Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Roy Suryo Cs Diperiksa Besok, Polda Metro Jaya Beberkan Ini

    Roy Suryo Cs Diperiksa Besok, Polda Metro Jaya Beberkan Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan presiden Joko Widodo (Jokowi), Polda Metro Jaya kini telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka.

    Sesuai jadwal yang telah ditetapkan penyidik, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan pada Kamis (13/11).

    Agenda pemeriksaan sebagai tersangka terhadap Roy Suryo Cs itu dibenarkan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Bhudi Hermanto. Hanya saja, dia belum bisa memastikan apakah para tersangka akan hadir atau tidak.

    Dia mengaku, para tersangka yang telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka itu belum mengonfirmasi akan hadir.

    “Sejauh ini belum ada konfirmasi. Semoga yang bersangkutan besok bisa hadir memenuhi panggilan penyidik,” kata Bhudi saat dikonfirmasi, Rabu (12/11).

    Terhadap lima tersangka lain, Bhudi Hermanto mengaku jika penyidik belum menjadwalkannya.

    “Sementara tiga tersangka itu yang dijadwalkan (pemanggilan) pada Kamis (13/11),” kata Bhudi Hermanto dalam keterangannya, Senin (10/11).

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan sebanyak delapan orang tersangka dalam kasus ini. Ke delapan tersangka dibagi ke dalam dua klaster, yakni klaster pertama adalah ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Kemudian klaster kedua adalah RS, RHS, dan TT. (fajar)

  • Berangkat Malam Ini, Fraksi Gerindra DPRD Sulsel Fasilitasi Dua Guru Temui Wakil Ketua DPR RI

    Berangkat Malam Ini, Fraksi Gerindra DPRD Sulsel Fasilitasi Dua Guru Temui Wakil Ketua DPR RI

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Upaya memperjuangkan keadilan bagi dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Abdul Muis dan Rasnal, yang diberhentikan tidak hormat, terus berlanjut.

    Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel memastikan akan memfasilitasi keduanya untuk bertemu langsung dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di Jakarta.

    Keduanya sebelumnya dipecat setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan bersalah karena memungut dana Rp20 ribu dari peserta didik. Uang tersebut digunakan untuk membantu membayar gaji guru honorer yang tertunggak selama 10 bulan.

    Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, menegaskan pihaknya bersama seluruh anggota dewan berkomitmen memperjuangkan nasib kedua guru yang dinilai tidak mendapatkan keadilan.

    “InsyaAllah kami dan seluruh teman-teman DPRD akan memperjuangkan terkait guru yang dipecat, yakni Pak Rasnal dan Pak Muis. Kami akan memberikan dukungan penuh,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kantor Sementara DPRD Sulsel, dikutip Rabu (12/11/2025).

    Legislator Gerindra Sulsel itu menyebut, Fraksi Gerindra akan menjadi jembatan agar aspirasi kedua guru bisa didengar langsung oleh pimpinan DPR RI.

    “Fraksi Partai Gerindra akan mendampingi Bapak ini bertemu langsung ke Bapak Wakil Ketua DPR RI, Bapak Sufmi Dasco,” ujarnya.

    Rombongan Fraksi Gerindra bersama Rasnal dan Abdul Muis dijadwalkan berangkat malam ini menuju Jakarta.

    “Kami fasilitasi, fraksi Gerindra memfasilitasi keberangkatan kami jam 7 malam untuk ke Jakarta,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Erwin Sodding, menyampaikan bahwa Gubernur Sulsel memberikan perhatian penuh terhadap kasus ini.

  • Mentan Amran Copot Pejabat Eselon II dan III, SK Langsung Diserahkan di Tempat, Pelanggarannya Serius

    Mentan Amran Copot Pejabat Eselon II dan III, SK Langsung Diserahkan di Tempat, Pelanggarannya Serius

    “Saya temukan satu hektare yang dikelola, sementara 299 hektare disewakan. Mulai hari ini, lahan itu harus dikerjakan kembali. Kami beri waktu tiga bulan untuk membuktikan hasil,” tegasnya.

    “Model baru sekarang, tidak perlu rapat lama-lama di kantor. SK dicopot atau diganti langsung di lapangan. Kalau saya temukan lagi kasus seperti ini, akan saya copot lagi.” tegasnya.

    Meski menegakkan disiplin dengan keras, Mentan Amran juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kementan dan seluruh pihak yang telah bekerja keras membawa sektor pertanian Indonesia mencapai hasil luar biasa dalam satu tahun terakhir.

    “Kita bersyukur, rencana swasembada yang seharusnya empat tahun bisa tercapai hanya dalam satu tahun. PDB pertanian mencatat kontribusi tertinggi, kesejahteraan petani meningkat tajam, dan stok beras kita di Bulog tertinggi sepanjang sejarah kemerdekaan. Bahkan FAO memberikan pengakuan dan penghargaan kepada Indonesia,” ujar Mentan Amran.

    Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan tidak boleh membuat lengah.

    “Ada yang salah, kita perbaiki. Tapi jangan biarkan pelanggaran sekecil apa pun menggerogoti amanah rakyat. Ini kepercayaan besar dari rakyat kepada kita,” tegasnya.

    Mentan Amran juga menutup arahannya dengan menegaskan bahwa capaian besar di sektor pertanian merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa.

    “Swasembada ini bukan karena saya, tapi karena kita semua, termasuk teman-teman media, TNI, Polri, kejaksaan, gubernur, bupati, camat, kepala desa, PPL, semuanya. Ini hasil kerja kolektif atas gagasan besar Bapak Presiden,” pungkasnya. (Pram/fajar)

  • Ferdinand Hutahaean: Perdebatan Soal Ijazah Palsu Jokowi Sudah di Luar Batas Kewajaran

    Ferdinand Hutahaean: Perdebatan Soal Ijazah Palsu Jokowi Sudah di Luar Batas Kewajaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, kembali bicara soal penetapan tersangka Roy Suryo Cs dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7, Jokowi.

    Ferdinand menyebut penetapan itu sebagai babak baru yang memang harus terjadi demi menyelesaikan polemik yang selama ini terus menjadi perdebatan publik.

    “Ini adalah babak baru yang memang harus terjadi,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, abu (12/11/2025).

    Dikatakan Ferdinand, selama isu ijazah Jokowi belum dibawa ke ranah pengadilan, perdebatan publik tak akan pernah berakhir.

    “Sebab apabila tidak terjadi maka isu terkait ijazah Jokowi ini tidak akan pernah selesai dan akan menjadi konsumsi,” sebutnya.

    “Ini politik yang bisa dibelokkan ke kiri, bisa dibelokkan ke kanan, dan bisa ada yang mengambil keuntungan,” jelasnya.

    Ferdinand menegaskan dirinya mendukung penetapan tersangka agar kasus tersebut segera diuji di pengadilan dan tidak berlarut di ruang opini publik.

    “Saya orang yang mendukung penetapan tersangka tersebut supaya segera bergulir di pengadilan karena pembuktian ini hanya bisa di pengadilan. Pembuktian di luar pengadilan tidak akan pernah selesai ujungnya dari perdebatan,” tegasnya.

    Meski begitu, Ferdinand berharap penyidik tidak perlu menahan Roy Suryo Cs selama proses hukum berlangsung.

    “Saya hanya berharap selama proses hukum ini Roy Suryo Cs sebaiknya tidak usah ditahan kalau bisa, tetapi soal penahanan ini kan subjektivitas penyidik,” ucapnya.

    Ia juga berharap pengadilan memberi ruang seluas-luasnya bagi para terdakwa untuk membuktikan klaim mereka, termasuk menguji keaslian ijazah Jokowi secara ilmiah.

  • BMKG Pasang Status Siaga di 10 Provinsi, Waspada Banjir dan Longsor

    BMKG Pasang Status Siaga di 10 Provinsi, Waspada Banjir dan Longsor

    Di Sulawesi, beberapa wilayah di Sulawesi Selatan (Sulsel) seperti Kab. Luwu, Kab. Barru, Pangkep, Maros, hingga Kota Makassar dan Kepulauan Selayar diprediksi mengalami hujan sangat lebat.

    Seluruh wilayah di NTB dan NTT juga masih berada dalam zona siaga.

    Selain itu, wilayah Kalimantan Utara, terutama Nunukan, Malinau, dan Kota Tarakan, diprediksi turut dihantam hujan lebat, sementara Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu juga masih masuk dalam daftar siaga BMKG.

    Pada 14 November, BMKG mencatat potensi hujan lebat masih mengancam wilayah Jawa Tengah secara meluas.

    Sementara itu, di Sulawesi Selatan, wilayah utara hingga selatan, termasuk Luwu Utara, Makassar, dan Gowa, kembali siaga hujan lebat.

    Satu daerah baru yang masuk kategori siaga hujan lebat-sangat lebat adalah Papua Pegunungan, mencakup Jayawijaya, Nduga, hingga Yalimo.

    Kondisi siaga ini juga masih berlaku di sebagian besar NTB dan NTT.

    Secara spesifik, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini potensi Angin Kencang yang patut diwaspadai di wilayah Sulawesi Selatan pada tanggal 14 November.

    Selain wilayah siaga, hampir seluruh provinsi di Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku dan Papua, berada pada level WASPADA (Hujan Sedang-Lebat) sepanjang periode 12-14 November.

    Masyarakat diimbau untuk memantau terus perkembangan informasi dari BMKG dan segera melakukan mitigasi mandiri, terutama bagi yang tinggal di lereng bukit atau dataran rendah rawan banjir.

    Sekadar diketahui, informasi lebih lanjut dapat diakses melalui website resmi BMKG: www.bmkg.go.id atau aplikasi INFO BMKG.

  • Seruan Dokter Tifa: Apakah Kalian Diam Saja Melihat Rakyat Biasa Melawan Mantan Penguasa?

    Seruan Dokter Tifa: Apakah Kalian Diam Saja Melihat Rakyat Biasa Melawan Mantan Penguasa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis kesehatan sekaligus pegiat media sosial, Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa mengirimkan seruan.

    Seruan ini disuarakannya dengan lantang melalui unggahan di akun media sosial X pribadinya.

    Dokter Tifa mengajak untuk bersuara dan melawan proses kriminalisasi yang saat ini tengah dihadapinya.

    “PROSES KRIMINALISASI RRT DIMULAI BESOK PAGI! Kamis, 13 November 2025,” tulisnya dikutip Rabu (12/11/2025).

    “Rakyat Indonesia, Apakah kalian diam saja?,” tuturnya.

    Ia bahkan menyebut ini merupakan peperangan terbesar yang akan mempertemukan rakyat biasa menghadapi mantan penguasa.

    “Menyaksikan Peperangan terbesar antara RAKYAT BIASA melawan MANTAN PENGUASA yang menguasai harta jarahan Rp 11.000 triliun?,” jelasnya.

    Sebelumnya, Tifa merupakan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bersama Rismon Sianipar dan Roy Suryo, serta lima aktivis lainnya.

    Yang jadi sorotan tajam dalam penetapan tersangka ini ada tiga nama yaitu Dokter Tifa Rismon Sianipar dan Roy Suryo.

    Ketiganya dianggap sebagai pihak yang punya andil dan suara lantang dalam menyuarakan isu ijazah palsu ini.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Banyak Petugas MBG Belum Terima Gaji, BGN Angkat Bicara

    Banyak Petugas MBG Belum Terima Gaji, BGN Angkat Bicara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Marak keluhan masyarakat mengenai keterlambatan pembayaran gaji petugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menimbulkan keributan di ruang publik, tak terkecuali di media sosial.

    Badan Gizi Nasional (BGN) pun menyampaikan klarifikasi resmi. BGN menegaskan bahwa isu yang muncul bukan disebabkan oleh tidak adanya ketersediaan anggaran, melainkan murni persoalan teknis administratif yang saat ini sedang diselesaikan secara intensif.

    BGN mengungkapkan bahwa jumlah petugas yang terlibat dalam program sangat besar, terdiri dari sekitar 30.000 SPPI, serta petugas Akuntan (AK) dan Ahli Gizi (AG) yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan.

    Volume data dan proses administrasi dalam jumlah tersebut menjadi salah satu faktor teknis yang memerlukan penyesuaian dan sinkronisasi ulang.

    Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa proses penyesuaian administrasi masih berlangsung, khususnya untuk SPPI Batch III yang belum berstatus PPPK, serta sebagian petugas AG dan AK.

    Sementara itu, untuk SPPI Batch I dan II yang sudah berstatus PPPK, pembayaran gaji tidak mengalami hambatan.

    “Ini murni masalah teknis administratif. Jumlah petugas yang harus kami verifikasi sangat besar dan beberapa di antaranya membutuhkan penyesuaian status administrasi. Kami memastikan proses ini segera tuntas,” ujar Nanik di Jakarta, dikutip pada Rabu (12/11).

    BGN memastikan bahwa seluruh petugas akan menerima haknya secara penuh. Pembayaran gaji yang belum terproses dalam beberapa minggu terakhir akan dirapel dan diprioritaskan penyelesaiannya pada minggu ini.

  • Gelar Pahlawan Nasionel kepada Soeharto, Ahmad Muzani Sebut Hal Baik

    Gelar Pahlawan Nasionel kepada Soeharto, Ahmad Muzani Sebut Hal Baik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua MPR RI, Ahmad Muzani angkat suara terkait pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Kedua RI, Soeharto bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional pada Senin (10/11).

    Diketahui, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto itu banyak menuai pro dan kontra. Bagi kalangan aktivis, mereka tegas menolak gelar Pahlawan Nasionel diberikan kepada Soeharto karena berbagai alasan dosa masa lalu.

    Terkait gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Ahmad Musani menganggap pemberian gelar tersebut merupakan tradisi yang baik dari Presiden Prabowo Subianto kepada pemimpin terdahulu.

    Ahmad Muzani tidak memungkiri para pemimpin, termasuk Soeharto, mempunyai kesalahan. Namun, politikus Partai Gerindra itu meminta publik mengenang kebaikan dan jasa pemimpin terdahulu.

    “Saya kira tradisi seperti ini sangat baik, dari junior kepada seniornya, dari anak kepada bapaknya,” kata Ahmad Muzani, Senin (10/11).

    Ahmad Muzani mengatakan semua proses hukum yang dialamatkan kepada Soeharto sudah selesai. “Pak Soeharto sudah menjalani proses hukum, baik pidana ataupun perdata,” kata Ahmad Muzani.

    Menurut Ahmad Muzani, tidak ada hambatan apa-apa bagi pemerintah untuk menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

    “MPR beranggapan tidak ada halangan bagi pemerintah untuk memberi penghargaan kepada seseorang yang dianggap memberi jasa besar dalam hidupnya kepada bangsa dan negara, termasuk Soeharto,” sambung Muzani.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menganugerahi Soeharto sebagai pahlawan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

  • Roy Suryo Cs Diperiksa Besok, Polda Metro Jaya Beberkan Ini

    Roy Suryo: Demi Allah Saya Tidak Pernah Edit Ijazah Jokowi, Catat Itu!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Roy Suryo merespons tuduhan bahwa dirinya mengedit foto ijazah milik Presiden ke-7 RI, Jokowi sebagaimana yang disebutkan Polda Metro Jaya.

    Dikatakan pakar telematika itu, tuduhan dirinya dan sejumlah pihak lain melakukan manipulasi digital terhadap ijazah Jokowi sama sekali tidak benar.

    “Saya, Dr. Rismon, dr. Tifa dan lima orang yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah Subhanahu wata’ala tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu!,” ujar Roy kepada fajar.co.id, Selasa (11/11/2025).

    “Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong,” tambahnya.

    Roy kemudian menjelaskan bahwa foto ijazah yang ia teliti bukan berasal dari sumber pribadi.

    Melainkan unggahan publik milik kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, di platform X (sebelumnya Twitter) pada 1 April 2025 lalu.

    Menurut Roy, jika ada pihak yang seharusnya dijerat dengan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maka itu adalah pengunggah pertama, bukan dirinya.

    “Betul, kami memang meneliti ijazah yang pernah di-posting oleh seorang kader partai gajah, namanya Dian Sandi Utama, pada tanggal 1 April,” Roy menuturkan.

    “Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Karena ijazah yang difoto oleh Dian Sandi miring, kayak otaknya. Jadi dia sudah membuat ijazah yang tadinya tampak benar menjadi tidak benar,” tegasnya.

    Lanjut Roy, ia dan rekan-rekannya tidak pernah melakukan pengeditan terhadap foto dokumen tersebut.

  • Tak Terima Roy Suryo Cs Jadi Tersangka, Amien Rais Balik Sindir Polisi: Kenyataannya Jokowi Tidak Punya Ijazah

    Tak Terima Roy Suryo Cs Jadi Tersangka, Amien Rais Balik Sindir Polisi: Kenyataannya Jokowi Tidak Punya Ijazah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, ikut buka suara soal langkah Polda Metro Jaya yang menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

    Melalui video yang diunggah di kanal YouTube Amien Rais Official, Amien menilai penetapan tersangka itu tidak masuk akal. Ia bahkan menyindir balik dengan pernyataan tajam soal nama baik Presiden Jokowi.

    “Bagaimana bisa mencemarkan nama Jokowi, wong namanya sudah sangat tercemar,” ujar Amien Rais.

    Amien kemudian menyarankan agar penyidik Polda Metro Jaya benar-benar memahami duduk perkara sebelum mengambil kesimpulan.

    Ia meminta para penyidik meluangkan waktu beberapa hari untuk membaca buku berjudul Jokowi’s White Paper yang disusun oleh Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma alias dr. Tifa, dan Rismon Sianipar.

    “Silakan membaca buku setebal 700 halaman itu. Buku ini seperti tesis untuk meraih PhD di kampus-kampus ternama,” kata Amien.

    Menurutnya, dengan membaca buku tersebut, penyidik akan memiliki dasar yang kuat dan tidak terburu-buru dalam menyimpulkan sesuatu.
    “Karena kenyataannya Jokowi tidak punya ijazah. Kalau punya ijazah (ditunjukkan) ini lho. Selesai,” tegasnya.

    Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengumumkan delapan nama tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Mereka adalah Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, Muhammad Rizal Fadillah, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma alias dr. Tifa. (Wahyuni/Fajar)