Category: Fajar.co.id Nasional

  • Polisi Temukan Bilqis di Jambi, Kapolrestabes Makassar Janji Segera Jelaskan Detail Pengungkapan

    Polisi Temukan Bilqis di Jambi, Kapolrestabes Makassar Janji Segera Jelaskan Detail Pengungkapan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ayah Bilqis (4), Dwi Nurmas (34), merasa sangat bersyukur atas kabar bahwa putri pertamanya telah ditemukan pihak Kepolisian.

    Berdasarkan informasi yang didapatkan fajar.co.id, Bilqis ditemukan di daerah Jambi oleh tim gabungan pada Sabtu (8/11/2025) malam.

    Dipimpin Kanit Reskrim Polsek Panakkukang, Iptu Nasrullah, dan dibackup Unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Makassar, Bilqis ditemukan dalam keadaan selamat.

    Hanya saja, Dwi yang dikonfirmasi mengenai kabar baik ini tidak ingin memberikan keterangan lebih jauh.

    Ia hanya menunggu pihak Kepolisian yang berbicara langsung terkait kabar ditemukannya Bilqis.

    “No coment. Adami. Terima kasih doa bapak dan ibu untuk anak kami,” kata Dwi, Minggu (9/11/2025).

    Terpisah, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, membenarkan kabar tersebut. Hanya saja, ia masih irit berbicara.

    “Insyaallah akan kita release di hari senin,” ucap Arya singkat.

    Arya bilang, detail pengungkapan hingga motif dari terduga pelaku baru akan dijelaskan pada press rilis Senin (10/11/2025) besok.

    “Termasuk nanti detail pengungkapannya dan berapa tersangkanya,” kuncinya.

    Dilihat dalam video yang beredar, Bilqis didampingi Kasubnit 2 Jatanras Polrestabes Makassar, Ipda Supriadi Gaffar, telah menghubungi pihak keluarga.

    Sebelumnya, Ustaz Fakhrurrazi Anshar mengabarkan kabar bahagia terkait bocah perempuan bernama Bilqis (4) yang sebelumnya dilaporkan hilang di Kota Makassar.

    Dilihat dari postingan akun Instagram dai kondang Makassar itu, Bilqis akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian setelah sepekan diduga diculik.

  • Kholid Syeirazi Ungkap Bank Dunia Pernah Bersurat Larang Indonesia Bangun Kilang Minyak

    Kholid Syeirazi Ungkap Bank Dunia Pernah Bersurat Larang Indonesia Bangun Kilang Minyak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang sempat menyebut Pertamina malas karena tidak bangun kilang minyak hingga kini masih jadi pembahasan.

    Salah satunya dibahas oleh Direktur Eksekutif Center for Energy Policy, M. Kholid Syeirazi.

    Melalui tayangan Program TO THE POINT AJA! di akun YouTube SINDOnews, Kholid Syeirazi mengungkapkan bahwa Singapura memiliki kapasitas kilang minyak yang sangat besar, sekitar 1,3 juta barel per hari.

    Padahal, kata Kholid, kebutuhan konsumsi dalam negerinya hanya sekitar 300 ribu barel per hari.

    “Siapa off taker-nya itu kalau bukan kita (Indonesia), 1 juta barel. Jadi Singapura sangat mengandalkan market share dari Indonesia,” ujarnya.

    Menurut Kholid Syeirazi, situasi tersebut juga menjadi salah satu penyebab Indonesia tidak membangun kilang baru. Ada faktor geopolitik yang melatarbelakanginya.

    “Bahkan World Bank menulis surat kepada Menteri Keuangan, yang intinya pemerintah nggak usah membangun kilang,” bebernya.

    Sebelumnya, pada awal Oktober 2025 lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meluapkan kekesalannya kepada PT Pertamina (Persero), perihal persoalan pembangunan kilang.

    Pasalnya, perusahaan minyak pelat merah ini tak memiliki kilang baru, sebagai cara Indonesia memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri.

    Purbaya menjabarkan, bahwa sampai sekarang Indonesia tidak memiliki kilang baru. Padahal, di tahun 2018, ia sempat meminta Pertamina untuk membangun kilang baru.

    “Mereka (Pertamina) janji akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Tapi sampai sekarang kan tidak ada satu pun. Jadi bapak (Komisi XI DPR) tolong kontrol mereka juga. Dari saya kontrol, dari bapak-bapak kontrol,” katanya.

  • KemenHAM Prihatin Ledakan di SMAN 72: Negara Tak Boleh Diam, Rasa Aman Adalah Hak Setiap Anak

    KemenHAM Prihatin Ledakan di SMAN 72: Negara Tak Boleh Diam, Rasa Aman Adalah Hak Setiap Anak

    KemenHAM menegaskan, setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh rasa aman, termasuk dalam lingkungan pendidikan.

    Negara, kata Mikael, harus hadir melindungi dan memulihkan korban tanpa terkecuali.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Wamenkopolhukam), Lodewijk Freidrich Paulus, angkat bicara soal senjata yang ditemukan di lokasi ledakan SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading.

    Ia menegaskan senjata laras panjang dan revolver yang ditemukan itu bukan senjata sungguhan, melainkan senjata mainan.

    Lodewijk mengatakan, temuan dua senjata di sekitar lokasi sempat menimbulkan spekulasi di publik.

    Namun, setelah dilakukan pemeriksaan oleh aparat, hasilnya menunjukkan keduanya bukan senjata asli.

    “Ya ada gambar itu tapi ternyata senjata mainan, senjata mainan bukan senjata beneran. Setelah kami cek itu senjata mainan,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).

    Menurutnya, saat ini tim forensik masih bekerja untuk memastikan penyebab pasti dari ledakan yang terjadi di kawasan kompleks TNI AL Kodamar tersebut.

    Ia meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi lebih jauh terkait sumber ledakan.

    “Nah tentang ledakan masih di tim forensik lagi kerja. Apa ledakan atau apa gitu ya. Jadi masih terus gitu. Kalau bom molotov pasti udah kebakar itu, yang namanya karpet,” jelasnya.

    Mengenai sosok yang ditemukan tergeletak di dekat senjata tersebut, Lodewijk menuturkan bahwa identitas dan keterlibatannya masih dalam penyelidikan aparat.

    “Senjata yang terletak di samping sosok seorang yang juga terlihat tergeletak, apakah itu murid atau pelaku atau seperti apa info yang ada? Nah itu kita belum tahu,” katanya.

  • Polisi Geledah Rumah Terduga Pelaku Bom SMAN 72, Ditemukan Serbuk Mencurigakan

    Polisi Geledah Rumah Terduga Pelaku Bom SMAN 72, Ditemukan Serbuk Mencurigakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polisi saat ini tengah menyelidiki terduga pelaku peledakan di musalla SMAN 72 berinisila FN.

    Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyebutkan bahwa hingga saat ini terduga pelaku ledakan di SMAN 72 masih satu orang.

    Namun, dia menegaskan penyelidikan masih terus berjalan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

    “Saat ini masih satu (terduga pelaku). Namun tidak berhenti sampai di situ, kita terus melakukan penyisiran apakah ada pihak-pihak lain dan saat ini kita sedang bekerja. Jadi untuk jumlah resminya berapa tentunya saat ini kami terus lakukan pendalaman,” urai Sigit setelah menjenguk korban di RS Islam Jakarta Cempaka Putih.

    Polisi juga masih menunggu hasil pemeriksaan dan keterangan lebih lanjut dari terduga pelaku yang kini sedang dalam perawatan.

    Untuk diketahui terduga pelaku berinisial FN saat ini menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami luka dan sempat dioperasi.

    Pihak keluarga menyampaikan bahwa remaja tersebut sudah selesai dioperasi dan telah siuman hari ini.

    “Sekarang katanya udah siuman, sudah sadar. Sudah dioperasi, sudah sadar,” ungkap sepupu FN di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, dikutip dari kumparan, Sabtu (8/11/2025).

    Ia menyebut, terduga pelaku mengalami luka di bagian kepala dan juga ada luka bakar.
    “(Luka) di kepala. Kalau di tangannya kan katanya keriput, jadi kulitnya itu. Mungkin kena api,” sambungnya.

    Pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya dan Puslabfor Polri telah menggeledah rumah mereka pada Jumat (7/11) sekitar 7 jam. Dari penggeledahan itu, polisi menemukan serbuk, dan dus bergambar pistol di kamar terduga pelaku.

  • Survey Indikator Politik Indonesia: Kinerja Mentan Amran Tertinggi 84,9%.

    Survey Indikator Politik Indonesia: Kinerja Mentan Amran Tertinggi 84,9%.

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indikator Politik Indonesia yang dipimpin oleh Prof. Burhanuddin Muhtadi mempublikasikan hasil survei atas tingkat kepuasan publik terhadap sejumlah pejabat tinggi negara setelah satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.

    Dalam evaluasi tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencatat tingkat kepuasan publik tertinggi, yakni sebesar 84,9 persen.

    Selain Mentan Amran Sulaiman, survei tersebut juga mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap pejabat lainnya yang mengetahui nama menterinya. Urutan tingkat kepuasan tersebut adalah sebagai berikut:
    1. Andi Amran Sulaiman – Menteri Pertanian (84,9%)
    2. Teddy Indra Wijaya – Sekretaris Kabinet (84,5%)
    3. Purbaya Yudhi Sadewa – Menteri Keuangan (84,1%)
    4. Nasaruddin Umar – Menteri Agama (83,4%)
    5. Prasetyo Hadi – Menteri Sekretariat Negara (82,9%)
    6. Agus Harimurti Yudhoyono – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan (82,3%)
    7. Tengku H. Najat Subijanto – Kepala Badan/Pimpinan terkait pembangunan nasional (82,2%)
    8. Hanif Faisal Nurofiq – Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (81,1%)
    9. Brian Yuliarito – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (80,4%)
    10. Abdul Mu’ti – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (79,2%)

    “Yang menarik, Pak Amran Sulaiman justru mencatat tingkat kepuasan paling tinggi di antara pejabat tinggi negara” ujar Prof. Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei tersebut di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

    Burhanuddin menjelaskan, tingginya kepuasan terhadap Mentan Amran didominasi oleh kalangan petani yang merasakan langsung kebijakan dan kepemimpinan Menteri Pertanian dalam mendukung sektor pertanian nasional.

  • Ida Kusdianti: Prabowo Bukan Lagi Macan, tapi Kucing Jinak di Bawah Bayang-bayang Geng Solo

    Ida Kusdianti: Prabowo Bukan Lagi Macan, tapi Kucing Jinak di Bawah Bayang-bayang Geng Solo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis perempuan Ida N Kusdianti blak-blakan mengenai langkah-langkah politik Presiden Prabowo Subianto di awal tahun kedua pemerintahannya.

    Ia menyebut, manuver Prabowo kini jauh berbeda dari citra tegas dan patriotik yang selama ini dikenal publik.

    “Setelah pasang badan untuk masalah KCIC Whoosh, akankah pasang badan juga untuk masalah ijazah palsu?,” ujar Ida kepada fajar.co.id, Sabtu (9/11/2025).

    Ia menyinggung dua langkah besar yang dilakukan pemerintah baru-baru ini, mulai dari penanganan proyek kereta cepat hingga pelantikan mendadak Komisi Reformasi Polri.

    Dikatakan Ida, susunan komisi tersebut didominasi oleh figur yang ia sebut sebagai Geng Solo, yang dinilai masih berada dalam lingkaran kekuasaan lama.

    “Pelantikan Komite Reformasi Polri yang orang-orangnya mayoritas masih genk Solo. Next manuver apalagi yang akan disuguhkan pada rakyat?,” ucap Ida.

    Aktivis itu menilai, evaluasi setahun pertama pemerintahan Prabowo yang masih dibayangi rezim sebelumnya menunjukkan hasil yang belum memuaskan.

    “Hasil evaluasi tahun pertama dibayangi rezim Jokowi, rapor Prabowo masih merah ternyata benar,” katanya.

    Dalam pernyataannya yang panjang, Ida juga mempertanyakan sikap tegas Prabowo yang dulu dikenal lantang membela rakyat kecil.

    “Di mana taringmu, sang patriot, Presiden Prabowo? Di mana keberanian yang dulu kau serukan ketika bicara tentang bangsa, tentang keadilan, tentang rakyat kecil?,” imbuhnya.

    Ida bahkan menggunakan kiasan yang menohok, menggambarkan perubahan sikap sang presiden.

  • Ahok Sindir Menteri Keuangan Kayak Kasir, Padahal Sekolahnya di Luar Negeri

    Ahok Sindir Menteri Keuangan Kayak Kasir, Padahal Sekolahnya di Luar Negeri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, kembali melontarkan kritik menohok terkait keuangan negara.

    Kali ini, sasarannya adalah Kementerian Keuangan yang dia nilai terlalu bergantung pada penarikan pajak dan utang.

    Dalam videonya yang beredar, Ahok mengatakan kebijakan fiskal pemerintah seharusnya tidak hanya berorientasi pada cara kasir yang sekadar mencari uang ketika keuangan negara menipis.

    “Jangan kemudian keuangan kayak kasir doang nih. Kurang duit nyari lagi,” ujar Ahok dikutip pada Sabtu (8/11/2025).

    Ia menyinggung bahwa banyak pejabat keuangan yang justru berpendidikan tinggi.

    Bahkan lulusan luar negeri, tetapi cara berpikirnya dianggap tidak berbeda jauh dari pengelolaan rumah tangga biasa.

    “Lu orang sekolah kok. Sekolah luar negeri semua kok kayak kasir. Kayak nenek gua aja. Gak ada duit sama kakek gua. Gak bisa kayak gitu,” sebutnya.

    “Gawat nih. Tahun depan mau tarik 700-an triliun buat bayar hutang-hutang. Aduh ampun,” sindirnya.

    Ahok juga menyoroti sistem perpajakan nasional yang dinilai tidak adil bagi rakyat kecil.

    Kata dia, pajak semestinya lebih banyak ditujukan kepada pihak asing, bukan terus membebani masyarakat dalam negeri.

    “Pajak itu dari kolonial Belanda. Kalau kita mau pajakin orang bukan pajak kita dong. Pajak orang asing harusnya,” imbuhnya.

    Ia mencontohkan, masyarakat kini hampir selalu dikenai pajak dalam setiap aspek kehidupan.

    Mulai dari membeli rumah, balik nama aset, hingga saat menempati tempat tinggalnya sendiri.

  • Pemerintah Wacanakan Sertifikasi Influencer, Dokter Konten Kreator: Kita Perlahan Kehilangan Esensi Demokrasi…

    Pemerintah Wacanakan Sertifikasi Influencer, Dokter Konten Kreator: Kita Perlahan Kehilangan Esensi Demokrasi…

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dokter Kandungan Siloam Hospiatls Asri, Dokter Yohan Pamuji Marbun menanyakan rencana pemerintah. Terkait wacana sertifikasi influencer atau konten kreator.

    “Sudah ada kabar bahwa pemerintah bakal mencanangkan, konten kreator wajib punya sertifikat sesuai bidangnya,” kata dokter yang juga konten kreator edukasi kesehatan itu, dikutip dari akun Threads pribadinya, Sabtu (8/11/2025).

    Dia menanyakan peneapan wacana tersebut. Misalnya jika konten kreatornya adalah seorang dokter yamh punya Surat Tanda Registrasi alias STR.

    “Pertanyaan: Apakah seorang dokter yang resmi punya STR kemenkes dan terdaftar resmi di KKI wajib membuat serifikat lagi untuk konten edukasi kesehatan dan kedokteran sesuai di bidangnya?” ujarnya.

    “Trus penguji? Dari Kolegium kah? Organisasi Profesi?” tambah Yohan.

    TIdak hanya itu, dia juga menanyakan kompetensi yang memberi penilaian. Termasuk untuk profesi lain.

    “Kalo hanya dari organisasi khusus, bagaimana kita tau bahwa mereka sendiri kompeten dalam menilai kita dokter? Terus bagaimana dari profesi lain? Sesuai?” ucapnya.

    Baginya, wacana tersebut perlu dipertanyakan. Karena berpotensi mengekang kebebasan berekspresi.

    “Gagasan sertifikasi bagi content creator tampak tertib, namun berpotensi mengekang kebebasan berekspresi,” imbuhnya.

    Baginya, ruang digital tumbuh karena keragaman. Bukan karena izin berbicara.

    “Masyarakat kini cukup cerdas menilai mana informasi bernilai dan mana yang menyesatkan,” ujarnya.

    Dia khawatir kebebasan berbicara dibatasi jika suara harus punya pakai sertifikat.

  • Taspen Akhirnya Buka Rahasia Tentang Kenaikan Gaji Pensiun PNS, TNI, Polri 2025, Oh Ternyata …

    Taspen Akhirnya Buka Rahasia Tentang Kenaikan Gaji Pensiun PNS, TNI, Polri 2025, Oh Ternyata …

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Platform media sosial dihebohkan dengan informasi mengenai kenaikan gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk TNI dan Polri.

    Sebuah unggahan di Facebook menyebarkan informasi fiktif bahwa PT Taspen telah secara resmi mengumumkan kenaikan gaji PNS dan pensiunan pada tahun 2025.

    Parahnya lagi, unggahan tersebut bahkan mengikutkan nama Menteri Keuangan yang diklaim telah menyetujui kebijakan kenaikan penyesuain upah tersebut.

    Perlu dicatat bagi para pensiunan yang menaruh harapan besar akan kenaikan gaji bahwa setiap informasi yang beredar khususnya di platform media sosial sebaiknya melakukan verifikasi ulang atau berlapis untuk mengetahui fakta sebenarnya.

    Regulasi terakhir yang mengatur hal ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024, yang mengatur penyesuaian pensiun pokok dengan kenaikan sebesar 12 persen, berlaku mulai 1 Januari 2024.

    PT Taspen sebagai lembaga pengelola dana pensiun ASN juga tegas memberikan klarifikasi. Dilansir dari keterangan resmi Taspen dari akun Instagram, pemerintah hingga saat ini belum mengeluarkan aturan resmi baru mengenai kenaikan gaji PNS maupun pensiunan untuk 2025.

    Dengan demikian, klaim yang menyebutkan adanya kenaikan gaji baru untuk pensiunan pada 2025 adalah informasi bohong atau hoaks. Besaran gaji pensiun yang diterima saat ini masih mengacu pada kebijakan yang telah berlaku sebelumnya. (Pram/fajar)

  • Jenderal Listyo Sigit Prabowo Masuk Tim Reformasi Polri, Chusnul Chotimah: Reformasi Omon-omon

    Jenderal Listyo Sigit Prabowo Masuk Tim Reformasi Polri, Chusnul Chotimah: Reformasi Omon-omon

    Tujuannya agar rekomendasi yang disusun benar-benar berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara.

    “Komisi ini tugas utamanya adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan, bilamana perlu,” tegasnya.

    Prabowo juga menyampaikan bahwa masa kerja komisi tidak dibatasi waktu tertentu. Namun, ia meminta agar laporan hasil kerja disampaikan secara rutin setiap tiga bulan.

    “Saya tidak batasi masa kerja komisi ini, tapi saya minta setiap 3 bulan ada laporan,” kata Prabowo.

    Diketahui, Prabowo telah resmi melantik sepuluh anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jumat (7/11/2025).

    Pembentukan komisi ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi publik yang menguat dalam aksi-aksi unjuk rasa di berbagai daerah pada akhir Agustus 2025.

    Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Polri.

    Komisi tersebut diketuai oleh Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008, Jimly Asshiddiqie.

    Komisi ini terdiri dari tokoh-tokoh hukum, menteri kabinet, hingga mantan pimpinan Polri. Berikut susunannya:

    Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 (Ketua merangkap anggota)

    Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

    Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

    Jenderal (Purn) Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri dan mantan Kapolri