Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Kenaikan Gaji Pensiunan PNS Kemungkinan Tahun Depan, Simak Updatenya!

    Kenaikan Gaji Pensiunan PNS Kemungkinan Tahun Depan, Simak Updatenya!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Harapan para pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait kenaikan gaji di tahun 2025 diprediksi sirna. Pasalnya hingga awal November, tak ada tanda-tanda kebijakan baru terkait penyesuaian gaji pensiun, sehingga upah para pensiunan ASN masih sama dengan tahun sebelumnya.

    Dengan demikian, gaji pensiunan PNS untuk semua golongan I hingga IV, termasuk pensiunan janda dan duda PNS, tetap mengacu pada aturan yang berlaku sejak awal 2024 tanpa tambahan kenaikan yaki Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang gaji pokok ASN aktif, dan PP Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok bagi pensiunan PNS serta janda/duda PNS.

    Kedua PP tersebut telah memberlakukan kenaikan gaji pokok ASN sebesar 12% sejak 1 Januari 2024.

    Selain itu, aturan tersebut juga menegaskan hak pensiunan PNS atas tunjangan‑pasangan, tunjangan anak, dan tunjangan pangan yang melekat selama pensiun agar kesejahteraan pasca‑akhir masa kerja lebih terjamin.

    Berikut daftar gaji pokok pensiunan PNS golongan IV sesuai PP No. 8 Tahun 2024:

    Golongan IVa: Rp1.748.100 – Rp4.200.000
    Golongan IVb: Rp1.748.100 – Rp4.377.800
    Golongan IVc: Rp1.748.100 – Rp4.562.900
    Golongan IVd: Rp1.748.100 – Rp4.755.900
    Golongan IVe: Rp1.748.100 – Rp4.957.100

    Angka-angka tersebut merupakan gaji pokok pensiun, bukan total pendapatan.

    Pensiunan PNS golongan IV juga menerima tunjangan yang melekat, seperti: Tunjangan suami/istri, Tunjangan anak, dan Tunjangan pangan.

    Nominal akhir yang diterima seorang pensiunan bisa jauh lebih tinggi tergantung status keluarga dan masa kerja.

  • Celios Ungkap Modus Pemda Endapkan APBD di Bank, Perencanaan Buruk sampai Nikmati Bunga Deposito

    Celios Ungkap Modus Pemda Endapkan APBD di Bank, Perencanaan Buruk sampai Nikmati Bunga Deposito

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkap modus Pemerintah Daerah (Pemda) mengendapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Ada dua alasan.

    Itu diungkapkan Direktur Bhima Yudhistira. Menurutnya, ini masalah klasik yang bisa diuraikan penyebabnya.

    “Dana pemda mengendap di bank masih jadi masalah klasik, karena dua faktor utama,” kata Bhima dikutip deikutip Sabtu, (27/10/2025).

    Diketahui dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengendap di deposito sebesar Rp57,5 triliun. Jumlah itu mencakup 22,61 persen dari total dana di bank senilai Rp254,3 triliun per Agustus 2025.

    Selain itu, perencanaan buruk menyebabkan banyak pencairan, terutama proyek infrastruktur, dilakukan secara besar-besaran di akhir tahun anggaran. Hal tersebut menyebabkan dana Pemda mengendap.

    Padahal, menurutnya dana tersebut bisa disimpan di instrumen simpanan. Karena sedianya bisa tepakai dalam satu tahun.

    “Memang praktik aneh pemda menyimpan uang di deposito dan giro, dengan alasan pencadangan. Padahal dana APBD cukup di instrumen simpanan biasa karena satu tahun pasti terpakai,” terang Bhima

    Selain itu, dia menyoroti pemanfaatan dana jangka panjang dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk membantu likuiditas bank daerah. Makin besar dana tersebut, semakin besar potensi bank menyalurkan kredit.

    “Spread bunga dana pemda yang parkir dan penyaluran kreditnya kan dinikmati bank. Tapi kan bagi pemda tidak gratis, oknum pemda ini akan mendapat success fee karena dianggap memberi bantuan penempatan dana bank,” ucapnya.

  • Polisi Urus Jagung, Prabowo Sebut Negara Barat Tak akan Paham, Warganet Ikut Bingung

    Polisi Urus Jagung, Prabowo Sebut Negara Barat Tak akan Paham, Warganet Ikut Bingung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberi apresiasi untuk Polri yang ikut turun tangan dalam program ketahanan pangan nasional lewat penanaman jagung di berbagai daerah.

    Menurutnya, hal semacam itu mungkin dianggap aneh oleh negara-negara Barat, tapi di Indonesia justru jadi bentuk gotong royong antarinstansi.

    Hal itu disampaikan Prabowo usai menyaksikan pemusnahan 214,84 ton barang bukti narkotika di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).

    “Saya lihat polisi sekarang semakin peka terhadap tuntutan bangsa dan negara. Polisi sekarang berada di depan bersama yang lain, bersama TNI di bidang produksi pangan,” ujar Prabowo.

    Prabowo menyebut, di negara Barat seperti Inggris atau Prancis, masyarakat mungkin heran melihat polisi ikut urusan pangan.

    “Kalau kau berangkat ke Inggris, Prancis, ke Barat, mungkin mereka merasa aneh, kok polisi urusin jagung, oh masa polisi kok buka dapur. Ya ini Indonesia, Bung,” tegasnya.

    Menurut Prabowo, langkah Polri ini adalah bagian dari semangat gotong royong nasional. Semua lembaga negara, kata dia, seharusnya saling bahu-membahu demi kesejahteraan rakyat.

    “Kita ini gotong-royong semua ini ya, kita satu keluarga. Polisi punya kekuatan, tentara punya kekuatan, ya kita kerja semua untuk rakyat. Kalau rakyat sejahtera saya yakin kriminalitas berkurang,” ujarnya.

    Prabowo juga menegaskan, Indonesia tak perlu meniru model negara Barat dalam segala hal.

    “Kita nggak usah ragu-ragu, kita nggak usah, apa yang dari Barat itu pasti benar. Benar untuk mereka, kita hormati, tapi kita lain,” tutupnya.

  • Sengkarut Kereta Cepat Whoosh, Didi Irawadi: Prabowo Bayar Warisan Utang Jokowi

    Sengkarut Kereta Cepat Whoosh, Didi Irawadi: Prabowo Bayar Warisan Utang Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin menilai utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo bakal menguras kantong anak cucu.

    Perhatian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kembali mencuat setelah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ogah membayar utang senilai Rp 54 triliun menggunakan dana APBN.

    “Indonesia memang akhirnya punya kereta cepat. Sayangnya, yang cepat bukan cuma lajunya – tapi juga pembengkakan biayanya, utangnya, dan klaim keberhasilannya,” ujar Didi Irawadi dilansir dari unggahannya di Instagram, Sabtu (1/11/2025).

    Ia menyesalkan, awalnya proyek ini dijanjikan tanpa uang rakyat (APBN). Kini rakyat justru menanggung bunga dan cicilan. Dari USD 6 miliar naik jadi 8 miliar. Utang ke China Development Bank mencapai Rp116 triliun dan itu baru awal.

    Menurut Didi, harga tiket kereta cepat Whoosh Rp250-350 ribu adalah simbol gengsi, bukan efisiensi. Bagi banyak warga, kecepatan 350 km/jam bukan kebutuhan, tapi kemewahan.

    “Ironisnya, sementara itu di pelosok masih ada rakyat menyeberang sungai tanpa jembatan, juga ribuan jalan desa tak tersentuh pembangunan,” tandasnya.

    Ia menegaskan, sejak awal sudah diperingatkan bahwa proyek ini tidak visible. Tapi Jokowi ngotot. Walhasil sekarang utangnya sudah Rp116 triliun.

    “Bom waktu yang akan dibayar anak cucu kita. Prabowo bayar warisan utang Jokowi,” katanya.

    Permasalahan proyek infrastruktur KCJB muncul sejak awal, seperti tidak masuknya proyek ini dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030, bahkan Menhub (Ignatius Jonan) saat itu tidak menyetujui proyek Whoosh dengan alasan bakalan tidak bisa dibayar.

  • Purbaya: Uang Daerah Parkir di Deposito, Pejabat Dapat Fee dari Bank, Ekonomi Tidak Berputar

    Purbaya: Uang Daerah Parkir di Deposito, Pejabat Dapat Fee dari Bank, Ekonomi Tidak Berputar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Negeri ini selama sepuluh tahun menambah utang lebih dari tujuh ribu triliun, dikorupsi tiga ribu triliun, dan anehnya kok tidak bisa bayar cicilan bunga tiga ratus triliun.

    Kalimat itu meluncur begitu saja dari bibir Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa. Tidak pakai diksi akademik, tidak dibungkus eufemisme teknokratik. Hanya kalimat lugas, tapi cukup untuk membuka ruang kuliah ekonomi terbesar di republik ini.

    Anggota DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menilai selama bertahun-tahun, ekonomi di negeri ini adalah bahasa kasta atas. Kata “defisit” terdengar seperti ancaman kiamat. Kata “surplus” seolah kabar gembira, meski rakyat tak pernah tahu surplus itu mampir ke dapur siapa.

    “Namun tiba-tiba, dinding menara itu retak. Sebuah nama – Purbaya menendang pintu menara gading itu dari dalam, membuka ruang dialog di bawah. Kalimatnya terasa seperti “kebocoran kebenaran” dari ruang steril kekuasaan. la bukan sedang membakar, tapi menyalakan. Bukan sedang menyerang, tapi menggugah,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (31/10).

    Menurut mantan Ketua MPR RI itu, begitulah efek domino literasi. Rakyat mulai menghitung. Bukan lagi sekadar mengeluh harga sembako, tapi menelusuri kenapa anggaran tak sampai.

    “Semua belajar, semua bicara. Freire menyebutnya conscientização kesadaran kritis yang membuat rakyat tak lagi pasif, tapi partisipatif dan mampu membaca kekuasaan,” jelas Bamsoet.

    Ia menegaskan, Purbaya telah membuka kotak pandora yang selama ini dibiarkan tertutup. Purbaya menjelaskan dengan bahasa yang tak bisa disangkal: uang daerah yang parkir di deposito itu seperti mobil dinas yang diparkir di garasi tanpa kunci. Secara formal diam, tapi sebenarnya bisa dikendarai siapa saja. Pejabat dapat fee dari orang bank, uang rakyat tetap diam, ekonomi tidak berputar.

  • Dugan Markup Kereta Cepat Whoosh, Begini Bocoran Perkembangan Penyelidikan KPK

    Dugan Markup Kereta Cepat Whoosh, Begini Bocoran Perkembangan Penyelidikan KPK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dugaan adanya markup anggaran dalam proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh, kini terus berproses di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    KPK sendiri mengklaim telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diduga mengetahui proyek tersebut. Hanya saja, siapa saja yang telah diperiksa KPK dalam kasus ini masih tanda tanya.

    Yang pasti, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo mengatakan pihak KPK masih terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Ia membenarkan bahwa KPK telah meminta keterangan sejumlah pihak dalam penyelidikan di lingkungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    “Tentunya pihak-pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

    Budi menjelaskan, KPK melakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak tersebut agar mendapatkan informasi maupun konfirmasi yang membantu mengungkap perkara tersebut.

    Ia mengatakan belum ada pihak-pihak yang tidak kooperatif ketika dipanggil untuk dimintai keterangan.

    “Sejauh ini pihak-pihak yang sudah diundang dan dimintai keterangan kooperatif. Ya, artinya ini juga menjadi langkah positif dalam penyelidikan perkara ini,” katanya.

    Walaupun demikian, Budi mengatakan KPK belum dapat memberitahukan lebih lanjut mengenai materi yang didalami kepada para pihak tersebut.

    “Saat ini kami belum bisa menyampaikan detailnya secara lengkapnya seperti apa karena ini memang masih pada tahap penyelidikan. Namun, kami pastikan ya teman-teman bahwa penyelidikan perkara KCIC ini masih terus berprogres,” ujarnya.

  • Kereta Cepat Mulai Diselidiki, Kader PSI Tuding KPK Diam Bae di Kasus Korupsi Era SBY

    Kereta Cepat Mulai Diselidiki, Kader PSI Tuding KPK Diam Bae di Kasus Korupsi Era SBY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PSI, Dian Sandi Utama, tampaknya cukup gerah dengan keputusan KPK untuk menyelidiki adanya dugaan korupsi terkait proyek kereta cepat.

    Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

    Penyelidikan difokuskan pada kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan proyek, yang melibatkan sejumlah pihak terkait.

    Menanggapi hal itu, melalui akun media sosialnya, Dian Sandi menuding KPK diam bae terkait sejumlah kasus korupsi era SBY.

    “Aduan/laporan dari masyarakat harus ditindak lanjut tapi jangan lupa juga banyak kasus besar seperti BLBI, Century, Wisma Atlet Hambang… Adem2 bae KPK ini,” tulis Dian Sandi, dikutip Jumat (31/10/2025).

    Pernyataan Dian Sandi tersebut kini viral dan jadi sorotan warganet. Banyak yang heran dengan pernyataan itu dan menilai Dian Sandi tidak pernah baca berita.

    Pasalnya, kasus-kasus yang ditulis Sandi tersebut telah lama diusut dan dituntaskan KPK. Bahkan sudah banyak pelaku yang telah selesai menjalani pidana penjaranya.

    “”Woooee @psi_id brp org yg sdh dibui di kasus Hambalang❓ 1. Anas Urbaningrum 2. Andi Mallarangeng 3. Choel Mallarangeng 4. Muhammad Nazaruddin 5. Angelina Sondakh 6. Dedy Kusdinar. Msh ada yg lain cb sebutin gobl*k! Suruh bc2 berita kadermu, jng spt wapres‼️,” ulas akun @D12khard.

    “Orangnya sudah ditangkap nyet.. kuota haji, kreta cepat, ijazah palsu dan kematian anggota pemilu sampai puluhan org kemaren blm di usut nyet sampai sekarang.. jgn amnesia,” tulis akun @aryindra10.

  • Ulat di Menu MBG, Kepala SPPG: Bisa Dikonsumsi dan Tinggi Protein

    Ulat di Menu MBG, Kepala SPPG: Bisa Dikonsumsi dan Tinggi Protein

    FAJAR.CO.ID, JAWA TIMUR – Heboh temuan ulat dalam menu Makan Bergizi Gratis (MGB) di Kecamatan Kamal, Bangkalan, Jawa Timur.

    Ulat tersebut ditemukan di salah satu porsi makanan milik siswa yang belum sempat dikonsumsi.

    Kepala SPPG Gili Timur, Diandra Dieva Pertiwi, mengakui memang pihaknya lalai dalam hal ini.

    Diandra menjelaskan jenis ulat yang ditemukan di dalam makanan tersebut adalah Samia Cynthia Ricini.

    Secara ilmiah ulat ini bisa dikonsumsi. Kandungam protein di dalamnya juga tinggi. Ulat tersebut tampaknya berasal dari daun singkong yang menjadi salah satu menunya.

    Dia menegaskan pengolahan daun singkong di dapurnya telah terstandarisasi mulai dari pencucian hingga perebusan dalam suhu tinggi dilakukan dua kali.

    “Itu merupakan ulat yang biasa hidup di batang atau area daun singkong dan menurut penelitian yang ada sebenarnya ulat jenis Samia Cynthia Ricini ini bisa dikonsumsi dan tinggi protein, hanya saja memang tidak seharusnya terjadi,” katanya dikutip Jumat (31/10/2025).

    Menanggapi temuan ini, pihak SPPG akan menghindari penggunaan daun singkong pada menu mereka.

    Kepala SMAN 1 Kamal, Moh Zairi dalam pernyataannya membenarkan hal ini. Dia menyebut adalah dua ekor ulat yang ditemukan dalam porsi makanan siswa yang belum sempat dikonsumsi.

    Foto penampakan ulat di dalam menu MBG ini pun menyebar luas di media sosial yang menimbulkan berbagai reaksi masyarakat.

    Kasus ini sekaligus menjadi daftar panjang mengenai kasus yang berkaitan dengan kualitas MBG di Bangkalan.

    “Ada aja alesannya, coba bawa si mba sepiring suruh makan sendiri,” kata netizen.

  • Update Terbaru Kabar Kenaikan Gaji dan Tunjangan Pensiunan PNS

    Update Terbaru Kabar Kenaikan Gaji dan Tunjangan Pensiunan PNS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pupus sudah harapan para pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendapatkan kenaikan gaji di tahun 2025.

    Hingga menjelang awal November, pemerintah belum memberi sinyal adanya kebijakan baru terkait penyesuaian gaji pensiun, sehingga upah para pensiunan ASN masih sama dengan tahun sebelumnya.

    Dengan demikian, gaji pensiunan PNS untuk semua golongan I hingga IV, termasuk pensiunan janda dan duda PNS, tetap mengacu pada aturan yang berlaku sejak awal 2024 tanpa tambahan kenaikan yaki Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang gaji pokok ASN aktif, dan PP Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok bagi pensiunan PNS serta janda/duda PNS.

    Kedua PP tersebut telah memberlakukan kenaikan gaji pokok ASN sebesar 12% sejak 1 Januari 2024.

    Selain itu, aturan tersebut juga menegaskan hak pensiunan PNS atas tunjangan‑pasangan, tunjangan anak, dan tunjangan pangan yang melekat selama pensiun agar kesejahteraan pasca‑akhir masa kerja lebih terjamin.

    Berikut daftar gaji pokok pensiunan PNS golongan IV sesuai PP No. 8 Tahun 2024:

    Golongan IVa: Rp1.748.100 – Rp4.200.000
    Golongan IVb: Rp1.748.100 – Rp4.377.800
    Golongan IVc: Rp1.748.100 – Rp4.562.900
    Golongan IVd: Rp1.748.100 – Rp4.755.900
    Golongan IVe: Rp1.748.100 – Rp4.957.100

    Angka-angka tersebut merupakan gaji pokok pensiun, bukan total pendapatan.

    Pensiunan PNS golongan IV juga menerima tunjangan yang melekat, seperti: Tunjangan suami/istri, Tunjangan anak, dan Tunjangan pangan.

    Nominal akhir yang diterima seorang pensiunan bisa jauh lebih tinggi tergantung status keluarga dan masa kerja.

  • Motor Brebet Massal di Sejumlah Kota di Jatim Usai Isi Pertalite, Bodey Irhadtanto: Bisa Diduga Sumber Masalah di Hulu

    Motor Brebet Massal di Sejumlah Kota di Jatim Usai Isi Pertalite, Bodey Irhadtanto: Bisa Diduga Sumber Masalah di Hulu

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Dosen IKIP PGRI Bojonegoro, Boedy Irhadtanto menanyakan fenomena motor brebet massal di Jawa Timur. Pasalnya, terjai bukan hanya di satu kota.

    “Kejadian sepeda motor brebet terjadi di banyak kota di Jawa Timur,” tulisnya dikutip dari unggahan di X, Jumat (31/10/2025).

    Berangkat dadi hal tersebut, menurutnya patut diduga masalahnya ada di hulu.

    “Tentu bisa diduga sumber masalah adalah dari hulu sebagai sumber utamanya,” ujarnya.

    Namun yang mengemuka, kata dia, gembar-gembor sidak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Padahal, SPBU merupakan ujung distribusi.

    “Mengapa di berita yang disidak kok SPBU-nya yang ada di ujung distribusi,” terangnya.

    Fenomena motor brebet ini diketahui terjadi di Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Tuban, dan Malang.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi mengatakan memang pihaknya menerima sejumlah aduan terkait Pertalite. 

    “Kami sampaikan permohonan maaf atas munculnya ketidaknyamanan masyarakat terkait kendala pada mesin kendaraan usai pengisian BBM jenis Pertalite di beberapa SPBU wilayah distribusi Jawa Timur,” kata Ahad, Rabu (29/10).

    Dia mengatakan pihaknya telah membangun posko pengaduan. Jumlahnya 17 titik se-Jawa Timur.

    Posko tersebut melayani keluhan dan pelaporan masyarakat yang mengalami gangguan mesin kendaraan karena diduga Pertalite.

    Pihak Pertamina sendiri belum memastikan apakah benar ada campuran dalam kandungan Pertalite. Bakal dilakukan uji laboratorium terlebih dahulu.