Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Prabowo Siap Tanggung Utang Whoosh, Bagaimana Menkeu Purbaya?

    Prabowo Siap Tanggung Utang Whoosh, Bagaimana Menkeu Purbaya?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Preciosa Kanti, ikut merespons langkah Presiden Prabowo Subianto yang disebut pasang badan dalam polemik pembiayaan Kereta Cepat Whoosh.

    Dikatakan Kanti, keputusan yang diambil Presiden justru berseberangan dengan pernyataan tegas Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa.

    Kanti bahkan mengaku sejak awal memilih tidak banyak berkomentar soal Purbaya.

    “Ini alasan mengapa selama ini saya hanya satu kali berkomentar perihal fenomenal Purbaya,” ujar Kanti di X @PreciosaKanti (6/11/2025).

    “Pada saat Purbaya berkata kurang lebih bahwa Rocky Gerung mesti meminta maaf jika Purbaya sudah menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen,” tambahnya.

    Lanjut Kanti, tidak banyak yang perlu dibahas karena sekeras apa pun gaya seorang menteri, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.

    “Mengapa saya memilih untuk tidak berkomentar banyak? Karena Purbaya, sekoboi apa pun, dia hanyalah seorang menteri. Di mana keputusan akhir akan tetap di tangan Presiden,” tukasnya.

    Kanti mengatakan, kebijakan yang diambil pemerintah belakangan ini kerap membingungkan dan tak jarang berujung pada kekecewaan publik.

    “Bukan hal baru, betapa membingungkannya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden saat ini,” katanya.

    Ia mencontohkan, pernyataan Purbaya yang menegaskan tidak akan memakai APBN untuk membayar utang proyek Whoosh sempat membuat rakyat optimistis.

    Hanya saja, hal itu seolah dimentahkan oleh ucapan Presiden sendiri.

    “Seperti masalah Whoosh ini. Tegas Purbaya mengatakan tidak akan memakai APBN untuk membayar hutang Whoosh! Rakyat gembira ibarat menemukan penjaga tangguh. Namun Presiden berkata sebaliknya,” imbuhnya.

  • Terapkan Teknologi AI, Barantin Kawal Rp304 Triliun Komoditas Ekspor Karantina

    Terapkan Teknologi AI, Barantin Kawal Rp304 Triliun Komoditas Ekspor Karantina

    Di sisi lain, Barantin memperkuat sistem pertahanan negara non-militer melalui pengawasan ketat terhadap lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan. Sepanjang Januari sampai dengan Oktober 2025, tercatat 1.891 kali penahanan, 2.145 kali penolakan, dan 962 kali pemusnahan terhadap komoditas yang tidak memenuhi persyaratan karantina. Langkah tegas ini menjadi bukti komitmen Barantin dalam menjaga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat.

    Dalam mendukung percepatan layanan, Barantin menerapkan sistem Pre-Border Karantina, sebuah sistem yang menjadikan proses border clearance berlangsung lebih cepat. Melalui mekanisme ini, setiap komoditas yang akan masuk ke Indonesia telah memenuhi seluruh persyaratan teknis serta aspek kesehatan dan keamanan sejak di negara asal. Informasi tersebut disampaikan terlebih dahulu melalui Prior Notice, sehingga pada saat tiba di pelabuhan atau bandara, proses pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih cepat.

    Selain itu, dalam upaya memperkuat digitalisasi layanan, Badan Karantina Indonesia (Barantin) memiliki sistem BEST TRUST (Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology) yang terintegrasi dengan Indonesia National Single Window (INSW). Langkah ini diharapkan mampu menyederhanakan, mempercepat, dan meningkatkan transparansi layanan dan memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global.

    Sejalan dengan transformasi digital, Barantin menerapkan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam kegiatan operasional karantina. Teknologi yang terintegrasi dalam sistem induk BEST TRUST ini diimplementasikan melalui virtual assistant dalam bentuk chatbot yang dapat memberikan informasi seperti data statistik ekspor-impor dan pengelolaan PNBP. “Inovasi ini juga menandai langkah maju Barantin dalam mendukung digitalisasi pemerintahan yang modern dan adaptif terhadap tantangan global,” jelas Sahat

  • Ahmad Khozinudin Sentil Prabowo: Ada Deklarasi Hidup Jokowi di Balik Kebijakan Utang Whoosh

    Ahmad Khozinudin Sentil Prabowo: Ada Deklarasi Hidup Jokowi di Balik Kebijakan Utang Whoosh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Advokat Ahmad Khozinudin kembali berbicara mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait proyek Kereta Cepat atau Whoosh.

    Dikatakan Ahmad, sikap Prabowo yang menyatakan siap menanggung utang proyek tersebut menunjukkan kesan pasang badan untuk Presiden ke-7, Jokowi.

    “Saat Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menanggung utang kereta cepat sekaligus meminta semua pihak tidak lagi meributkan,” ujar Ahmad kepada fajar.co.id, Kamis (6/11/2025).

    “Saya langsung teringat yel-yel ‘Hidup Jokowi!’ yang dulu diteriakkan Prabowo dalam Kongres Gerindra,” tambahnya.

    Ia menganggap keputusan Prabowo untuk mengambil alih beban utang proyek tersebut sama saja dengan mendeklarasikan hidup Jokowi kembali karena proyek itu merupakan kebijakan strategis era pemerintahan sebelumnya.

    Selain itu, Ahmad juga menyinggung bahwa masyarakat sempat berharap kasus dugaan korupsi proyek Whoosh dapat membuka jalan hukum terhadap penyimpangan di masa lalu.

    “Proyek Hambalang yang nilainya hanya beberapa triliun saja bisa menyeret pelakunya ke penjara,” Ahmad menuturkan.

    “Tapi proyek Whoosh yang menelan biaya hingga Rp120 triliun justru seolah bebas dari jerat hukum,” lanjut dia.

    Baginya, langkah Prabowo membuat publik pesimistis terhadap penanganan kasus tersebut.

    Ia bahkan menduga KPK berpotensi menutup penyelidikan tanpa hasil signifikan.

    “KPK kemungkinan akan berujung anti klimaks, dengan menyatakan tidak ada unsur korupsi di kasus Whoosh,” kata Ahmad.

    Ia menuding banyak proyek PSN era Jokowi menjadi kedok untuk perampasan lahan dan sumber daya publik.

  • Terungkap Jatah Preman dalam Kasus Korupsi Pemprov Riau, Gubernur Ancam Copot Pejabat yang Tak Ikuti Perintah

    Terungkap Jatah Preman dalam Kasus Korupsi Pemprov Riau, Gubernur Ancam Copot Pejabat yang Tak Ikuti Perintah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap menyorot tajam Gubernur Riau.

    KPK menahan Gubernur Riau Abdul Wahid. Dia ditahan setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

    Diketahui, para pihak yang terjaring OTT dibawa dalam dua kloter ke KPK pada Selasa kemarin. Salah satunya adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Total ada 10 orang yang diperiksa KPK terkait OTT ini.

    Lewat unggahan di akun media sosial Threads pribadinya, ia menyebut Gubernur Riau akhirnya sah yang dinyatakan terlibat.

    “Sah, Akhirnya Gubernur Riau ke-4 yang kena kasus korupsi di KPK,” tulisnya dikutip Kamis (6/11/2025).

    Gubernur Riau itu dinyatakan terlibat karena terungkap memiliki jatah preman dari nilai proyek anggaran.

    “Terungkap jatah preman dari nilai proyek anggaran,” tuturnya.

    Sementara itu, Abdul Wahid disebut mengancam bawahannya jika tak memberikan uang yang disebut ‘jatah preman’.

    “Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal dengan istilah ‘jatah preman’,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers di gedung KPK

    Dua tersangka lainnya ialah Kadis PUPR Riau M Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M Nursalam.

    Tanak mengatakan kasus ini berawal dari pertemuan antara Sekdis PUPR Riau Ferry Yunanda dan enam kepala UPT wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP pada Mei 2025.

    (Erfyansyah/fajar)

  • PSI Anggap Utang Kereta Cepat Whoosh Warisan Jokowi Hal Biasa

    PSI Anggap Utang Kereta Cepat Whoosh Warisan Jokowi Hal Biasa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memuji Presiden Prabowo Subianto. Setelah pengakuannya akan bertanggung jawab terkait utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh.

    Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman. Dia menilai langkah Prabowo sebagai sosok negawaran bijak.

    “Pernyataan Presiden Prabowo terkait Whoosh mencerminkan sikap negarawan yang jernih dan bijak dalam melihat kepentingan rakyat. PSI sangat mengapresiasi,” kata Andy kepada jurnalis, Selasa (5/11/2025).

    Menurutnya, Whoosh memang tak bisa dihitung untung rugi. Karena pada dasarnya dibuat untuk mengurai kemaceran jalur Jakarta-Bandung.

    “Whoosh dibutuhkan sebagai salah satu solusi kemacetan dan memangkas waktu tempuh perjalanan Jakarta-Bandung secara signifikan,” ujarnya.

    Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman

    Soal proyek tersebut menimbulkan utang. Dia menilai sebagai sesuatu yang normal.

    “Belakangan ada yang menyoal utang Whoosh. Padahal, restrukturisasi utang itu hal sangat biasa, tidak perlu ada yang dikhawatirkan secara berlebihan,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Prabowo menegaskan bertanggung jawab soal utang Whoosh. Dia mengaku heran dengan ribut-tribut yang terjadi.

    “Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab itu Whoosh semuanya,” kata Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Dia juga meminta PT Kereta Api Indonesia tak khawatir.

    “Saya sekarang ranggung Jawab Whoosh,” tegasnya lagi.

    Menurutnya, semua transportasi publik memang tidak dihitung dengan untung rugi. Tapi seberapa besar manfaatnya.

  • Wacana Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Direktur Eksekutif De Jure: Apakah Ini Bukan Suatu Impunitas

    Wacana Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Direktur Eksekutif De Jure: Apakah Ini Bukan Suatu Impunitas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wacana pemerintah untuk memberi gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto terus menuai pro dan kontra. Kalangan aktivis tegas menolak wacana tersebut.

    Penolakan salah satunya disuarakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Kelompok ini menilai pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto, sebagai pemutihan terhadap kejahatan negara masa lalu.

    Hal demikian dikatakan Direktur Eksekutif De Jure, Bhatara Ibnu Reza diskusi publik di Jakarta, Rabu (5/11).

    Ibnu mengatakan banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat terjadi selama Soeharto memimpin Indonesia.

    Dia menyebut pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto sebagai amnesti rezim era Prabowo Subianto terhadap kekejian Orde Baru. “Apakah ini bukan suatu impunitas. Apakah rekonsiliasi ini tidak lebih dari sebenarnya sebuah amnesti yang tidak resmi,” ujarnya.

    Toh, kata Ibnu, pemberian gelar pahlawan ke Soeharto menjadi kontradiksi, karena mertua Presiden RI Prabowo Subianto itu bagian dari negara dengan pernah menjabat pemimpin Indonesia.

    Dia menganggap tidak logis apabila negara memaafkan dirinya sendiri atas pelanggaran yang dilakukan terhadap rakyat.

    “Hanya orang gila atau orang yang secara logika hukum cacat ketika negara melakukan pelanggaran, kemudian memaafkan dirinya sendiri terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap warga negaranya,” katanya.

    Selain itu, Ibnu menilai pemerintahan era Soeharto banyak melakukan pelanggaran hukum dan korupsi.

    Dia bahkan menyebut negara sendiri telah mengakui masalah itu melalui TAP MPR yang menyinggung praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) era Orde Baru “Nah, ini sudah artinya negara mengakui bahwa ada permasalahan selama 32 tahun pemerintahan (Soeharto),” katanya.

  • PPPK Paruh Waktu Ingin Cepat-cepat Jadi Penuh Waktu, Nur Baitih: Jadi Anak Baik Dahulu Sambil Membaca Situasi

    PPPK Paruh Waktu Ingin Cepat-cepat Jadi Penuh Waktu, Nur Baitih: Jadi Anak Baik Dahulu Sambil Membaca Situasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Proses pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh waktu saat ini masih tengah berproses.

    Di tengah proses yang masih berjalan itu, sejumlah pihak yang sudah dinyatakan lolos pada seleksi PPPK Paruh Waktu itu mulai menyuarakan agar segera dialihkan menjadi PPPK Penuh Waktu.

    Merespons keinginan cepat PPPK Paruh Waktu yang masih menunggu pengangkatan resmi dari pemerintah itu, Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI), Nur Baitih angkat suara.

    Dia menyarankan kepada seluruh honorer untuk tidak buru-buru minta naik status dari PPPK paruh waktu ke full time.

    Dia menilai, alangkah bijaknya bila honorer menjalani dahulu bagaimana sistem paruh waktu.

    “Saya tidak melarang kalau banyak yang ingin cepat-cepat jadi PPPK penuh waktu. Namun, jalani dahulu, rasakan bagaimana sistemnya,” kata Nur Baitih dilansir JPNN, Rabu (5/11).

    Dia menyarankan para honorer yang diangkat menjadi PPPK paruh waktu jangan bikin paradigma yang belum tentu terjadi. Sebab, dikhawatirkan bisa menimbulkan kesan tidak baik di pemerintah.

    Memang kata Nur, PPPK penuh waktu maupun paruh waktu masih banyak PR yang harus dievaluasi. Namun, bukan berarti PPPK paruh waktu itu status yang menyeramkan.

    “Justru harus disyukuri karena banyak di antara teman-teman yang belum bisa jadi PPPK paruh waktu maupun penuh waktu,” terang Bunda Nur, sapaan akrab Nur Baitih.

    Seharusnya, lanjut Nur Baitih, PPPK paruh waktu tetap menjalankannya selama satu tahun ini sesuai dengan ketentuan. Ketika di tengah jalan menemukan kejanggalan, baru dievaluasi PPPK paruh waktu itu bagaimana.

  • Prabowo Pasang Badan untuk Whoosh, Ida Kusdianti: Rakyat Kembali Dikecewakan

    Prabowo Pasang Badan untuk Whoosh, Ida Kusdianti: Rakyat Kembali Dikecewakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis perempuan, Ida N Kusdianti menyayangkan sikap Presiden Prabowo Subianto usai pernyataannya yang dinilai membela proyek Kereta Cepat atau Whoosh.

    Dikatakan Ida, publik kembali dikecewakan lantaran Prabowo yang sebelumnya dikenal tegas membela rakyat kini justru dinilai pasang badan untuk proyek yang penuh tanda tanya.

    “Hari ini rakyat Indonesia kembali dikecewakan! Presiden Prabowo yang dulu berjanji membela kepentingan rakyat,” ujar Ida kepada fajar.co.id, Rabu (5/11/2025).

    “Kini justru berbalik arah membela proyek kereta cepat Whoosh yang sarat dugaan mark-up dan aroma korupsi!,” tambahnya.

    Ida mempertanyakan mengapa pemerintah terus menggelontorkan dana rakyat untuk proyek yang menurutnya belum jelas akuntabilitasnya.

    Ia juga menyinggung nama Luhut Binsar Pandjaitan dan kroni-kroni di sekitar pemerintahan sebelumnya yang dinilai diuntungkan.

    “Apakah kita akan terus diam ketika uang rakyat digelontorkan tanpa kejelasan? Apakah kita akan terus tunduk ketika segelintir orang seperti Luhut Binsar Panjaitan dan kroni Jokowi menangguk keuntungan, sementara rakyat dibebani utang sampai seratus tahun ke depan?,” tegasnya.

    Ia menegaskan, rakyat tidak butuh pemimpin yang membela para penguasa, melainkan keadilan dan keberpihakan nyata.

    “Jika Presiden Prabowo benar pemimpin rakyat, maka usut tuntas proyek Whoosh! Bongkar siapa yang bermain di balik angka fantastis Rp116 triliun itu!,” sebutnya.

    Lebih lanjut, Ida menilai sikap Prabowo yang cenderung melindungi proyek warisan pemerintahan sebelumnya bisa memicu gelombang kemarahan publik.

  • Penelusuran Roy Suryo di Sydney Ungkap Gibran Tidak Tercatat sebagai Lulusan UTS Insearch

    Penelusuran Roy Suryo di Sydney Ungkap Gibran Tidak Tercatat sebagai Lulusan UTS Insearch

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar telematika Roy Suryo tiba di Bandara Soekarno-Hatta, pada Selasa (4/11/2025), usai kunjungan dari Sydney, Australia. Kunjungannya tersebut untuk menelusuri terkait pendidikan Gibran.

    Dia pun menantang Gibran untuk membuktikan kepemilikan sertifikat UTS Insearch. Lembaga pendidikan internasional yang disebut-sebut sebagai tempat Gibran menempuh studi.

    Roy mengaku baru melakukan verifikasi langsung terkait data akademik di UTS Insearch.

    “Saya sudah ke sana, dan haqqul yaqin 99 persen yakin dia (Gibran) enggak punya sertifikat UTS Insearch,” tegas mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu kepada awak media.

    “Kalau memang alasannya hilang, bisa minta salinan dari sana. Tapi kalau tidak ada, artinya memang dia tidak pernah punya,” ujarnya.

    Hasil penelusuran Roy Suryo di Sydney menemukan sejumlah kejanggalan terkait catatan akademik yang dikaitkan dengan Gibran.

    Mantan Anggota DPR RI itu mengaku tidak menemukan data yang menunjukkan Gibran pernah lulus dari lembaga persiapan UTS Insearch, yang menjadi jalur wajib sebelum masuk ke universitas tersebut bagi mahasiswa internasional.

    “Saya sudah konfirmasi ke beberapa pihak. Nama Gibran tidak tercatat sebagai lulusan resmi. Ini harus dijelaskan secara terbuka, karena menyangkut kredibilitas pejabat negara,” tegas Roy Suryo.

    Roy juga menyinggung persoalan lain terkait pendidikan Gibran. Dia meyakini bahwa Gibran tidak pernah lulus secara formal dari sekolah menengah atas.

    “Saya yakin dia juga tidak punya ijazah SMA. Kalau ada, tunjukkan saja ke publik, biar semua jelas,” tantangnya. (bs-sam/fajar)

  • Anas Urbaningrum Soroti Kesiapan Prabowo Tanggung Utang Kereta Cepat Whoosh

    Anas Urbaningrum Soroti Kesiapan Prabowo Tanggung Utang Kereta Cepat Whoosh

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Anas Urbaningrum memuji kesiapan Presiden Prabowo bertanggung jawab terhadap beban utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    “Pernyataan Pak Prabowo itu bagus bin keren. Sesuai dengan tugas beliau sebagai Presiden sekarang,” kata Anas dikutip dari unggahannya di X, Rabu (5/11/2025).

    Menurutnya, Whoosh memang perlu didiskusikan. Sesuatu yang menurutnya penting dilakukan pemerintah saat ini.

    “Bukan berarti jika kebijakan tentang Whoosh ada kelemahan dan kekurangan tidak boleh didiskusikan. Justru penting menjadi bahan perbincangan publik secara terbuka, obyektif dan proporsional,” ujarnya.

    Hal itu, kata dia agar menjadi pelajaran. Sehingga tak ada lagi kesalahan serupa ke depannya.

    “Buat apa? Untuk menjadi halaman-halaman belajar tentang kebijakan yang disiplin dan tertib syarat rukunnya,” pungkasnya.

    “Kebijakan yang akuntabel dan menghadirkan manfaat-maslahat secara luas,” sambung Anas.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan siap bertanggung jawab soal utang Whoosh. Dia mengaku heran dengan ribut-tribut yang terjadi.

    “Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab itu Whoosh semuanya,” kata Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Dia juga meminta PT Kereta Api Indonesia tak khawatir.

    “Saya sekarang ranggung Jawab Whoosh,” tegasnya lagi.

    Menurutnya, semua transportasi publik memang tidak dihitung dengan untung rugi. Tapi seberapa besar manfaatnya.

    “Jangan dhitung untung rugi, tapi manfaat gak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu,” terang Prabowo.