasi. Jangan tergesa-gesa jika administrasinya belum lengkap,” ujar salah satu pejabat KemenPAN-RB.

  • Pemda Endapkan Ratusan Triliun di Bank, Dedi Mulyadi Tantang Menkeu Purbaya Buka Data

    Pemda Endapkan Ratusan Triliun di Bank, Dedi Mulyadi Tantang Menkeu Purbaya Buka Data

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa membeber bahwa pemerintah daerah (pemda) mengendapkan uangnya di bank.

    Ratusan triliun uang pemda itu tidak diendapkan di bank pembangunan daerah (BPD) masing-masing, melainkan di Bank Jakarta.

    Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) yang diolah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dana mengendap di rekening kas daerah senilai total Rp233 triliun itu meliputi simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 trilliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar 39,5 triliun.

    Merespons hal itu, Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menantang Purbaya Yudhi Sadewa membuka data daerah di Indonesia yang menyimpan APBD dalam bentuk deposito.

    Dedi Mulyadi mengatakan, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Purbaya melansir data Bank Indonesia per 15 Oktober yang menyebutkan 15 daerah menyimpan dana di bank.

    Di antaranya DKI Jakarta Rp14,683 triliun, Jawa Timur Rp6,8 triliun dan Jawa Barat Rp4,17 triliun.

    Menyikapi hal itu, Dedi Mulyadi mengeklaim sudah memeriksa langsung apakah Pemprov Jabar menaruh uang sebesar itu di Bank Bjb dalam bentuk deposito.

    “Saya sudah cek tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” kata Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (20/10/2025).

    Menurutnya, tak semua daerah kesulitan atau sengaja menunda belanja dan memarkir uang di bank.

  • Temukan Petugas Jual Jatah ke Para Jemaah Haji, KPK Ungkap Ini

    Temukan Petugas Jual Jatah ke Para Jemaah Haji, KPK Ungkap Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) punya temuan menarik dalam penyidikan dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023–2024.

    Temuan ini terkait penyalahgunaan jatah kuota bagi petugas penyelenggara ibadah haji

    Dimana, seharusnya digunakan untuk mendukung pelayanan jamaah di Tanah Suci.

    Namun dalam temuan ini Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik menemukan adanya penyimpangan

    Penyimpangan itu dilakukan oleh petugas dengan penggunaan jatah kuota petugas haji.

    Padahal, kuota tersebut mestinya diberikan kepada petugas yang benar-benar menjalankan tugas pelayanan bagi jamaah.

    “Jadi memang kalau kita melihat penyelenggaraan ibadah haji itu kan memang ada slot untuk petugas yang memang betul-betul bertugas untuk memberikan pelayanan kepada para jamaah haji,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK dikutip Senin (20/10/2025).

    Dan hasil penyidikan menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa jatah kuota petugas tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya.

    “Jadi petugas ini tidak hanya khusus tapi di reguler juga ada. Tapi kita dalam perkara ini menemukan adanya fakta-fakta bahwa kuota haji khusus yang dikelola oleh PIHK kan seharusnya ada slot juga untuk petugas. Nah slot untuk petugas ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Artinya tidak digunakan betul-betul untuk petugas,” ungkapnya.

    Budi mengungkap jatah kuota petugas justru disalahgunakan dengan dijual kepada calon jamaah oleh pihak-pihak tertentu.

    Dan praktik ini disebutnya tidak hanya bisa merugikan negara. Namun, merusak sistem penyelenggaraan haji yang selama ini diatur ketat oleh pemerintah.

  • Momen Raja Juli Dianggap Singgung Jokowi soal Ijazah

    Momen Raja Juli Dianggap Singgung Jokowi soal Ijazah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni saat ini tengah menjadi sorotan usai dianggap menyindir mantan Presiden Joko Widodo.

    Sindirannya itu berkaitan dengan isu ijazah palsu yang sampai saat ini masih jadi pembahasan hangat.

    Saat Raja Juli Antoni memberikan pidato di Rapat Senat Terbuka Dies Natalies ke-62 Fakultas Kehutanan UGM. Dalam pidatonya, Raja Juli sempat menyinggung soal ijazah asli di depan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang juga hadir dalam acara tersebut.

    “Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai, Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo,” kata Raja Juli mengawali pidatonya di auditorium Fakultas Kehutanan UGM.

    Di momen inilah, Menteri Kehutanan tersebut juga turut menyenggol isu ijazah.

    Saat menyapa Wamennya yang merupakan alumni UGM, Raja Juli sempat menyinggung soal ijazah asli di depan Jokowi.

    “Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki ini alhamdulillah ini alumni Fakultas Kehutanan UGM yang insyaallah ijazahnya asli. Sampai ada orang jahat yang akan menggugat,” ucapnya.

    Ada juga momen saat Raja Juli turut menyanjung sosok Jokowi yang dinilai berhasil merawat hutan.

    “Last but not least, ini dia Bapak Presiden RI ke-7, Bapak Joko Widodo angkatan 1980,” ujarnya.

    “Tidak hanya berhasil merawat hutan tapi juga insyaallah berhasil merawat Indonesia kita,” terangnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Dian Sandi PSI Jelaskan Hitung-hitungan Ekonomi Whoosh: Belum Sesuai Target, Bukan Merugi

    Dian Sandi PSI Jelaskan Hitung-hitungan Ekonomi Whoosh: Belum Sesuai Target, Bukan Merugi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, ikut menanggapi pernyataan rekannya, Bestari Barus, soal Kereta Cepat.

    Bestari Barus sebelumnya menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak seharusnya hanya dinilai dari sisi untung dan rugi.

    Dikatakan Dian, pernyataan Bestari sebenarnya memiliki konteks yang lebih luas, meski banyak pihak salah memahaminya.

    “Banyak juga yang bingung dengan pernyataan Bang Barus ini, maklumi aja,” ujar Dian di X @DianSandiU (20/10/2025).

    Ia kemudian menjelaskan perbedaan antara kondisi rugi operasional dengan pendapatan yang belum sesuai target.

    “Rugi itu kalau biaya operasional plus maintainance tidak nutup. Tapi kalau pendapatan belum sesuai dengan jumlah cicilan setiap tahun, itu belum sesuai target aja,” jelasnya.

    Dian menegaskan, proyek Whoosh (Kereta Cepat Jakarta-Bandung) tidak bisa serta merta disebut merugi hanya karena belum menutup pembiayaan secara penuh.

    Kata Dian, proyek transportasi publik berskala besar umumnya membutuhkan waktu panjang untuk mencapai titik balik modal.

    “Transportasi publik itu bukan bisnis jangka pendek. Ada manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang nggak bisa diukur hanya dengan angka,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Politik, Bestari Barus, blak-blakan mengenai polemik seputar proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

    Ia menyebut bahwa publik seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi untung dan rugi.

  • Prabowo Klaim Telah Merealisasikan Seluruh Janjinya kepada Rakyat Indonesia

    Prabowo Klaim Telah Merealisasikan Seluruh Janjinya kepada Rakyat Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membeberkan capaian pemerintahannya selama satu tahun memimpin Republik Indonesia sejak dilantik pada 20 Oktober tahun lalu.

    “Saya berani berdiri di hadapan seluruh rakyat Indonesia dengan percaya diri karena kita telah buktikan kepada seluruh bangsa dan seluruh dunia bahwa kita dapat menghasilkan apa yang kita janjikan kepada rakyat,” katanya saat menyampaikan orasi ilmiah pada Sidang Senat Terbuka dalam rangka Pengukuhan Mahasiswa Baru Sarjana dan Magister Tahun Ajaran 2025/2026, serta Wisuda Sarjana sekaligus Dies Natalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) Tahun 2025 di Trans Convention Centre, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Sabtu, 18 Oktober 2025.

    Mengawali orasinya, Presiden memberikan penghargaan atas kepemimpinan Rektor UKRI, Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai berhasil mengembangkan universitas secara berkelanjutan.

    “Karena itu harus saya memberi penghargaan kepada kepemimpinan Profesor Sufmi Dasco Ahmad, beliau berhasil memimpin pengembangan universitas ini dengan baik,” kata Prabowo.

    Dalam orasinya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dalam kehidupan manusia terdapat tiga peran utama yang menentukan jalannya kegiatan dan organisasi, yakni pemimpin, pengikut, dan mereka yang belum memahami perannya. Kepala Negara mengingatkan agar generasi muda mampu mengenali posisi dan tanggung jawabnya dengan baik.

    “Saudara harus berani jadi pemimpin yang baik atau pengikut yang baik. Tapi jangan tidak mengerti peran saudara dan kadang-kadang peran itu berbeda pada saat yang beda. Ada saatnya menjadi pemimpin, ada saatnya pemimpin itu menjadi pengikut yang setia. Jadi setiap kegiatan manusia itu keberhasilan dan kegagalan ditentukan juga oleh pemimpin,” ucapnya.

  • Prabowo Ancam Copot Menteri Nakal, Ferdinand Hutahaean: Kabinet Sudah Tidak Kompak Sejak Purbaya Masuk

    Prabowo Ancam Copot Menteri Nakal, Ferdinand Hutahaean: Kabinet Sudah Tidak Kompak Sejak Purbaya Masuk

    “Satu kali peringatan masih nakal, masih nggak mau dengar, dua kali peringatan, tiga kali, apa boleh buat reshuffle,” tegasnya.

    Prabowo menegaskan, ia tidak akan merasa sungkan untuk mengganti menterinya jika dianggap menghambat kinerja kabinet. Menurutnya, rasa kasihan tidak boleh mengalahkan kepentingan bangsa.

    “Harus diganti, karena demi negara, bangsa, dan rakyat. Tidak boleh ada rasa kasihan, yang kasihan itu rakyat Indonesia,” sebutnya tegas.

    Lebih lanjut, Prabowo menuturkan bahwa dirinya tak peduli bila sikap tegasnya menimbulkan kebencian dari pihak-pihak tertentu. Ia menegaskan, yang penting baginya adalah kepercayaan rakyat.

    “Saya nggak apa-apa dibenci, asalkan rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa. Nggak ada urusan,” ucapnya.

    Ia bahkan mengaku sudah diingatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk berhati-hati, namun dirinya tetap tidak gentar.

    “Saya dikasih peringatan, ‘Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo’. Nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya, saya tidak ragu-ragu,” tukasnya.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan komitmennya untuk melawan korupsi dan segala bentuk kecurangan yang merugikan negara.

    “Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi kalau koruptor, koruptor, maling. Saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya. Saya percaya itu,” tandasnya.

    (Muhsin/Fajar)

  • Survei RILIS Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Amran Sulaiman dan Purbaya Menteri Berkinerja Terbaik

    Survei RILIS Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Amran Sulaiman dan Purbaya Menteri Berkinerja Terbaik

    “Dari data di lembaga survei RILIS yang kami temukan, untuk sementara, Pak Andi Amran Sulaiman dan Pak Purbaya Sadewa masuk dalam divisi I yang memperoleh tingkat kepuasan tertinggi atas kinerjanya. Mereka adalah sebagai menteri pertanian dan menteri keuangan,” katanya.

    Sementara itu, kata Arman, para menteri yang masuk dalam kategori divisi II sebanyak 6 orang. Mereka adalah Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya 78,8%, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono 72,4%, Menteri Agama Nasarudin Umar 72,1%, Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsoedin 70,6%, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi 70,2% dan Agus Gumiwang Kartasasmita 70,1%.

    Direktur Riset Lingkaran Strategis (RILIS) Arman Salam

    Dibawahnya, ada divisi III. Yaitu para menteri yang memiliki tingkat kepuasan publik atas kinerjanya dibawah 70%. Mereka antara lain, Menlu Sugiono 69,5%, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 68,1%, Menko Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra 63,4%, Menteri Pendidikan Tinggi dan IPTEK Brian Yuliarto 61,4%, Mendagri Tito Karnavian 61,3%, Menhub Dudy Purwagandhi 61,3%, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan 61,2%, Menpora Erick Thohir 61,2 dan Menkes Budi Gunadi Sadikin 60,2%.

    Selanjutnya, Arman menyebutkan sejumlah menteri yang masuk kategori divisi IV dengan tingkat kepuasan dibawah 60%. Mereka antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 57,8%, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq 57,4%, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choirul Fauzi dan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini masing-masing di angka 56,8%.