Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Lihat Penemuan Batu Giok Super Raksasa di Nagan Raya Aceh, Terbesar dalam Sejarah

    Lihat Penemuan Batu Giok Super Raksasa di Nagan Raya Aceh, Terbesar dalam Sejarah

    FAJAR.CO.ID, ACEH — Bumi Nagan Raya, Provinsi Aceh tampaknya tidak pernah kehabisan cerita tentang kekayaan alamnya.

    Setelah sebelumnya sempat menghebohkan publik dengan penemuan batu giok seberat 20 ton, kini daerah yang terkenal dengan keindahan Masjid Giok itu kembali mencuri perhatian dengan ditemukannya kawasan baru yang dipenuhi batu giok berukuran raksasa dan bernilai komersial tinggi.

    Penemuan batu mulia yang banyak digunakan sebagai bahan perhiasan tersebut berada tidak jauh dari lokasi penemuan sebelumnya, tepatnya di kawasan Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya.

    Bupati Nagan Raya, Dr. TR. Keumangan meninjau penemuan batu giok raksasa di Beutong, Kamis (23/10). (Foto: Instagram t_raja_keuamangan)

    Berdasarkan perkiraan awal, batu giok yang baru ditemukan ini memiliki berat hampir mencapai 5.000 ton.

    Bupati Nagan Raya, Dr. TR. Keumangan meninjau penemuan batu giok raksasa di Beutong didampingi jajaran Pemda, Kamis (23/10).

    Bupati Keumangan menyebut penemuan di Beutong ini adalah terbesar dalam sejarah eksplorasi giok di Aceh melebihi penemuan sebelumnya seberat 20 ton.

    “Penemuan ini sebagai anugerah luar biasa dan penemuan batu giok raksasa ini akan dikelola oleh masyarakat dan kembali untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas bupati.

    Politisi Partai Golkar itu menyatakan, batu giok raksasa itu juga akan dipakai untuk menyelesaikan pembangunan Masjid Giok Nagan Raya. Masjid itu dibangun menggunakan giok sebagai bahan utama pada bagian luar dan dalam.

    “Dengan ditemukannya cadangan giok baru ini diharapkan proses penyelesaian pembangunan masjid yang digadang-gadang akan menjadi ikon dunia itu dapat segera terwujud,” ujarnya.

  • Taruna Ikrar: BPOM Hadirkan Regulasi Stemcell yang Berpihak pada Keamanan Rakyat Indonesia

    Taruna Ikrar: BPOM Hadirkan Regulasi Stemcell yang Berpihak pada Keamanan Rakyat Indonesia

    Regulasi ini juga menegaskan kolaborasi antara BPOM dan Kementerian Kesehatan:

    Kementerian Kesehatan berwenang dalam perizinan operasional fasilitas penelitian dan layanan,

    BPOM bertanggung jawab terhadap izin edar produk dan sertifikasi Good Manufacturing Practice (GMP).

    Langkah ini sejalan dengan standar internasional seperti WHO, ICH, PIC/S, EMA, US-FDA, TGA, PMDA, dan HSA. Pelanggaran terhadap regulasi ini diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, dengan ancaman denda maksimal Rp5 miliar dan pidana hingga 12 tahun.

    “Dengan regulasi yang jelas, kita memastikan bahwa setiap terapi sel punca yang dikembangkan di Indonesia bukan hanya aman dan bermutu, tapi juga berorientasi pada nilai kemanusiaan—untuk menyembuhkan, bukan sekadar memperdagangkan harapan,” ujar Taruna Ikrar.

    Taruna menambahkan, pedoman ini juga diharapkan menjadi fondasi penting bagi percepatan riset dan inovasi berbasis sel punca di Indonesia, sejalan dengan visi “Menjulang, Membumi, dan Mengakar” yang diusung BPOM — menjulang dalam standar global, membumi dalam penerapan nasional, dan mengakar dalam nilai kemanusiaan.

    “Ilmu dan regulasi harus berjalan seiring. Karena di balik setiap molekul dan sel, ada kehidupan yang harus kita jaga,” tutupnya penuh makna.

    Melalui penguatan regulasi terapi sel punca, Indonesia menunjukkan perannya di kancah global sebagai bangsa yang tidak hanya mengikuti arus kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi juga menuntunnya dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral terhadap kehidupan beber taruna. (*)

  • Pegawai Senam saat Menkeu Purbaya Sambangi Kantor DJP, Begini Klarifikasi Ditjen Pajak

    Pegawai Senam saat Menkeu Purbaya Sambangi Kantor DJP, Begini Klarifikasi Ditjen Pajak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan klarifikasi terkait pemberitaan Fajar.co.id pada Minggu, 19 Oktober 2025, yang mengangkat narasi soal sidak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke kantor pajak dan mendapati pegawai sedang berolahraga.

    DJP menegaskan bahwa kegiatan olahraga yang terekam dalam video viral tersebut tidak dilakukan pada jam kerja dan bukan bagian dari inspeksi mendadak.

    Dalam keterangan resmi, DJP menyampaikan apresiasi kepada Fajar.co.id yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi perpajakan secara informatif dan edukatif. Namun, pihaknya menilai perlu memberikan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.

    “Kegiatan olahraga ‘pound fit’ yang terlihat dalam video tidak berlangsung pada jam kerja. Kegiatan tersebut merupakan sesi employee wellness yang dilaksanakan setelah jam kerja, bukan saat jam operasional,” tulis Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmanuli dalam pernyataan resminya yang diterima redaksi fajar.co.id, Jum’at (24/10/2025).

    DJP menjelaskan, peristiwa dalam video itu terjadi pada 17 September 2025 sekitar pukul 17.30 WIB, bukan 17 Oktober 2025 sebelum jam kerja sebagaimana diberitakan sebelumnya.

    Pihak DJP menegaskan, kehadiran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di lokasi bukan dalam rangka sidak untuk mencari ketidakdisiplinan pegawai, melainkan kunjungan biasa usai mengikuti agenda rapat di Kantor Pusat DJP.

    Lebih lanjut, DJP menegaskan bahwa kegiatan olahraga seperti pound fit merupakan bagian dari program employee wellness yang bertujuan menjaga kebugaran dan semangat kerja pegawai.

  • Coretax Habiskan Rp1,2 Triliun, Programmer dari LG Selevel Lulusan SMA, Kini Dibimbing Hacker Rekrutan Menkeu Purbaya

    Coretax Habiskan Rp1,2 Triliun, Programmer dari LG Selevel Lulusan SMA, Kini Dibimbing Hacker Rekrutan Menkeu Purbaya

    “Sekarang mereka (tim LG) sudah lebih cepat, walaupun masih lambat, tapi mereka sudah kirim orang ke sini, dan di-guide oleh orang-orang kita, apa yang diperlukan, dan bagaimana betulnya diajarin juga tuh. Jadi orang sana gak pintar-pintar amat,” ujar Purbaya di Kompleks Kemenkeu, Jumat (24/10/2025).

    Dia menjelaskan, tim IT Kemenkeu kemudian melakukan analisis usai berhasil mengakses source code Coretax di level menengah. Analisis tim dalam negeri mengungkap kualitas pemrograman yang mengecewakan.

    “Komentarnya lucu deh, begitu mereka dapet source codenya, dilihat sama orang saya, dia bilang, wah ini programmer tingkat baru lulusan SMA, jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya kelihatannya,” ujarnya.

    Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa kendala teknis yang selama ini menghambat performa Coretax tidak lepas dari kualitas SDM yang ditugaskan oleh vendor. Purbaya pun menyayangkan Indonesia sering dikibuli oleh hal-hal yang berbau asing.

    Purbaya memastikan bahwa kemampuan ahli siber dalam negeri justru unggul. Sistem keamanan Coretax bahkan telah meloncat dari skor 30 menjadi 95 plus dalam waktu singkat berkat kontribusi hacker lokal.

    “Anda jangan kira loh, orang Indonesia tuh hackernya jago-jago banget, di dunia juga ditakutin rupanya,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Menkeu Purbaya juga menyampaikan empat hal utama hasil evaluasi dan perbaikan sistem administrasi perpajakan atau Coretax.

    Keempat hal itu terdiri dari penyelesaian problem-problem kritis, perbaikan aplikasi, perbaikan dari sisi keamanan dan infrastruktur serta perbaikan non teknis. (*)

  • Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Ahmad Muzani Bilang Tak Bermasalah

    Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Ahmad Muzani Bilang Tak Bermasalah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengusulan nama Presiden ke-2 RI, Soeharto jadi Pahlawan Nasional menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak mempersoalkan pengusulan tersebut dengan alasan jejak masa lalunya saat berkuasa.

    Merespons pro dan kontra itu, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menyebut pemberian gelar Pahlawan Nasional terhadap Presiden kedua RI, Soeharto sudah tak bermasalah.

    Alasannya, karena pencabutan nama eks Pangkostrad itu dalam TAP Nomor XI/MPR/1998.

    “Kalau dari sisi MPR, kan, pada periode lalu yang bersangkutan sudah dinyatakan klir, dalam arti sudah menjalankan proses seperti yang ditetapkan dalam TAP MPR, sehingga seharusnya juga itu tidak menimbulkan problem lagi,” ujar Muzani kepada awak media seperti dikutip, Jumat (24/10).

    Namun, Sekretaris Dewan Pembina Gerindra itu menyerahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto.

    Muzani merasa yakin Prabowo memiliki pertimbangan yang matang dalam memberikan seseorang gelar Pahlawan Nasional.

    “Jadi, saya kira tunggu bagaimana keputusan Presiden untuk memberi gelar Pahlawan Nasional ke tokoh yang dipilih,” ujarnya.

    Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh bisa memperoleh gelar Pahlawan Nasional pada Hari Pahlawan 10 November 2025 mendatang.

    Nama Soeharto bersama aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah dan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) masuk usulan Kemensos.

    Mensos Saifullah Yusuf menyerahkan berkas usulan tersebut kepada Menteri Kebudayaan (Mnebud) sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta.

  • Isu Reformasi Polri Dinilai Bermuatan Politik, Haidar Alwi Minta Prabowo Lakukan Pembatalan

    Isu Reformasi Polri Dinilai Bermuatan Politik, Haidar Alwi Minta Prabowo Lakukan Pembatalan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diharapkan mengambil keputusan tegas untuk membatalkan rencana pembentukan Komite Reformasi Polri demi mengakhiri tekanan politik yang justru berpotensi merugikan pemerintah serta stabilitas negara.

    Demikian disampaikan oleh Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R Haidar Alwi.

    “Ketegasan selalu jauh lebih dihormati daripada kebijakan yang menggantung. Pembatalan secara tegas bukan saja memberi kepastian bagi publik, melainkan juga menyelamatkan Presiden dari jebakan agenda politik kelompok tertentu yang menjadikan isu reformasi sebagai alat untuk menekan Polri dan otoritas kepemimpinan nasional,” kata Haidar Alwi, Jumat (24/10/2025).

    Menurutnya, tuntutan Reformasi Polri yang kini mengemuka tidak lahir dari aspirasi mayoritas masyarakat. Konstelasi di ruang publik dengan jelas menunjukkan bahwa isu ini didorong oleh kelompok tertentu pasca kerusuhan Agustus 2025. Akar kemarahan rakyat justru bermula dari tindakan provokatif oknum anggota DPR yang menyulut emosi masyarakat.

    Pelimpahan kesalahan kepada Polri dalam peristiwa tersebut hanya menunjukkan bagaimana isu ini telah direkayasa dan diarahkan ke institusi kepolisian serta pimpinannya.

    “Seruan Reformasi Polri sesungguhnya tidak murni bertujuan memperbaiki institusi. Polanya menunjukkan strategi politik yang terencana. Awalnya dimulai dari tekanan untuk mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun karena alasan-alasan tersebut tidak cukup kuat untuk membangun legitimasi di mata publik, niat terselubung itu kemudian dibungkus dengan tuntutan Reformasi Polri,” jelas Haidar Alwi.

  • Prof Hamzah Halim Tepis Isu Retaknya Kampus dan Kepolisian: Faktanya Justru Kompak

    Prof Hamzah Halim Tepis Isu Retaknya Kampus dan Kepolisian: Faktanya Justru Kompak

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof. Hamzah Halim, mengapresiasi kehadiran Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri, Komjen Pol. Prof. Chryshnanda Dwilaksana, yang memberikan kuliah umum di kampusnya.

    Dikatakan Hamzah, antusiasme mahasiswa terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan selama sesi kuliah berlangsung.

    “Mahasiswa mengikuti kuliah beliau bahkan merespons dengan pertanyaan yang begitu banyak,” ujar Hamzah kepada awak media, Jumat (24/10/2025).

    “Itu artinya civitas akademika sebenarnya haus informasi langsung dari sumber aslinya,” tambahnya.

    Ia menyebut, kuliah umum tersebut menjadi wadah yang mempertemukan antara dunia teoritis dan praktis, sebagaimana disampaikan oleh Komjen Chryshnanda.

    “Apa yang dikatakan Pak Jenderal tadi bahwa forum ini kita coba pertemukan antara teoritis dengan praktisi. Meskipun beliau seorang profesor, beliau juga bagian dari pendidikan di kepolisian,” kata Hamzah.

    Dekan FH Unhas itu menegaskan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan dan institusi kepolisian dalam membangun bangsa.

    Ia menilai, negara ini terlalu besar untuk diurus secara terpisah.

    “Tugas dan fungsi kepolisian juga tidak bisa berjalan maksimal kalau tidak didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa, terutama kaum terdidik yang ada di kampus ini,” imbuhnya.

    Hamzah juga menepis anggapan adanya jarak atau ketegangan antara kepolisian dan kalangan akademik.

    Menurutnya, kegiatan seperti kuliah umum justru memperlihatkan hubungan yang positif.

  • Coretax Habiskan Rp1,2 Triliun, Programmer dari LG Selevel Lulusan SMA, Kini Dibimbing Hacker Rekrutan Menkeu Purbaya

    Menkeu Purbaya Nyatakan Perang Terhadap Mafia Migas: Saya Enggak Bisa Disogok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap maraknya tindak pidana korupsi yang dinilai menghambat realisasi program pemerintah.

    Purbaya dalam berbagai kesempatan selalu mengungkapkan bahwa katakanlah yang benar walaupun itu pahit.

    Salah satunya ia menyoroti keberadaan mafia minyak yang menggerogoti negeri ini. Purbaya siap bertindak sesuai arahan presiden bahwa ia berkomitmen menindak tegas pihak-pihak yang bermain di sektor migas.

    Purbaya mengaku sempat frustasi menghadapi para mafia migas karena mereka punya banyak uang yang bisa membelokkan kebijakan demi memuluskan bisnis mereka.

    “Saya sempat frustasi melawan mafia migas, susah banget. Karena mereka uangnya besar yang bisa digunakan untuk merubah kebijakan yang tadinya A tapi terlaksananya jadi B,” kata Purbaya dalam sebuah wawancara dilansir pada Jumat (24/10).

    Purbaya menegaskan hal itu, termasuk kebocoran pajak tidak akan terjadi lagi selama dirinya menjabat menteri keuangan. Ia memberi peringatan kepada para mafia untuk mawas diri karena dipastikan dirinya tidak bisa disogok.

    “Saya tidak ingin itu terjadi lagi ke depan. Jadi mereka mesti hati-hati, orang kayak saya nggak bisa disogok,” tegasnya.

    Sikap tegas tanpa sensor seperti itu juga ditunjukkan Purbaya saat menjadi pembicara di agenda Investor Daily Summit pada 9 Oktober 2025 lalu. Blak-blakan ia menegaskan tidak takut kehilangan jabatan dalam perjuangannya menegakkan kebenaran.

    “Kalau ada mafia migas yang membayar uang segitu banyak, kenapa gak ada yang datang ke gue ya? Saya nunggu bayaran sebetulnya. Cuman gak ada. Tapi itu salah satu lawan kita yang harus kita lawan,” kata Purbaya lantang. (Pram/fajar)

  • Heboh Dugaan Air Aqua dari Sumur Bor, BPKN Siap Panggil Manajemen AQUA

    Heboh Dugaan Air Aqua dari Sumur Bor, BPKN Siap Panggil Manajemen AQUA

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Isu mengenai sumber air produksi Aqua kini berujung pada langkah serius dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI).

    Lembaga tersebut memastikan akan memanggil manajemen dan Direktur Utama PT Tirta Investama, selaku produsen air minum dalam kemasan merek Aqua, untuk memberikan penjelasan resmi terkait dugaan penggunaan air tanah atau sumur bor, bukan air pegunungan seperti yang diklaim selama ini.

    “Kami akan memanggil pihak manajemen dan Direktur PT Tirta Investama untuk meminta klarifikasi resmi terkait sumber air yang digunakan dalam produksi Aqua. BPKN juga akan mengirim tim investigasi langsung ke lokasi pabrik guna memverifikasi kebenaran informasi tersebut,” ujar Ketua BPKN RI, Mufti Mubarok, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Langkah pemanggilan ini dilakukan menyusul maraknya pemberitaan dan laporan masyarakat yang meragukan keaslian sumber air Aqua setelah beredar dugaan bahwa air baku yang digunakan berasal dari sumur bor dalam, bukan dari mata air pegunungan seperti yang selama ini digambarkan dalam promosi produk mereka.

    Mufti menegaskan, BPKN tidak akan tinggal diam karena persoalan ini menyangkut hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan transparan mengenai produk yang mereka konsumsi.

    “Kami telah menerima berbagai laporan dan pemberitaan publik mengenai hal tersebut dan akan mengambil langkah tegas untuk memastikan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” tegasnya.

  • Rumah Pensiun Jokowi Terluas Dibanding Presiden Lainnya, Didi Lionrich: Bakal Jadi Tempat Kumpul Termul yang Biayanya Pakai Duit Rakyat

    Rumah Pensiun Jokowi Terluas Dibanding Presiden Lainnya, Didi Lionrich: Bakal Jadi Tempat Kumpul Termul yang Biayanya Pakai Duit Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rumah pensiun mantan presiden Jokowi jadi yang terluas di banding tujuh presiden lainnya. Hal itu menjad sorotan di tengah berbagai polemik yang ada.

    Pegiat Media Sosial, Didi Lionrich, salah satu yang menyoroti hal itu. Dia menyebut Jokowi hebat.

    “Dari semua mantan Presiden di Indonesia, cuma Jokowi doang yang rumahnya paling gede! Hebat nggak tuh,” kata Didi dikutip dari unggahannya di X, Jumat (24/10/2025).

    Namun yang menurutnya lebih hebat, karena bukan hanya biaya pembangunannya yang ditanggung ngeara. Tapi juga segala operasionalnya.

    “Yang bikin tambah amazing lagi adalah, semua biaya operasionalnya mulai dari air, listrik, telepon, sampai mobil berikut suiprnya dan masih banyak lagi. Sama biaya pengamanan, itu dibiayai pakai duit kita,” jelas Didi.

    DIa menduga, rumah tersebut kelak akan jadi tempat kumpul Termul. Termul sendiri adalah akronim dari Ternak Mulyono, istilah yang kerap digunakan untuk loyalis Jokowi.

    “Prediksi gua, itu rumah bakal jadi tempat kumpul-kumpul, makan-makan, dan pestanya paea Termul,” ujarnya.

    Segala aktivitas mereka di rumah tersebut, menurut Didi juga akan menggunakan uang negara. Yang notabenya berasal dari pajak rakyat.

    “Yang tentunya pas lagi acara sama Termul itu, mulai dari listrik, pengamanan, dan segala macam kebutuhan acara itu, dibayarnya juga pakai duit elu semua,” pungkasnya.

    “Rela nggak lu?” sambung Didi.

    Rumah pensiun itu diketahui berada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Lokasinya dipilih sendiri oleh Jokowi.

    Per 22 Oktober, rumah tersebut belum rampung. Tapi diperkirakan progres pembangunannya sudah mencapai 90 sampai 95 persen.