Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Mahfud MD Tegur Etika Sidang Vonis Harvey: Ini Aneh

    Mahfud MD Tegur Etika Sidang Vonis Harvey: Ini Aneh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menkopolhukam, Prof Mahfud MD, menyampaikan kritik tajam terhadap jalannya sidang vonis Harvey Moeis.

    Dikatakan Mahfud, ada pelanggaran tata tertib (tatib) dalam prosedur persidangan yang seharusnya dijalankan dengan penuh disiplin.

    “Tatibnya, saat hakim masuk dan keluar ruang sidang pengunjung bersikap sempurna,” ujar Mahfud dalam keterangannya di aplikasi X @mohmahfudmd (3/12/2024).

    Namun, ia menyebut bahwa dalam sidang vonis Harvey Moeis, situasinya berjalan di luar kebiasaan.

    “Tapi sidang pengucapan vonis Harvey ini aneh,” cetusnya.

    Setelah mengetukkan palu, hakim tetap duduk di tempatnya dan membiarkan Harvey merayakan putusan di depan majelis hakim.

    “Setelah mengetukkan palu vonisnya hakim malah tetap duduk dan membiarkan Harvey bersukaria di depan majelis,” Mahfud menuturkan.

    Mahfud bilang, dalam prosedur sidang yang benar, hakim seharusnya meninggalkan ruangan terlebih dahulu sebelum pengunjung atau pihak lain berdiri dan beraktivitas.

    “Harusnya hakim keluar dulu, baru yang lain boleh berdiri,” kuncinya.

    Untuk diketahui, nama Hakim Eko Aryanto mendadak ramai diperbincangkan publik setelah memimpin sidang kasus korupsi timah dengan kerugian negara mencapai Rp271 triliun.

    Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara, denda Rp1 miliar.

    Bukan hanya itu, Ketua Majelis Hakim juga hanya menjatuhkan kewajiban mengganti kerugian negara sebesar Rp210 miliar kepada terdakwa Harvey Moeis, suami selebritis Sandra Dewi.

  • Program PKH dan BPNT 2025 Cair Januari 2025, Ini Rincian Dana dan Syaratnya

    Program PKH dan BPNT 2025 Cair Januari 2025, Ini Rincian Dana dan Syaratnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menjadi dua program unggulan dari Kementerian Sosial (Kemensos) dalam mendukung kesejahteraan sosial di Indonesia. Kedua jenis bantuan sosial (bansos) ini ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang membutuhkan dukungan ekonomi, terutama di awal tahun 2025.

    Kemensos menyampaikan bahwa bansos tahap pertama akan mulai disalurkan pada Januari 2025, dengan target menjangkau 10 juta KPM di seluruh Indonesia. Masyarakat yang merasa memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat PKH dan BPNT diminta segera memeriksa data diri melalui situs resmi Kemensos. “Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan bantuan ini untuk kebutuhan dasar di awal tahun, sesuai dengan tujuan distribusi yang lebih efisien dan tepat sasaran,” ungkap perwakilan Kemensos pada Kamis (2/1/2025).

    Untuk memastikan apakah Anda terdaftar sebagai penerima bantuan, cukup mengakses laman https://cekbansos.kemensos.go.id/. Setelah masuk ke laman tersebut, isi data wilayah sesuai Kartu Keluarga (KK), masukkan nama lengkap sesuai KTP, serta kode verifikasi yang muncul, lalu klik “Cari Data.” Jika nama Anda terdaftar, informasi terkait bansos PKH dan BPNT akan muncul di layar.

    Bansos PKH 2025 memberikan dukungan yang bervariasi tergantung kategori penerima. Balita dan ibu hamil masing-masing akan menerima Rp750.000 per tahap, sementara anak usia SD, SMP, dan SMA mendapatkan Rp225.000, Rp375.000, dan Rp500.000 per tahap. Lansia berusia 70 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat masing-masing menerima Rp600.000 per tahap. Sementara itu, bantuan BPNT sebesar Rp200.000 diberikan setiap bulan kepada masing-masing KPM untuk mendukung kebutuhan pangan mereka.

  • Jokowi Paling Korup, Gigin Praginanto Sebut Pendukungnya Tak Bisa Mengelak

    Jokowi Paling Korup, Gigin Praginanto Sebut Pendukungnya Tak Bisa Mengelak

    Gigin bilang, meskipun Jokowi berhasil membangun citra sebagai presiden terbaik melalui upaya politik, kenyataan setelah lengser menunjukkan bahwa Jokowi terlibat dalam praktik korupsi yang melibatkan sejumlah menteri dalam kabinetnya.

    “Jokowi harus berterima kasih pada para begundal politik yang bekerja keras membangun citranya sebagai presiden terbaik, sehingga baru setelah lengser ketahuan bahwa dia adalah tokoh paling korup kelas dunia,” kuncinya.

    Terpisah, Elite Partai Gerindra, Arief Poyuono, angkat suara menanggapi kabar yang menyebut mantan Presiden Jokowi masuk dalam daftar pejabat terkorup di dunia.

    Poyuono menilai tudingan tersebut tidak adil, mengingat kontribusi besar Jokowi selama menjabat.

    “Dia sudah mengabdi pada bangsa dan negara,” ujar Poyuono dalam keterangannya di aplikasi X @bumnbersatu (1/1/2025).

    Diungkapkan Poyuono, selama sepuluh tahun Jokowi menjabat sebagai Presiden, ia telah menggalakkan pembangunan di semua sektor.

    Bukan hanya itu, kata Poyuono, Jokowi dalam segi penampilan juga terbilang jauh dari kemewahan.

    “Dengan membangun banyak infrastruktur, membangun demokrasi kekeluargaan, berpakaian murah,” sebutnya.

    Poyuono juga mengingatkan bahwa Jokowi adalah sosok penting yang kini menjadi ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Apalagi dia ayah dari wapres kita, Gibran Rakabuming,” cetusnya.

    Ia meminta publik untuk lebih menghormati dan melindungi mantan kepala negara itu.

    “Kok bisa di juluki tokoh terkorup di dunia sih tolong hormati dan lindungi dia,” tandasnya.

  • Putusan MK Soal Penghapusan Ambang Batas Capres Mesti Disambut Bahagia, Fajlurrahman Jurdi Ungkap 6 Alasannya

    Putusan MK Soal Penghapusan Ambang Batas Capres Mesti Disambut Bahagia, Fajlurrahman Jurdi Ungkap 6 Alasannya

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ambang batas pencalonan presiden 20 persen kini dihapuskan. Itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan yang dilayangkan Enika Maya Oktavia dalam perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 terkait presidential threshold 20 persen yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

    Menanggapi hal itu, dosen dan peneliti bidang Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin (Unhas), Fajlurrahman Jurdi, menilai, putusan tersebut mesti disambut bahagia.

    “Ada beberapa alasan kenapa kita harus menerima dengan bahagia putusan ini,” katanya, Kamis (2/1/2024).

    Menurutnya, putusan itu kini membuka peluang kepada seluruh partai mengusung calonnya di Pemilihan Presiden (Pilpres). Hal tersebut dinilainya positif.

    “Pertama, peluang setiap partai untuk mengajukan pasangan calon Presiden-Wapres terbuka. Sehingga tidak ada lagi monopoli koalisi partai besar dalam pengajuan pasangan calon presiden-wapres,” ucapnya.

    Ia menjelaskan, akses yang setara itu berimbas pada rakyat. Karena preferensi pilihan di Pilpres akan banyak.

    “Kedua, rakyat punya banyak preferensi pilihan ketika calon presiden-wapres dapat diajukan oleh setiap partai politik. Rakyat tidak lagi disuguhkan calon hasil koalisi oligarkis, tetapi dapat muncul banyak alternatif,” jelasnya.

    Ketiga, ia mengatakan pada dasarnya demokrasi menjamin kesetaraan setiap orang untuk memilih dan dipilih. Tetapi, melalui ambang batas itu, hanya kelompok oligarki tertentu yang dapat dipilih.

    “Ini tidak ada kesetaraan, sebab kandidasi sudah ditentukan lebih dahulu oleh koalisi partai politik,” tambahnya.

  • Jokowi Pejabat Terkorup Dunia versi OCCRP, Arief Poyuono: Tolong Hormati dan Lindungi Dia

    Jokowi Pejabat Terkorup Dunia versi OCCRP, Arief Poyuono: Tolong Hormati dan Lindungi Dia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Elite Partai Gerindra, Arief Poyuono, angkat suara menanggapi kabar yang menyebut mantan Presiden Jokowi masuk dalam daftar pejabat terkorup di dunia.

    Poyuono menilai tudingan tersebut tidak adil, mengingat kontribusi besar Jokowi selama menjabat.

    “Dia sudah mengabdi pada bangsa dan negara,” ujar Poyuono dalam keterangannya di aplikasi X @bumnbersatu (1/1/2025).

    Di ungkapkan Poyuono, selama sepuluh tahun Jokowi menjabat sebagai Presiden, ia telah menggalakkan pembangunan di semua sektor.

    Bukan hanya itu, kata Poyuono, Jokowi dalam segi penampilan juga terbilang jauh dari kemewahan. “Dengan membangun banyak infrastruktur, membangun demokrasi kekeluargaan, berpakaian murah,” sebutnya.

    Poyuono juga mengingatkan bahwa Jokowi adalah sosok penting yang kini menjadi ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Apalagi dia ayah dari wapres kita, Gibran Rakabuming,” cetusnya.

    Ia meminta publik untuk lebih menghormati dan melindungi mantan kepala negara itu.

    “Kok bisa dijuluki tokoh terkorup di dunia sih, tolong hormati dan lindungi dia,” tandasnya.

    Sekadar diketahui, Jokowi masuk dalam nominasi pejabat terkorup versi OCCRP yang merupakan singkatan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project. Organisasi jurnalis anti korupsi terbesar di dunia.

    Organisasi itu merilis daftar finalis “Person of the Year 2024” untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

    Dalam daftar tersebut, Jokowi masuk sebagai salah satu nama yang disebut sebagai pemimpin dunia paling korup.

  • Prastowo Yustinus Sebut Kebijakan Pemerintah Soal PPN Patut Disyukuri

    Prastowo Yustinus Sebut Kebijakan Pemerintah Soal PPN Patut Disyukuri

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan, Prastowo Yustinus menyebut kebijakan pemerintah soal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) patut disyukuri. Ia mengklaim PPN tidak naik jadi 12 persen.

    “Apapun kerumitan dan dinamika yang ada, keputusan pemerintah untuk mempertahankan beban PPN di 11% ini layak disyukuri,” kata Prastowo dikutip dari unggahannya di X, Kamis (2/1/2024).

    Kebijakan tersebut, menurutnya mengorbankan sejumlah pihak. Mulai dari pemerintah hingga masyarakat.

    “Ada pengorbanan di sisi pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah,” ujar Prastowo.

    Meski begitu, Prastowo mengakui banyak pertanyaan teknis saat ini yang bermunculan. Itu, kata dia akan dijelaskan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

    “Banyak pertanyaan teknis muncul. Saya mendapat kabar besok siang DJP akan melakukan media briefing untuk sosialisasi lengkap,” ujarnya.

    “Semoga-semoga semua pertanyaan teknis terjawab dan teman-teman di lapangan tenang kembali. Bagus juga disiapkan pertanyaan-pertanyaan agar terjawab dengan baik,” tambahnya.

    Adapun kenaikan PPN 12 persen berlaku mulai 1 Januari.

    “Kemudian perintah undang-undang, 11 ke 12 persen pada 1 Januari 2025, besok. Kenaikan bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat, inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” kata Prabowo dalam jumpa pers di Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa, 31 Desember 2024.

    Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan PPN tidak naik. Itu ia sampaikan melalui unggahannya di Instagram.

    “PPN tidak naik!” tulisnya.

  • Libur dan Cuti Bersama Tahun 2025 Sampai 27 Hari, Ini Daftarnya

    Libur dan Cuti Bersama Tahun 2025 Sampai 27 Hari, Ini Daftarnya

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah telah menetapkan hari libur dan cuti bersama tahun 2025. Totalnya ada 27.

    Jumlah libur dan cuti itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Yakni SKB Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 2 Tahun 2024.

    Penetapan itu, akan jadi pedoman bagi masyarakat, pelaku ekonomi, dan pihak swasta. Dalam merancang aktivitasnya.

    Adapun dari total 27 haru libur nasional. Terdiri dari libur nasional 17 hari dan cuti bersama 10 hari.

    Berikut ini daftar lengkap libur nasional di 2025:

    1 Januari (Rabu) Tahun Baru 2025 Masehi
    27 Januari (Senin) Isra Mikraj Nabi Muhammad saw
    29 Januari (Rabu) Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
    29 Maret (Sabtu) Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
    31 Maret-1 April (Senin-Selasa) Idulfitri 1446 Hijriah
    18 April (Jumat) Wafat Yesus Kristus
    20 April (Minggu) Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
    1 Mei (Kamis) Hari Buruh Internasional
    12 Mei (Senin) Hari Raya Waisak 2569 BE
    29 Mei (Kamis) Kenaikan Yesus Kristus
    1 Juni (Minggu) Hari Lahir Pancasila
    6 Juni (Jumat) Idul Adha 1446 Hijriah
    27 Juni (Jumat) 1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
    17 Agustus (Minggu) Proklamasi Kemerdekaan
    5 September (Jumat) Maulid Nabi Muhammad saw
    25 Desember (Kamis) Kelahiran Yesus Kristus
    Daftar Cuti Bersama 2025
    28 Januari (Selasa) Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
    28 Maret (Jumat) Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
    2, 3, 4, dan 7 April (Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin) Idul Fitri 1446 Hijriah
    13 Mei (Selasa) Hari Raya Waisak 2569 BE
    30 Mei (Jumat) Kenaikan Yesus Kristus
    9 Juni (Senin) Idul Adha 1446 Hijriah
    26 Desember (Jumat) Kelahiran Yesus Kristus
    (Arya/Fajar)

  • Yusuf Dumdum Semprot Jokowi: Masih Nanya yang Dikorupsi Apa?

    Yusuf Dumdum Semprot Jokowi: Masih Nanya yang Dikorupsi Apa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Yusuf Dumdum melontarkan kritik tajam kepada Jokowi usai pernyataan sang mantan Presiden yang mempertanyakan apa yang dikorupsi dirinya selama menjabat.

    Yusuf menyinggung bahwa korupsi bukan hanya sekadar “nyolong duit,” tetapi meliputi berbagai penyalahgunaan kekuasaan.

    “Kalau para ternakan memahami arti kata korupsi hanya sebatas soal nyolong duit, artinya mainan mereka baru nyampek gorong-gorong doang!,” ujar Yusuf dalam keterangannya di aplikasi X @yusuf_dumdum (2/1/2025).

    Ia menjelaskan bahwa korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, berarti tindakan merusak atau menghancurkan.

    Definisi ini berkembang dalam bahasa Inggris sebagai corruption dan dalam bahasa Belanda menjadi corruptie, yang akhirnya diserap dalam bahasa Indonesia sebagai korupsi.

    Lebih lanjut, Yusuf menyoroti bahwa korupsi tidak hanya soal uang, tetapi juga mencakup tindakan seperti abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan), pengacakan konstitusi, hingga praktik-praktik kotor yang merusak tatanan negara.

    Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Yusuf mengingatkan bahwa korupsi mencakup penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi maupun orang lain.

    Definisi ini, menurutnya, juga diperkuat oleh standar internasional yang dirumuskan World Bank pada tahun 2000.

    “Jadi masih nanya yang dikorupsi apa?” tandas Yusuf.

    Ia menyindir bahwa pertanyaan tersebut seolah mengabaikan tindakan-tindakan lain yang juga tergolong korupsi.

    Sekadar diketahui, Jokowi masuk dalam nominasi pejabat terkorup versi OCCRP yang merupakan singkatan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project. Organisasi jurnalis anti korupsi terbesar di dunia.

  • Jhon Sitorus: Tak Perlu Berterima Kasih ke Pemerintah, yang Keren Ketika PPN Diturunkan

    Jhon Sitorus: Tak Perlu Berterima Kasih ke Pemerintah, yang Keren Ketika PPN Diturunkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto telah mengumumkan bahwa PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Di luar daripada itu masih tetap menggunakan PPN 11 persen yang berlaku sejak tahun 2022.

    Pemerhati Sosial dan Politik, Jhon Sitorus menyampaikan, publik tidak perlu takjub apalagi berterima kasih atas langkah Prabowo yang tiba-tiba membatalkan PPN 12 persen untuk bahan pokok di akhir tahun 2024. Pasalnya kata dia, apa yang dilakukan Prabowo memang sudah menjadi kewajibannya sebagai pemerintah.

    “Bodohnya kita adalah, kita seolah-olah takjub, berterimakasih karena sedang disuguhkan aksi heroik oleh penguasa membuat wacana PPN 12%, lalu se-Indonesia marah. Ketika di akhir tahun, mengubah wacana PPN 12% batal untuk bahan pokok. Lalu pembatalan itu diumumkan, seolah-olah mereka adalah pahlawan dan kita harus berterimakasih,” kata Jhon dalam akun X, Kamis, (2/01/2025).

    Menurutnya yang keren adalah ketika kebijakan PPN itu bisa diturunkan oleh pemerintah. Jika sekadar diberlakukan untuk barang dan jasa mewah kata dia tidak akan merubah apa-apa terhadap nasib rakyat. Dia pun memberikan sindiran keras kepada pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

    “Padahal, mereka tidak melakukan apa-apa. Ini ibarat mau berak, tapi ga jadi karena mulesnya cuma karena masuk angin. Yang keren adalah kalau PPN diturunkan, lagipula itu tugas mereka sebagai penyelenggara negara. Ga perlu berterimakasih, gak perlu berkagum- kepada sesuatu yang batal, toh tidak merubah apa-apa buat nasib kita Lihat saja nanti, akan muncul lembaga survey karena efek pembatalan ini Mainan politisi bermental pengemis,” imbuhnya.

  • Berantas Judi Online, OJK Blokir 8.500 Rekening Sepanjang 2024

    Berantas Judi Online, OJK Blokir 8.500 Rekening Sepanjang 2024

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pelaksana Tugas Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) M Ismail Riyadi menyatakan bahwa pihaknya meminta pelaku perbankan untuk memblokir kurang lebih 8.500 rekening terkait tindak pidana judi online selama 2024.

    Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, ia mengatakan bahwa upaya pemblokiran tersebut berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

    “Dalam rangka pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK senantiasa berkoordinasi dengan Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) lain, termasuk dengan aparat penegak hukum,” katanya.

    Hal tersebut karena OJK merupakan bagian dari Satgas Pemberantasan Perjudian Daring yang telah dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring tertanggal 14 Juni 2024.

    Ismail menyatakan bahwa pihaknya juga meminta para pelaku perbankan untuk melakukan Enhance Due Diligence (EDD) serta pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Enhanced Due Diligence (EDD) adalah tindakan Customer Due Diligence (CDD) lebih mendalam yang dilakukan pengguna Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (LAPMN) terhadap calon nasabah, walk in customer, atau nasabah, yang berisiko tinggi termasuk politically exposed person dan/atau dalam area berisiko tinggi.

    Sementara Customer Due Diligence adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh pengguna LAPMN untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan atau pola transaksi calon nasabah, nasabah, atau walk in customer.