Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Pejabat Badan Gizi Nasional Didominasi Eks TNI, Tanda Dwi Fungsi ABRI Bakal Kembali?

    Pejabat Badan Gizi Nasional Didominasi Eks TNI, Tanda Dwi Fungsi ABRI Bakal Kembali?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pejabat Eselon I Badan Gizi Nasional diumumkan dengan latar belakang didominasi purnawirawan TNI. Muncul spekulasi itu tanda akan kembalinya dwi fungsi ABRI.

    Iyan Hidayat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Makassar mengatakan hal tersebut terbaca dari awal. Bahkan sebelum Prabowo Subianto dilantik.

    “Sebenarnya sudah terbaca dari awal. Bahkan jauh sebelum pelantikan,” kata Iyan kepada fajar.co.id, Selasa (5/11/2024).

    Iyan berdasar saat Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi meneken Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Aturan itu kata Iyan mengakomodir jabatan sipil bisa dijabat TNI-Polri.

    “Pokoknya, di situ mengatur beberapa jabatan ASN bisa dijabat oleh TNI-Polri,” terang Iyan.

    Hal tersebut dinilainya bermasalah. Karena pada dasarnya, pola militerisme tidak cocok diterapkan di masyarakat sipil.

    “Kira-kira instansi begitu, bisa dikasih jabatan sipil? Mereka polanya instruktif. Ya, mereka akan mendengar rakyat. Tapi lebih mengutamakan perintah atasan,” jelasnya.

    Dalam konteks pejabat Badan Gizi Nasional yang didominasi eks anggota TNI, ia menyebut catatan pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) lembaga tersebut. “Padahal kita tau, instansi ini (TNI) paling tinggi catatan pelanggaran HAM-nya,” ucap Iyan.

    Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan banyaknya eks anggota TNI di lembaga yang dipimpinnya merupakan hal bagus. Karena akan bermanfaat untuk kemajuan program.

    “Kenapa kami dibantu oleh para purnawirawan TNI? Ini karena kami harus bekerja ekstra cepat sampai ke wilayah-wilayah dan mereka sudah terbiasa melakukan itu,” kata Dadan, Kamis (31/10/2024).

  • Polisi Didesak Periksa Budi Arie Setiadi terkait Kasus Judi Online, Adi Kurniawan: Kami Menunggu Keberanian Polri

    Polisi Didesak Periksa Budi Arie Setiadi terkait Kasus Judi Online, Adi Kurniawan: Kami Menunggu Keberanian Polri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), terus menarik perhatian dan jadi perbincangan hangat publik.

    Belakangan, sejumlah pihak berharap pihak kepolisian menggali keterangan Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi terkait judol tersebut. Salah satu alasannya karena pegawai yang terlibat becking judi itu merupakan anak buahnya saat menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

    Desakan polri memerika Budi Arie salah satunya disuarakan Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan. Dia meminta Polri memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi terkait keterlibatan pegawai Kemenkominfo yang kini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam kasus judi online.

    “Pegawai Komdigi yang ditangkap terkait judol itu adalah pegawai yang bekerja saat Budi Arie jadi Menkominfo. Jadi, Polri juga harus periksa dan selidiki Budi Arie apakah terlibat atau tidak,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11).

    Menurutnya, keterlibatan Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) tersebut patut diduga karena bisa saja hal tersebut berkaitan dengan jebolnya Pusat Data Nasional (PDN). Pasalnya, saat Budi menjabat sebagai Menkominfo PDN RI sering kali mengalami kebobolan.

    “Apalagi saat itu dia sangat bersemangat sekali menggambar-gemborkan pemberantasan judi online. Dan di saat itulah PDN kita jebol. Itu wajib diselidiki,” kata Adi.

    Lebih lanjut, Adi menyinggung Asta Cita Prabowo-Gibran saat ini sedang digalakkan Polri menuju 100 hari kerja kepolisian. Menurutnya, apabila Polri berani memeriksa Menteri Koperasi Indonesia (Menkop) tersebut. Maka dirinya yakin kepolisian RI dapat semakin dipercaya rakyat Indonesia.

  • Warganet ke Gibran: Kalau Nyari Kerja Masih Dicariin Bapak Mending Diam

    Warganet ke Gibran: Kalau Nyari Kerja Masih Dicariin Bapak Mending Diam

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengguna media sosial hingga kini masih banyak yang mempersoalkan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden. Beragam kritik dituai anak Presiden ke-7 Jokowi itu.

    Ada yang mengungkit persoalan terpilihnya sebagai Wapres karena dari bapaknya. Gibran diketahui belum cukup umur mencalonkam Wapres sebelum aturannya diubah.

    “Kalo nyari kerja masih dicariin bapak mending diem lah woi,” kata pengguna X @zidandowsky dikutip Selasa (5/11/2024).

    Akun tersebut bahkan membandingkan Gibran dengan warganet yang mandiri mencari kerja. Menurutnya, Gibran mestinya malu.

    “Malu sama netizen mandiri di X,” ucapnya.

    Ada pula yang membahas karakter Jokowi. Ia menyebut Jokowi selalu mengucapkan hal yang berlawanan dari faktanya.

    “Kalau bapaknya apa yang diucakpan adalah kebalikannya,” ucap warganet @Pochokiwanava.

    Dibanding Jokowi, warganet itu menduga-duga bagaimana dengan karakter Gibran.

    “Entah kalau anaknya ini, kok jadi ngeri-ngeri sedap,” ujarnya.

    Pernyataan-pernyataan warganet itu terdapat dalam komentar unggahan akun Fans Gibran dengan centang biru @GibranRakabum.

    Akun itu mengunggah foto Prabowo Subianto. Menggunakan jas lengkap dengan pin penghargaaannya.

    “Sehat sehat terus ya pak, rakyatmu membutuhkanmu,” tulis akun tersebut.
    (Arya/Fajar)

  • Tegaskan Swasembada Pangan Tidak Selalu Beras, Dokter Tifa Sampaikan Tiga Pesan untuk Prabowo

    Tegaskan Swasembada Pangan Tidak Selalu Beras, Dokter Tifa Sampaikan Tiga Pesan untuk Prabowo

    “Yang lambat Laun akan membuat genetika masyarakat Papua mengalami mutasi, dan menghasilkan cikal bakal penyakit Cardiometabolic, seperti Diabetes, Penyakit Jantung, Hipertensi, Stroke, dan Kanker, yang akhir-akhir meningkat tajam jumlahnya di populasi Penduduk Papua,” terangnya.

    Ia mewanti-wanti, masyarakat Papua yang miskin, menjadi bertambah penderitanya dengan berbagai penyakit mematikan akibat kesalahan sumber makanan.

    “Papeda yang berasal dari Sagu dan atau Umbi, dipadu dengan Sup Ikan Kuning, adalah Menu Masakan Papua asli yang sangat lezat juga sangat sehat,” ucapnya.

    Karenanya, ia memberu saran ketiga. Agar Food Estate menanam padi varietas asli Indonesia. Tifa menyebut sejumlah contohnyaz

    “Seperti Padi Huma, Padi Gogo, Padi Gropak, Dharma Ayu, Srimulih, Marong, Simenep, dan Ratusan Varietas Padi Asli Indonesia Jutaan tahun lalu,” paparnya.

    Padi yang ditanam di ladang, kata dia tidak butuh air. Juga tahan cuaca ekstrem, dan bisa tumbuh di lingkungan kurang air, serta rasanyapun sangat lezat, cocok bagi genetika masyarakat Indonesia

    “Bukan Varietas Padi Impor GMO, genetically modified organism, yang butuh banyak air, yang butuh pestisida, yang butuh pupuk buatan,” imbuhnya.

    Padi tersebut, memang bisa panen berkali-kali dalam setahun, tetapi menghasilkan penurunan kualitas kesehatan orang yang mengonsumsinya.

    “Tidak ada artinya kita Swasembada Pangan, tetapi masyarakat meningkat risikonya penyakitnya, karena makan sumber pangan yang tidak sesuai dengan genetikanya,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Mengenal Zulkarnaen Apriliantony, Mantan Komisaris BUMN yang Diduga Terseret Kasus Judi Online

    Mengenal Zulkarnaen Apriliantony, Mantan Komisaris BUMN yang Diduga Terseret Kasus Judi Online

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nama Zulkarnaen Apriliantony, mantan Komisaris PT Hotel Indonesia Natour (HIN), mencuat ke permukaan seiring dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus pengamanan 1.000 situs judi online yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Tuduhan ini menghebohkan publik setelah akun media sosial @PartaiSocmed mencuit tentang keterlibatan Zulkarnaen.

    “Zulkarnaen Apriliantony. Mantan Komisaris BUMN PT HIN. Dialah yg jadi penghubung bandar judol ke kominfo,” bunyi cuitan @PartaiSocmed pada Sabtu (2/11/2024). Cuitan tersebut juga menegaskan bahwa Zulkarnaen memiliki jaringan luas yang melibatkan berbagai pihak.

    Zulkarnaen Apriliantony diketahui telah meninggalkan posisinya sebagai komisaris BUMN sejak Februari 2024. Sebelum terlibat dalam kasus ini, ia memiliki latar belakang beragam, termasuk menjabat sebagai Kepala Bidang Ekonomi Kreatif di Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf).

    Selain kariernya di BUMN, Zulkarnaen juga dikenal aktif dalam dunia politik. Pada Pilpres 2024, ia ditunjuk sebagai Direktur II Direktorat Narasi Media dan Kreatif dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) Paslon 03 Ganjar-Mahfud.

    Terkait kasus ini, Kombes Wira Satya Triputra, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, membenarkan adanya pengamanan situs judi oleh para pelaku.

    “1.000 sisanya dibina, dijagain supaya enggak keblokir. Setiap web itu kurang lebih Rp8,5 juta,” ujar Kombes Wira.

    Total keuntungan yang diperoleh dari pengamanan situs-situs tersebut dilaporkan mencapai Rp8,5 miliar dalam satu bulan.

  • Tom Lembong Perlu Gugat Pra Peradilan atas Kasus Impor Gula

    Tom Lembong Perlu Gugat Pra Peradilan atas Kasus Impor Gula

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, memberikan saran kepada mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, untuk mengajukan gugatan pra peradilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.

    “Sebaiknya TL (Tom Lembong) ajukan gugat pra peradilan,” tulis Jimly dalam unggahannya di media sosial X pada Senin (4/10/2024).

    Jimly menyayangkan situasi ini, terutama ketika Kejaksaan Agung baru saja mendapat apresiasi karena berhasil mengungkap mafia peradilan di Mahkamah Agung. “Belum tuntas pembongkaran mafia peradilan di MA oleh Kejakgung yang kita puji-puji,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa penetapan Tom Lembong sebagai tersangka dianggap beberapa pihak sebagai bentuk kriminalisasi. “Eh menggema lagi kasus Tom Lembong atas kebijakannya yang belum ada bukti ada perbuatan pidana seperti suap atau PMH (Perbuatan Melawan Hukum) lain sudah ditersangkakan,” lanjut Jimly.

    Tom Lembong dinyatakan tersangka oleh Kejaksaan Agung, sebagaimana disampaikan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qodar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa. Ia menjelaskan bahwa penetapan status tersangka ini terkait keputusan Tom Lembong pada tahun 2015 saat menjabat sebagai Mendag.

    Menurut Qodar, dalam rapat koordinasi antarkementerian pada 2015, diputuskan bahwa Indonesia memiliki surplus gula sehingga impor gula tidak diperlukan. Namun, Tom Lembong tetap memberikan izin impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP.

    “Izin persetujuan impor gula kristal mentah tersebut diberikan oleh saudara TTL, yang kemudian diolah menjadi gula kristal putih,” jelas Qodar. Padahal, peraturan menyebutkan bahwa impor gula kristal putih hanya boleh dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

  • Masa Sanggah Administrasi PPPK 2024 Berakhir, BKN Sampaikan Ini

    Masa Sanggah Administrasi PPPK 2024 Berakhir, BKN Sampaikan Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Para honorer yang dinyatakan tidak lolos administrasi bakal diberi kesempatan untuk melakukan sanggahan hingga Senin (4/11) pukul 23.59.

    Sebagaimana diketahui, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan informasi jadwal masa sanggah PPPK 2024 untuk tahap satu.

    Menurut Pelaksana tugas (Plt.) Karo Humas BKN, Vino Dita Tama, hingga saat ini belum ada perubahan jadwal masa sanggah.

    “Masa sanggah PPPK 2024 tahap 1 tanggal 2-4 November,” kata Vino kepada JPNN, Senin (4/11).

    Dia mengimbau agar honorer yang ingin menyanggah hasil seleksi administrasi PPPK 2024 ditunggu-tunggu hingga pukul 23.59. Sanggahan, lanjutnya, hanya untuk hasil sendiri, bukan berkas pelamar lainnya.

    Sebagai pengingat, BKN selaku ketua panitia seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2024, menetapkan jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan pada 30 Oktober sampai 1 November 2024.

    Dilanjutkan masa sanggah dilaksanakan 2 – 4 November. Jawab sanggah 2 – 6 November. Pengumuman pascamasa sanggah 5 s.d. 11 November, penarikan data final 12 s.d. 14 November.

    Penjadwalan seleksi kompetensi 15 s.d. 25 November, pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi kompetensi 26 November s.d. 1 Desember.

    Pelaksanaan seleksi kompetensi 2 s.d. 19 Desember, pengolahan nilai seleksi kompetensi 7 s.d. 23 Desember.
    Pengumuman hasil kelulusan 24 s.d.31 Desember, pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan 10 s.d. 21 Desember.
    Integrasi nilai seleksi kompetensi dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan pada 13 s.d. 28 Desember.
    Pengumuman hasil kelulusan pada 24 s.d. 31 Desember 2024.
    Pengisian DRH NI PPPK 1 s.d. 31 Januari 2025.
    Usul penetapan NI PPPK 1 s.d. 28 Februari 2025.

  • Reuni 411 di Patung Kuda Jakarta, Habib Rizieq Shihab Singgung soal Janda Kaya Nikahi Pemuda Pengangguran

    Reuni 411 di Patung Kuda Jakarta, Habib Rizieq Shihab Singgung soal Janda Kaya Nikahi Pemuda Pengangguran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aksi bertajuk reuni 411 yang digelar di Patung Kuda Monas Jakarta, Senin (4/11). Dalam aksi reuni 411 ini, massa menuntut agar mantan Presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi untuk diadili serta pemilik akun Fufufafa ditangkap.

    Dalam aksi ini, Habib Rizieq Shihab mengingatkan agar aksi ini tidak ditunggangi oleh kepentingan politik untuk menyerang calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta Suswono.

    “Warning, waspada, aksi 411 jangan sampai ditunggangi kelompok merah pendukung Ahok untuk serang Cawagub Jakarta Suswono dan PKS,” ujar Habib Rizieq Shihab dalam suratnya, yang dibacakan menantunya, Habib Muhammad bin Husein Alatas di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (4/11).

    Habib Rizieq menilai apa yang dilakukan Suswono tidak bisa disamakan dengan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat Pilkada Jakarta 2017 silam.

    Sebagaimana diketahui, Suswono sebelumnya melontarkan candaan mengenai janda kaya menikahi pemuda pengangguran dengan mencontohkan Siti Khadijah ke Nabi Muhammad. Habib Rizieq mengungkapkan beberapa perbedaan yang dilakukan Cawagub Suswono dengan Ahok.

    “Ahok tidak pernah mengaku salah, bahkan mengancam karena dilindungi dan dibela oleh rezim Jokowi, saat sudah terdesak habis di demo berjilid-jilid baru dia minta maaf. Itu pun dengan bahasa bias kalo dianggap salah. Kalau Suswono langsung mengaku salah dan minta maaf,” ucapnya.

    Selain itu, Habib Rizieq menyebut bahwa Ahok telah berulang kali melakukan penistaan sejak menjadi Bupati Belitung Timur. Sedangkan di kasus Suswono, ia menganggap politikus PKS itu hanya terpeleset lidah saja.

  • KPK Selidiki Jam Tangan Mewah Pejabat Kejagung, Pengamat: Hasilnya Bisa Ditebak

    KPK Selidiki Jam Tangan Mewah Pejabat Kejagung, Pengamat: Hasilnya Bisa Ditebak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kepemilikan jam tangan mewah Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Abdul Qohar.

    Jam tangan berharga tinggi yang dimiliki pejabat penegak hukum ini memicu perhatian publik di tengah meningkatnya sorotan terhadap gaya hidup mewah sejumlah aparat negara.

    Penelusuran ini dilakukan di tengah dorongan masyarakat untuk memberantas korupsi dan ketidakjujuran di kalangan pejabat negara.

    Namun, di tengah upaya penyelidikan KPK ini, pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menyampaikan pandangan kritisnya terhadap langkah lembaga antikorupsi tersebut.

    “Karena KPK yang mendalami, hasilnya bisa ditebak, bukan korupsi,” ujar Gigin dalam keterangannya di aplikasi X @giginpraginanto (4/11/2024).

    Ia menilai bahwa penyelidikan KPK ini kemungkinan besar akan berakhir dengan kesimpulan bahwa kepemilikan jam tangan tersebut bukan hasil praktik korupsi.

    “Jam tangan tersebut adalah murni hasil kerja keras sebagai penegak hukum. Ha ha ha,” cetusnya.

    Sebelumnya diketahui, Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, menepis tuduhan bahwa ia menggunakan jam tangan mewah seharga miliaran rupiah.

    Qohar menjelaskan bahwa jam tangan yang ia pakai sebenarnya dibeli lima tahun yang lalu dengan harga Rp 4 juta.

    Ia merasa heran dengan perhatian publik yang baru kali ini mempertanyakan aksesori tersebut, padahal ia telah memakainya dalam berbagai kesempatan sebelumnya.

    Qohar mengaku tidak mengetahui merek jam tangan yang ia kenakan, dan baru menjadi sadar akan perhatian ini setelah muncul di media sosial.

  • Bank BUMN di Makassar Tersandung Kredit Fiktif, Polisi Dalami Penyimpangan

    Bank BUMN di Makassar Tersandung Kredit Fiktif, Polisi Dalami Penyimpangan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dugaan kasus kredit fiktif kembali mencuat, kali ini melibatkan perusahaan swasta dengan bank BUMN di Makassar.

    Bukan pertama kalinya bank berpelat merah tersandung kasus serupa.

    Sebelumnya, beberapa kasus terkait dugaan penyimpangan kredit oleh bank milik negara telah mencuri perhatian publik.

    Skema pemberian kredit sering kali disalahgunakan dengan modus manipulasi dokumen dan data keuangan untuk memfasilitasi pinjaman fiktif.

    Dalam kasus ini, negara kehilangan miliaran hingga puluhan miliar rupiah.

    Kini, dugaan penyimpangan tersebut kembali mencuat. Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polrestabes Makassar mengungkap bahwa PT. TKM diduga memanfaatkan fasilitas kredit modal kerja yang diberikan oleh salah satu bank BUMN melalui manipulasi nilai kontrak dan dokumen.

    Skema ini diduga menyebabkan kerugian negara senilai Rp66 miliar selama kurun waktu 2016 hingga 2018.

    Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan, menjelaskan bahwa kasus ini melibatkan skema pemberian kredit dengan data yang diduga telah dipalsukan untuk memudahkan pencairan dana dari bank.

    Mulanya, PT. TKM mengajukan kredit untuk menggarap proyek senilai Rp118,8 miliar dengan PT. ST.

    Lebih lanjut, Yudhi menyebut bahwa PT. TKM juga mengajukan invoice palsu sebagai syarat pencairan kredit.

    Setelah mendapatkan persetujuan penambahan plafon kredit, PT. TKM kemudian mencairkan dana secara bertahap, yang mencapai total Rp69,9 miliar dalam rentang waktu Januari 2017 hingga April 2018.

    Namun, dalam permohonan kredit, nilai kontrak yang disampaikan ke bank telah dimanipulasi menjadi Rp258,3 miliar, yang jauh melebihi angka sebenarnya.