Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Ramai Motor Mogok di Jatim Diduga karena BBM, Bahlil Lahadalia Didesak Bertanggung Jawab

    Ramai Motor Mogok di Jatim Diduga karena BBM, Bahlil Lahadalia Didesak Bertanggung Jawab

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Yusuf Dumdum memberikan sorotan tajam ke Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

    Sorotan ini diberikannya karena banyak kejadian motor mogok di wilayah Jawa Timur (Jatim).

    Diantara ada beberapa wilayah yang mengeluhkan dan mengalami masalah yang sama yaitu motor mogok atau mengalami kerusakan.

    Seperti Tuban, Bojonegoro, Kediri, Surabaya dan beberapa wilayah lainnya di Jatim.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Yusuf Dumdum punya pertanyaan ke Menteri Bahlil.

    Dimana, masalah motor yang mogok ini diduga karena BBM yang digunakan para pengendara.

    “Dari Tuban, Bojonegoro, Kediri, Surabaya dan mungkin masih banyak lagi daerah lain,” tulisnya dikutip Rabu (29/10/2025).

    “Semua bermasalah akibat isi BBM di @MyPertaminaID @pertamina ,” sebutnya:

    Ia pun memberikan sindiran keras karena menurutnya tidak ada yang bertanggung jawab baik dari pihak Pertamina maupun Kementerian ESDM soal kejadian ini.

    “Emang BGST! Gini gak ada tanggung jawabnya,” ujarnya.

    “Kalau gak bisa bantu rakyat minimal jangan bikin susah!@bahlillahadalia 🗿,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Utang Indonesia Kini Tembus Rp9.138 Triliun, Menkeu Purbaya Bilang Begini

    Utang Indonesia Kini Tembus Rp9.138 Triliun, Menkeu Purbaya Bilang Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengaku punya jurus jitu untuk membayar utang Indonesia yang kini menembus angka Rp9.138,05 triliun.

    Purbaya lantas mengaku angka utang tersebut masih dalam kategori aman. Sebab, utang tersebut setara 39,86 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), masih dalam level yang aman.

    Purbaya menjelaskan lembaga pemeringkat menilai kemampuan fiskal suatu negara berdasarkan dua indikator utama, yakni deficit to GDP ratio dan debt to GDP ratio, di mana rekor Indonesia berada di bawah standar kedua indikator tersebut.

    Eks Kepala LPS itu menyebut untuk defisit terhadap PDB, misalnya, Uni Eropa dalam perjanjian Maastricht Treaty menetapkan ambang batas sebesar 3 persen terhadap PDB.

    Sedangkan defisit Indonesia terjaga dalam level di bawah 3 persen, dengan catatan terakhir sebesar Rp 371,5 triliun atau 1,56 persen terhadap PDB per 30 September 2025.

    Sementara rasio utang Indonesia yang berada pada level 39,86 persen di bawah ambang batas rasio utang yang ditetapkan Maastricht Treaty sebesar 60 persen terhadap PDB. “Jadi, dengan standar internasional yang paling ketat pun, saya masih prudent,” ujar Purbaya, Selasa (27/10).

    Bendahara negara pun berjanji akan menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tidak melampaui ambang batas defisit 3 persen.

    “Dalam waktu dekat nggak akan berubah, nggak akan saya ubah itu, akan saya jaga terus baik tahun ini dan tahun depan,” katanya.

    Purbaya baru akan mengevaluasi kebutuhan penyesuaian pendapatan negara dan rasio utang bila perekonomian Indonesia sudah mampu mencetak pertumbuhan 8 persen.

  • Anak Rizal Ramli Semprot Jokowi: Proyek Rugi Dibilang Investasi Sosial, Kalau Begitu Korupsi Sekalian Aja Disebut Amal Kebangsaan

    Anak Rizal Ramli Semprot Jokowi: Proyek Rugi Dibilang Investasi Sosial, Kalau Begitu Korupsi Sekalian Aja Disebut Amal Kebangsaan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Presiden ke-7 RI, Jokowi, yang menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebagai investasi sosial, menuai respons beragam.

    Salah satunya datang dari Ekonom, Dipo Satria Ramli. Ia mengatakan, pernyataan tersebut hanyalah bentuk pembenaran atas proyek yang dinilai membebani keuangan negara dan rakyat.

    “Akal-akalan kelas berat! Proyek rugi dibilang investasi sosial,” ujar Dipo di X @DipoSatriaR (28/10/2025).

    Dikatakan Dipo, justifikasi pemerintah bahwa proyek Kereta Cepat bukan untuk mencari keuntungan, melainkan manfaat sosial, adalah bentuk pengelabuan publik.

    “Lah, yang nikmatin pejabat dan kroni, yang bayar bunganya rakyat,” cetusnya.

    Dipo bilang, konsep investasi sosial yang disampaikan Jokowi hanya menjadi tameng untuk menutupi kerugian besar yang ditanggung negara dari proyek bernilai ratusan triliun itu.

    “Hebat, rugi pun bisa dibungkus jadi kebajikan,” tandasnya.

    Lebih lanjut, anak dari begawan Ekonomi, Rizal Ramli ini menyebut bahwa jika logika seperti ini terus digunakan, maka tak tertutup kemungkinan perilaku korupsi pun bisa dibenarkan dengan alasan serupa.

    “Kalau gitu, korupsi sekalian aja disebut amal kebangsaan,” tutupnya.

    Sebelumnya, Jokowi menyebut keuntungan Whoosh ini ada pada bidang sosial bukan hanya sekedar materi.

    Dia menyebut dengan adanya Woosh akan meningkatkan produktivitas masyarakat karena tidak perlu bermacet-macetan di jalan.

    Selain itu, alan berdampak pada lingkungan yakni mengurangi emisi karbon, mengurangi polusi yang diakibatkan dari kendaraan yang digunakan oleh pribadi

  • Jhon Sitorus: Kejagung Seolah Jadi Mainan Silfester Matutina, Bagaimana Mau Tangkap Riza Chalid?

    Jhon Sitorus: Kejagung Seolah Jadi Mainan Silfester Matutina, Bagaimana Mau Tangkap Riza Chalid?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, kembali menyerang Kejagung terkait belum dieksekusinya Silfester Matutina, yang kasusnya telah inkrah namun belum juga dijebloskan ke penjara.

    Dikatakan Jhon, kondisi ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum sekaligus menimbulkan tanda tanya besar di tengah publik.

    “Ini artinya, selama ini Kejagung sengaja tak melakukan langkah hukum apapun terhadap Silfester Matutina,” ujar Jhon kepada fajar.co.id, Selasa (28/10/2025).

    Ia bahkan menuding lembaga penegak hukum sebesar Kejagung tak ubahnya seperti mainan di tangan pendukung setia Presiden ke-7 Indonesia itu.

    “Lembaga hukum sebesar Kejagung hanya dijadikan mainan oleh seorang Silfester saja,” tegasnya.

    Jhon kemudian mempertanyakan kredibilitas Kejagung dalam menangani kasus besar lain jika kasus sekecil ini saja tak mampu dieksekusi tuntas.

    “Lalu, bagaimana kita percaya Kejagung akan benar-benar menangkap Riza Chalid?,” tandasnya.

    Sebelumnya, Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, menyemprot Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait mandeknya eksekusi terhadap narapidana kasus korupsi, Silfester Matutina.

    Dikatakan Ahmad, pernyataan Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, yang meminta kuasa hukum Silfester agar menghadirkan kliennya untuk dieksekusi merupakan bentuk ketidakberdayaan negara.

    “Negara, dengan seluruh sumber daya yang ada, dibuat kalah oleh seorang terpidana,” ujar Ahmad kepada fajar.co.id, (12/10/2025).

    Ia menyinggung sikap Kejagung yang dinilai justru memelas kepada kuasa hukum Silfester, Lechumanan, agar membantu menghadirkan kliennya ke jaksa.

  • Masih Bahas Anggaran di Medsosnya, Dedi Mulyadi Tuai Sorotan, Disebut Makin Ngaco

    Masih Bahas Anggaran di Medsosnya, Dedi Mulyadi Tuai Sorotan, Disebut Makin Ngaco

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Belum usai juga perdebatan antara Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

    Upaya Dedi yang tampaknya ingin terus mengupdate persoalan anggaran pada konten media sosialnya justru mendapatkan sorotan tajam dari netizen.

    Sorotan itu salah satunya datang dari netizen dengan akun @Dayak2018, yang menyemprot Dedi Mulyadi.

    Netizen ini menyinggung soal tragedi acara hajatan anak Dedi Mulyadi yang menelan korban.

    Setelah insiden ini, netizen tersebut menyebut Gubernur Jabar itu semakin ngaco.

    “Semenjak dia hajatan ada korban meninggal, KDM makin ngaco dan ngawur,” tulisnya dikutip Selasa (28/10/2025).

    “Apa dia sudah korslet ya,” tuturnya.

    Sebelumnya komentar ini muncul karena konten Dedi Mulyadi soal saldo kas daerah.

    Ia menyebut akan mengumumkan rekening kas umum daerah (RKUD) untuk diketahui oleh publik secara rutin lewat akun sosial media, yang disebutnya untuk mendorong keterbukaan informasi dan transparansi.

    “Betul (akan di-posting setiap hari),” kata Dedi.

    Langkah ini telah diawali pihaknya saat isu pengendapan kas daerah dalam bentuk deposito ramai di media. Dan pekan lalu, Dedi membuka posisi RKUD di Bank BJB sebesar Rp2,4 triliun.

    “Untuk apa sih dilakukan ini? Memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik,” katanya. (Erfyansyah/fajar)

  • Jokowi Klaim Whoosh untuk Sosial, Gus Umar: Ini Proyek Janggal Habiskan Ratusan Triliun

    Jokowi Klaim Whoosh untuk Sosial, Gus Umar: Ini Proyek Janggal Habiskan Ratusan Triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan mantan Presiden Jokowi terkait kereta cepat yang mengklaim proyek tersebut ditujukan untuk kepentingan sosial mendapat sorotan tajam banyak pihak.

    Salah satunya datang dari kader PKB yang juga seorang tokoh NU, Umar Sahadat Hasibuan atau Gus Umar.

    Menurutnya, proyek whoosh memperlihatkan banyaknya kejanggalan, salah satunya terkait nilai proyek yang menghabiskan ratusan triliun.

    “Lu ngomongin apa sih jok? Ini bukan hanya tentang untung apalagi rugi tapi tentang nilai proyek yang janggal dengan habiskan duit ratusan triliun,” tulis Gus Umar.

    Dia pun meminta agar Jokowi tidak sok ilmiah
    “Jangan sok ilmiah jok jadi bikin ngakak nonton ente,” tutup Gus Umar sembari membagikan video pernyataan Jokowi.

    Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa pembangunan moda transportasi ini tidak hanya dilihat dari segi keuntungan materi, tetapi dari keuntungan sosialnya.

    “Ini kita juga harus mengerti, bukan mencari laba. Jadi sekali lagi, transportasi masal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba. Tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial,” ungkapnya dikutip Threads Selasa (28/10/2025).

    Keuntungan sosial yang dimaksudkan Jokowi adalah saat masayarakat mulai menggunakan transportasi umum dibandingkan transportasi pribadi.

    Maka akan berdampak pada pengurangan polusi dan pengurangan emisi karbon. Selain itu, waktu tempuh ke satu tempat ke tempat lain semakin singkat.

    “Social return on investment. Apa itu? Bukannya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik, kemudian apalagi polusi yang berkurang. Waktu tempuh yang bisa lebih cepat, di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal,” jelasnya.

  • Hasan Nasbi Peringatkan Purbaya Jasa Besar Jokowi dan Luhut

    Hasan Nasbi Peringatkan Purbaya Jasa Besar Jokowi dan Luhut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa saling berbalas pantun.

    Kali ini, Hasan menyinggung perjalanan karier Purbaya yang dinilai melesat tanpa proses panjang seperti tokoh-tokoh pemerintahan lainnya.

    “Itu Menteri Keuangan (Purbaya) dulu Kepala LPS dilantik oleh Pak Jokowi,” ujar Hasan dalam videonya yang beredar luas di media sosial (28/10/2025).

    Hasan menambahkan, Purbaya sebelumnya juga pernah menjadi staf di bawah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

    “Jadi staff aja ngikut Pak Luhut, bertahun-tahun dari KSP malah gitu,” ucapnya.

    Ia menyebut perjalanan karier Purbaya dari satu jabatan ke jabatan lain sebagai deportasi politik.

    “Deportir, dari KSP ke Menko Marves, udah ada jenis,” sindirnya.

    Kata Hasan, tidak ada sosok hebat yang muncul tiba-tiba tanpa melalui proses panjang.

    “Jadi kalau kita apa, mau mutu sejarah atau apa gitu? Kan nggak ada orang tiba-tiba turun dari langit kemudian jadi hebat gitu loh,” imbuhnya.

    Hasan bilang, orang-orang yang pantas duduk di pemerintahan seharusnya adalah mereka yang tumbuh melalui proses panjang dan pengalaman yang teruji.

    “Orang hebat-hebat yang bisa masuk pemerintahan itu kan orang yang berproses panjang gitu. Kan nggak ada tiba-tiba muncul dari perut bumi ini hebat, ini kan nggak ada,” kuncinya.

    Hasan juga menilai gaya komunikasinya kerap baku tikam dengan pejabat lain dan bisa melemahkan soliditas pemerintahan.

    Menanggapi hal itu, Purbaya justru membantah dengan membawa data hasil survei yang menunjukkan tren kepercayaan publik terhadap pemerintah terus meningkat.

  • Bikin Menkeu Purbaya Minder Gara-Gara HP, Heru Pambudi Ternyata Punya Harta Rp71 Miliar

    Bikin Menkeu Purbaya Minder Gara-Gara HP, Heru Pambudi Ternyata Punya Harta Rp71 Miliar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Nama Heru Pambudi, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tengah ramai dibicarakan usai momen santai bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi viral di media sosial.

    Dalam momen tersebut, sang menkeu secara spontan mengaku minder saat melihat ponsel milik Heru Pambudi yang layarnya lebih besar.

    Kejadian itu berlangsung dalam konferensi pers terkait pengembangan sistem Coretax, sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang mempermudah layanan bagi wajib pajak.

    Saat tengah menampilkan data di layar besar, Purbaya sempat kesulitan membaca informasi di belakangnya. Heru yang duduk di sebelahnya kemudian menyodorkan ponsel agar sang menteri tak perlu menoleh ke belakang.

    “Ini, Pak,” ujar Heru dengan nada santai.

    Namun, bukannya langsung fokus pada data, Purbaya justru menyoroti ukuran ponsel bawahannya itu.

    “Handphone lo bagus, lebih gede, layarnya gede nih,” ucapnya sambil tertawa.

    Usai bergurau, Purbaya kembali menatap layar ponsel Heru untuk membaca data dengan serius. Di balik momen itu, nama Heru Pambudi kembali disorot dan membuat publik bertanya-tanya siapakah sosok Heru Pembudi ini, Berikut profil dan perjalanan kariernya.

    Perjalanan Karier Heru Pambudi

    Heru Pambudi lahir pada 11 Februari 1970 di Bondowoso, Jawa Timur. Ia mulai berkarier di Kementerian Keuangan sejak September 1991, tepat setelah lulus dari Politeknik Keuangan Negara STAN jurusan Bea dan Cukai.

    Pendidikan Heru berlanjut ke Universitas Indonesia, jurusan Ekonomi Manajemen (1996), dan kemudian meraih Master of Law dari University of Newcastle Upon Tyne, Inggris, pada tahun 2001. Selain itu, ia juga mengikuti pelatihan kepemimpinan di Melbourne Business School dan Oxford University.

  • Bukan Hanya Whoosh, Pakar Ekonomi Politik Ungkap Proyek Lain yang Gadaikan Kedaulatan Negara

    Bukan Hanya Whoosh, Pakar Ekonomi Politik Ungkap Proyek Lain yang Gadaikan Kedaulatan Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Ekonomi Politik, Ichsanuddin Noorsy angkat suara. Terkait Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh yang dianggap menggadaikan kedaulatan negara.

    Hal tersebut, diungkapkan menanggapi pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut sebelumnya mengatakan proyek Whoosh sudah busuk sejak awal.

    “Kita minta penjelasan kepada Luhut, apa pengertian busuknya? Gitu loh,” kata Ichsanuddin dalam program Rakyat Bersuara, dikutip dari iNews TV, Senin (27/10/2025).

    Dia juga menyoroti Menteri Perhubungan kala itu, yakni Budi Karya Sumadi. Karena menjalankan proyek tersebut.

    “Tanya juga kepada Budi Karya Sumadi, kenapa dia jalankan. Gitu loh Bung. Tanya juga sama timnya, kenapa lu tandatangani pembegkakan gitu loh,” ujarnya.

    Usai memaparkan hal tersebut, host program itu, Aiman Witjaksono menanyakan, apakah berarti proyek Whoosh menggadaikan kedaulatan negara. Ichsanuddin pun menimpali.

    “Nah, kalau Anda bilang itu menjual. Saya bilang kepada Anda, tesis tentang investasi asing dan pinjaman luar negeri pada hakikatnya adalah menggadaikan kedaulatan negara,” ucapnya.

    Dia mengaku punya sejumlah bukti. Tidak hanya Whoosh, ada beberapa proyek yang menggadaikan kedaulatan negara.

    “Saya temukan terakhir dua, ISLE, Indonesia Sustainability Least Cost Electrification. One and Two. Anda membeli kebijakan, Anda membeli utang, Anda membiayai PLTS, padahal PLTS itu teknologinya dari luar,” jelasnya.

    “Itu terjadi. Itu sudah terjadi. Anda beli kebijakan untuk PLTS, Anda kemudian melakukan yang namanya pinjaman untuk membayar PLTS. Anda kemudian membangun teknologi dengan beli lagi keluar. Ayo coba,” tambahnya.
    (Arya/Fajar)

  • Biaya Haji 2026 Bakal Turun, Dahnil Anzar Simanjuntak Beber Angka Ini

    Biaya Haji 2026 Bakal Turun, Dahnil Anzar Simanjuntak Beber Angka Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Haji kini tengah membahas mengenai biaya haji pada 2026 mendatang. Ada kepastian biaya haji akan turun dibanding 2025.

    Terkait hal itu, pemerintah mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 atau 1447 Hijriah sebesar Rp88.409.365 per jemaah atau turun sejuta dari biaya pada 2025.

    Hal tersebut diungkapkam Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/10).

    “Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp88.409.365,” kata dia, Senin.

    Dahnil melanjutkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2026 atau dana yang ditanggung jemaah untuk beribadah ke Tanah Suci sebesar Rp54.924.000 atau setara dengan 62 persen dari nilai total.

    “Nilai manfaat optimalisasi sebesar Rp33.485.365 atau 38 persen,” ujar politikus Gerindra itu.
    Dahnil mengatakan penentuan besaran biaya haji 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

    “Dalam menentukan komponen BPIH, sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dengan biaya yang wajar,” tutur eks Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu.

    Namun, kata dia, pemerintah masih mencari peluang agar BPIH 2026 bisa lebih turun dari asumsi awal.

    Pemerintah, kata Dahnil, masih menyisir semua komponen biaya agar penurunan tidak mengorbankan kualitas layanan jemaah.

    “Besok akan dilanjutkan raker lagi jam 10.00, masih terkait dengan BPIH. Amanah presiden jelas, ongkos haji harus turun, dan DPR sebagian besar bersepakat untuk menyisir satu per satu komponen biaya yang bisa diturunkan,” ujar Dahnil usai rapat, Senin.