Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Rocky Gerung: Ada Pesan Politik Tersembunyi di Balik Kasus Hasto

    Rocky Gerung: Ada Pesan Politik Tersembunyi di Balik Kasus Hasto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Rocky Gerung kembali memberikan pandangannya terkait penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

    Dikatakan Rocky, kasus ini bukan sekadar isu hukum, melainkan memiliki dimensi tekanan politik yang lebih luas.

    “Setiap kali kritik Jokowi, isu Harun Masiku dimunculkan lagi. Karena kasus Hasto itu sifatnya tekanan politik. Maka tekanan itu dikirimkan juga kepada ibu Megawati,” ujar Rocky dikutip dari unggahan akun X @V3g3L (26/12/2024).

    Rocky melihat bahwa langkah ini seolah menjadi upaya untuk mengingatkan PDIP agar tidak terlalu kritis terhadap mantan Presiden Jokowi.

    “Supaya jangan terlalu ribut lah atau jangan musuhin Jokowi, kira-kira seperti itu,” cetusnya.

    Lebih lanjut, Rocky juga menyoroti adanya pertemuan Hasto dengan seorang perempuan pemberani yang diduga terkait isu gratifikasi.

    “Tetapi kalau kita lihat, perkembangan isu hari-hari ini kan Hasto bertemu dengan ibu dari Felicia atau siapa tuh yang secara khusus mempersoalkan apa itu gratifikasi,” sebutnya.

    Ia mengaitkan hal ini dengan Felicia Tissue, mantan kekasih Kaesang Pangarep, putra Presiden Jokowi.

    “Jadi kelihatannya memang ada banyak hal yang masih samar-samar,” ucapnya.

    “Suatu waktu mungkin akan terbuka bahwa seorang ibu dengan anaknya itu yang dulu jadi kekasih Kaesang menemui PDIP melalui Hasto,” sambung dia.

    Blak-blakan, Rocky mengatakan bahwa jika dilihat lebih jauh maka ada yang patut dicurigai mengingat ada kata gratifikasi yang lahir.

    “Ada hal yang sangat penting sebetulnya yang kita bisa duga kira-kira apa masalahnya sehingga kata gratifikasi itu diucapkan Hasto dan perempuan pemberani ini nih,” terangnya.

  • Kasus Harun Masiku, PDIP Sesalkan Pencekalan Yasonna oleh KPK

    Kasus Harun Masiku, PDIP Sesalkan Pencekalan Yasonna oleh KPK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) menyesalkan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencekal mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly terkait kasus dugaan korupsi Harun Masiku.

    Juru bicara PDIP, Chico Hakim, menegaskan bahwa Yasonna tidak terlibat dalam perkara tersebut.

    “Kami sangat menyayangkan hal ini. Karena tidak ada kejelasan dan keterlibatan Pak Yasonna juga sama sekali tidak dapat dijelaskan terkait dengan kasus yang sedang berlangsung ini,” ujar Chico di Jakarta, Kamis (26/12).

    Chico meminta KPK untuk bertindak profesional dan menghindari politisasi dalam menangani kasus tersebut.

    Ia juga menegaskan bahwa PDIP menghormati seluruh proses hukum yang tengah berlangsung, termasuk terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

    Sebelumnya, pada Rabu (25/12), KPK mengeluarkan larangan bepergian ke luar negeri terhadap Yasonna dan Hasto selama enam bulan.

    Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, menyampaikan bahwa larangan ini berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara Harun Masiku.

    Harun Masiku telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak Januari 2020 setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hingga kini, keberadaannya belum diketahui. (*)

  • Soal Penetapan Tersangka Hasto, Stefan Antonio Sebut KPK berada di Bawah Komando Mantan Presiden

    Soal Penetapan Tersangka Hasto, Stefan Antonio Sebut KPK berada di Bawah Komando Mantan Presiden

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pegiat Media Sosial Stefan Antonio menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di bawah komando mantan presiden. Ia tak menyebut gamblang siapa.

    Itu diungkapkan menanggapi penetapan Sekretaris Jenderal (Sekjend) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK.

    “Karena Publik tau, KPK itu adanya di bawah Komando Presiden. Dalam hal ini mantan presiden,” kata Stefan dikutip dari unggahannya di X, Kamis (26/12/2024).

    Stefan mengaku heran, dengan penjelasan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Menyebut Presiden Prabowo tidak pernah mengubah nama calon pimpinan KPK yang diajukan Presiden k-7 Jokowi sebelum purna jabatan.

    Menurutnya, Prabowo melalui Mensesnegnya mau bilang penetapan tersangka Hasto tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya.

    Hal tersebut, menurutnya karena Prabowo tak mau merusak hubungannya dengan PDIP.

    “Kenapa Mensesneg harus menjelaskan? Karena Presiden Prabowo ga mau merusak hubungan dengan PDIP,” terangnya.

    Sebelumnya, Mensegneg menegaskan Prabowo tak pernah mengganti nama Capim KPK.

    “Saya rasa tidak (mengkaji ulang nama-namanya), ya. Proses itu kan sudah berjalan, sesuai dengan prosedur,” kata Prasetyo di Istana Presiden, Rabu (6/12/2024).

    Ia mengatakan, nama-nama capim dan calon dewas yang sebelumnya dipilih merupakan yang terbaik dan sudah ditinjau.

    “Tentu yang dihasilkan pada masa itu juga orang yang terbaik yang diajukan, secara prinsip Presiden Prabowo mengikuti apa yang menjadi usulan presiden sebelumnya,” ucap Prasetyo.
    (Arya/Fajar)

  • Nasaruddin Umar Luruskan Ucapan Tak Ada Suara Azan di PIK

    Nasaruddin Umar Luruskan Ucapan Tak Ada Suara Azan di PIK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak masyarakat untuk menjadikan kawasan di Indonesia sebagai kota religi. Itu ditandai dengan kehadiran beragam rumah ibadah, baik masjid, gereja, pura, wihara, klenteng, dan lainnya.

    Menurut Menag, kehadiran rumah ibadah sangat penting sebagai sarana umat menghidupkan suasana batin dan religiusitasnya.

    Kehidupan perkotaan yang diwarnai gedung pencakar langit, kata Menag, tidak jarang mendorong orang untuk terjebak hanya pada urusan duniawi. Kehadiran rumah ibadah diharapkan bisa menjadi oase yang menyejukkan sekaligus mengingatkan umat tentang Tuhan dan kematian.

    “Begitu lihat masjid, begitu lihat gereja, pura, vihara, klenteng, kita jadi ingat bahwa kita akan mati, lalu persiapan kita apa. Jadi betapa perlunya ada suara-suara religi pada setiap (kawasan) penduduk,” tuturnya usai menyapa umat Kristiani yang sedang merayakan Natal di sejumlah gereja di Jakarta, Selasa (24/12/2024).

    Penegasan Nasaruddin itu seolah meluruskan pernyataan sebelumnya terkait tak ada suara azan di Pantai Indah Kapuk (PIK).

    Saat itu Nasaruddin menyayangkan sepanjang jalan protokol Thamrin-Sudirman dan Kuningan Jakarta tidak ada masjid yang menonjol.

    “Di jalan Thamrin-Sudirman, itu segitiga emas. Sepanjang Thamrin-Sudirman dan sepanjang Kuningan tidak ada masjid nongol di jalan,” katanya pada 18 Desember lalu. (Pram/fajar)

  • Kemensos Kucurkan Bansos Rp5 Miliar untuk Banjir Sulsel, Makassar Kebagian Rp1,2 Miliar

    Kemensos Kucurkan Bansos Rp5 Miliar untuk Banjir Sulsel, Makassar Kebagian Rp1,2 Miliar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kementerian Sosial (Kemensos) salurkan Bantuan Sosial (Bansos) senilai Rp5 miliar untuk korban banjir di Sulawesi Selatan (Sulsel). Khusus Kota Makassar Rp1,2 miliar.

    Itu diungkapkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Saat meninjau lokasi pengungsian korban banjir di Masjid Jabal Nur, Kecamatan Manggala, Makassar pada Rabu (25/12/2024).

    “Kita mengucurkan lebih dari Rp5 Miliar untuk 13 kabupaten kota. Khusus untuk Makassar Rp1,2 miliar lebih,” kata Saifullah kepada jurnalis.

    Jumlah tersebut, kata pria yang karib disapa Gus Ipul itu, berbeda dari bantuan Pemerintah Daerah (Pemda). Baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kota (Pemkot).

    “Disamping belum dukungan dari pak gubernur, bupati, walikota. Jadi ini hanya yang dari Kementerian Sosial dari yang lain lebih banyak lagi,” ujarnya.

    Ipul menjelaskan, bantuan yang dimaksud, tidak semuanya tunai. Ada yang berupa barang dan fasilitas.

    “Jadi kita berikan bantuan itu dalam bentuk natura, barang-barang tadi itu. Ada memang santunan jika ada yang meninggal, itu kita ada santunan, yang luka-luka juga kita ada santunan,” jelasnya.

    Secara teknis, bantuan barang dan fasilitas dimaksud berkenan dengan dukungan di masa darurat. Seperti tenda dan pakaian.

    “Mulai dari tenda, baik tenda pengusian maupun tenda keluarga. Pakaian untuk ibu-ibu khususnya sama sama anak-anak, kemudian juga ada kasur ada juga dapur umum makan cepat saji juga ada,” terangnya.

    (Arya/Fajar)

  • Rocky Gerung: KPK Jadi Perkakas Penguasa

    Rocky Gerung: KPK Jadi Perkakas Penguasa

    Ia menilai tindakan tersebut menunjukkan manipulasi hukum yang dibungkus dengan ilusi kebijaksanaan.

    “Tapi berubah sifatnya dari hukum menjadi tekanan politik. Yaitu yang disebut sebagai wisdom (kebijaksanaan) yang palsu sebetulnya kan,” imbuhnya.

    Tak hanya itu, Rocky juga menuding bahwa KPK tidak lagi independen dan menjadi alat kekuasaan.

    “Jadi KPK bermain dalam era memalsukan. Realitas mau dibantah dengan cara apapun tetap menggantung di kepala kita bagaimana KPK itu jadi perkakas dari kekuasaan itu yang sebetulnya tuh,” tandasnya.

    Rocky bilang, meski berbagai pihak mencoba membantah, kenyataan ini tetap tergambar jelas di mata publik.

    “Bukan KPK tidak bermutu, dia tidak mampu untuk independen, yah dengan sendirinya tidak bermutu,” kuncinya.

    Sebelumnya, KPK menyatakan akan memverifikasi kabar terkait penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan buronan KPK Harun Masiku.

    “Saya akan coba cek terlebih dahulu infonya, bila ada update akan disampaikan ke rekan-rekan jurnalis,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, di Jakarta, Selasa (24/12), dikutip dari ANTARA.

    Menurut informasi yang beredar, nama Hasto tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) bernomor Sprindik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

    Surat tersebut diduga ditandatangani oleh pimpinan baru KPK setelah serah terima jabatan pada 20 Desember 2024.

    (Muhsin/fajar)

  • Sulsel Dapat Alokasi Pupuk Subsidi Rp 4,1 Trilliun, Jatim Tertinggi Rp8 Triliun

    Sulsel Dapat Alokasi Pupuk Subsidi Rp 4,1 Trilliun, Jatim Tertinggi Rp8 Triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian melalui program pupuk bersubsidi.

    Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 644 Tahun 2024, pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton dengan kebutuhan total nilai subsidi mencapai Rp 46,8 triliun untuk didistribusikan ke seluruh Provinsi di Indonesia.

    “Kami memastikan distribusi pupuk bersubsidi ini tepat sasaran dan transparan. Ini adalah upaya nyata pemerintah untuk menjaga produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. Program ini juga merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membantu petani dan mempercepat tercapainya swasembada pangan,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Selasa (24/12/2024).

    Adapun provinsi penerima alokasi pupuk subsidi terbesar antara lain Jawa Timur 1,88 juta ton atau Rp 8,87 triliun, Jawa Tengah 1,38 juta ton atau Rp 6,74 triliun, Jawa Barat 1,10 juta ton atau Rp 5,33 triliun, Sulawesi Selatan 922 ribu ton atau 4.1 triliun, Lampung 812 ribu ton atau Rp 4,21 triliun , dan Sumatera Utara 517 ribu ton atau Rp 2,56 triliun.

    “Provinsi-provinsi ini menjadi prioritas karena peran strategisnya sebagai lumbung pangan nasional. dan fokus Pemerintah saat pada distribusi tepat sasaran yang dimulai 1 Januari 2025,” ungkap Mentan Amran.

    Sulsel Dapat Alokasi Pupuk Subsidi Rp 4,1 Triliun

    Sebagai informasi untuk tahun 2025, Sulsel mendapat alokasi pupuk subsidi Rp. 4,1 Trilliun. Sama dengan tahun 2024 yang juga mendapat alokasi Rp.4.1 Trilliun. Diketahui Sulsel merupakan produsen padi terbesar ke 4 se-Indonesia,

  • Prakiraan Cuaca di Hari Natal, Hujan Merata di Kota-Kota Besar, Cek Prediksi BMKG

    Prakiraan Cuaca di Hari Natal, Hujan Merata di Kota-Kota Besar, Cek Prediksi BMKG

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca hujan akan mewarnai perayaan Natal tahun ini di berbagai kota besar di Indonesia. Prakirawati BMKG, Syndhy Indah Pratiwi, dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Rabu (24/12), mengungkapkan bahwa sejumlah wilayah diperkirakan akan mengalami hujan dengan berbagai intensitas, bahkan disertai petir di beberapa daerah.

    “Di Pulau Sumatera, hujan ringan diprakirakan mengguyur Medan, Padang, dan Tanjung Pinang, sementara hujan dengan petir dapat terjadi di Pekanbaru,” ujar Syndhy. Banda Aceh diprediksi berawan, sedangkan Jambi akan mengalami hujan ringan, dan Bandar Lampung berpotensi hujan sedang. Syndhy juga mengingatkan potensi hujan disertai kilat atau petir di Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang.

    Di Pulau Jawa, hampir seluruh wilayah diprakirakan mengalami hujan ringan, termasuk Kota Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. “Kondisi serupa diperkirakan terjadi di Bali dan Nusa Tenggara, dengan hujan ringan di Kota Denpasar dan Mataram, serta hujan disertai petir di Kupang,” jelasnya.

    Untuk wilayah Kalimantan, cuaca berawan tebal diperkirakan terjadi di Pontianak, sementara hujan ringan kemungkinan turun di Palangkaraya. “Waspadai hujan disertai kilat atau petir di Tanjung Selor, Samarinda, dan Banjarmasin,” tambah Syndhy.

    Di Sulawesi, hujan ringan diperkirakan mengguyur Gorontalo, Palu, Kendari, dan Makassar. Namun, hujan dengan petir dapat terjadi di Mamuju dan Manado. Sedangkan di kawasan timur Indonesia, seperti Maluku dan Papua, kota-kota seperti Ambon, Manokwari, dan Jayawijaya diprediksi akan mengalami hujan ringan. “Khusus Ternate dan Nabire, hujan sedang diprakirakan turun. Sementara itu, Jayapura dan Merauke perlu mewaspadai hujan disertai petir,” ujarnya.

  • Nasib Honorer yang Tidak Lolos Seleksi PPPK 2024, Ini Penjelasan Deputi Kemenpan RB

    Nasib Honorer yang Tidak Lolos Seleksi PPPK 2024, Ini Penjelasan Deputi Kemenpan RB

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penyelesaian honorer menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini. Apalagi, masalah honorer itu diharapkan tuntas pada tahun ini juga.

    Diketahui, pemerintah ditenggat hingga Desember 2024 untuk menuntaskan masalah honorer. Berbagai regulasi pun sudah diterbitkan untuk melindungi honorer dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Dimulai dari KepmenPAN-RB 347/2024, KepmenPAN-RB 348/2024, KepmenPAN-RB 349/2024, Surat MenPAN-RB Nomor B/5993/M SM.01.00/2024, KepmenPAN-RB 634/2024.

    Menurut Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja, pemerintah konsisten menyelamatkan 1,7 juta honorer database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Namun, penyelesaiannya tidak bisa semuanya diangkat menjadi ASN PPPK, lantaran formasi yang diusulkan pemda tidak berbanding lurus dengan jumlah honorer. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kesempatan kepada pemda yang kemampuan anggarannya tidak memadai untuk tetap mempekerjakan honorernya dengan mengangkat menjadi PPPK paruh waktu.

    Dengan catatan, honorernya mengikuti seleksi PPPK 2024. “Pada prinsipnya dalam pengadaan PPPK tidak ada istilah pengangkatan secara otomatis,” kata Aba, Selasa (24/12).

    Dia melanjutkan setiap pelamar wajib mengikuti seleksi yang dilaksanakan dengan computer assisted test (CAT). Penentuan kelulusan dilakukan berdasarkan peringkat terbaik, bukan berdasarkan nilai ambang batas.

    “Dalam seleksi tidak ada nilai ambang batas, tetapi pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik,” terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini menyampaikan semua honorer TMS diikutkan seleksi PPPK 2024 tahap 2. Saat ini pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap 2 tengah berlangsung, dimulai sejak 17 November hingga 31 Desember 2024.

  • KPK Jadikan Hasto Kristiyanto Tersangka, Guntur Romli: Harun Masiku Gagal Ditangkap, Sekjen PDIP Jadi Sasaran Lima Tahun Kemudian

    KPK Jadikan Hasto Kristiyanto Tersangka, Guntur Romli: Harun Masiku Gagal Ditangkap, Sekjen PDIP Jadi Sasaran Lima Tahun Kemudian

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka terkait kasus suap PAW Harun Masiku menuai banyak komentar.

    Tidak terkecuali Juru bicara PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli. Dia menganggap kental upaya politisasi hukum jika sekjen partainya Hasto Kristiyanto memang benar-benar ditetapkan tersangka oleh KPK.

    “Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali,” kata dia melalui layanan pesan, Selasa (24/12).

    Guntur Romli kemudian menyinggung soal penetapan dua tersangka dalam kasus CSR Bank Indonesia-OJK yang diralat KPK. “Jadi pesan PDI Perjuangan, makin ditekan makin melawan,” katanya.

    Diketahui, KPK memang sempat menyebut ada dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia-OJK. Namun, jubir lembaga antirasuah belakangan meralat penetapan tersangka itu karena belum ada satu pun pihak yang diduga bersalah dalam perkara tersebut.

    Guntur Romli menyebut politisasi hukum makin kental terasa dari logika hukum yang tidak masuk menjadikan Hasto tersangka.

    Dalam sprindik yang beredar Hasto menjadi tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

    Guntur Romli mengatakan kasus Harun Masiku sudah hampir lima tahun lalu dan sosok yang diduga sebagai penyuap ke Wahyu belum tertangkap KPK.

    “Harun Masiku gagal ditangkap, kenapa Sekjen PDI Perjuangan yang jadi sasaran lima tahun kemudian,” kritiknya.

    Guntur Romli menduga upaya mengaitkan nama Hasto dalam kasus suap yang menyeret Wahyu demi pembungkaman kader PDIP.