Category: Fajar.co.id Nasional

  • Gaji PSM Makassar Kembali Terlambat, Begini Respons Eks Pemain

    Gaji PSM Makassar Kembali Terlambat, Begini Respons Eks Pemain

    FAJAR.CO.ID, BALIKPAPAN — Mantan pemain sekaligus asisten pelatih, Imran Amirullah, mengungkapkan keprihatinannya terhadap keterlambatan gaji yang menimpa para pemain dan staf pelatih PSM Makassar. Masalah ini, menurut Imran, bukanlah hal baru bagi tim berjuluk Juku Eja. Ia bahkan mengaku pernah merasakan hal serupa saat masih menjadi bagian dari tim.

    “Kalau masalah nonteknis, saya tidak bisa terlalu banyak komentar karena yang tahu adalah orang-orang di dalam tim. Saya juga pernah mengalami situasi ini waktu di PSM,” ujar Imran saat dihubungi oleh Fajar.co.id pada Minggu (1/12/2024).

    Imran menyebutkan bahwa dalam kondisi seperti ini, seorang pelatih akan kesulitan untuk fokus pada taktik dan strategi jika persoalan nonteknis terus mengganggu. Meski begitu, ia menyarankan agar pelatih tetap menjaga soliditas tim di tengah situasi berat seperti sekarang.

    “Ini memang situasi yang sulit. Pelatih harus tetap menjaga kekompakan dan mental pemain. Saya yakin pengurus akan berusaha menyelesaikan tanggung jawabnya, hanya saja mungkin butuh waktu,” imbuhnya.

    Sebelumnya, pelatih kepala PSM Makassar, Bernardo Tavares, secara terbuka menyampaikan rasa frustrasinya terhadap manajemen tim. Komunikasi dengan Sadikin Aksa, bos PSM, sudah terputus selama hampir tujuh bulan. Hal ini membuat situasi internal tim semakin rumit.

    “Pesan terakhir yang saya terima dari Pak Sadikin itu tanggal 13 Mei. Sekarang sudah 1 Desember,” ungkap Tavares dalam konferensi pers jelang laga, Minggu (1/12/2024). Ia juga menambahkan bahwa dirinya tak lagi mendapat respons dari Fajrin, penghubung utama antara dirinya dan manajemen.

  • Feri Amsari Sebut Sampai Sekarang Tidak Ada Bantahan Fufufafa Milik Gibran

    Feri Amsari Sebut Sampai Sekarang Tidak Ada Bantahan Fufufafa Milik Gibran

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari menyebut hingga saat ini publik masih beranggapan pemilik akun KasKus Fufufafa adalah Gibran.

    “Yang saya khawatirkan, akun itu adalah menang akun Mas Gibran,” kata Feri dikutip dari YouTube Akbar Faizal Uncensored, Minggu (1/12/2024).

    Indikasi itu, kata dia terlihat dari sejumlah buktinyang dibeber di media sosial.

    “Kalau pakai kenampuan netizen di media sosial, itu sudah menbuktikan sesuai versi mereka, bahwa akun ini dimiliki seseorang yang patut tiduga Mas Gibran,” ucapnya.

    Apalagi, sampai saat ini, Feri menyebut pihak Gibran tidak membantahnya. Baik Gibran sendiri dan orang di sekitarnya.

    Jika memang bukan Gibran pemilik Fufufa, menurut Feri anak dari Presiden ke-7 itu tidak diam. Mestinya membersihkan nama baiknya dari tuduhan.

    “Tidak mampu dibantah oleh presiden, para pendukungnya, dan bahkan koleganya,” ujarnya.
    (Arya/Fajar)

  • Masalah Finansial Kembali Terpa PSM Makassar, Pengamat: Ini Situasi yang Sulit

    Masalah Finansial Kembali Terpa PSM Makassar, Pengamat: Ini Situasi yang Sulit

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Masalah finansial kembali menerpa tim raksasa Liga 1 Indonesia, PSM Makassar.

    Sang pelatih Bernardo Tavares tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya terhadap manajemen klub yang selama ini ia tangani.

    Para pemainnya bahkan mempertanyakan terkait masalah ini langsung ke sang pelatih.

    “Dan musim lalu kita banyak kehilangan pemain-pemain penting. Dan Pak Sadikin datang ke kita dan mengatakan hal-hal seperti ini tidak akan terjadi lagi,” kata Bernardo Tavares di sesi konferensi pers jelang laga, Minggu (1/12/2024).

    “Kita di musim ini masih menggunakan pemain-pemain akademi. Yang gaji mereka relatif sangat rendah dan tidak punya pengalaman di Liga,” ujarnya.

    Bernardo Tavares bahkan mengeluh terkait bugdet dari timnya yang sejak awal musim memang sangat minim. Terbukti dengan PSM yang tidak terlalu berbelanja di bursa transfer.

    Padahal, tim berjuluk Juku Eja ini banyak ditinggal oleh pemain-pemain pilarnya di dua musim sebelumnya.

    “Saya tidak mengerti dengan bugdet yang rendah saat ini pun masih tetap tidak membayar atau terlambat (gaji),” sebutnya.

    Terkait masalah yang dialami PSM saat ini, mantan pemain sekaligus asisten pelatih Imran Amirullah mengaku prihati melihat situasi ini.

    Imran Amirullah mengaku dirinya juga pernah mengalami ini ketika berada di tim PSM Makassar

    “Kalau masalah nontehnik saya tidak bisa terlalu banyak koment karena yang tahu orang yang ada di dalam team saya juga pernah mengalami situasi ini waktu saya di PSM,” kata Imran Amirullah saat dihubungi Fajar.co.id, Minggu (1/12/2024).

  • Sandi 08, Simbol Keberuntungan Prabowo yang Berawal dari Luhut

    Sandi 08, Simbol Keberuntungan Prabowo yang Berawal dari Luhut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah pernyataan Presiden Prabowo Subianto mendadak mencuri perhatian publik usai diunggah akun YouTube @yurisyenlegalindonesia8442.

    Dilihat video yang diunggah akun tersebut, Prabowo menceritakan kisah menarik tentang asal-usul sandi angka “08” yang lekat dengannya sejak menjadi kapten hingga saat ini sebagai Presiden terpilih.

    Prabowo mengenang instruksi dari atasannya, Luhut Pandjaitan, yang saat itu menjadi komandannya.

    “Komandan saya orang Batak, namanya Pak Luhut Pandjaitan, waktu saya kapten,” Prabowo memulai ceritanya dikutip pada Minggu (1/12/2024).

    Luhut, seorang perwira asal Batak, menginginkan perubahan dalam sistem komunikasi militer.

    “Dia bilang, Wo, apa ini tentara kok selalu pakai bahasa Jawa. Rubah,” ucapnya.

    Seingat Prabowo, saat itu Luhut meminta agar sandi-sandi yang digunakan merupakan bentuk angka.

    “Sandi-sandi kita sekarang harus pakai angka, karena saya komandan jadi sandi saya 09. Kau wakil saya jadi 08,” tukasnya.

    Sandi “08” terus melekat hingga Prabowo mencapai puncak kariernya sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia.

    “Jadi kapten, Jenderal, sampai pensiun, sampai jadi Presiden terpilih saya dipanggilnya 08 terus,” tandasnya.

    Pada kesempatan berbeda, Luhut Pandjaitan menambahkan cerita Prabowo dari sudut pandangnya.

    Ia mengatakan angka-angka tersebut awalnya diusulkan oleh Kapten John Ramses dari bagian perhubungan.

    “Sebenarnya itu Kapten John Ramses, (bagian) perhubungan kita, John kau bikin itu apa, itu nama-nama keren. Saya ngomong gitu,” kata Luhut.

  • Kombes Budhi Herdi Susianto Pecah Bintang, Jalan Sambo Makin Terang?

    Kombes Budhi Herdi Susianto Pecah Bintang, Jalan Sambo Makin Terang?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Promosi Kombes Budi Herdi Susianto menjadi jenderal menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.

    Pegiat media sosial Lukman Simanjuntak turut melontarkan komentar pedas terkait hal ini, mengingat masa lalu Budi yang sempat terkait dalam kasus kontroversial kematian Brigadir J.

    “Gara-gara menyampaikan narasi palsu kronologis kematian Brigadir J, Budhi dicopot dari jabatan Kapolres Jaksel,” ujar Lukman dalam keterangannya di aplikasi X @hipohanb(1/12/2024).

    Dalam cuitannya, Lukman juga menyindir perjalanan karier Budi Herdi yang dianggap penuh ironi.

    “Baru 2 tahun berlalu, eh malah promosi jadi Jenderal,” cetusnya.

    Lukman juga menambahkan sindiran tajam dengan membandingkan situasi ini dengan peluang Ferdy Sambo, mantan Kadiv Propam Polri yang menjadi otak dalam kasus kematian Brigadir J.

    “Hemm berarti Sambo masih ada peluang buat jadi Kapolri, iya gak sih?,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Kombes Budhi Herdi Susianto baru saja menerima promosi jabatan yang mengangkatnya menjadi Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen).

    Promosi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/25/XI/KEP/2024, yang mengangkatnya dari Kabag Yanhak Rowatpers SSDM Polri ke jabatan baru sebagai Karowatpers Polri.

    Dengan pangkat baru sebagai jenderal, Budhi Herdi menggantikan Brigjen Pol Erthel Stephan yang kini menjabat sebagai Karodalpers SSDM Polri.

    Namun, perjalanan karier Kombes Budhi tidaklah mulus. Sebelumnya, pada 20 Juli 2022, Budhi Herdi dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan.

  • Prabowo Tetapkan Makan Bergizi Gratis Rp10 Ribu Per Anak, Cak Imin: Keuangan Negara Sangat Terbatas

    Prabowo Tetapkan Makan Bergizi Gratis Rp10 Ribu Per Anak, Cak Imin: Keuangan Negara Sangat Terbatas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp10 ribu per anak per hari. Keputusan ini diumumkan usai rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan.

    Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Prabowo menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan setelah mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Awalnya, pemerintah menaksir biaya per anak mencapai Rp15 ribu per hari, namun angka tersebut direvisi.

    “Program makan bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil, itu Rp10 ribu rupiah per hari,” kata Prabowo.

    Ia menambahkan, kebijakan ini dirancang untuk membantu keluarga menengah ke bawah yang rata-rata memiliki tiga hingga empat anak. Dengan demikian, setiap keluarga dapat menerima bantuan senilai Rp30 ribu hingga Rp40 ribu per hari, atau sekitar Rp2,7 juta per bulan.

    “Kalau ini semua digabungkan dengan bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan seluruh lapisan masyarakat, termasuk buruh, sudah sangat maksimal,” ujar Prabowo.

    Program MBG, yang menjadi salah satu janji kampanye pasangan Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024, bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan fokus pada pemenuhan gizi anak-anak dan ibu hamil. Pemerintah berencana menyediakan makanan bergizi untuk 82,9 juta anak setiap hari, dengan estimasi anggaran mencapai Rp400 triliun per tahun.

    Sebelumnya, program ini telah diuji coba di sejumlah daerah dengan porsi awal Rp15 ribu per anak per hari. Penyesuaian indeks menjadi Rp10 ribu diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program tanpa membebani anggaran negara.

  • Tas Bertulis Bantuan Wapres Gibran Tampak Upaya Pencitraan, Bandingkan saat Anies Jabat Gubernur

    Tas Bertulis Bantuan Wapres Gibran Tampak Upaya Pencitraan, Bandingkan saat Anies Jabat Gubernur

    Fajar.co.id, Jakarta — Wakil Presiden Gibran membagikan bantuan dalam tas bertuliskan ‘Bantuan Wapres Gibran’ kepada warga korban banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada Kamis (28/11/2024) lalu.

    Tas bantuan tersebut hingga kini masih viral di media sosial dan menuai beragam komentar.

    Dalam foto yang beredar, terlihat tas jinjing berwarna biru yang diberikan Gibran ke para korban banjir berlogo sebuah Istana, tempat putra sulung Jokowi itu berkantor dengan tulisan ‘Istana Wakil Presiden’ dengan tambahan “Bantuan Wapres Gibran”.

    Publik menilai, tulisan itu adalah upaya pencitraan karena baru kali ini bantuan sosial dari istana bertuliskan nama pejabat.

    Sorotan salah satunya datang dari pegiat media sosial bercentang biru @BosPurwa di X.

    “Coba perhatikan, paketan bansos yang dilakukan oleh Anies, ada list isi barang, knp coba?” tulisnya, sembari membagikan dua foto dimaksud.

    “Karena bansos ini sering jadi bancakan, banyak kasus komplain di daerah soal isi paket bansos hilang atau berkurang dan ya penerimanya gak bisa cek karena gak tahu harusnya yang lengkap kek gimana,” sambung @BosPurwa dikutip Minggu (1/12/2024).

    “Yang sebelah bansos karena ikhlas bantu warga, yang satu lg, bansos karena show off dan pencitraan demi 2029…🤭🤭🤭,” balas warganet di kolom komentar.

    “Beda level IQ Bos…pak Anies levelnya IQ tinggi dan Good Governancenya dijalankan agar tidak ada fitnah di kemudian hari,” ujar lainnya.

    “Ampon om, beda kelas. jgn dibandingin…bikin malu org,” kritik netizen lainnya.

    Sebelumnya diketahui, unggahan mengenai sembako bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran” mendadak viral di media sosial (Medsos).

  • Bahlil Sebut Ojol Tidak Bisa Isi BBM Bersubsidi, DPR Protes Keras

    Bahlil Sebut Ojol Tidak Bisa Isi BBM Bersubsidi, DPR Protes Keras

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Beberapa saat lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa ojek online (ojol) tidak memenuhi kriteria penerima subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite lantaran dianggap sebagai kegiatan usaha yang dipekerjakan.

    Pernyataan tersebut kemudian memicu reaksi para pengemudi Ojol yang statusnya adalah mitra dari aplikasi. Pernyataan yang disampaikan Bahlil Lahadalia dinilai menantang para pengemudi ojol dan berpotensi untuk melakukan protes secara besar-besaran

    Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak, menegaskan tidak setuju dengan kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak pada pelaku usaha mikro.

    “Pada hakikatnya pengemudi ojol merupakan pelaku usaha mikro, yang mereka jual adalah jasa transportasi. Mereka layak dapat bantuan,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/11/2024).

    Politisi Fraksi PKS itu membeberkan bahwa pengemudi ojek online adalah bagian dari pelaku usaha mikro yang menopang perekonomian keluarga. Dalam banyak kasus, mereka mengandalkan subsidi BBM untuk menjaga biaya operasional tetap rendah sehingga penghasilan mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

    Merujuk data yang diolah dari berbagai sumber, jumlah pengemudi ojol di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 4 juta orang pada tahun 2024. Angka ini mencakup mitra dari berbagai platform.

    Rata-rata penghasilan pengemudi ojek online di Indonesia bervariasi tergantung pada wilayah, jumlah pesanan, dan sistem insentif dari aplikator. Menurut survei terbaru, rata-rata perbulan pendapatan pengemudi ojek online berada di bawah Rp 3,5 juta dengan jam kerja antara 8 hingga 12 jam per hari tanpa hari libur.

  • Sayembara Rp8 Miliar Tangkap Harun Masiku, Alexander Marwata Bereaksi Begini

    Sayembara Rp8 Miliar Tangkap Harun Masiku, Alexander Marwata Bereaksi Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Buronan kasus suap Harun Masiku yang tidak kunjung bisa ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat sejumlah pihak prihatin dan kecewa. Pasalnya, sudah begitu lama namun tak kunjung bisa diendus keberadaannya.

    Di tengah pesimisme terkait upaya penangkapan Harun Masiku itu, kini muncul sayembara untuk menangkap buron tersebut. Nilainya tidak main-main yakni sebesar Rp8 miliar.

    Merespons hal itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata merespons soal sayembara berhadiah Rp8 miliar bagi siapa yang menangkap buronan kasus korupsi Harun Masiku (HM).

    Dia menilai sayembara Rp8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap buronan kasus korupsi Harun Masiku (HM,) sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

    Alex juga menegaskan bahwa KPK tidak pernah berhenti mencari Harun Masiku dan sayembara tersebut dinilainya akan membantu tugas komisi antirasuah.

    “KPK kan tetap mencari HM, hanya sampai dengan saat ini kan belum dapat. Kalau ada masyarakat yang mau membantu kan baik,” kata Alex saat dikonfirmasi di Jakarta, dilansir jpnn, Jumat.

    Alex mengapresiasi segala bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi dan menegaskan pemberantasan korupsi tidak akan bisa berjalan tanpa peran serta masyarakat. “Peran serta masyarakat sangat penting dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya.

    Untuk diketahui, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menggelar sayembara untuk menemukan buronan kasus korupsi, Harun Masiku. Dalam video yang beredar di media sosial, ia mengatakan akan memberi bonus Rp8 miliar dari uang pribadinya, bagi siapa saja yang bisa menangkap Harun Masiku.

  • Umumkan Upah Minimun Naik 6,5 Persen, Prabowo Subianto Petimbangkan Kebutuhan Hidup Layak

    Umumkan Upah Minimun Naik 6,5 Persen, Prabowo Subianto Petimbangkan Kebutuhan Hidup Layak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kenaikan upah minimun pada 2025 terbilang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya 2024. Pada 2025, pemerintah memutuskan menaikkan upah minimun sebesar 6,5 persen, sementara pada 2024 lalu hanya 3,6 persen.

    Besaran kenaikan upah itu diumumkan Presiden Prabowo Subianto. Dia memastikan bahwa informasi lebih rinci terkait upah minimum akan tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). Sedangkan untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan, baik di Provinsi, Kota, dan Kabupaten.

    “Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait Upah minimum akan diumumkan oleh Menaker,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11).

    Prabowo memastikan bahwa keputusan ini sudah berdasarkan banyak pertimbangan. Salah satunya soal kebutuhan hidup layak. Ia juga memastikan bahwa upah minimum ini juga berlaku untuk buruh yang bekerja di bawah 12 bulan.

    “Sebagaimana kita ketahui, bahwa upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Ketua DPP Partai Gerindra ini juga menyampaikan bahwa upah minimum ini ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja. Dengan tetap memperhatikan daya saing usaha.