Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Rocky Gerung Soal 78 Persen Publik Puas terhadap Prabowo-Gibran: Tidak Ada yang Meyakinkan Bahwa Wapres Itu Bekerja

    Rocky Gerung Soal 78 Persen Publik Puas terhadap Prabowo-Gibran: Tidak Ada yang Meyakinkan Bahwa Wapres Itu Bekerja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung merespons hasil survei Poltracking soal kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran di angka 78,1 persen selama satu tahun menjabat.

    Menurutnya, jika Gibran didempetkan pada Prabowo lalu dianggap sebagai prestasi Gibran, orang menganggapnya terlalu mengada-ada. 

    Dia membungkuk sejumlah lembaga survei yang dengan mudah dibayar untuk merawat eksistensi politik Gibran dengan asumsi bahwa Gibran harus selalu ada dalam persepsi positif. 

    “Tetapi publik tahu apa yang disebut kasat kusut di lembaga survey. Dengan mudah kita bandingkan bagaimana mungkin ada prestasi wakil presiden kendati didempetkan dengan prestasi presiden. Selama tidak ada satu keterangan publik yang membuat kita yakin bahwa Pak Gibran itu bekerja,” ujarnya dalam kanal YouTube-nya, Rabu, (22/10/2025).

    Padahal kata dia, hal-hal yang bersifat sosial aja, kinerja Gibran sebagai wapres tak terlihat. Karena itu dia mencurigai lembaga survei tersebut sengaja digaji untuk memelihara elektabilitas Gibran.

    Apalagi kata dia, Gibran pastinya punya ambisi untuk menjadi Presiden di kemudian hari menggantikan Prabowo Subianto.

    “Selama ini kita hanya mendengarkan gunting pita, pidato kecil sana sini, tetapi ada tugas khusus yaitu mengawasi pembangunan atau membuat perencanaan yang memungkinkan wilayah-wilayah yang tidak disentuh oleh presiden misalnya soal mengevaluasi MBG kan nggak mungkin presiden terus menerus ada dalam isu itu. Kalau politik luar negeri nggak, karena nggak mungkin punya kapasitas,” jelas Rocky.

  • Sama-sama Klaim Data Bank Indonesia, Siapa Benar Menkeu Purbaya atau Dedi Mulyadi?

    Sama-sama Klaim Data Bank Indonesia, Siapa Benar Menkeu Purbaya atau Dedi Mulyadi?

    “Uang Rp 3,8 triliun ini, hari ini sudah dipakai untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, bayar listrik, air, dan pegawai outsourcing,” ucapnya.

    Dari penjelasan BI tersebut, KDM memastikan tudingan bahwa Pemprov Jabar menjadi salah satu daerah yang mengendapkan dana dalam bentuk deposito terpatahkan.

    “Tidak ada pengendapan atau penyimpanan uang pemerintah provinsi disimpan di deposito untuk diambil bunganya. Tidak ada,” katanya.

    Disinggung mengenai paparan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan sebaliknya, KDM hanya berujar satu kata, “Begitulah”.

    Meski demikian, KDM memastikan posisi kas daerah Pemprov Jabar terus bergerak sesuai kebutuhan belanja daerah, dengan jumlah fluktuatif per harinya.

    “Apa yang dinyatakan bahwa uang yang ada di kas daerah hari ini Rp 2,5 triliun, kemarin Rp 2,3 triliun, sebelumnya Rp 2,4 triliun, itu yang benar,” katanya.

    Terkait ancaman pencopotan pejabat yang menginformasikan data bohong soal fiskal daerah, Dedi mengatakan setelah mendapatkan penjelasan BI, dirinya mengatakan merasa tidak enak hati.

    “Jadi saya merasa enggak enak nih. Soalnya tadinya mau ada lowongan sekda, sekarang jadi tidak ada,” katanya dengan nada bergurau.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi menampik pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait 15 daerah yang menyimpan dana bukan di bank pembangunan daerahnya, termasuk Jawa Barat, dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian, Senin (20/10).

    Purbaya menyebut Pemprov Jabar menyimpan deposito sebesar Rp 4,17 triliun. Selain Jabar, Purbaya juga menyebut Pemprov DKI Jakarta menyimpan deposito Rp 14,683 triliun dan pemprov Jatim Rp 6,8 triliun.

  • Bikin Ketar-ketir Koruptor, Natalius Pigai Usul Korupsi Dimasukkan sebagai Pelanggaran HAM

    Bikin Ketar-ketir Koruptor, Natalius Pigai Usul Korupsi Dimasukkan sebagai Pelanggaran HAM

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, kembali membuat terobosan hukum yang dianggap bakal jadi perhatian dunia.

    Ia mengusulkan agar tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

    Dikatakan Natalius, rancangan usulan tersebut telah rampung dan siap diserahkan ke DPR RI untuk dibahas lebih lanjut.

    “Pasalnya sudah ada, tinggal kami serahkan ke DPR. Mudah-mudahan ada doa supaya DPR mengesahkan,” ujar Natalius di kantor Kementerian HAM, Jakarta.

    Natalius menilai, langkah ini bisa menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang secara tegas menghubungkan korupsi dengan pelanggaran HAM.

    “Kami kan di seluruh dunia tidak ada loh, dalam induk undang-undang hak asasi manusia itu ada korupsi dan HAM,” Natalius menuturkan.

    “Induk undang-undangnya ya, instrumen undang-undang sebuah negara itu belum ada. Kami baru pertama yang mengkaitkan antara korupsi dan HAM,” tambahnya.

    Dijelaskan mantan Komisioner Komnas HAM itu, korupsi dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM apabila dilakukan dalam situasi darurat dan berdampak langsung terhadap keselamatan warga negara.

    “Misalnya dalam suasana COVID atau satu pulau kena dan dia dinyatakan oleh para ahli bahwa kalau dalam satu minggu tidak ditangani pemerintah, tidak dikasih makan, maka orang mati semua,” imbuhnya.

    “Ini contoh ya, orang mati semua. Lalu ada pemerintah punya anggaran besar, wajib ngasih, kan gitu,” sambung dia.

    Ia menggambarkan bila tiba-tiba anggaran diembat oknum sehingga suplai makanannya terhenti.

  • Brigjen Hermawan: Oknum Pemda, TNI, atau Polri Terlibat Main Harga Beras, Sanksinya Sama

    Brigjen Hermawan: Oknum Pemda, TNI, atau Polri Terlibat Main Harga Beras, Sanksinya Sama

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Mengenai tindakan tegas terhadap pedagang dan distributor nakal, Bapanas RI menyebut bahwa hal tersebut masih tahap sosialisasi.

    Hal tersebut diungkapkan Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas RI, Brigjen Hermawan di Barugga Lappo Ase milik Perum Bulog.

    Kendati demikian, Hermawan menegaskan bahwa beberapa waktu lalu pihak telah mengirimkan surat teguran kepada produsen atau pedagang yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET).

    “Karena berasnya lokal, surat tegurannya diberikan oleh OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah),” ujar Hermawan kepada awak media, Rabu (22/10/2025).

    Diakui mantan Kapolsek Makassar ini, sejauh ini prosesnya belum berjalan maksimal. Kendati demikian, pengawasan tetap akan diperkuat.

    Ia juga mengapresiasi langkah Mentan Andi Amran Sulaiman yang mengungkap oknum-oknum nakal di lapangan.

    “Jadi dia melihat banyak sebenarnya masyarakat tertipu ya. Ternyata hasil pemeriksaan Pak Mentan, mutu beras yang dijual premium harusnya dijual medium,” sebutnya.

    Berangkat dari situ, kata Hermawan, pihaknya mulai bergerak melakukan penyelidikan kemudian naik ke penyidikan.

    “Setelah itu baru ada penetapan tersangka kemarin 36 orang di Bareskrim. Beberapa daerah lain juga melakukan hal serupa. Rata-rata terjadi di daerah non-sentra produksi,” terangnya.

    Kata pria kelahiran Kota Makassar ini, khusus untuk Sulsel saat ini masih berstatus sebagai sentra produksi. Diyakini masih aman karena stoknya melebihi cukup.

    “Jika ada oknum pemerintah daerah, TNI, atau Polri yang ikut terlibat dalam perdagangan dengan pelanggaran yang sama, sanksinya sama seperti lainnya. Kita tidak boleh bedakan,” tegasnya.

  • Berbeda dengan Polemik Ijazah Jokowi, Hendri Satrio Sebut Kasus Ijazah Wapres Gibran Harus Segera Diselesaikan

    Berbeda dengan Polemik Ijazah Jokowi, Hendri Satrio Sebut Kasus Ijazah Wapres Gibran Harus Segera Diselesaikan

    “Kan kita berhak tahu siapa (yang punya ijazah). Nah ini jadi memang harus dibongkar,” ujar Feri dalam videonya yang beredar, dikutip Selasa (21/10/2025).

    Ia menyebut munculnya pertanyaan publik terkait lamanya Gibran menempuh pendidikan di Singapura dan Australia harus dijawab secara terbuka.

    “Nah di titik itu muncullah beberapa hal ya soal informasi berapa tahun untuk sekolah di Singapura, berapa tahun untuk sekolah di Australia ini Wapres,” ucapnya.

    Feri menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, Gibran disebut sempat menempuh pendidikan di lembaga bahasa bernama Insearch yang berada di bawah University of Technology Sydney (UTS).

    “Teman-teman yang tamatan UTS bilang, Insearch itu underbown-nya UTS, lembaga pendidikan bahasa untuk persiapan masuk kampus karena IELTS tidak cukup,” jelasnya.

    Namun, lanjut Feri, lembaga tersebut hanya memberikan sertifikat kursus bahasa, bukan ijazah setara pendidikan formal di Indonesia.

    “Ini hanya sertifikat bimbel. Disetarakan, iyalah. Tapi nggak bisa disamakan dengan tingkatan pendidikan seperti SMA di Indonesia, karena pembelajarannya berbeda,” tegasnya.

    Oleh karena itu, Feri menilai penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk membuka kejelasan soal dokumen pendidikan tersebut agar tidak terus menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

    “Nah inilah yang kemudian menurut saya layak dibuktikan di pengadilan maupun di ruang politik,” Feri menuturkan.

    “Kalau saya jadi orang politik, saya akan minta ini dibuka supaya keributan publik selesai,” kuncinya. (fajar)

  • DPR Sewot KPU Sewa Jet Pribadi Mewah Rp 90 Miliar Dipakai ke Bali-KL

    DPR Sewot KPU Sewa Jet Pribadi Mewah Rp 90 Miliar Dipakai ke Bali-KL

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi II DPR RI akan memanggil Komisioner KPU terkait penyalahgunaan jet pribadi diluar kepentingan tugas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

    “Saat ini masih masa reses, setelah masuk (masa) sidang, akan kami panggil KPU untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi dalam keterangannya, Rabu (22/10).

    Rencana ini sebagai respon dijatuhkannya sanksi teguran keras oleha Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kepada Ketua dan empat komisioner KPU.

    Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, setiap penggunaan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tentu harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya. Oleh karena itu pihaknya berharap agar setiap anggaran negara digunakan dengan sangat hati-hati.

    “Semua fasilitas yang disediakan negara tentu diperuntukan melancarkan tugas negara dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara atau pejabat publik. Bukan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

    Dalam sidang DKPP yang digelar pada Selasa (21/10/2025) terungkap fakta bahwa KPU menyewa private jet untuk komisionernya senilai Rp 90 miliar menggunakan dana APBN dengan pelaksanaan kontrak, yaitu bulan Januari sampai dengan Februari 2024.

    Penyewaan itu dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama Rp 65.495.332.995 dan tahap kedua Rp 46.195.658.356. DKPP menyebut ada selisih anggaran Rp 19.299.674.639.

    Dinyatakan bahwa ketua dan empat Anggota KPU RI melakukan 59 kali perjalanan menggunakan jet pribadi sewaan saat Pemilu 2024. Namun tidak satupun rute perjalanan dengan tujuan distribusi logistik sebagaimana yang pernah diakui kelima pimpinan KPU tersebut, yakni Afifuddin, Idham Holik, Persada Harahap, August Mellaz, dan Yulianto Sudrajat.

  • 40 Nama Calon Pahlawan Nasional Ditetapkan Sebelum 10 November, Ada Soeharto hingga Jenderal M Jusuf dari Sulsel

    40 Nama Calon Pahlawan Nasional Ditetapkan Sebelum 10 November, Ada Soeharto hingga Jenderal M Jusuf dari Sulsel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memastikan daftar penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini akan ditetapkan sebelum peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2025.

    Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan, sebanyak 40 nama calon penerima gelar yang diajukan oleh Kementerian Sosial saat ini tengah dalam tahap akhir.

    Diungkapkan Fadli, pembahasan kini telah dilakukan oleh Tim Dewan Gelar.

    Adapun sidang penentuan dijadwalkan berlangsung pada Rabu (22/10/2025) ini.

    “Sebelum Hari Pahlawan di tanggal 10 November, kami akan menyampaikan hasil dari sidang Dewan Gelar tersebut kepada Presiden,” ujar Fadli, dikutip pada Rabu (22/10/2025).

    “Jumlah 40 nama itu merupakan rekomendasi dari kami, tapi selanjutnya tetap bergantung dari hak prerogatif Presiden,” tambahnya.

    Fadli menuturkan, setelah sidang rampung, hasil rekomendasi akan segera diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan keputusan final.

    Ia menyebut proses ini merupakan bagian dari penghargaan negara terhadap jasa tokoh-tokoh yang dinilai berkontribusi besar bagi bangsa dan negara.

    “Setelah keputusan Dewan Gelar diambil, kami akan langsung melapor ke Presiden,” sebutnya.

    “Beliau yang nanti akan menilai dan memutuskan siapa saja yang layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional tahun ini,” sambung dia.

    Di kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerangkan bahwa daftar nama yang diajukan telah melalui proses seleksi ketat.

    Telah dilakukan pengkajian mendalam selama bertahun-tahun oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).

  • Luhut Sebut Utang Kereta Cepat Direstrukturisasi 60 Tahun, Herwin Sudikta: Kita Disuruh Pura-pura Bangga

    Luhut Sebut Utang Kereta Cepat Direstrukturisasi 60 Tahun, Herwin Sudikta: Kita Disuruh Pura-pura Bangga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, merespons pernyataan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyebut utang proyek Kereta Cepat akan direstrukturisasi hingga 60 tahun.

    Ia menaruh perhatian terhadap panjangnya tenor pelunasan utang tersebut dengan gaya khasnya yang sarkas.

    “60 tahun, bro. Itulah umur utang kereta cepat yang katanya tanpa beban APBN,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Rabu (22/10/2025).

    Ia menyindir perubahan sikap Luhut yang sebelumnya begitu antusias menjual proyek tersebut, namun kini justru menyebutnya sebagai proyek gagal.

    “Lucunya lagi, yang dulu paling semangat jual proyek ini kayak jual mimpi. Sekarang paling getol bilang itu proyek busuk,” timpalnya.

    Herwin pun mempertanyakan tanggung jawab moral mereka yang sejak awal terlibat dalam proyek bernilai triliunan rupiah itu.

    “Kalau emang busuk, ya siapa yang masak pertama kali?,” Herwin menuturkan.

    “Jangan pura-pura jadi penilai masakan kalau dulu ikut ngaduk bumbunya,” tambahnya.

    Herwin bilang, publik kini harus menanggung konsekuensi jangka panjang dari keputusan politik masa lalu.

    “60 tahun cicil utang, 60 tahun juga kita disuruh pura-pura bangga,” kuncinya.

    Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan pemerintah dan pihak Tiongkok telah menyepakati restrukturisasi pembiayaan proyek Kereta Cepat.

    Dengan restrukturisasi ini, masa pembayaran utang akan diperpanjang hingga 60 tahun. Menurut Luhut, langkah tersebut diambil agar beban keuangan menjadi lebih ringan bagi Indonesia.

  • Prabowo Naikkan Gaji Guru Honorer Jadi Rp 2 Juta, Menag: Besar Sekali Artinya

    Prabowo Naikkan Gaji Guru Honorer Jadi Rp 2 Juta, Menag: Besar Sekali Artinya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Peningkatan kesejahteraan pendidik, termasuk bagi guru dan dosen lembaga pendidikan agama dan keagamaan menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.

    Untuk kali pertama dalam sejarah, tunjangan profesi guru non-PNS dinaikkan secara signifikan, dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.

    Hal itu diungkap Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers refleksi satu tahun perjalanan Kemenag mengawal Asta Cita, di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

    “Guru pantas kalau bersyukur dan selama ini hanya diberikan maksimum Rp1,5 juta. Sekarang ini dalam era pemerintahan pak Prabowo kita tambahkan menjadi Rp 2 juta per bulan. Itu bagi seorang guru honorer besar sekali artinya,” tutur Nasaruddin.

    Capaian lainnya lanjut Menag, tahun ini, sebanyak 206.325 guru telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), meningkat hingga 700% dibanding tahun sebelumnya.

    Selain itu ada lebih 5.000 dosen Perguruan Tinggi Keagamaan yang juga mengikuti PPG di 2025.

    Langkah ini menjadi bagian dari akselerasi peningkatan kesejahteraan karena guru dan dosen yang lulus PPG maka dapat menerima tunjangan profesi di tahun mendatang.

    “Guru dan dosen adalah ruh pendidikan. Ketika mereka sejahtera dan dihargai, maka pendidikan agama akan bermartabat, dan bangsa akan berkarakter,” ujar dia.

    Kemenag juga memperluas akses pendidikan tinggi dengan memberikan 156.581 beasiswa KIP Kuliah, 6.453 Beasiswa Indonesia Bangkit, serta 2.270 Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB).

    Tak hanya bagi umat Islam, beasiswa juga diberikan untuk 329 mahasiswa Orang Asli Papua (OAP), dan 153 penerima beasiswa zakat di 21 kampus negeri maupun swasta.

  • Nicho Silalahi Colek Prabowo: Mau Sampai Kapan Rakyat Miskin Terus Terusir di Negeri yang Katanya Merdeka?

    Nicho Silalahi Colek Prabowo: Mau Sampai Kapan Rakyat Miskin Terus Terusir di Negeri yang Katanya Merdeka?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Nicho Silalahi, menyebut aksi long march puluhan warga Kampung Periuk, Cilegon, menuju Jakarta.

    Ia menyebut langkah itu sebagai bentuk jeritan rakyat kecil yang mencari perlindungan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Dikatakan Nicho, warga tersebut sebagian besar merupakan kelompok masyarakat miskin yang selama ini hidup dari pekerjaan serabutan.

    “Jakarta mereka tempuh demi mencari perlindungan darimu, Pak Prabowo,” ujar Nicho di X @Nicho_Silalahi (21/10/2025).

    Ia menjelaskan, warga yang melakukan aksi jalan kaki itu bukanlah kelompok elite, melainkan kalangan kecil yang setiap hari berjuang untuk bertahan hidup.

    “Mayoritas warga Kampung Periuk Cilegon yang melakukan long march Cilegon-Jakarta ini hanyalah pemulung, buruh harian lepas, pedagang kaki lima serta kaum miskin perkotaan,” ungkapnya.

    Menurut Nicho, aksi tersebut muncul karena keresahan warga yang terancam tergusur dari lahan tempat tinggal mereka di kawasan bekas kuburan China.

    “Mereka berjuang agar tidak digusur dan bisa hidup damai di lahan bekas kuburan China,” katanya.

    Ia menuding, sejak berdirinya sebuah hotel di Kota Cilegon, kehidupan warga sekitar menjadi tidak tenang.

    “Kehidupan damai mereka terusik dengan munculnya surat untuk segera pengosongan lahan eks kuburan China,” imbuhnya.

    Lebih jauh, Nicho menyebut sudah ada ratusan rumah yang diratakan dengan tanah oleh sekelompok orang yang disebutnya preman berkedok LSM.

    “Bahkan kini sudah ratusan rumah dihancurkan paksa oleh preman yang berkedok LSM,” timpalnya.