Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Jhon Sitorus Sindir Penganugerahan Gelar Pahlawan Soeharto: Bisa-bisa Gus Dur dan Amien Rais Dibilang Pengkhianat

    Jhon Sitorus Sindir Penganugerahan Gelar Pahlawan Soeharto: Bisa-bisa Gus Dur dan Amien Rais Dibilang Pengkhianat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, ikut menyoroti keputusan pemerintah yang menetapkan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai pahlawan nasional.

    Penganugerahan gelar tersebut resmi diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangka peringatan Hari Pahlawan, Senin (10/11/2025).

    Melalui unggahan di akun Threads miliknya, Jhon menilai keputusan itu perlu dicermati dengan hati-hati karena dapat menimbulkan tafsir yang membingungkan di publik.

    “Kalo Soeharto jadi Pahlawan, berarti orang-orang yang menggulingkan Soeharto seperti Adian Napitupulu, Gus Dur, Amien Rais bisa-bisa disebut penghianat. Pemberian gelar pahlawan harus dicermati dengan hati-hati agar value dan nilai kepahlawanannya tidak hilang,” tulis Jhon.

    Balak-blakan ia kemudian mengaku jika hal ini adalah pernyataan sindiran yang menyinggung situasi politik saat ini.

    “Kalo Gibran jadi Presiden, lalu Jokowi diangkat jadi pahlawan, bisa-bisa kader-kader PDI Perjuangan dianggap penghianat,” lanjutnya. (Wahyuni/Fajar)

  • Gedung KemenHAM Kini Bernama ‘KH Abdurrahman Wahid’, Natalius Pigai: Ini Wujud Penghormatan Kami

    Gedung KemenHAM Kini Bernama ‘KH Abdurrahman Wahid’, Natalius Pigai: Ini Wujud Penghormatan Kami

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah menamai Ruang Marsinah sebagai bentuk penghormatan terhadap aktivis buruh yang gugur demi keadilan sosial, Natalius Pigai juga menetapkan nama Gedung KH Abdurrahman Wahid untuk Gedung Kementerian HAM Republik Indonesia.

    Penetapan nama itu, kata Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI ini, merupakan wujud penghargaan terhadap sosok Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

    “Saya langsung menetapkan nama Gedung Kementerian Hak Asasi Manusia dengan nama Gedung KH Abdurrahman Wahid,” ujar Pigai dalam keterangannya tertulisnya kepada fajar.co.id, Selasa (11/11/2025).

    Gus Dur selama hidupnya dikenal sebagai pejuang kemanusiaan dan pelopor kebebasan beragama di Indonesia.

    “Ini bentuk penghormatan atas peran dan jasa beliau dalam bidang Hak Asasi Manusia. Beliau bagaimana pun adalah tokoh dan pejuang HAM,” sebutnya.

    Pigai mengatakan, Gus Dur adalah figur yang tidak hanya memperjuangkan keadilan bagi kelompok tertentu, tetapi juga membela hak-hak manusia secara universal.

    Nilai-nilai yang diwariskan Gus Dur, lanjutnya, menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran kemanusiaan di Indonesia.

    Dia berharap gedung berlantai sembilan yang kini resmi bernama Gedung KH Abdurrahman Wahid itu menjadi pusat peradaban Hak Asasi Manusia tempat di mana nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberagaman tumbuh sebagaimana visi Gus Dur semasa hidupnya.

    “Pada zaman beliau Presiden pun, beliau mendirikan Kementerian HAM. Ini bentuk perhatian dan keberpihakan yang jelas pada isu Hak Asasi Manusia,” ucap Pigai.

  • RUU Pangan Dibahas di Forum Pemuda Tani, Menteri Pertanian hingga DPR Hadir

    RUU Pangan Dibahas di Forum Pemuda Tani, Menteri Pertanian hingga DPR Hadir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Forum Pemuda Tani Dialogue Forum yang digelar DPP Pemuda Tani Indonesia di Jakarta, Senin (10/11/2025), menjadi wadah strategis bagi berbagai pemangku kepentingan untuk membahas arah dan substansi perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan.

    Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Ketua Umum DPP Pemuda Tani sekaligus Anggota DPR-RI M. Husein Fadlulloh, Anggota Komisi IV DPR-RI Endang S. Thohari, Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding, Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal, Komisaris Utama PT Sugar Group Nusantara Dedi Supratman, Pimpinan PT Sang Hyang Seri (SHS) Dias Agriana, serta Deputi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy.

    Ketua Umum DPP Pemuda Tani Indonesia Budisatrio Djiwandono membuka forum dengan menekankan pentingnya momentum perubahan UU Pangan sebagai langkah memperkuat kedaulatan pangan nasional.

    “Petani adalah pahlawan sejati bangsa. Kita ingin pemuda turun langsung ke lahan dan menjadi eksekutor. Jangan jadikan UU Pangan sebagai aturan yang membuat petani sulit, tetapi sebagai payung yang melindungi dan memberdayakan petani,” ujar Budi.

    Ia menambahkan, keberhasilan pemerintah mencapai swasembada beras harus menjadi titik awal untuk mendorong swasembada di komoditas lainnya. “Kita sudah mencapai swasembada beras. Selanjutnya, kita dorong capaian serupa untuk komoditas lain. Saya titip agar RUU Pangan ini menjadi alat untuk memperkuat perlindungan, pemberdayaan, dan regenerasi petani,” tegasnya.

    Budisatrio juga menyoroti pentingnya penanganan food loss dan food waste sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan pangan. “Produksi pangan boleh tinggi, tapi jika banyak yang terbuang, artinya kita masih boros. Dengan 287 juta penduduk, setiap butir pangan sangat berharga. Ini bagian dari kedaulatan,” tambahnya.

  • Lukman Hakim: Bangsa Ini Kembali Terbelah, Padahal Kita Sedang Bicara Pahlawan

    Lukman Hakim: Bangsa Ini Kembali Terbelah, Padahal Kita Sedang Bicara Pahlawan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, ikut merespons perdebatan publik terkait penganugerahan gelar pahlawan nasional yang belakangan memicu pro dan kontra.

    Dikatakan Lukman, gelar pahlawan seharusnya menjadi momentum pemersatu, bukan sumber perpecahan baru di tengah masyarakat.

    “Setelah pertikaian cebong-kampret berlalu, kini bangsa ini kembali terbelah saling berseteru,” ujar Lukman di X @lukmansaifuddin (11/11/2025).

    Lanjut Lukman, ironi justru tampak ketika gelar pahlawan, yang sejatinya simbol penghormatan terhadap jasa dan pengorbanan, malah menjadi bahan pertikaian antar anak bangsa.

    “Ironinya justru dipicu oleh penganugerahan sosok pahlawan yang mestinya membuat kami bersatu,” sesalnya.

    Tidak berhenti di situ, Lukman mengungkapkan rasa prihatinnya atas kondisi moral dan nurani bangsa yang perlahan memudar.

    “Tuhanku, ampuni kami yang tak lagi malu menabrak tabu, akibat nurani yang membeku,” kuncinya.

    Sebelumnya, Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, menyebut bahwa keputusan menjadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional perlu dikaji dari sisi sejarah dan politik kekuasaan.

    “Saya sebagai warga negara melihat kondite atau berbicara bagaimana sejarah berawal, dimulai, diperjuangkan, dan bahkan pada akhirnya dikontrol oleh sebuah rezim,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Selasa (11/11/2025).

    Dikatakan Heru, dalam perjalanan sejarah pembentukan negara, banyak tokoh-tokoh yang produktif namun akhirnya berbenturan dengan kepentingan kekuasaan.

    “Pertanyaannya berakhir ketika banyak di antara mereka harus berbenturan arah karena kepentingan politik,” sebutnya.

  • Tegaskan Tak Pernah Bilang Ijazah Jokowi Asli, Mahfud MD: Yang Saya Katakan, Itu Bukan Urusan UGM

    Tegaskan Tak Pernah Bilang Ijazah Jokowi Asli, Mahfud MD: Yang Saya Katakan, Itu Bukan Urusan UGM

    Fajar.co.id, Jakarta — Pernyataan Mahfud MD jadi perbincangan karena muncul setelah Roy Suryo Cs ditetapkan tersangka soal kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.

    Mantan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukan) itu menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyebut ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi asli atau pun palsu.

    Penegasan itu dia sampaikan sebagai bentuk bantahan soal pemberitaan yang menyebutkan bahwa dirinya pernah menyebut ijazah Jokowi asli.

    Mahfud MD memastikan bahwa kabar yang muncul tersebut sebagai fake news karena berisi informasi bohong dan dipelintir.

    “Ada berita beredar bahwa (setelah Roy Suryo Cs dijadikan tersangka) Mahfud MD bilang ijazah Jokowi asli. Berita itu adalah pelintiran dan bohong. Saya tak pernah bilang ijazah Joko Widodo asli atau palsu,” tegas Mahfud MD melalui akun Instagram pribadi pada Minggu (9/11/2025).

    Dia juga mengungkapkan bahwa dirinya hanya pernah mengatakan Universitas Gadjah Mada (UGM) seharusnya cukup menjelaskan bahwa benar telah mengeluarkan ijazah untuk orang bernama Joko Widodo.

    Adapun jika ijazah sudah dikeluarkan dan kemudian ada yang menuduh itu dipalsukan atau digunakan orang lain, itu bukan urusan UGM. Melainkan urusan hukum.

    “UGM bisa menjelaskan itu jika diminta pengadilan,” ujar Mahfud MD.

    Mantan Ketua MK itu memastikan bahwa pernyataan tersebut sudah lama disampaikan melalui tayangan podcast di Youtube. Karenanya dia menegaskan tidak pernah berkomentar soal kasus ijazah Jokowi setelah Roy Suryo Cs dijadikan tersangka.

  • Pengadaan Lahan Kereta Cepat Whoosh, KPK Pastikan Ada Praktik Korupsi

    Pengadaan Lahan Kereta Cepat Whoosh, KPK Pastikan Ada Praktik Korupsi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh ditengarai sejumlah pihak sarat praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sudah mengusut kasus tersebut.

    Bahkan, untuk proses pengadaan lahan proyek whoosh tersebut, KPK sudah berani memastikan adanya tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan lahan kereta cepat tersebut.

    Salah satu modusnya adalah tanah milik negara yang kemudian dijual untuk proyek tersebut. Ada dugaan dana besar yang mengalir kepada pihak tertentu dalam pengadaan lahan itu.

    “Ada oknum-oknum, di mana yang seharusnya ini milik negara, tetapi dijual lagi ke negara,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11).

    Asep menjelaskan, lahan-lahan milik negara tersebut diduga tidak dijual sesuai harga pasar.
    “Bahkan lebih tinggi. Padahal, tanah-tanah milik negara karena dipakai untuk proyek pemerintah, maka seharusnya negara tidak perlu membayar untuk memanfaatkan lahan tersebut,” tegasnya.

    KPK saat ini menyelidiki pengadaan lahan untuk Whoosh yang tidak wajar. “Kalau pembayarannya wajar, maka tidak akan kami perkarakan. Akan tetapi, bagi yang pembayarannya tidak wajar, mark up, dan lain-lain, apalagi bukan tanahnya, ini tanah negara, dengan berbagai macam cara, karena ini proyek nasional, lalu dia diatur sana sini, sehingga mereka mendapat sejumlah uang, bukan sejumlah lagi, ini uang besar, nah kami harus kembalikan uang itu kepada negara,” papar Asep.

  • Lima Jam Lakukan Penggeledahan, KPK Angkut Syahrial Abdi dan Raja Faisal

    Lima Jam Lakukan Penggeledahan, KPK Angkut Syahrial Abdi dan Raja Faisal

    FAJAR.CO.ID, PEKANBARU — Proses pengumpulan barang bukti terkait dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Riau, Abdul Wahid terus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Salah satunya melalui upaya penggeledahan yang dilakukan di berbagai tempat di Provinsi Riau.

    Pada Senin (10/11) misalnya, tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi membawa Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi serta Kepala Bagian Protokol Setdaprov Riau, Raja Faisal setelah menggeledah kantor Gubernur Riau selama hampir lima jam.

    Selain mengamankan dua orang penting di Pemprov Riau itu, KPK juga membawa sejumlah dokumen penting. Dokumen tersebut dibawa menggunakan dua koper besar, satu koper kecil, serta satu kardus yang turut dibawa keluar oleh tim penyidik.

    Tim KPK yang terdiri dari delapan unit mobil Toyota Innova meninggalkan Kantor Gubernur Riau sekitar pukul 16.35 WIB. Aparat Brimob Polda Riau turut mengawal ketat proses penggeledahan oleh KPK. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan bahwa pihaknya kooperatif.

    “KPK datang ke sini untuk meminta data-data, dan kami sebagai tuan rumah menyambut kedatangan rekan-rekan dari KPK. Wajarlah, masuk ke sini, cerita-cerita saja. Bagaimanapun kami membantu proses penyidikan,” katanya.

    Hariyanto mengaku tidak mengetahui secara detail dokumen apa saja yang diamankan penyidik.

    “Kalau soal dokumen saya belum tahu. Tentang dokumen-dokumen itu nanti Sekda yang menandatangani, karena yang tinggal sekarang Pak Sekda,” ujarnya.

    Penggeledahan ini diduga terkait pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, Kadis PUPR PKPP M Arief Setiawan, serta Tenaga Ahli Gubernur, Dani M Nursalam.

  • Gol Solo Run Ciamik dari Dean James, Buat Timnya Tumbangkan Raksasa Belanda

    Gol Solo Run Ciamik dari Dean James, Buat Timnya Tumbangkan Raksasa Belanda

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Dean James berhasil mencuri perhatian lewat satu gol apiknya ke gawang tim Raksasa Belanda.

    Dean James mencetak gol indah lewat solo run ke gawang Feyenord dilanjutan Eradivisie 2025/2026.

    Gol dari pemain Timnas Indonesia itu sekaligus jadi penentu kemenangan timnya Go Ahead Eagles dengan skor 2-1 di Stadion De Adelaarshorst, Senin (10/11) dini hari .

    James berhasil menciptakan golnya ini jelang berakhirnya laga tepatnya di menit ke-86.

    Pemain berusia 25 tahun itu menggiring bola dari area pertahanan sendiri, melewati beberapa pemain Feyenoord dengan kecepatan dan kontrol bola impresif, sebelum menuntaskannya dengan tembakan akurat ke pojok gawang.

    Diketahui aksi solo run yang dilakukan pemain keturuan Indonesia itu hampir sejauh 60 meter.

    James jadi penampilan terbaik Go Ahead di laga ini.

    Berdasarkan statistik dari Sofascore melabeli James sebagai man of the match usai meraih rating tertinggi di laga ini yaitu 7,8.

    Tambahan tiga poin berharga ini mengangkat Go Ahead Eagles ke posisi kesembilan dengan raihan 16 poin.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Umar Hasibuan Sebut Sosok Ini Lebih Layak Jadi Pahlawan Nasional

    Umar Hasibuan Sebut Sosok Ini Lebih Layak Jadi Pahlawan Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengangkat beberapa nama jadi pahlawan nasional.

    Pengangkatan tersebut dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari ini, Senin (10/11/2025).

    Dalam penganugrahan Pahlawan Nasional ini ada sekitar 10 nama yang dikukuh oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Gelar pahlawan nasional ini diberikan sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

    Beberapa nama yang dikukuhkan ada Soeharto, Abdurrachman Wahid alias Gus Dur, tokoh Nahdlatul Ulama Muhammad Kholil, dan aktivis dan tokoh buruh era Orde Baru, Marsinah dan beberapa nama lainnya.

    Merespons hal ini, Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan punya pendapat lain.

    Menurutnya nama Sumitro Djojohadikusumo juga layak untuk mendapatkan gelar tersebut.

    Ini disampaikannya melalui unggahan dicuitan akun media sosial X pribadinya yang menurutnya lebih layak dari Soeharto.

    Pengusulan dan pengukuhan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional memang mendapat banyak perdebatan.

    “Saya pribadi jauh lbh bisa terima kalau Sumitro Djojohadikusumo yg jd pahlawan nasional drpada Soeharto,” ungkap Umar. (Erfyansyah/fajar)

  • Tiga Zona Megathrust Paling Berbahaya di Indonesia, Potensi Gempa Magnitudo 8,9 hingga Tsunami

    Tiga Zona Megathrust Paling Berbahaya di Indonesia, Potensi Gempa Magnitudo 8,9 hingga Tsunami

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ancaman gempa besar dengan potensi tsunami menjadi perhatian khusus Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Pasalnya, gempa dahsyat berpotensi terjadi setiap saat.

    Karena ancaman gempa dan potensi tsunami yang cukup besar itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani mengeluarkan peringatan serius kepada masyarakat Indonesia.

    Ia mengingatkan potensi gempa besar dan tsunami akibat aktivitas tiga zona Megathrust yang disebut-sebut berpotensi “pecah” sewaktu-waktu.

    Teuku menjelaskan, secara geografis, Indonesia memang berada di kawasan rawan bencana karena menjadi pertemuan tiga lempeng aktif dunia, yakni Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik.

    “Negara kita berada sangat rawan terhadap bencana. Serta geotektonik yang berada di antara 3 lempeng aktif utama dunia sehingga mengimplikasikan ada tumpukan lempeng ini,” ungkapnya saat rapat kerja dengan DPR, dikutip Senin (9/11).

    Kondisi ini menyebabkan berbagai wilayah di Indonesia menjadi langganan gempa, terutama di daerah yang memiliki potensi Megathrust aktif.

    3 Zona Megathrust Paling Berbahaya di Indonesia

    Dari total 13 zona Megathrust yang dimiliki Indonesia, BMKG mencatat ada tiga zona yang paling berisiko tinggi dan bisa melepaskan energi besar dalam waktu tak terduga.

    Tiga zona berbahaya tersebut adalah:

    Mentawai-Siberut, dengan potensi gempa mencapai magnitudo M8,9

    Selat Sunda, dengan ancaman gempa hingga M8,7

    Sumba, dengan potensi gempa M8,5

    “Adalah zona sumber gempa aktif yang belum terjadi gempa besar dalam rentan waktu puluhan hingga ratusan tahun. Diduga kuat saat ini sedang terjadi proses akumulasi energi tektonik yang dapat merilis gempa besar sewaktu-waktu tanpa dapat diprediksi,” bebernya.