Category: Fajar.co.id Nasional

  • SBY Ikut Terseret, Agus Wahid: Tuduhan Jokowi Justru Menyatukan Lawan dan Memperbesar Perlawanan

    SBY Ikut Terseret, Agus Wahid: Tuduhan Jokowi Justru Menyatukan Lawan dan Memperbesar Perlawanan

    Ia menyebut, barisan penentang Jokowi kini tidak hanya datang dari figur-figur seperti Roy Suryo, Rismon, dr. Tifa, dan Bambang Tri, tetapi juga meluas ke basis politik besar.

    “Barisan Demokrat dan Banteng yang jelas-jelas besar jumlahnya dan luas akar rumputnya,” terang dia.

    Lanjut Agus, eskalasi konflik ini berpotensi melampaui perang opini di ruang publik.

    “Mereka tak akan diam mencermati sejumlah manuver kotor Jokowi dan para relawannya. Bukan sekedar perang opini, tapi sangat terbuka kemungkinan serangan horisontal,” tegasnya.

    Ia bahkan mengingatkan adanya risiko konflik horizontal yang lebih serius jika situasi terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas.

    “Yang perlu kita cermati, apakah konflik horisontal bagian dari artikulasi desain pemecahan anak bangsa?,” timpalnya.

    Agus kemudian mengaitkan potensi konflik tersebut dengan latar ideologis yang menurutnya melekat dalam karakter kepemimpinan Jokowi.

    “Desain ini layak kita curigai sejalan dengan Jokowi dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua kandung yang berideologi komunis,” imbuhnya.

    Ia menyebut ideologi tersebut identik dengan strategi adu domba dan politik fitnah.

    “Sebuah ideologi yang memang akrab dengan model devide et empera, di samping fitnah kanan-kiri. Itulah karakternya,” lanjutnya.

    Agus menambahkan, karakter tersebut dinilai tercermin dalam praktik kekuasaan Jokowi selama menjabat.

    “Maka, karakter itu pun sangat terbuka menempel pada sosok Jokowi saat menjalankan kekuasannya,” ucapnya.

    Kata dia, konflik horizontal bukanlah sekadar kekhawatiran tanpa dasar, mengingat kekuatan finansial dan jaringan yang dimiliki Jokowi.

  • Bernardo Tavares Terpesona Fasilitas Persebaya, Singgung PSM Makassar?

    Bernardo Tavares Terpesona Fasilitas Persebaya, Singgung PSM Makassar?

    Bernardo juga menekankan bahwa proses membangun tim tidak selalu berjalan mulus. “Stabilitas. Saya akan kalah di pertandingan, pemain akan kalah di pertandingan, kita akan membuat kesalahan,” tuturnya. Ia menyebut dukungan suporter sebagai elemen krusial dalam menghadapi dinamika tersebut. “Sangat penting bagi suporter mendukung kita agar kita bisa menang, karena jika kita bisa menang, kadang-kadang kita juga akan kalah.”

    Atmosfer positif di dalam dan luar lapangan menjadi perhatian utama sang pelatih. “Jadi kita harus membangun atmosfer yang baik. Kita harus membangun ini,” katanya. Bernardo menyadari betul ekspektasi besar publik Surabaya yang sudah lama merindukan gelar juara. “Dan Persebaya yang saya lihat disini, titel terakhir adalah 2004. Sudah 22 tahun. 22 tahun.”

    Karena itu, ia meminta seluruh elemen klub untuk bersabar. “Jadi kita tidak bisa mengharapkan hal-hal akan berubah dengan cepat,” ucapnya. Menurut Bernardo, proses bertahap adalah satu-satunya jalan realistis untuk membawa Persebaya kembali berjaya. “Kita harus memulai langkah-langkah kecil.”

    Persaingan Super League 2025/2026 yang semakin ketat juga menjadi catatan khusus. “Di saat ini, kita harus melihat tim lain. Persija, Malut, tim lain, Dewa, juga memiliki finansial yang baik, juga memiliki pemain yang baik,” ujarnya. Situasi itu membuat Persebaya harus cermat dalam mempertahankan dan merekrut pemain. “Jadi kita harus menjaga pemain yang baik dan mencoba menemukan pemain yang baik.”

    Pengembangan pemain muda menjadi salah satu pilar utama filosofi Bernardo. “Tapi kita juga harus mencari pemain dari akademi kita,” katanya. Ia menilai akademi sebagai sumber kekuatan jangka panjang klub. “Ini penting untuk memiliki pemain jangka panjang tapi juga pemain baru dengan ambisi baru yang ingin menunjukkan karena ini adalah emas dari klub yang datang dari akademi.”

  • Bernardo Tavares Terpesona Fasilitas Persebaya, Singgung PSM Makassar?

    Bernardo Tavares Terpesona Fasilitas Persebaya, Singgung PSM Makassar?

    Bernardo juga menekankan bahwa proses membangun tim tidak selalu berjalan mulus. “Stabilitas. Saya akan kalah di pertandingan, pemain akan kalah di pertandingan, kita akan membuat kesalahan,” tuturnya. Ia menyebut dukungan suporter sebagai elemen krusial dalam menghadapi dinamika tersebut. “Sangat penting bagi suporter mendukung kita agar kita bisa menang, karena jika kita bisa menang, kadang-kadang kita juga akan kalah.”

    Atmosfer positif di dalam dan luar lapangan menjadi perhatian utama sang pelatih. “Jadi kita harus membangun atmosfer yang baik. Kita harus membangun ini,” katanya. Bernardo menyadari betul ekspektasi besar publik Surabaya yang sudah lama merindukan gelar juara. “Dan Persebaya yang saya lihat disini, titel terakhir adalah 2004. Sudah 22 tahun. 22 tahun.”

    Karena itu, ia meminta seluruh elemen klub untuk bersabar. “Jadi kita tidak bisa mengharapkan hal-hal akan berubah dengan cepat,” ucapnya. Menurut Bernardo, proses bertahap adalah satu-satunya jalan realistis untuk membawa Persebaya kembali berjaya. “Kita harus memulai langkah-langkah kecil.”

    Persaingan Super League 2025/2026 yang semakin ketat juga menjadi catatan khusus. “Di saat ini, kita harus melihat tim lain. Persija, Malut, tim lain, Dewa, juga memiliki finansial yang baik, juga memiliki pemain yang baik,” ujarnya. Situasi itu membuat Persebaya harus cermat dalam mempertahankan dan merekrut pemain. “Jadi kita harus menjaga pemain yang baik dan mencoba menemukan pemain yang baik.”

    Pengembangan pemain muda menjadi salah satu pilar utama filosofi Bernardo. “Tapi kita juga harus mencari pemain dari akademi kita,” katanya. Ia menilai akademi sebagai sumber kekuatan jangka panjang klub. “Ini penting untuk memiliki pemain jangka panjang tapi juga pemain baru dengan ambisi baru yang ingin menunjukkan karena ini adalah emas dari klub yang datang dari akademi.”

  • Tuduhan Rismon Dipertanyakan, Guru Besar UGM: Jokowi Pernah Kuliah, Pernah Ujian, dan Ikut Yudisium

    Tuduhan Rismon Dipertanyakan, Guru Besar UGM: Jokowi Pernah Kuliah, Pernah Ujian, dan Ikut Yudisium

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Alasan Rismon Hasiholan Sianipar yang menyangsikan keaslian ijazah dan skripsi dari Presiden RI ke-7 Ir. Joko Widodo sebagai lulusan UGM dipertanyakan.

    Klaim Rismon ini membuat pro kontra dan perdebatan di kalangan publik. Tak sedikit yang menyangsikan informasi yang disampaikan, namun banyak pula yang percaya akan narasi yang ia sampaikan yang dibalut dengan analisis forensik digital.

    Guru Besar Hukum Pidana UGM, Marcus Priyo Gunarto, menyampaikan tuduhan Rismon bahwa Jokowi telah melakukan tindakan pemalsuan ijazah dan skripsi harus bisa dibuktikan di muka hukum.

    Menurut Marcus, ada dua tindakan pemalsuan dalam ranah hukum pidana, yakni membuat palsu dan memalsukan.

    “Membuat palsu, artinya dokumen asli tidak pernah ada namun pelaku membuat surat atau akta dalam hal ini ijazah, seolah-olah itu ada dan asli padahal sebelumnya tidak pernah ada. Itu namanya membuat palsu,” tutur Marcus dikutip dari situs resmi UGM, Kamis (8/1/2026).

    Terkait dengan tindakan memalsukan, dalam hal ini ijazah atau skripsi yang dulunya pernah ada, tetapi mungkin rusak atau hilang, kemudian membuat dokumen baru seolah-olah itu adalah asli.

    “Dua duanya adalah kejahatan, dan ada ancaman pidana. Ini (Rismon) tidak jelas yang dituduhkan, memalsukan atau membuat palsu,” terangnya.

    Dari kemungkinan dua tuduhan yang berpotensi disematkan ke Jokowi dan UGM dinilai Marcus sangat lemah.

    Pasalnya, dokumen-dokumen yang dimiliki Fakultas Kehutanan UGM memiliki banyak data pendukung yang menunjukkan bahwa Joko Widodo pernah kuliah, pernah ujian, dan pernah ikut yudisium.

  • Ferdinand Bela Arie Kriting, Teddy Gusnaidi Dibilang Penjilat Belum Kebagian Kursi

    Ferdinand Bela Arie Kriting, Teddy Gusnaidi Dibilang Penjilat Belum Kebagian Kursi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, kompak dengan Komika Arie Kriting, menyerang Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi.

    Seperti diketahui, antara Teddy dan Arie sebelumnya terlibat perdebatan tentang buzzer di Media Sosial X.

    Di tengah perdebatan, muncul Ferdinand memberikan skakmat kepada Teddy dengan menyebutnya sebagai penjilat penguasa.

    Celakanya, Ferdinand menuturkan bahwa Teddy yang selama ini intens pasang badan bagi penguasa tidak kunjung mendapat jabatan.

    “Si penjilat ini tak kunjung dapat tempat,” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (8/1/2026).

    Ferdinand bilang, tidak heran jika Teddy hingga saat ini bersikap seperti Politikus PSI Ade Armando. Terus berteriak sampai mendapat potongan kue.

    “Maka tak heran kalau dirinya selalu berupaya seperti Ade Armando,” tandasnya.

    Sebelumnya, Teddy tidak terima dengan materi stand up Pandji Pragiwaksono. Salah satu bagian materinya menyebut Wapres Gibran ngantukan.

    Berangkat dari situ, ia menyolek Arie Kriting sebagai rekan seprofesi Pandji.

    “Mas Arie izin bertanya, apakah dapat dibenarkan Pandji dalam mencari nafkah untuk makan keluarganya, dengan cara menghina fisik orang lain, yang bukan partner kerjanya?,” ucap Teddy.

    Lanjut dia, jika hal tersebut tidak dibenarkan, kenapa komika lain, termasuk Arie Kriting, ikut membela Pandji Pragiwaksono.

    “Kalau anda membenarkan hal itu, apakah boleh orang lain mengolok-olok fisik mas Arie dan kawan-kawan Komika?,” timpalnya.

    Suami Indah Permatasari itu memilih tidak terjebak dalam pertanyaan Teddy. Ia hanya melempar pertanyaan balik agar politikus Partai Garuda itu memperjelas kembali pertanyaannya.

  • Presiden Prabowo Sebut Rakyat Indonesia Paling Bahagia, Anas Urbaningrum Berikut Sentilan

    Presiden Prabowo Sebut Rakyat Indonesia Paling Bahagia, Anas Urbaningrum Berikut Sentilan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Anas Urbaningrum menanggapi pernyataan Presiden Prabowo. Terkait dengan rakyat Indonesia paling bahagia di dunia.

    Prabowo menyampaikan itu saat pidato perayaan Natal Nasional 2025 di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (5/1/2026). Berdasar pada survei yang dikeluarkan Harvard University dan Gallup.

    “Ini hebatnya Indonesia. Yang membaca Kimia Kebahagiaan Al-Ghazali tidak banyak. Yang fakir, miskin dan lontang-lantung masih banyak,” tulis Anas dikutip dari unggahannya di X, Kamis (8/1/2026).

    “Tapi, kata Presiden Prabowo, berdasarkan temuan sebuah survei, rakyat Indonesia juara 1 lomba Piala Kebahagiaan sedunia,” tambahnya.

    Anas memberi gambaran. Misalnya di jogja, masyarakat diklaim bahagia, tapi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota (UMK) nya jauh rendah.

    “Di Jogja misalnya, masyarakatnya dikatakan bahagia, meskipun UMP dan UMK tergolong rendah. Indeks Kebahagiaan Yogyakarya tinggi, bahkan di atas rata-rata nasional, walaupun merupakan provinsi termiskin di Jawa,” jelasnya.

    Menurutnya, miskin tapi bahagia memang tidka keliru. Tapi dinilainya tidak boleh dikelirukan.

    “Miskin tapi bahagia. Kalimat ini tidak keliru. Tetapi tidak boleh mengelirukan. Akan mengelirukan dan menyesatkan, jika dipakai sebagai dalih untuk tidak serius menekan angka kemiskinan, meningkatkan kemakmuran dan kemudian berpuas bekerja begitu-begitu saja,” terangnya.

    Karenanya, dia mendorong pemrintah bekerja keras. Sehingga persoalan rakyat bisa dituntaskan.

  • Dekan Fakultas Kehutanan UGM Kuliti Sampul dan Lembar Pengesahan Skripsi hingga Nomor Seri Ijazah Jokowi

    Dekan Fakultas Kehutanan UGM Kuliti Sampul dan Lembar Pengesahan Skripsi hingga Nomor Seri Ijazah Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Sigit Sunarta, menyesalkan adanya informasi yang menyesatkan terkait tuduhan ijazah palsu Joko Widodo.

    Menurutnya, seharusnya pihak yang menuduh atau yang menyangsikan juga harus juga melakukan perbandingan dengan ijazah dan skripsi yang diterbitkan pada tahun yang sama di Fakultas Kehutanan.

    Prihal penggunaan Font Time New Roman pada sampul skripsi dan ijazah seperti yang dituduhkan oleh Rismon Sianipar dkk dianggap meragukan keaslian dokumen, Sigit menekankan di tahun itu sudah lazim mahasiswa menggunakan font time new roman atau huruf yang hampir mirip dengannya, terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan.

    Bahkan di sekitaran kampus UGM itu sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur (sudah tutup-red) yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi.

    Ia menegaskan, sampul dan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo dicetak di percetakan, namun seluruh isi tulisan skripsinya setebal 91 halaman tersebut masih menggunakan mesin ketik.

    Ia menyebut ada banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan sampul dan lembar pengesahan dengan mesin percetakan.

    Kemudian soal nomor seri ijazah Jokowi yang disebut tidak menggunakan klaster namun hanya angka saja, Sigit menjelaskan soal penomoran ijazah di masa itu, Fakultas Kehutanan memiliki kebijakan sendiri dan belum ada penyeragaman dari tingkat universitas.

    Penomoran tersebut tidak hanya berlaku pada ijazah Presiden ketujuh RI tersebut namun berlaku pada semua ijazah lulusan Fakultas Kehutanan.

  • Parpol Ramai-ramai Dukung Pilkada melalui DPRD, Bivitri Susanti Curiga Pemerintah Juga Ingin Pilpres melalui MPR

    Parpol Ramai-ramai Dukung Pilkada melalui DPRD, Bivitri Susanti Curiga Pemerintah Juga Ingin Pilpres melalui MPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana pilkada melalui DPRD tampaknya semakin menarik jadi pembahasan luas masyarakat. Terlebih, mayoritas partai yang memiliki kursi di senayan menyatakan setuju dengan ide tersebut.

    Di tengah masifnya dukungan elite politik di pusat agar pilkada dikembalikan melalui DPRD seperti sebelum reformasi, menuair keprihatinan sejumlah pihak. Terutama mereka yang selama ini memang vokal memperjuangkan reformasi tetap tegak, sebagaimana keinginan elemen bangsa pada tahun 1998 lalu.

    Sebagaimana diketahui, salah satu alasan pemerintah mewacanakan pilkada melalui DPRD karena praktik politik uang melalui pilkada langsung marak. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan negara untuk melaksanakan pilkada tersebut juga tidak sedikit.

    Merespons hal itu, Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menyorot tajam keinginan pemerintah dan elite politik untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Dia bahkan menuding, pengembalian tersebut sebagai wujud mengembalikan pola pemerintahan orde baru.

    Karena itu, Bivitri menyebut jika wacana tersebut diwujudkan, maka pemerintahan Indonesia disebutnya masuk ke orde baru paling baru.

    “Saya setuju, kalau dibilang kita nih seperti menghadapi orde baru yang paling baru gitu ya. New orde baru,” kata Bivtri dikutip dari YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Selasa (6/1/2026).

    DIa menebut, kalau nanti situasi ini benar terjadi, kepala daerah dipilih oleh DPRD lagi, dia memastikan suara rakyat tidak berguna sama sekali. Tidak punya kontrol dan tidak bisa minta akuntabilitas dengan baik, dalan konteks demokrasi.

  • Jhon Sitorus Geram, Demokrat Dicap “Partai Pecundang” soal Pilkada

    Jhon Sitorus Geram, Demokrat Dicap “Partai Pecundang” soal Pilkada

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media, sosial Jhon Sitorus, merespons Partai Demokrat yang telah berubah sikap dengan mendukung wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui anggota DPRD.

    Dikatakan Jhon, langkah Demokrat tersebut merupakan kemunduran serius bagi demokrasi dan pengkhianatan terhadap amanat reformasi yang selama ini dijunjung tinggi.

    “Saya pikir Partai Demokrat itu partai pemberani. Ternyata partai pecundang,” ujar Jhon dikutip pada Rabu (7/1/2026).

    Ia menegaskan bahwa dukungan Demokrat terhadap pilkada lewat DPRD berarti menghilangkan hak rakyat untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung.

    “Demokrat sekarang mendukung pilkada lewat anggota DPRD. Itu artinya, kita tidak boleh lagi memilih gubernur, bupati, atau wali kota secara langsung. Melainkan lewat anggota DPRD,” sebutnya.

    Jhon menggambarkan situasi tersebut sebagai kemunduran demokrasi yang membuat rakyat hanya menjadi penonton dalam proses politik.

    “Jadi DPRD memilih gubernur, dan kita cuma nonton,” tegasnya.

    Lebih jauh, ia menyebut sikap Demokrat bertentangan dengan komitmen Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menandatangani Perppu untuk mempertahankan pilkada langsung pada akhir masa jabatannya tahun 2014.

    “Itu artinya, Partai Demokrat mengkhianati amanat reformasi dan Perppu yang ditandatangani oleh Pak SBY pada akhir 2014 yang lalu, untuk mempertahankan pilkada secara langsung sebelum beliau pensiun. Ini tradisi,” kata Jhon.

    Ia menduga perubahan sikap tersebut dilatarbelakangi kepentingan politik praktis dan kekuasaan.

  • Pimpinan KPK Terbelah soal Korupsi Kuota Haji? Ini Bantahan Setyo Budiyanto

    Pimpinan KPK Terbelah soal Korupsi Kuota Haji? Ini Bantahan Setyo Budiyanto

    Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto menilai adanya perbedaan pandangan di internal pimpinan merupakan hal yang wajar dalam penanganan sebuah perkara. Ia memastikan, dinamika tersebut tidak memengaruhi keseriusan KPK dalam mengusut kasus kuota haji.

    “Ya, itu biasa dalam sebuah dinamika, begitu. Itu biasa di setiap kasus, tidak hanya kasus ini. Pasti ada perbedaan pendapat, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian perkara ini akan kita tangani secara serius, itu saja,” ucap Fitroh.

    Fitroh memastikan tidak ada kendala substantif dalam penanganan kasus tersebut. Menurutnya, proses penyidikan hanya tinggal menunggu penyelesaian koordinasi terkait penghitungan kerugian keuangan negara.

    “Tidak ada kendala secara ini, tapi memang ada koordinasi untuk penghitungan kerugian negaranya,” imbuhnya.

    Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah mencegah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, mantan Stafsus Menag Ishfah Abidal Aziz (IAA) atau Gus Alex, serta pemilik travel Maktour Fuad Hasan Masyhur (FHM) ke luar negeri.

    Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan dalam pembagian kuota tambahan haji 2024. Sesuai UU, kuota haji seharusnya dibagi masing-masing 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

    Namun, Kementerian Agama melakukan diskresi terhadap kuota tambahan sebesar 20.000 jamaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi dengan membaginya secara merata alias 50:50, yakni 10.000 untuk jamaah reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

    Pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut memunculkan dugaan adanya praktik jual-beli kuota haji khusus oleh oknum di Kementerian Agama kepada sejumlah biro travel haji dan umrah.