Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Parah! Gadis 14 Tahun Tersangka Usai Dikirimi Video Syur, Stefan Antonio: Tolong Bantu, Mohon Atensinya

    Parah! Gadis 14 Tahun Tersangka Usai Dikirimi Video Syur, Stefan Antonio: Tolong Bantu, Mohon Atensinya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos, Stefan Antonio mengungkapkan keprihatinannya terhadap kasus seorang gadis berusia 14 tahun di Padang Sidempuan yang ditetapkan sebagai tersangka setelah menerima kiriman video tidak senonoh.

    Stefan, melalui unggahan di media sosial, meminta perhatian publik dan kepolisian untuk menindaklanjuti kasus ini dengan adil.

    “Tolong bantu Ramein Gaeess,” ujar Stefan dalam keterangannya di aplikasi X @StefanAntonio_ (11/11/2024).

    Stefan menjelaskan bahwa gadis tersebut awalnya mendapat kiriman video yang tak pantas dari seseorang, diduga anak seorang oknum kepolisian.

    “Anak 14 tahun dikirimi video porno oleh anak oknum Kepolisian, malah ditersangkakan dan disomasi,” ucapnya.

    Alih-alih mendapat perlindungan, kata Stefan, gadis itu justru ditetapkan sebagai tersangka.

    “Mohon atensinya ndan, untuk didalami. Agar citra Kepolisian yang kita cintai tidak tercoreng oleh ulah oknum.

    Ia meminta pimpinan kepolisian untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut agar citra institusi kepolisian tetap terjaga.

    “Jika adik ini memang tidak bersalah, gugurkan semua proses hukumnya,” tukasnya.

    Stefan menegaskan bahwa jika gadis tersebut tidak terbukti bersalah, proses hukum terhadapnya harus dihentikan, serta nama baiknya dipulihkan.

    “Pulihkan nama baiknya dan hukum pihak yang bersalah siapapun itu,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, seorang gadis remaja berusia 14 tahun di Padang Sidempuan, Sumatra Utara, yang menerima kiriman video tidak senonoh, mendapat perhatian luas setelah ia justru ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian.

  • Oknum Polisi Minta Uang Rp50 Juta kepada Guru Supriyani, Jenderal Listyo Sigit Prabowo Perintahkan Proses dan Pecat

    Oknum Polisi Minta Uang Rp50 Juta kepada Guru Supriyani, Jenderal Listyo Sigit Prabowo Perintahkan Proses dan Pecat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dugaan permintaan uang oleh oknum polisi di Konawe Selatan (Konsel), terhadap guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani direspons serius Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Sebelumnya, ramai beradar informasi adanya permintaan uang dari pihak kepolisian sebesar Rp50 juta kepada Supriyani. Uang tersebut diminta oknum polisi sebagai syarat agar Supriyani bisa menempuh jalur damai dengan keluarga oknum polisi yang melaporkannya. Namun pihak kepolisian selama ini membantah adanya permintaan uang tersebut.

    Supriyani merupakan guru honorer SDN 4 Baito yang dituduh memukul siswa berinisial D (8) yang juga anak polisi dari Polsek Baito, Aipda Wibowo Hasyim.

    Nah, di awal kasus ini viral sempat heboh soal adanya permintaan uang damai kepada guru Supriyani agar kasus yang dituduhkan tidak dilanjutkan.

    Kapolri Listyo pun memerintahkan penyidik membuka pengusutan soal kabar oknum polisi meminta uang damai Rp50 juta, agar perkara guru Supriyani tidak berlanjut. Jenderal Listyo bahkan tidak menutup kemungkinan oknum anggota Polri yang meminta uang kepada guru Supriyani akan dipecat apabila terbukti bersalah.

    Kapolri menyampaikan hal itu saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11). “Kalau terbukti bahwa ada transaksi Rp50 juta, atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat,” kata eks Kabareskrim Polri itu, dilansir dari jpnn, Senin.

    Soal kasus guru honorer Supriyani sendiri, Kapolri Listyo menyebut anggota kepolisian sudah berusaha mengedepankan mediasi.

  • Janji Usut Tuntas Judi Online, Jenderal Listyo Sigit Prabowo Sebut Bisa Saja Periksa Budi Arie Setiadi

    Janji Usut Tuntas Judi Online, Jenderal Listyo Sigit Prabowo Sebut Bisa Saja Periksa Budi Arie Setiadi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Peluang pihak kepolisian untuk memariksa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi terbuka lebar. Peluang itu tentu saja jika ada bukti yang mengarah pada keterlibatannya.

    Hal tersebut disampaikan langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia menyebut penyidik bisa saja memeriksa eks Menkominfo, Budi Arie Setiadi, dalam kasus judi online (judol) yang melibatkan pegawai di Kemenkomdigi.

    Dia berbicara demikian saat ditanya awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11), soal kemungkinan penyidik dalam kasus judol memeriksa Budi Arie.

    “Ya, saya kira, kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya, mengarahkan nama-nama tertentu, saya kira tentu pasti akan diproses, akan diproses, akan diperiksa,” kata Listyo, Senin dilansir dari jpnn.

    Dia mengatakan Polri pada dasarnya berkomitmen memberantas judol. Dua buron dari kasus tersebut yang melibatkan pegawai di Kemenkomdigi, kini sudah ditangkap.

    “Saat ini sedang dalam pendalaman untuk mengembangkan akan mengarah kepada siapa saja,” lanjut Listyo.

    Eks Kabareskrim Polri itu mengaku akan menindak siapa pun yang terlibat dalam judol, termasuk pegawai di Kemenkomdigi.

    “Kami akan tegakkan kalau memang ini menyasar ke mana saja, tentunya sepanjang itu bisa dibuktikan, kami akan proses tuntas,” lanjut Listyo.

    Menurut dia, bahkan penyidik bakal menangkap anggota kepolisian yang membekingi bandar dalam kasus judol terkait pegawai Kemenkomdigi.

    “Saya sudah perintahkan untuk dilakukan penertiban, sanksi demikian juga yang terlibat menerima atau bahkan membekingi saya minta untuk diusut tuntas,” ujar eks Kadiv Propam Polri itu.

  • Gus Umar: Kalau Budi Arie Belum Diperiksa, Jangan Harap Judol Bisa Tuntas

    Gus Umar: Kalau Budi Arie Belum Diperiksa, Jangan Harap Judol Bisa Tuntas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Meski pemerintah kerap mengumumkan berbagai operasi untuk memberantas judi online, kenyataannya praktik ini masih terus beroperasi di berbagai platform digital.

    Publik pun mempertanyakan komitmen dan efektivitas pemerintah dalam menangani masalah yang semakin meresahkan ini.

    Di tengah sorotan tersebut, Kader PKB Umar Hasibuan, atau yang dikenal sebagai Gus Umar, ikut menyoroti peran bekas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

    Gus Umar, sapaannya, menilai, selama Budi Arie belum diperiksa oleh aparat hukum, sulit berharap pemberantasan judi online akan berjalan maksimal.

    “Kalau budi arie gak kunjung diperiksa polisi. Jangan harap penegakan hukum terhadap judol bisa tuntas.” ujar Gus Umar dalam keterangannya di aplikasi X @UmarSyadatHsb__ (11/11/2024).

    Menurut Gus Umar, keterbukaan dan ketegasan dalam menegakkan hukum harus berlaku untuk semua pihak, termasuk pejabat yang bertanggung jawab atas pengawasan aktivitas digital.

    Ia mengajak publik untuk bersama-sama mengawasi dan mendesak langkah tegas pemerintah dalam memberantas judi online

    “Setuju gak ges?,” tandasnya.

    Seperti diketahui, sebuah video yang memperlihatkan penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menemukan tumpukan uang di dalam loker viral di media sosial.

    Loker-loker tersebut terlihat penuh dengan uang, menimbulkan spekulasi terkait dugaan kasus besar.

    Video ini turut diunggah oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, di akun media sosialnya.

    Dalam unggahannya, Sahroni mempertanyakan apakah penggeledahan itu dilakukan di ruangan staf khusus (stafsus) Menkominfo saat dijabat oleh Budi Arie Setiadi.

  • Gerak Cepat Mentan Amran Wajibkan Seluruh Industri Menyerap Susu Peternak Lokal

    Gerak Cepat Mentan Amran Wajibkan Seluruh Industri Menyerap Susu Peternak Lokal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Aksi protes peternak dan pengepul kepada industri pengolahan susu akhirnya berujung damai. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berhasil mempertemukan peternak sapi perah, pengepul, dan industri pengolahan susu.

    Dalam mediasi tersebut, semua pihak yang terlibat bersepakat untuk bekerja sama agar produksi susu dalam negeri dapat terserap.

    “Kami sudah mempertemukan industri, peternak, dan pengepul. Semuanya sudah sepakat untuk berdamai,” beber Mentan Amran, pada konferensi pers seusai pertemuan di kantor pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, pada Senin (11/11/2024) siang.

    Sebagai langkah konkret, Kementan akan mengubah regulasi untuk mewajibkan industri susu menyerap susu dari peternak lokal.

    “Seluruh industri wajib menyerap susu peternak. Kami sudah sepakati, tandatangani, dan kirim surat ke dinas peternakan provinsi dan kabupaten untuk ditindaklanjuti,” ungkap Mentan Amran.

    Dengan adanya kebijakan ini, industri pengolahan susu nasional harus bisa meyerap semua susu peternak, kecuali susu memang mengalami kerusakan. Mentan Amran meyakini, kebijakan ini akan berdampak pada meningkatnya gairah para peternak sapi perah dalam berproduksi.

    “Kami harapkan industri bersama pemerintah turun tangan untuk membina para peternak dan membantu meningkatkan kualitas susu dalam negeri. Ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah untuk hadir di tengah, industri dan peternak harus bisa tumbuh bersama,” ujar Mentan Amran.

    Mentan Amran menegaskan bahwa Kementan akan melakukan evaluasi ketat terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Untuk sementara, lima perusahaan pengolahan susu ditahan izin impornya untuk memastikan mereka memenuhi kewajiban menyerap produksi peternak.

  • BKN Ingatkan Pejuang ASN Perhatikan Dua Hal Ini Saat 17 November

    BKN Ingatkan Pejuang ASN Perhatikan Dua Hal Ini Saat 17 November

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan dua hal untuk tanggal 17 November 2024. Apa hal tersebut?

    Hal tersebut diumumkan BKN melalui Instagramnya @bkngoidofficial. Disebutkan dua hal dimaksud menjadi yang ditunggu pejuan Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Ada dua hal yang akan ditunggu para pelamar Seleksi CASN 2024 mulai 17 November mendatang,” tulis pengumuman tersebut, dikutip Senin (11/11/2024).

    Benar saja, dua hal itu benar-benar penting. Pertama adalah pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap dua.

    Tahap 2 ditujukan untuk tenaga honorer yang telah bekerja di instansi pemerintah minimal selama 2 tahun. Seleksi PPPK tahap 2 nantinya juga terbuka untuk lulusan PPG Prajabatan untuk formasi 

    guru di instansi daerah.

    Jadwal pendaftaran PPPK tahap 2 mulai tanggal 17 November sampai 31 Desember 2024 mendatang.

    Selain pendaftaran PPPK tahap dua, BKN juga mengumumkan tanggal 17 sebagai tanggal yang dinanti pejuang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan diumumkan tanggal 17 November mendatang.

    SKD sendiri merupakan seleksi tertulis setelah seleksi administrasi. Karenanya, tak heran hasil seleksi SKD ditunggu-tunggu para pejuang CPNS.

    (Arya/Fajar)

  • Presiden Prabowo Beri Dukungan ke Cakada, Denis Malhotra Ingatkan Soal Etika

    Presiden Prabowo Beri Dukungan ke Cakada, Denis Malhotra Ingatkan Soal Etika

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Denis Malhotra memberikan sindiran tajam terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang secara terang-terangan mengendorse pasangan calon tertentu pada Pilkada 2024.

    Melalui cuitan di akun pribadinya @denismaphorta, ia menekankan pentingnya menjaga etika dalam setiap tindakan, terutama bagi pejabat publik sekelas Presiden.

    “Berak di teras rumah takada larangannya. Mengencingi kuburan orang takada larangannya,” ujar Denis memberikan analoginya (10/11/2024).

    Selain itu, kata Denis, tidak ada larangan juga untuk mabuk di rumah ibadah atau tertawa di tengah keluarga yang sementara berduka.

    “Tapi tidak ada yang melakukan semua di atas. Kenapa? Karena ada namanya etika!,” tandasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, secara terbuka mengkampanyekan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen.

    Kampanye ini dilakukan menjelang Pilkada Jateng 2024 dan menarik perhatian publik terkait netralitas pejabat negara.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa tidak ada aturan yang melarang Prabowo untuk mendukung calon kepala daerah.

    “Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Sebagai pemimpin Gerindra, beliau memiliki hak untuk meng-endorse calon yang diusung partainya,” jelas Hasan kepada wartawan pada Minggu (10/11/2024).

    Hasan menambahkan, setiap calon yang direkomendasikan oleh Partai Gerindra otomatis mendapat dukungan penuh dari Prabowo.

    Menurutnya, aturan netralitas hanya berlaku bagi anggota TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN), bukan bagi menteri atau pejabat yang berasal dari partai politik.

  • Tak Kenal Libur, Mentan Amran Gelar Rapat Maraton di Hari Minggu

    Tak Kenal Libur, Mentan Amran Gelar Rapat Maraton di Hari Minggu

    FAJAR.CO.ID, AKARTA — Demi menjaga ketahanan pangan nasional, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menunjukkan keseriusannya dengan menggelar rapat maraton pada hari Minggu (10/11/2024). Tak tanggung-tanggung, rapat dilakukan sebanyak dua kali dalam sehari untuk membahas strategi percepatan swasembada pangan.

    Rapat pertama dimulai pukul 6 pagi di kediaman Menteri, di mana Mentan Amran berdiskusi intensif mengenai rencana aksi dan program prioritas. Tak berhenti di situ, pada pukul 13.00 siang, rapat kembali digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta. Rapat kedua ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian, para pejabat eselon I, Tenaga Ahli Menteri (TAM), Staf Ahli Menteri (SAM), serta sejumlah staf kementerian lainnya.

    Mentan menekankan pentingnya langkah konkret untuk memastikan swasembada pangan segera tercapai. “Kami tidak ingin hanya sekadar wacana. Kita harus bergerak cepat dan tepat agar masyarakat Indonesia dapat terus menikmati akses pangan yang mudah dan terjangkau,” tegas Mentan Amran pada Minggu (10/11/2024).

    Menurut Mentan Amran, Presiden Prabowo Subianto inginkan lompatan besar sektor pertanian dalam mencapai swasembada. Rapat maraton ini membahas detail strategi dan langkah taktis untuk memperkuat produksi pangan lokal, mulai dari penguatan sistem distribusi hingga optimalisasi program bantuan pertanian di daerah. Mentan Amran beserta jajaran membahas progres optimalisasi lahan tahun 2024, proyeksi optimalisasi lahan tahun 2025, cetak sawah 2025, pompanisasi tadah hujan, dan penanaman padi gogo untuk peningkatan produksi padi dan beras nasional.

  • Presiden Prabowo Beri Dukungan ke Cakada, Denis Malhotra Ingatkan Soal Etika

    Endorse Kepala Daerah, Denny Siregar: Pak Prabowo, Jangan Rendahkan Jabatan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film Sayap-sayap Patah Denny Siregar ikut mengkritik langkah Presiden Prabowo Subianto yang secara terbuka mendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen.

    Denny menilai tindakan tersebut tidak sesuai dengan status Prabowo sebagai pemimpin negara dengan reputasi internasional.

    “Pak Prabowo level bapak sudah internasional dengan banyak kepala negara seluruh dunia,” ujar Gus Umar dalam keterangannya di aplikasi X @DennySiregar7, kemarin.

    Dikatakan Denny, sebagai seorang kepala negara, Prabowo seharusnya menjaga wibawa jabatannya dan tidak terlibat dalam politik lokal secara langsung.

    “Please, jangan rendahkan jabatan itu hanya untuk endorse-endorse calon kepala daerah,” cetusnya.

    Dalam kritiknya, Denny juga menggunakan perumpamaan yang cukup tajam. menggambarkan bahwa tindakan Prabowo seperti menurunkan kelas dari standar tinggi yang telah dicapai.

    “Gak mutu, pak. Turun kelas jadinya. Ibarat Dua Lipa Lipa akhirnya nyanyi dangdut koplo,” tandasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, secara terbuka mengkampanyekan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen.

    Kampanye ini dilakukan menjelang Pilkada Jateng 2024 dan menarik perhatian publik terkait netralitas pejabat negara.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa tidak ada aturan yang melarang Prabowo untuk mendukung calon kepala daerah.

    “Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Sebagai pemimpin Gerindra, beliau memiliki hak untuk meng-endorse calon yang diusung partainya,” jelas Hasan kepada wartawan pada Minggu (10/11/2024).

  • Kasus Guru Supriyani, KH Hasanuri Sarankan Tempuh Jalur Damai

    Kasus Guru Supriyani, KH Hasanuri Sarankan Tempuh Jalur Damai

    FAJAR.CO.ID, KENDARI — Kasus guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani yang dituduh memukul muridnya yang merupakan anak polisi masih terus menjadi perhatian publik. Apalagi, kasus tersebut kini masih berproses di pengadilan.

    Ironisnya, kasus tersebut bukannya mendapat penyelesaian yang cepat setelah mendapat sorotan nasional, namun melebar ke mana-mana. Salah satunya membuat Supriyani disomasi oleh bupatinya.

    Merespons hal itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Tenggara, turut menyoroti polemik terkait kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul murid berinisial D, anak polisi Aipda Wibowo Hasyim.

    Kasus guru Supriyani hingga kini masih berproses di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan (Konsel).

    Ketua FKUB Provinsi Sultra, KH Hasanuri mengajak seluruh pihak yang berperkara dalam kasus guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani agar memilih jalan untuk berdamai sesuai ajaran agama.

    Kiai Hasanuri mengatakan bahwa segala bentuk perselisihan telah diatur di dalam ajaran agama agar bagaimana yang bertikai segera berdamai. “Terkait perkara Supriyani lebih baik didamaikan, dicarikan jalan titik temu, dan semua agama mengajarkan untuk memilih jalan damai, agama Islam juga mengajarkan untuk lebih memilih jalan damai,” kata KH Hasanuri di Kendari, dilansir jpnn, Minggu (10/11/2024).

    Begitu pula dengan perkara guru honorer Supriyani dan keluarga Aipda Wibowo Hasyim yang saat ini berperkara, agar mendapatkan kesepakatan terbaik untuk damai.
    “Perdamaian adalah jalan yang terbaik, untuk itu harus ada kesepakatan dan tidak saling merugikan,” ucapnya.