Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Waspadai Titik Rawan Hadapi Lonjakan 110 Juta Pemudik Nataru

    Waspadai Titik Rawan Hadapi Lonjakan 110 Juta Pemudik Nataru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi berbagai potensi tantangan terhadap isu kelancaran, keselamatan, dan keamanan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Termasuk peningkatan mobilitas masyarakat yang diperkirakan mencapai 110 juta orang menjelang Nataru.

    “Tadi Bapak Presiden Prabowo menyampaikan dan menekankan kepada kita semua agar masing-masing kementerian dan stakeholder yang memang bertanggung jawab pada isu kelancaran, keselamatan, dan keamanan nataru terutama juga diantaranya untuk meyakinkan agar saudara-saudara kita yang merayakan Natal ini bisa beribadah dengan baik dan merasa aman dan nyaman,” ujar AHY dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (18/12/2024).

    Menurut laporan Kapolri, Polri bersama-sama dengan TNI telah menyiapkan personel untuk mengamankan rumah ibadah, jalur perjalanan, serta titik-titik rawan lainnya. Tidak hanya itu, berbagai fasilitas pendukung, mulai dari bandara, dermaga, stasiun, hingga terminal, juga telah disiapkan untuk mengakomodasi lonjakan perjalanan.

    “Jadi jalan tol di pulau Jawa yang operasional itu sepanjang 1.830 KM. Kemudian tempat istirahat dan pelayanan yang dipersiapkan itu ada 90 secara keseluruhan dan 422 gerbang tol beroperasi,” ungkap AHY.

    Di sektor perdagangan, ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga turut menjadi prioritas pemerintah agar tetap stabil. Pemerintah juga memastikan bahwa pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik dalam kondisi yang aman.

  • BMKG Denpasar: Gelombang Empat Meter Ancam Perairan Bali Selatan

    BMKG Denpasar: Gelombang Empat Meter Ancam Perairan Bali Selatan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang laut tinggi di perairan Bali. Berdasarkan prakiraan, gelombang dengan ketinggian hingga empat meter diperkirakan terjadi pada 18-21 Desember 2024.

    “Kami imbau masyarakat agar selalu memperhatikan informasi BMKG, terutama peringatan dini cuaca ekstrem,” ujar Kepala BBMKG Wilayah III, Cahyo Nugroho, dalam keterangan resmi di Denpasar, Rabu.

    Gelombang tinggi ini diprediksi terjadi di beberapa perairan strategis seperti Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, dan perairan selatan Bali. Cahyo menambahkan, pola angin juga menjadi faktor pemicu. Di perairan Bali utara, angin bergerak dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan mencapai 15 knot, sementara di perairan Bali selatan, angin bertiup dari barat dengan kecepatan hingga 20 knot.

    “Masyarakat umum, nelayan, dan pelaku wisata bahari perlu mewaspadai peningkatan kecepatan angin serta gelombang laut yang berpotensi berbahaya,” tambah Cahyo. BMKG memberikan rincian bahwa kecepatan angin di atas 15 knot dan gelombang dengan ketinggian lebih dari 1,25 meter harus diwaspadai oleh pengguna perahu nelayan.

    Operator kapal tongkang juga diminta waspada saat menghadapi kecepatan angin lebih dari 16 knot dengan gelombang setinggi 1,5 meter. Sementara itu, kapal feri yang melintasi perairan Bali diimbau berhati-hati jika angin mencapai kecepatan 21 knot dan gelombang melebihi 2,5 meter.

  • Kasus Penembakan Gamma, Atasan Aipda Robig Disebut Harus Tanggung Jawab, Bukan Sekadar Minta Maaf

    Kasus Penembakan Gamma, Atasan Aipda Robig Disebut Harus Tanggung Jawab, Bukan Sekadar Minta Maaf

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Jhon Sitorus kembali angkat bicara mengenai kasus penembakan Gamma yang melibatkan Aipda Robig dari Polresta Semarang.

    Jhon menegaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat (Waskat), dua atasan langsung Aipda Robiq wajib dimintai pertanggungjawaban dan diberi sanksi.

    “Dua Pimpinan keatas Aipda Robiq harus dimintai pertanggungjawaban dan diberi sanksi. Tidak selesai dengan minta maaf saja,” ujar Jhon dalam keterangannya di aplikasi X @JhonSitorus18 (18/12/2024).

    Menurut Jhon, pertanggungjawaban tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan permintaan maaf, melainkan harus melalui evaluasi yang mendalam.

    “Ini artinya, setidak-tidaknya dua Atasan Aipda Robig keatas yaitu, Kasatres Narkoba Polresta Semarang dan Kapolresta Semarang, Irwan Anwar,” sebutnya.

    Jhon menambahkan, jika ditemukan adanya rekayasa atau upaya pengaburan fakta terkait kasus ini, lingkaran tanggung jawab bisa melebar hingga ke Kapolda Jawa Tengah, Ribut Hari Wibowo.

    “Perkap Waskat ini bisa semakin melebar jika ternyata Kapolrestabes Semarang terbukti secara sah dan sengaja melakukan rekayasa kasus penembakan Gamma atau pengaburan Fakta,” ucapnya.

    “Dua atasan melekat di atasnya, wajib dievaluasi salah satunya Kapolda Jawa Tengah, Ribut Hari Wibowo,” sambung dia.

    Ia juga menekankan bahwa penanganan kasus ini sudah seharusnya ditangani langsung oleh Mabes Polri, bukan hanya Polda Jawa Tengah.

    “Maka kasus penembakan Gamma ini sudah seharusnya ditangani serius oleh Polri, bukan Polda Jawa Tengah lagi,” cetusnya.

  • Karyawan Toko Roti yang Jadi Korban Penganiayaan Anak Bos Juga Diduga Ditipu Pengacara, Komisi III Desak Polisi Usut Tuntas

    Karyawan Toko Roti yang Jadi Korban Penganiayaan Anak Bos Juga Diduga Ditipu Pengacara, Komisi III Desak Polisi Usut Tuntas

    Dugaan pemerasan itu setelah dirinya melaporkan ke aparat Kepolisian terkait dugaan penganiayaan oleh anak pemilik toko roti Lindayes Cake & Bakery di Jalan Raya Penggilingan, Jakarta Timur.

    Dwi Ayu mengungkapkan, dirinya awalnya mendapat bantuan pengacara dari pihak yang menamakan LBH. Namun, setelah diketahui bahwa pengacara itu dari pihak pelaku.

    “Awalnya nggak tau, terus pas pertemuan di Polres (Jakarta Timur), pas pengen BAP di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya, pengacaranya,” kata Dwi Ayu saat menceritakan pengalaman pahitnya di ruang Komisi III DPR RI.

    Mengetahui bahwa dibantu pengacara dari pihak pelaku, kata Dwi Ayu, keluarganya memutuskan untuk mengganti pengacara. Namun, justru berujung tidak mengenakan.

    “Mama saya ganti pengacara, di situ pengacara yang keduanya kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, (jawabannya) sedang diproses-proses. Di situ dia, setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor, motor satu-satunya,” ungkap Dwi Ayu.

    Ia mengungkapkan, setelah motornya dijual untuk membayar pengacara, namun pengacara itu tidak bisa dihubungi. Sehingga akhirnya, Dwi Ayu mendapat bantuan pengacara, setelah kasus penganiayaan dirinya viral di media sosial.

    “Akhirnya saya dihubungi oleh pak Zainudin dikasih bantuan oleh Bang John, kerja di perusahaan high five, sama saya juga dikuliahkan di universitas terbaik di Jakarta sampai lulus,” ujar Dwi Ayu.

    Sebagaimana diketahui, peristiwa ini menjadi sorotan publik karena dugaan arogansi pelaku sebagai anak dari pemilik toko roti, serta ancamannya terkait kebal hukum. Kini, pelaku bernama George Sugama Halim telah ditahan aparat Kepolisian. (fajar)

  • Resmi Dilantik Presiden, Ketua KPK yang Baru Tepis Wacana Penghapusan OTT

    Resmi Dilantik Presiden, Ketua KPK yang Baru Tepis Wacana Penghapusan OTT

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima orang pimpinan dan Dewas KPK periode 2024–2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin, (16/12/2024).

    Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun resmi berganti.

    Ada pun lima pimpinan KPK masing-masing Setyo Budiyanto (ketua), Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono.

    Sementara itu, Dewas KPK yang dilantik adalah Gusrizal (ketua), Wisnu Baroto, Benny Jozua Mamoto, Sumpeno, dan Chisca Mirawati.

    Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengatakan, pihaknya akan memedomani visi presiden dalam pemberantasan korupsi. Seperti yang pernah disampaikan dalam berbagai kesempatan, presiden berfokus pada pencegahan kebocoran APBN, efisiensi kegiatan pemerintahan, hingga pemberantasan korupsi dengan tegas. “Itu menurut saya sudah merupakan suatu arahan kepada kami semua,” ujarnya usai dilantik.

    Langkah pertama yang akan dilakukan adalah konsolidasi internal. Pihaknya akan mengadakan evaluasi untuk memetakan tugas dan program prioritas. “Apa yang sudah dilakukan, apa yang belum. Nanti kami kaji semuanya,” jelasnya.

    Soal wacana penghapusan operasi tangkap tangan (OTT), Setyo menepis hal tersebut. Baginya, itu salah satu kewenangan sehingga akan tetap dilakukan sebagai hak KPK. ”Untuk apa, misalkan kita punya kewenangan penyadapan, kemudian tidak melakukan OTT?” ungkapnya.

    Ketua Dewas KPK Gusrizal menyerahkan urusan OTT kepada pimpinan KPK. Yang terpenting, langkah KPK harus sesuai dengan aturan.

  • Penyaluran Dana CSR Diduga Bermasalah, KPK Geledah Kantor Bank Indonesia

    Penyaluran Dana CSR Diduga Bermasalah, KPK Geledah Kantor Bank Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Bank Indonesia (BI) pada Senin (16/12/2024) malam. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan dana corporate social responsibility (CSR) yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial.

    “Ya benar, tim dari KPK semalam melakukan geledah di kantor BI,” ungkap Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (17/12/2024).

    Dugaan korupsi ini berkaitan dengan penyaluran dana CSR dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, persoalan muncul ketika dana CSR tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya dan malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

    “Yang menjadi masalah adalah ketika dana CSR itu tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Artinya, misalkan ada 100, yang digunakan hanya 50, sedangkan yang 50-nya tidak jelas pemanfaatannya,” terang Asep di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (19/9/2024).

    Asep menambahkan, dana yang seharusnya diperuntukkan untuk kegiatan sosial malah berpotensi diselewengkan. “Yang jadi masalah itu yang 50-nya yang tidak digunakan tersebut, kemudian digunakan, misalnya, untuk kepentingan pribadi. Nah, ini yang menjadi masalah,” lanjutnya.

    Pengusutan ini menjadi langkah tegas KPK dalam menindak penyalahgunaan dana CSR yang sering kali melenceng dari tujuannya. KPK juga menegaskan akan terus mendalami aliran dana CSR tersebut dan menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan ini. (bs-zak/fajar)

  • Pemerintah Targetkan Pendapatan Negara 2025 Tembus Rp3 Ribu Triliun, Pengamat Sebut Sebagai Alasan Naiknya PPN

    Pemerintah Targetkan Pendapatan Negara 2025 Tembus Rp3 Ribu Triliun, Pengamat Sebut Sebagai Alasan Naiknya PPN

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Pemerintah menargetkan pendapatan negara di tahun 2025 tembus Rp3.005 triliun. Paling besar dari pajak.

    Angka itu naik dari target pendapatan negara tahun 2024 yang hanya ditarget di kisaran Rp2.719,1 – Rp2.865,3 triliun. Pengamat Ekonomi Sutardjo Tui menyebut kebijakan tersebut biang dari naiknya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen.

    Apalagi, Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar itu menyebut APBN 2025 dirancang dengan defisit Rp616,2 triliun. Atau 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Rp3 ribu triliun itu kan untuk menutupi defisit APBN. Kapan APBN tidak defisit, pajak mestinya turun,” kata Sutardjo kepada fajar.co.id, Selaa (17/12/2024).

    Kenaikan target pendapatan negara, menurutnya memang wajar jika hanya berkisar 20-15 persen. Kalau memang ditujukan untuk pembangunan.

    Hanya saja, ia menilai masalahnya ada dampaknya ke masyarakat. Jika pajak tinggi, maka yang tersiksa adalah masyarakat.

    “Problemnya adalah, makin tinggi pajak, makin menyiksa masyarakat. Jangan sampai itu dilalkukan untuk menutupi defisit APBN yang disebabkan oleh tidake fisiensinya pemerintah, Misalnya bikin rapat lah, korupsi lah dan semacamnya,” jelasnya.

    “Tapi kalau pajaknyaitu untuk pembangunan, itu sih wajar saja,” tambahnya.

    Menurutnya, ada beberapa pilihan menutupi defisit APBN. Bisa dengan mengajukan pinjaman, menaikkan pajak, atau efisiensi.

    Pilihan ketiga tersebut, menurutnya sangat memungkinkan dilakukan. Misalnya mengurangi perjalanan dinas.

    “Perjalanan ke luar negeri, pertemuan, seminar dan seterusnya. Atau unfraastruktur yang kurang mendesak, sehingga efisiensi. Itu defisit kalau banyak pengeluaran,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Victor Dethan Punya Darah Kanada, Dari Mana Asalnya?

    Victor Dethan Punya Darah Kanada, Dari Mana Asalnya?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Nama Victor Dethan saat ini mencuri perhatian pecinta sepakbola kala memperkuat Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024.

    Selain karena ajang ini menjadi ajang debut berseragam Timnas Indonesia, Victor Dethan juga selalu tampil baik saat diberi kesempatan.

    Dari tiga pertandingan yang sudah dijalani Timnas Indonesia di babak fase grup, Dethan selalu dapat kesempatan meski lewat pemain pengganti.

    Dari semua kesempatan yang di dapatkan itu, pemain asal Klub PSM Makassar ini selalu tampil ciamik.

    Selain karena penampilannya di atas lapangan, wajah blasteran yang dimilikinya juga menjadi daya tarik untuk kaum hawa pecinta Timnas.

    Dethan merupakan salah satu pemain di Timnas Indonesia ajang Piala AFF 2024 ini yang memiliki para rupawan.

    Bukan tanpa alasan, karena ia sendiri merupakan pemain yang memiliki keturunan atau blasteran Kanada-Indonesia.

    Victor Jonson Benjamin Dethan atau dikenal dengan Victor Dethan merupakan pemain bola Indonesia kelahiran Kupang, 11 Juli 2004.

    Dari pihak sang ayah merupakan keturunan Indonesia asli berasal dari Kupang, NTT bernama lengkap Jonson Gibeon Dethan.

    Dan darah Kanada yang dimilikinya berasal dari sang ibu bernama Merrylin Dethan-Deboer.

    Dilansir akun Instagram Jonson Gibeon, Victor Dethan merupakan satu dari enam bersaudara yang terdiri dari dua perempuan dan empat laki-laki.

    Baru-Baru ini dapat Hujatan

    Victor Dethan saat menghadapi Vietnam dilanjutan Piala AFF 2024 tiba-tiba mendapatkan hujatan.

    Hujatan-hujatan ini datang dari para netizen yang tampaknya kurang puas melihat penampilan Victor Dethan.

  • Pajak Tambahan Baru Kendaraan Bermotor Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Cek Kenaikannya Disini!

    Pajak Tambahan Baru Kendaraan Bermotor Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Cek Kenaikannya Disini!

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Mulai 5 Januari 2025 mendatang, pemerintah akan memungut pajak tambahan (opsen) baru untuk kendaraan bermotor.

    Pajak tambahan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

    Dua pajak tambahan tersebut adalah opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

    Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Bapenda Sulsel, Darmayani menyatakan, khusus untuk pembayaran PKB, ada tambahan pungutan yang menyebabkan kenaikan pajak sebesar 10,67 persen untuk Sulsel.

    “Contoh kongkretnya, apabila tahun ini masyarakat bayar Rp1 Juta, mulai 5 Januari 2025 itu pajaknya baik Rp1.162 Juta,” kata Darmayani, Selasa, (17/12/2024).

    Adapun untuk BNPKB mengalami kenaikan sebesar 16,20 persen.

    “Pembayaran PKB dilakukan bersamaan dengan pembayaran Opsen PKB, SWDKLLJ dan PNBP. Begitu pun dengan pembayaran BBNKB dilakukan bersamaan dengan pembayaran Opsen BBNKB, SWDKLLJ dan PNBP,” jelasnya.

    Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB dilakukan oleh Bapenda secara elektronik.

    Sementara itu, pelimpahan penerimaan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilakukan oleh Bank RKUD ke RKUD Provinsi, RKUD Kab/Kota, Rekening PT Jasa Raharja dan Rekening PNBP pada hari yang bersangkutan (H+0). (selfi/fajar)

  • Tito Karnavian Dukung Wacana Prabowo, Pilkada Melalui DPRD Lebih Efisien

    Tito Karnavian Dukung Wacana Prabowo, Pilkada Melalui DPRD Lebih Efisien

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan dukungannya terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurut Tito, langkah ini akan mengurangi biaya besar yang selama ini dikeluarkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

    “Ya, saya sependapat tentunya. Kita semua melihat bagaimana besarnya biaya untuk pilkada,” ujar Tito di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (16/12/2024).

    Tito juga menyoroti dampak negatif dari pilkada langsung, seperti potensi kekerasan di berbagai daerah. Ia menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD tetap bisa dianggap sebagai bentuk demokrasi, yaitu demokrasi perwakilan.

    “Dari dulu saya mengatakan pilkada asimetris salah satunya melalui DPRD. Demokrasi kan bisa diterjemahkan sebagai demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Kalau melalui DPRD, itu juga demokrasi, tapi dengan perwakilan,” jelas Tito.

    Pemerintah, lanjutnya, tengah merancang pembahasan terkait mekanisme pemilihan kepala daerah ini. Tito mengungkapkan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). “Nanti gongnya akan kita cari, tapi sebelum itu, kita akan mengadakan rapat bersama teman-teman DPR, parpol, dan akademisi,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyuarakan pandangan serupa. Dalam acara HUT Partai Golkar di Sentul, Kamis (12/12/2024), Prabowo membandingkan sistem pemilihan di Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India. Menurutnya, sistem di negara-negara tersebut jauh lebih efisien karena pemilihan hanya dilakukan untuk anggota DPRD, sementara DPRD yang menentukan kepala daerah, termasuk bupati dan gubernur.