Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Pelajar Indonesia Menunggu dari Jam 4 Pagi Sambut Presiden Prabowo di London

    Pelajar Indonesia Menunggu dari Jam 4 Pagi Sambut Presiden Prabowo di London

    FAJAR.CO.ID, LONDON — Kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto di London, Inggris dinanti dengan antusias oleh para pelajar Indonesia yang mengenyam pendidikan di Inggris, Rabu (20/11/2024).

    Setibanya Prabowo di hotel tempat ia menginap di London, ia diberi buket bunga oleh perwakilan penyambut. Di sana Prabowo ditunggu sejumlah mahasiswa dan mahasiswi yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) London.

    “Kita sebagai tim PPI telah prepare dari jam 6 pagi bahkan ada yang dari jam 4 pagi untuk mempersiapkan makanan dan beberapa dokumen juga agar perjalanan Pak Prabowo berjalan dengan lancar,” ujar Tessalonika Sitorus dari Queen Mary University of London jurusan LLM Commercial and Corporate Law.

    Adapun, Ketua PPI London Swara Reiki January dari Goldsmiths University of London turut mengungkapkan antusiasmenya bertatap muka secara langsung dengan Prabowo.

    “Wah, itu salah satu pengalaman yang gak bisa terlupakan. Gak bisa tergantikan. Saya juga belum pernah ketemu Bapak Presiden, barusan ketemu langsung itu jujur bikin saya makin semangat lagi juga untuk belajar,” ungkap Reiki.

    Hal senada diungkapkan oleh Nicholas Chang mahasiswa dari Bayes Business School jurusan BSc Finance Hons.

    Meskipun Nicholas belum berkesempatan bersalaman ataupun berfoto dengan Prabowo, ia mengatakan mempersiapkan penyambutan Prabowo di London adalah pengalaman yang mengesankan.

    “Kita dari persiapan udah dari 3 hari sebelum, kita ikut tim advance dari hulu ke hilir. Kita survey bandara, dan setelah bandara, hotel tempat Pak Prabowo sekarang menginap,” tuturnya.

  • Kejagung Ngotot Tahan Tom Lembong Meski Tak Ada Kerugian Negara dari BPK, Warganet: Hukum Kok Dibuat Main-main

    Kejagung Ngotot Tahan Tom Lembong Meski Tak Ada Kerugian Negara dari BPK, Warganet: Hukum Kok Dibuat Main-main

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Fakta baru terkait kasus Tomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong terungkap pada sidang praperadilan. Kuasa Hukum mantan Mendag tahun 2015-2016 itu menegaskan tak ada audit BPK yang menyebutkan adanya kerugian negara dalam kasus tersebut.

    Artinya, tidak terjadi tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan Kejaksaan Agung (Kejagung). Hanya saja Kejagung tetap ngotot mentersangkakan dan menahan Tom Lembong.

    Demikian Kuasa Hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi. Dia juga menegaskan bahwa impor gula tersebut telah diafirmasi oleh Presiden Jokowi kala itu.

    “Dengan demikian tindakan pemohon sebagai Menteri Perdagangan telah diafirmasi oleh presiden selaku kepala negara dan merupakan pimpinan pemohon, oleh karenanya telah beralih sepenuhnya menjadi tanggung jawab presiden. Dengan demikian, penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah,” kata Zaid saat membacakan permohonan Praperadilan, Senin (18/11/2024).

    Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar angkat suara terkait kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong.

    Menurutnya, kerugian negara dalam suatu kasus dugaan korupsi tidak harus dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    Ia menanggapi pernyataan kuasa hukum Tom Lembong soal tak adanya kerugian negara yang ditemukan BPK terkait kebijakan impor gula saat Tom menjabat pada 2015-2016.

    “Pada pokoknya menentukan bahwa Penyidik Tindak Pidana Korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPK dan BPKP dalam rangka pembuktian Tindak Pidana Korupsi, melainkan dapat berkoordinasi dengan instansi lain,” kata Harli dalam keterangan resmi, Selasa (19/11/2024).

  • Optimalkan Kinerja ASN untuk Mendukung RB Berdampak, LAN Launching dan Terbitkan Kebijakan SKP Transformasional

    Optimalkan Kinerja ASN untuk Mendukung RB Berdampak, LAN Launching dan Terbitkan Kebijakan SKP Transformasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pada dasarnya Reformasi Birokrasi (RB) harus memiliki berdampak luas bagi masyarakat dan mendukung program-program Presiden, yang disesuaikan dengan pendekatan 8 area perubahan RB yang dikombinasi dengan RB tematik.

    Untuk mendukung hal tersebut, Lembaga Administrasi Negara (LAN) menerbitkan Peraturan Kepala LAN Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Transformasional di lingkungan LAN.

    “Melalui SKP transformasional ini, pimpinan dan pegawai dituntut memiliki ekspektasi kerja yang tinggi untuk mendukung reformasi berdampak di organisasinya,” kata Pelaksana Tugas Kepala LAN, Dr. Muhammad Taufiq, DEA saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan sekaligus “Launching SKP Transformasional”, yang diselenggarakan secara blended di ruang Rapim, Kantor LAN, Jalan Veteran No 10, Jumat (11/10).

    “Saya sangat konsen terhadap SKP Transformasional ini, karena dapat memperkuat kolaborasi antara pimpinan dan pegawai agar bersama-sama melakukan terobosan dan inovasi dalam mendukung tujuan dan sasaran organisasi,” ungkapnya.

    Lebih jauh, Muhammad Taufiq menyampaikan, untuk memenuhi ekspektasi pimpinan dan target capaian organisasi, maka pimpinan dan pegawai diwajibkan melakukan dialog kinerja secara intens minimal 1 (satu) bulan sekali.

    Dengan dialog tersebut, pimpinan harus dapat memprioritaskan program-program strategis daripada kegiatan-kegiatan rutin organisasi ( business as usual ). Untuk itu, perlu mengoptimalkan resources yang ada untuk pencapaian target organisasi dan mendukung RB tematik di LAN.

  • Mantan Pegawainya di Kominfo Bekingi Judol, Budi Arie: Kalau Kapolsek Bermasalah, Apa Kapolrinya Bermasalah?

    Mantan Pegawainya di Kominfo Bekingi Judol, Budi Arie: Kalau Kapolsek Bermasalah, Apa Kapolrinya Bermasalah?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Eks Menteri Komunikaai dan Informatika (Menkominfo) Budi Ari Setiadi angkat suara. Terkait eks pegawainya di Kominfo yang jadi tersangka membekingi judi online (judol).

    Ia mengakui sejumlah pegawai ditetapkan tersangka ada di Kominfo karena rekomendasinya. Meski begitu, ia menyebut rantai komando dirinya dan anggotanya jauh.

    “Kenapa saya tidak tahu? Ini rentang. Soal rentang kendali. Saya menteri, dibawah saya ada Dirjen, habis itu ada lagi direktur pengendalian. Habis itu kepala tim,” kata Budi dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier, Rabu (20/11/2024).

    Sementara itu, kata Budi Arie, yang ditangkap polisi dan ditetapkan tersanka adalah kepala tim dan anggota.

    “Ini yang ditangkap beberapa kepala tim dan anggota,” ucapnya.

    Karenanya, ia menyebut rantai komandonya jauh di bawahnya. Ia pun mengibarkannya dengan instansi kepolisian.

    “Berarti rentang komandonya ke saya itu 1,2,3,4,5. Ini kalau Kapolri, Kapolda, Kapolsek,” jelasnya.

    Jika Kapolsek berbuat salah. Maka ia pun bertanya, apakah itu salah Kapolrinya.

    “Saya tanya, kalau Kapolseknya bermasalah, apa Kapolrinya bermasalah? Saya tanya,” terangnya.
    (Arya/Fajar)

  • Mantan Pegawainya di Kominfo Bekingi Judol, Budi Arie: Kalau Kapolsek Bermasalah, Apa Kapolrinya Bermasalah?

    Akui Sejumlah Pegawai Komdigi Beking Judol Rekomendasinya, Budi Arie Merasa Dikhianati

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Budi Arie Setiadi mengakui dirinya yang merekomendasikan AK alias Adhi Kismato. Ahli IT yang bekingi judi online (judol).

    AK disinyalir berperan sebagai inisiator atau pengendali praktik pengamanan judol. Ia kini ditetapkan tersangka oleh polisi.

    Meski mengakui dirinya yang merekomendasikan AK jadi pegawai Kominfo. Budi Arie menyebut ada sejumlah hal yang perlu diluruskan.

    “Banyak kesalah pahaman yang perlu saya luruskan,” kata Budi Arie dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier, Rabu (20/11/2024).

    Budi mengatakan dirinya baru menjabat Menteri Kominfo pada 2023. Saat itu, ia menyebut sudah ada permainan dalam mentakedown situd judol.

    “Saya masuk ke Kominfo itu saya udah lihat,” ucpanya.

    Di siai lain, saat baru menjabat, tim Kominfo hanya bisa mentakedown 1.000 situs per hari. Hingga akhirnya sosok T menawarkan ada hacker yang bisa memblokir hingga 100.000 per hariz

    “Tiba-tiba datanglah teman T yang menawarkan ini ada hacker NKRI yang mentakedown bisa 50.000 sampai 100.000. Namanya AK,” ujarnya.

    Meski begitu, ia menyebut bukan hanya AK yang dia rekomendasikan. Dari total 10 yang ia rekomendasikan, sejumlah di antaranya tidak terlibat dalam hal itu.

    “Ingat, bukan hanyaa AK yang kmi rekomendasiin. Ada 10 kalau nda salah. Masih ada juga yang bekerja benner di sana,” imbuhnya.

    Belakangan ia baru tahu, AK ternyata main mata dengan bandar judol. Ia pun merasa dikhianati.

    “Si T rekomendesiin AK ternyata si AK main. Terus saya pikir, dia khianatin gua. Ada 100.000 ditakedown, ada 1.000 yang diumpetin,” terangnya.
    (Arya/Fajar)

  • Minta Kasus Said Didu hingga Refly Harun Dihentikan, Jimly Asshiddiqie: Ini Hanya Akan Merusak Demokrasi

    Minta Kasus Said Didu hingga Refly Harun Dihentikan, Jimly Asshiddiqie: Ini Hanya Akan Merusak Demokrasi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie meminta kasus hukum pengkritik pemerintah dihentikan.

    “Sebagaiknya aparat gakkum hentikan smua proses hukum atas segala laporan atau pengaduan terhadap orang yang beda pendapat atau bahkan anti kebijakan pemerintah,” kata Jimly dikutip dari unggahannya di X, Rabu (20/11/2024).

    Ia mencontohkan dua sosok yang getol mengkritik pemerintah hari ini. Namun dilaporkan ke polisi.

    “Seperti Said Didu, Refly Harun dll dengan pelbagai pasal karet,” ucapnya.

    Menurutnya, kasus demikian hanya merusak demokrasi. Padahal menurutnya, kritik meski ditanggapi terbuka.

    “Ini hanya akan merusak demokrasi yang butuh sikap toleran atas segala perbedaan,” terangnya.

    Diketahui, Refly Harun pernah dilapor polisi karena mengkritik Jokowi. Pernyataannya dianggap mencemarkan nama baik Jokowi.

    Sementara Said Didu, saat ini menjalani proses hukum. Setelah dilaporkan atas dugaan provokasi warga atas pembangunan proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    Pemeriksaan tersebut kata dia atas dasar laporan beberapa pihak, termasuk laporan Ketua Apdesi Kabupaten Tangerang (Maskota) dengan tuduhan melanggar UU ITE yang dianggap menghasut.

    Ia memenuhi panggilan kepolisian pada 19 November 2024. Didu diperiksa selama 7 jam dengan 30 pertanyaan.

    Di media sosial, tagar berdiri bersama Didu sempat trending. Ia juga mendapat berbagai dukungan dari berbagai tokoh.

    Sejumlah tokoh terlihat mengirimkan video ucapan dukungannya terhadap Didu. Mereka diantaranya eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan eks Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin.

  • Prabowo Diduga Nonton Timnas Pakai Link Haram, Netizen: Belum Langganan Mas eee

    Prabowo Diduga Nonton Timnas Pakai Link Haram, Netizen: Belum Langganan Mas eee

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto yang sedang berada di luar negeri menghadiri acara penting tetao menyaksikan Timnas Indonesia berlaga.

    Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Prabowo menyaksikan pertandingan Indonesia dengan Arab Saudi melalui layar ponsel.

    Terlihat juga ia yang tampak berada di dalam mobil tengah bersiap menghadiri acara penting.

    Ekspresi sang presiden tampak bersemangat menyaksikan laga yang seru dan cukup menegangkan itu.

    Menariknya, netizen yang melihat unggahan ini justru memberikan komentar yang kocak.

    Mereka pertanyakan terkait lini streaming yang digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyaksikan laga ini.

    “Pak streaming dimana pak??” tulis komentar salah satu netzen.

    “Belom langganan vision plus maseh eeee,” ujar netizen lainnya.

    “Wkwkwkwk tampilan layarnya kaya live yt,” balas yang lainnya.

    Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (19/11/2024) itu Indonesia meraih kemenangan dengan skor 2-0.

    Semua gol di laga ini diborong oleh Wonderkid Marselino Ferdinan di menit ke-33 dan menit ke-57.

    Dengan tambahan tiga poin ini, Skuad Garuda yang awalnya berada di posisi buncit grup C berhasil melesat naik.

    Tambahan tiga poin membuat poin dari Rizky Ridho Cs menjadi enam poin dan membawa mereka naik ke posisi tiga klasemen sementara.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Johanis Tanak Tiadakan OTT Jika Menjadi Ketua KPK, Umar Hasibuan Sindir Anggota DPR

    Johanis Tanak Tiadakan OTT Jika Menjadi Ketua KPK, Umar Hasibuan Sindir Anggota DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak ingin menghapus Operasi Tangkap Tangan (OTT) jika terpilih sebagai ketua.

    Hal itu menuai sorotan. Salah satunya Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan.

    “OTT mau dia hapus kalau terpilih jadi pimpian KPK,” kata Umar dikutip dari unggahannya di X, Selasa (20/11/2024).

    Ia menanyakan apa guna KPK. Jika tanpa adanya OTT.

    “Terus apa gunanya KPK kalau gak ada OTT,” ucapnya.

    Pernyataan Johanis Tanak itu disampaikan saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Saat berlangsung di Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II.

    Menurut Umar, apa yang dilakukan Johanis agar mendapat perhatian dari anggota DPR. Supaya terpilih sebagai Ketua KPK.

    “Anggota DPR ya senang kalau gak ada OTT. Jilat banget ke DPR supaya terpilih,” terangnya.

    Meski begitu, Umar berharap pria yang menjabat Wakil Ketua KPK itu tidak terpilih sebagai Ketua KPK.

    “Doaku Semoga orang ini tidak terpilih. Apa pendapat kalian ges semoga orang ini?” pungkasnya.

    (Arya/Fajar)

  • Kantor Kementerian di IKN hanya 36 Sesuai Kabinet Jokowi, Padahal Pemerintahan Prabowo Ada 48, Bagaimana Nasibnya?

    Kantor Kementerian di IKN hanya 36 Sesuai Kabinet Jokowi, Padahal Pemerintahan Prabowo Ada 48, Bagaimana Nasibnya?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kabinet Merah Putih ada 48 kementerian. Membengkak dari jumlah pos kementerian di periode pemerintahan sebelumnya.

    Pertanyaan yang mencuat. Apakah semua kementerian itu akan dibuatkan kantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)?

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengatakan perencanaan pembangunan kantor kementerian memang hanya 36. Sesuai jumlah kementerian pada pemerintahan Jokowi.

    Namun begitu, Basuki mengatakan pembangunan yang berlangsung saat ini akan menyesuaikan dengan jumlah kementerian Kabinet Merah Putih.

    “Tentunya kalau dengan kementerian tambah 48, yang siap 36, sesuai dengan jumlah kementerian Kabinet Indonesia Maju. Kalau Merah Putih nanti jadi 48, nanti rumahnya pasti juga harus kita tambahin,” kata Basuki di Kementerian PPN atau Bappenas, Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Di sisi lain, ia mengatakan untuk pembangunan gedung pemerintahan lain akan dilakukan 2028. Yakni legislatif dan yudikatif, termasuk untuk hunian para aparatnya maupun perkantorannya.

    “Menyelesaikan perintah Pak Presiden untuk selesaikan kantor dan hunian yudikatif, MA, MK dan sebagainya. Lalu, kantor dan hunian legislatif, untuk DPR, DPD, dan MPR, termasuk jalan-jalannya,” ungkap Basuki.

    Untuk hunian, Basuki mengatakan sudah siap 47 tower bagi ASN. Begitu juga perkantorannya dan ekosistem pendukungnya. (Arya/Fajar)

  • Hasan Nasbi Lantik 50 Tenaga Ahli, Denis Malhotra: Alasan Lain Kenapa Pajak Perlu Naik

    Hasan Nasbi Lantik 50 Tenaga Ahli, Denis Malhotra: Alasan Lain Kenapa Pajak Perlu Naik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Denis Malhotra mengomentari pelantikan 50 tenaga ahli di Kantor Komunikasi Kepresidenan yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

    Denis menyindir langkah tersebut dengan menyebut bahwa alasan kenaikan pajak diduga untuk membiayai tenaga ahli yang ia nilai tidak efektif.

    “Alasan lain kenapa pajak perlu naik, karena ada buser berkedok tenaga ahli profesional yang harus dihidupi,” kata Denis dalam keterangannya di aplikasi X @denismalhorta (18/11/2024).

    Ia menyindir bahwa penambahan tersebut lebih terkesan sebagai langkah politik dibandingkan kebutuhan nyata untuk mendukung kinerja pemerintahan.

    Sebelumnya, Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, melantik 50 tenaga ahli profesional untuk memperkuat jajaran Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Acara pelantikan berlangsung di Gedung Kriya Bhakti, Jakarta Pusat, pada Senin (18/11/2024).

    “Kami melantik hampir 50 pejabat dan tenaga profesional di lingkungan Kantor Komunikasi Kepresidenan,” ungkap Hasan dalam pernyataannya.

    Jajaran baru tersebut terdiri dari tiga deputi, enam tenaga utama yang akan bertugas sebagai juru bicara, 12 tenaga utama, serta beberapa tenaga ahli madya, muda, dan terampil.

    Selain itu, kepala sekretariat dan kepala bagian yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga turut dilantik untuk mendukung operasional kantor.

    “Setelah melalui berbagai proses, akhirnya kami berhasil menyusun struktur organisasi sekaligus merekrut tenaga profesional dan ASN yang akan memperkuat kantor ini,” jelasnya.