Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Kritik Bantuan Keuangan untuk Makan Gratis, Gigin: Ibarat Orang Berduit Memberi Receh ke Pengemis

    Kritik Bantuan Keuangan untuk Makan Gratis, Gigin: Ibarat Orang Berduit Memberi Receh ke Pengemis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto kembali mendapat kritikan. Kali ini dari Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto. Dia mengkritisi bantuan keuangan untuk makan gratis.

    Gigin Praginanto menyebut program tersebut ibarat orang berduit memberi receh ke pengemis bagi Inggris dan Cina.

    “Bagi Inggris dan Cina, memberi bantuan keuangan untuk makan siang gratis ke Indonesia ibarat orang berduit memberi receh ke pengemis. Memalukan,” kata Gigin dalam akun X, Selasa, (26/11/2024).

    Diketahui, anggaran sebesar Rp71 triliun menyasar sekitar 19,47 juta orang dari kalangan anak sekolah hingga ibu hamil maupun menyusui.

    Rinciannya adalah Rp63,356 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp7,433 triliun untuk program dukungan manajemen.

    Terkait metode penyaluran yang akan digunakan. Badan Gizi Nasional akan melakukan tiga skema. Pertama, Badan Gizi Nasional akan membangun dapur pusat. Kedua, membangun dapur di sekolah atau pesantren dengan jumlah siswa minimal 2.000 orang.

    Ketiga, BGN akan melayani di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Sedangkan wilayah yang harus dijangkau dalam satu hari, nanti akan dikirimkan dengan menggunakan paket vacuum.

    Pengiriman untuk daerah terpencil akan dilakukan setiap satu bulan atau satu minggu, dengan menu makanan yang bervariasi. (selfi/fajar)

  • Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak PN Jaksel

    Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak PN Jaksel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Permohonan praperadilan yang dilayangkan oleh Thomas Trikasih Lembong menemui jalan buntu.

    Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak permohonan tersebut. Statusnya pun kini masih seabagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula.

    Hakim menilai, penetapan tersangka tersebut sudah sesuai dengan perundang-undangan.

    “Untuk pokok perkara, menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya,” kata Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/11).

    “Provisi, menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon untuk seluruhnya. Eksepsi, menolak eksepi pemohon untuk seluruhnya,” imbuhnya.

    Dengan begitu, maka penetapan tersangka kepada Tom Lembong dinilai sah secara hukum. Sehingga proses hukum akan berlanjut hingga pemberkasan kasus tuntas dan disidangkan pokok materinya.

    Sebelumnya, Kejagung resmi menetapkan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong menjadi tersangka kasus dugaan impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016. Selain dia, penyidik juga menetapkan tersangka kepada Direktur Pengembangan bisnis pada PT PPI 2015-2016 berinisial CS.

    “Selasa 29 oktober 2024 penyidik Jampiduss menetapkan status saksi terhadap 2 orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti yang bersangkutan melakukan korupsi,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024) lalu. (jpg)

  • Harga Jual Tekstil Naik 21,6 Persen Jika PPN 12 Persen, Stevan Antonio: Plisss Bantu Tolak PPN 12 Persen Ini

    Harga Jual Tekstil Naik 21,6 Persen Jika PPN 12 Persen, Stevan Antonio: Plisss Bantu Tolak PPN 12 Persen Ini

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen 2025 mendatang menuai protes. Jika PPN naik, diprediksi membuat barang-barang naik.

    Untuk tekstil sendiri, diprediksi akan naik 21,6 persen di tingkat konsumen. Jika rencana itu diberlakukan.

    Pegiat Media Sosial Stevan Antonio menyerukan penolakan akan aturan itu. Agar rencana tersebut tidak jadi diberlakukan.

    “Pliisss Bantu TOLAK PPN 12% ini. Biar sampe didenger Presiden @prabowo,” kata Stevan dikutip dari unggahannya di X, Selasa (26/11/2024).

    Ia megaku telah menduga kenaikan barang-barang akan terjadi. Jika PPN dinaikkan menjadi 12 persen.

    “Apa gue bilang kemaren! Realitanya minimal sampe ke Konsumen bakalan naiknya 20-25%,” terangnya.

    Menurutnya, kenaikan PPN dari 11 persen ke 12 persen sebelumnya telah diabaikan dampaknya. Karena dianggap hanya 1 persen.

    “Mana Buzzer-Buzzer Jokowi yang dari kemaren Mengecilkan dampak kenaikan cuma di 1% dan 9%! Keterlaluan Kalian ngebelain Jokowi sampe membuat Pembodohan Publik,” ucapnya.

    Padahal menurutnya, kenaikan PPN bukan hal yang biasa. Efeknya berpengaruh pada hal lain.

    “Dampak PPN kali ini Massive Gaeesss/ Terutama nanti efek Dominonya menyebabkan bertambah turunnya Daya Beli Masyarakat,” ujarnya.
    (Arya/Fajar)

  • Beredar Surat Prabowo Subianto untuk Dukung RK-Suswono, Begini Respons Dasco

    Beredar Surat Prabowo Subianto untuk Dukung RK-Suswono, Begini Respons Dasco

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah surat berkop bintang empat dengan nama Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto belakangan ramai beredar di media sosial. Dalam surat tersebut, Prabowo mengajak masyarakat Jakarta untuk mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil-Suswono (Rido) pada Pilgub Jakarta 2024.

    Surat yang diklaim bertanda tangan Ketua Umum Partai Gerindra itu berisi ajakan kepada warga Jakarta untuk memilih pemimpin yang tak hanya membawa perubahan bagi ibu kota, tetapi juga berkontribusi pada masa depan Indonesia. Dalam suratnya, Prabowo memuji Ridwan Kamil dan Suswono sebagai dua figur terbaik bangsa yang memiliki rekam jejak cemerlang dan kontribusi nyata bagi negeri.

    “Oleh karena itu, saya, H. Prabowo Subianto, selaku Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, mengimbau, menganjurkan, dan memohon kepada saudaraku yang kuhormati dan kubanggakan untuk menggunakan hak pilihmu. Bantulah negaramu, bantulah bangsamu, gunakan hak pilihmu untuk memenangkan pasangan nomor urut 1,” tulis Prabowo dalam surat tersebut.

    Surat itu menjadi perbincangan hangat setelah diunggah oleh akun Instagram @raffinagita1717 dan viral di berbagai platform, seperti TikTok dan X.

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, turut membenarkan keaslian surat tersebut. Ia mengonfirmasi bahwa surat itu memang dikeluarkan langsung oleh Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

    “Saya sudah cek, surat itu benar dikeluarkan oleh Pak Prabowo sebagai Ketua Umum atau Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Surat tersebut merupakan instruksi untuk mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub Jakarta 2024,” ujar Dasco di Jakarta, Senin (25/11/2024) malam WIB.

  • Gokil! Petani Milenial Merauke Raup Cuan Rp 15-20 Juta Per Bulan, Bagaimana Bisa?

    Gokil! Petani Milenial Merauke Raup Cuan Rp 15-20 Juta Per Bulan, Bagaimana Bisa?

    FAJAR.CO.ID, MERAUKE — Upaya pemerintah dalam mengembangkan pertanian modern di lumbung pangan Merauke mulai menunjukkan hasil nyata. Pada kunjungan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman ke lokasi optimasi lahan rawa di Kurik, Merauke, Senin (25/11/2024) pagi waktu setempat, salah seorang petani milenial Kurik bernama Matius, turut berbagi cerita suksesnya.

    Di hadapan Mentan Amran, Matius bercerita dengan menggunakan teknologi modern, ia mampu menghasilkan pendapatan hingga Rp15-20 juta per bulan.

    “Per hektare, bisa menghasilkan Rp 1,25 juta. Kalau 3 hektare, bisa dapat lebih dari Rp3,6 juta,” tutur Mathius.

    Matius adalah bagian dari petani milenial Kurik yang mengelola lahan hasil optimasi lahan rawa (oplah). Kementerian Pertanian (Kementan) bersama pemerintah daerah telah mengoptimasi 40 ribu hektare lahan rawa di Merauke pada tahun 2024, dengan 10 ribu hektare di antaranya berada di Kecamatan Kurik.

    “Saya bangga dan terharu mendengar keberhasilan Matius. Kita harus bangunkan lahan tidur di Merauke, bangunkan para pemuda di Merauke. Saat ini Merauke sudah menyala, semangat swasembada pangan sudah ada di sini,” terang Mentan Amran.

    Mentan Amran menyebut keberhasilan Matius sebagai bukti nyata pentingnya teknologi dalam mendukung produktivitas petani.

    “Kita tidak bisa hanya menggunakan cangkul untuk mengolah lahan 40 ribu hektare. Tapi dengan traktor, semuanya bisa selesai dalam 3 bulan. Dari hulu ke hilir, semuanya harus menggunakan teknologi,” ujarnya. .

    Ia juga menekankan teknologi lain yang digunakan, seperti rice transplanter untuk penanaman, combine harvester untuk panen, hingga dryer dan gudang modern untuk pascapanen. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani.

  • Ikut SKB CPNS 2024 Sudah, Lalu Apalagi? Cek Jadwal dan Tahapan Selanjutnya

    Ikut SKB CPNS 2024 Sudah, Lalu Apalagi? Cek Jadwal dan Tahapan Selanjutnya

    – Penjadwalan SKD CPNS: Tanggal 2-8 Oktober 2024

    – Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS: Tanggal 9-15 Oktober 2024

    – Pelaksanaan SKD CPNS: Tanggal 16 Oktober-14 November 2024

    – Pengolahan Nilai SKD CPNS: Tanggal 23 Oktober-16 November 2024

    – Pengumuman Hasil SKD CPNS: Tanggal 17-19 November 2024

    – Pelaksanaan SKB CPNS Non-Computer Assisted Test (CAT): Tanggal 20 November s.d 17 Desember 2024

    – Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT: Tanggal 20-22 November 2024

    – Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi: Tanggal 23-25 November 2024

    – Penarikan data final SKB CPNS Jadwal: Tanggal 26-28 November 2024

    – Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT: Tanggal 29 November-3 Desember 2024

    – Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT: Tanggal 4-8 Desember 2024

    – Pelaksanaan SKB CPNS: Tanggal 9-20 Desember 2024

    – Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS: Tanggal 17 Desember 2024-4 Januari 2025

    – Pengumuman Hasil CPNS: Tanggal 5-12 Januari 2025

    – Masa Sanggah: Tanggal 13-15 Januari 2024

    – Jawab Sanggah: Tanggal 13-15 Januari 2025

    – Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah: Tanggal 15-20 Januari 2025

    – Pengumuman Pasca-Sanggah: Tanggal 16-22 Januari 2025

    – Pengisian Daftar Riwayat Hidup Nomor Induk Kepegawaian (DRH NIP CPNS): Tanggal 23 Januari-21 Februari 2025

    – Usul Penetapan NIP CPNS: Tanggal 22 Februari-23 Maret 2025

    (Arya/Fajar)

  • Fahira Idris: Berantas Judi Online Implementasi Nyata Tegakkan Empat Pilar MPR RI

    Fahira Idris: Berantas Judi Online Implementasi Nyata Tegakkan Empat Pilar MPR RI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Judi online telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di Indonesia. Dengan kemajuan teknologi, akses ke platform judi semakin mudah, merambah berbagai kelompok usia dan sosial ekonomi.

    Judi online tidak hanya merusak moral individu tetapi juga menciptakan ancaman besar bagi stabilitas sosial, ekonomi, dan hukum negara. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, konstitusi, persatuan nasional, dan keberagaman, pemberantasan judi online menjadi langkah konkret dalam menegakkan Empat Pilar MPR RI.

    Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris mengungkapkan, Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara menempatkan moralitas dan kemanusiaan sebagai nilai utama. Judi online bertentangan dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, karena mengabaikan norma agama yang melarang praktik tersebut.

    Selain itu, sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab juga dilanggar, karena judi online sering kali menjerumuskan masyarakat ke dalam eksploitasi ekonomi dan degradasi moral. Memberantas judi online adalah bentuk implementasi nyata dari Pancasila sebagai fondasi moral bangsa.

    “Pemberantasan judi online bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kewajiban seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keutuhan nilai-nilai bangsa. Sebagai implementasi nyata dari Empat Pilar MPR RI, langkah ini menegaskan komitmen Indonesia dalam menegakkan moralitas, keadilan, persatuan, dan harmoni,” ujar Fahira Idris di sela-sela Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) di Jakarta Pusat (25/11).

  • Guru Supriyani Divonis Bebas, PGRI Sebut Kado Pemerintah Darah di Hari Guru

    Guru Supriyani Divonis Bebas, PGRI Sebut Kado Pemerintah Darah di Hari Guru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perjuang guru honorer Supriyani untuk mendapatkan keadilan atas tudingan tidak berdasar kepadanya akhirnya berbuah manis. Setelah melalui proses panjang, Supriyani dinyatakan bebas.

    Vonis bebas terhadap guru honorer di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri Andoolo, Senin (25/11).

    Menurut majelis hakim, Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan jaksa penuntut umum.

    Kasus yang menimpa Supriyani bermula dari tuduhan penganiayaan terhadap siswa inisial D (8) yang masih duduk di bangku SD kelas 1. Tuduhan itu dilaporkan oleh orang tua murid D yang merupakan anggota Polsek Barito pada 26 April 2024. Kasus tersebut kemudian menjadi viral di media sosial.

    Merespons hal itu, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menyampaikan bahwa vonis bebas Supriyani merupakan kado bagi para guru pada Hari Guru Nasional 2024.

    “Kami mengucapkan selamat, ini kado dari pemerintah daerah bahwa Ibu Supriyani bebas murni tanpa syarat,” kata Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin (25/11).

    PGRI tidak berdiam diri sejak kasus Supriyani mencuat ke publik. PGRI terus memberikan aksinya dengan turun langsung ke lapangan untuk mengawal kasus tersebut agar Supriyani mendapatkan keadilan.

    Pada Oktober lalu, PGRI juga telah meminta supaya Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan hukum, mengingat guru yang menjalankan profesinya tidak akan berniat menganiaya atau menyakiti anak didiknya.

  • Tweet Lama Ridwan Kamil yang Roasting Mantan Presiden Kembali Viral, Said Didu Beri Sindiran Menohok

    Tweet Lama Ridwan Kamil yang Roasting Mantan Presiden Kembali Viral, Said Didu Beri Sindiran Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu terheran-heran melihat cuitan lawas yang diduga milik Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil yang merendahkan mantan Presiden.

    Cuitan yang diunggah warganet dengan akun @pakaipeci itu, memperlihatkan cuitan Ridwan Kamil yang menyinggung nama-nama besar seperti Soekarno, Gus Dur, hingga Bj Habibie.

    “#twitjoke: Sukarno gila wanita. Suharto gila harta. Mega gila makan. Gusdur pura2 gila. SBY gila curhatan. Habibie gila Generan,” tulis Ridwan Kamil.

    Hanya saja, pada unggahan @pakaipeci, tidak ditampilkan jelas waktu dan tanggal Ridwan Kamil mengunggah cuitan tersebut

    “Ya Allah semua orang hebat dianggap gila,” ujar Said Didu dalam keterangannya di aplikasi X @msaid_didu (25/11/2024).

    Said Didu semakin geram lantaran Bj Habibie, mantan Presiden yang diketahui sama-sama kelahiran Sulsel dianggap gila oleh Ridwan Kamil.

    “Pak Habibie lbh parah dianggap gila benar. Ampuunnnn,” tandasnya.

    Hingga unggahan tersebut ramai diperbincangkan di X, Ridwan Kamil belum memberikan keterangan mengenai kebenaran dari potongan gambar yang telah tersebar tersebut.

    Sebelumnya diketahui, pada 19 Agustus 2024 lalu, Partai Gerindra secara resmi mendukung Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, dan Suswono, politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk Pilgub 2024.

    Dukungan ini datang dari 12 partai politik, menjadikan mereka bagian dari koalisi besar yang dikenal dengan nama KIM Plus.

  • KI Minta Pemerintah Terbuka Jelaskan Pemanfaatan Kenaikan PPN 12 Persen

    KI Minta Pemerintah Terbuka Jelaskan Pemanfaatan Kenaikan PPN 12 Persen

    FAJAR.CO.ID — Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Publik harus paham bahwa kenaikan PPN tidak menjadi beban masyarakat yang sekadar membayar pajak dan tidak merasakan manfaatnya.

    Komisi Informasi (KI) Pusat pun meminta pemerintah secara terbuka menjelaskan kepada publik mengenai pertimbangan untuk menaikkan PPN dari 11 menjadi 12 persen.

    “Jadi publik paham bahwa kenaikan PPN 12 persen ini kemudian tidak menjadi beban masyarakat yang hanya membayar kemudian tidak mendapatkan hasil apa-apa dari pajak yang dibayarkannya,” kata Komisioner KI Pusat Rospita Vici Paulyn di Kantor KI Pusat, Jakarta, Senin (25/11).

    Sebelum memutuskan untuk menaikkan PPN menjadi 12 persen, seharusnya pemerintah melakukan kajian dan menyampaikannya ke publik. Pemerintah juga harus mempertimbangkan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.

    “Pemerintah harusnya melakukan kajian yang komprehensif, serta melakukan sosialisasi sebelum diimplementasikan. Jadi, enggak bisa dengan seenaknya ngomong ‘ya terserah deh masyarakat bersuara seperti apa, yang penting tahun depan per 1 Januari PPN naik 12 persen’,” ujarnya.

    Ia juga mengatakan bahwa pemerintah perlu terbuka terhadap pemanfaatan dari PPN yang akan dinaikkan menjadi 12 persen.

    “Akan tetapi, yang paling penting dulu adalah berapa sih yang didapatkan. Itu yang harusnya per triwulan bisa disampaikan kepada masyarakat, sekian loh yang didapat, nanti akan dimanfaatkan untuk a, b, c, d, e, f,” katanya.