Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Hujan Ringan hingga Sedang Diprediksi Guyur Sulawesi Selatan Hari Ini

    Hujan Ringan hingga Sedang Diprediksi Guyur Sulawesi Selatan Hari Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Makassar memprediksi cuaca di wilayah Sulawesi Selatan untuk Kamis, 9 Januari 2025, akan didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga hujan ringan di beberapa daerah. Meski tidak ada peringatan dini dari BMKG, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca, terutama pada siang hingga dini hari.

    Pada pagi hari, cuaca sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan diprediksi cerah berawan. Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah daerah seperti Enrekang, Maros, Barru, Pangkep, Parepare, Makassar, Gowa, Kepulauan Selayar, dan Takalar.

    Memasuki siang hingga sore hari, intensitas hujan diperkirakan meningkat. Hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan berpotensi diguyur hujan ringan, sementara hujan dengan intensitas sedang diprediksi turun di Bulukumba, Gowa, Jeneponto, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Takalar, dan Toraja Utara.

    Pada malam hari, kondisi cuaca cenderung berawan, meskipun hujan ringan masih mungkin terjadi di wilayah Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Palopo, dan Pangkep.

    Dini hari, beberapa daerah seperti Bone, Gowa, Makassar, Maros, Parepare, Pinrang, Sinjai, dan Takalar diprediksi mengalami hujan ringan, sementara Barru, Pangkep, dan Kepulauan Selayar berpotensi diguyur hujan sedang.

    Suhu udara di Sulawesi Selatan hari ini berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celsius, dengan kelembapan udara mencapai 70-98 persen. Angin bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 10-30 kilometer per jam.

  • Sebut Shin Tae Yong punya Backup, Bung Towel: Buat Apa Orang Serang Saya di Media Soaial

    Sebut Shin Tae Yong punya Backup, Bung Towel: Buat Apa Orang Serang Saya di Media Soaial

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pundit sepakbola Indonesia, Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Towel mengungkap menyebut fakta menarik Shin Tae Yong.

    Hadir dalam acara Catatan Demokrasi, “STY OUT, Garuda TETAT ALL OUT?” Bung Towel mengatakan Shin Tae Yong bukan pelatih yang polos.

    Ia mengatakan pelatih asal Korea Selatan ini punya backup yang sering membantunya dari sisi komuniaksi dan media.

    “Shin Tae-yong ga polos polos aja sebagai sportmanship seorang pelatih, karena dibelakangnya ada agency agency yang back up dia dari sisi komunikasi media,” kata Bung Towel.

    Dari backup STY inilah menrut Towel yang membuat sering mendapatkan serangan di media sosial.

    Padahal, Bung Towel sendiri sering melemparkan kritikan ke Shin Tae Yong mau itu hasil positif yang didapatkannya.

    Dan kemarahan atau serangan yang di dapatkan di media sosial bisa saja datang dari para netizen yang kurang senang dengan apa yang dilemparkan oleh Bung Towel.

    Karena alasan ini juga, ia mengatakan sepakbola Indonesia sudah tidak sehat karena adanya influencer serta banyaknya buzzer.

    “Kalau nggak buat apa orang ngedoxing saya buat apa orang nyerang saya di media sosial,” ujarnya.

    “jadi ada namanya influencer, buzzer dan sepak bola kita ga sehat,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Bos Uang Palsu UIN Makassar Dikurung Bersama 20 Tahanan, Tidak Ada Perlakuan Istimewa

    Bos Uang Palsu UIN Makassar Dikurung Bersama 20 Tahanan, Tidak Ada Perlakuan Istimewa

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dijebloskan ke Rutan Kelas I Makassar, Annar Salahuddin Sampetoding alias ASS disebut bakal dikurung dalam kamar Mapenaling selama tujuh hari.

    Hal tersebut diungkapkan Kepala Rutan Kelas I Makassar Jayadikusumah saat ditemui di kantornya, Jalan Rutan, Kecamatan Rappocini, Makassar, Rabu (8/1/2025).

    “Kami tempatkan di kamar mapenaling masa awal pengenalan lingkungan. Kalau menurut aturan itu biasanya 7 hari dan bisa diperpanjang sampai dengan satu bulan,” ujar Jayadi.

    Dikatakan Jayadi, dalam kamar Mapenaling, ASS akan diberikan sosialisasi terkait lingkungan barunya sebagai tahanan.

    “Kami dalam kamar tersebut menyampaikan terkait hak-hak warga binaan ataupun tahanan yang ditahan. Yang utama itu sebagai hak pengenalan lingkungan, sarana dan prasarana yang ada di Rutan,” sebutnya.

    Jayadi kembali menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus yang diberikan kepada ASS sebagaimana informasi yang berkembang.

    “Seperti yang saya sampaikan, ASS kami tempatkan di kamar Mapenaling bersama dengan 15 sampai 20 tahanan yang lain, tidak ada pengecualian ataupun spesial,” terangnya.

    Sebelumnya diberitakan, ditetapkan tersangka menyusul bekas Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Dr Andi Ibrahim, Annar Salahuddin Sampetoding alias ASS ternyata aktor utama produksi uang palsu besar-besaran.

    Hal tersebut diungkapkan Dirreskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Dedi Supriyadi saat rilis akhir tahun di Aula Mappaodang, Mapolda Sulsel, Senin (30/12/2024).

    “Peran yang bersangkutan, pemberi ide, kemudian ikut memodali, pembeli mesin, (memberikan) perintah,” ujar Dedi.

  • Mahfud MD dan Jusuf Kalla Puji Sikap Megawati di Pilpres 2004: Tak Gunakan Aparat Meski Berstatus Incumbent

    Mahfud MD dan Jusuf Kalla Puji Sikap Megawati di Pilpres 2004: Tak Gunakan Aparat Meski Berstatus Incumbent

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, memberikan apresiasi terhadap sosok Megawati Soekarnoputri.

    Apresiasi itu diberikan Mahfud terutama terkait sikapnya saat menjadi calon presiden pada Pilpres 2004.

    Mahfud menyoroti bagaimana Megawati, meski menjabat sebagai Presiden saat itu, tidak menggunakan posisinya untuk mengintervensi pemilu.

    “Waktu Ibu Mega jadi capres di 2004, beliau kan Presiden. Tapi menurut orang-orang KPU, Ibu Mega sama sekali tidak ikut campur,” ujar Mahfud dikutip dari unggahan akun x @jayabay19479190 (8/1/2025).

    Dikatakan Mahfud, Megawati saat itu justru datang ke KPU untuk menawarkan bantuan yang diperlukan untuk memastikan pemilu berjalan dengan baik.

    “Kerja baik-baik (kata ibu Mega), yang jujur, adil, Bu Mega nggak ikut campur waktu Pilpres 2004,” ucapnya.

    Mahfud juga menekankan bahwa Megawati, meski memiliki kontrol penuh atas TNI, Polri, dan birokrasi, tidak menggunakan kekuatan itu untuk kepentingan politiknya.

    “Kalau mau dia bisa pakai semua alat. TNI, Polri, waktu itu di bawah dia semua. Tapi nda ada dipakai birokrasi,” tandasnya.

    Pujian serupa juga datang dari Jusuf Kalla (JK), yang saat itu menjadi rival politik Megawati di Pilpres 2004.

    “Jadi saya akui ibu Megawati itu orang politisi yang paling objektif,” kata JK.

    JK yang saat itu berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut Megawati sebagai politisi yang ksatria.

    “Karena dia incumbent, tapi dia tidak pakai (aparat). Jadi kita hormati beliau walaupun kalah, tapi kalau dengan ksatria,” JK menuturkan.

  • Cholil Nafis: Haji Itu bagi yang Mampu dan Ongkos Berdasarkan Standar

    Cholil Nafis: Haji Itu bagi yang Mampu dan Ongkos Berdasarkan Standar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ukhuwah dan Dakwah, Muhammad Cholil Nafis, menegaskan bahwa biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tidak perlu disamaratakan dengan pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BIPIH).

    Dikatakan Cholil, ongkos haji sebaiknya mengikuti standar harga penyelenggaraan yang sudah ditetapkan.

    “Haji itu bagi yang mampu, dan ongkos itu berdasarkan standar,” ujar Cholil dalam keterangannya di aplikasi X @cholilnafis (8/1/2025).

    Ia juga menambahkan bahwa nilai pengembangan atau bagi hasil dari dana haji telah diterima setiap tahunnya, sehingga tidak perlu ada penyesuaian yang merata untuk seluruh calon jamaah.

    “Jadi Ongkos haji itu ikuti saja harga penyelenggaraan, BPIH tidak perlu diratakan semua dengan bayar BIPIH. Karena nilai pengembangan atau bagi hasilnya sudah diterima setian tahunnya,” tandasnya.

    Sebelumnya, Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR RI telah menyepakati penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk tahun 1446 H/2025 M dibandingkan dengan biaya haji tahun sebelumnya.

    Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat kerja yang digelar di Senayan, Jakarta.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa rata-rata BPIH 2025 ditetapkan sebesar Rp89.410.258,79, dengan asumsi kurs 1 USD setara dengan Rp16.000 dan 1 SAR setara dengan Rp4.266,67.

    “Rerata BPIH tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp89.410.258,79. Biaya ini turun dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00,” ujar Menag Nasaruddin Umar, seperti dikutip dari laman resmi Kemenag.

  • Bahaya Sampah Organik dari Program Makan Bergizi Gratis, Jika Ditumpuk di TPA Bisa Sebabkan Kebakaran hingga Cemari Air Tanah

    Bahaya Sampah Organik dari Program Makan Bergizi Gratis, Jika Ditumpuk di TPA Bisa Sebabkan Kebakaran hingga Cemari Air Tanah

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berlangsung. Namun program yang diharapkan memberi gizi pada anak usia sekolah dan ibu hamil itu, dikhawatirkan dalam aspek lingkungan.

    MBG dimulai sejak Senin, 6 Januari 2025. Menyasar sekitar 600.000 orang di 26 provinsi di Indonesia.

    Salah satu daerah pelaksanannya di Makassar. Menyasar 10 ribu dari 198 ribu siswa mulai Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyoroti pelaksanaannya. Menurut mereka, masih banyak yang perlu dibenahi, salah satunya sisa makanan atau food waste.

    “Sisa makanan atau food waste bisa menambah timbulan sampah di kota Makassar,” kata Nurul Fadli Gaffar dari WALHI Sulsel kepada fajar.co.id, Rabu (8/1/2025).

    Ia khawatir, jika sampah organik sisa MBG hanya berakhir ditumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pasalnya, kata dia, TPA yang ada di Makassar, TPA Tamangapa saat ini sudah didominasi sampah organik.

    “Saat ini sampah organik di TPA Tamangapa diketahui berkontribusi sebesar 56% dari total timbulan sampah yang ada, sehingga ini juga bisa mempersulit proses daur ulang sampah non organik karena tercampur di tempat penampungan yang sama,” jelasnya.

    “Ini juga bisa berbahaya ketika terjadi pembakaran gas metana di TPA akibat menumpuknya sampah organik dan non organik,” tambahnya.

    Apalagi, kata dia, di TPA Tamangapa menggunakan sistem penumpukan atau open dumping. Itu, akan menyebabkan berbagai persoalan lingkungan.

    “Karena posisi TPA juga yang saat ini masih open dumping, jadi bukan hanya berpotensi menyebabkan kebakaran, tapi juga berpotensi mencemari air dari hasil air lindi (cairan) sampah organik,” terangnya.

  • Rp71 Triliun Anggaran Makan Bergizi Gratis Hanya Sampai Juni, Chusnul Chotiimah: Belum Mencakup Seluruh Anak Indonesia

    Rp71 Triliun Anggaran Makan Bergizi Gratis Hanya Sampai Juni, Chusnul Chotiimah: Belum Mencakup Seluruh Anak Indonesia

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghabiskan Rp71 triliun hingga bulan Juni. Itu menjadi sorotan.

    Pasalnya, anggaran sebesar itu belum menyasar seluruh anak di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Pegiat Media Sosial Chusnul Chotimah.

    “Rp71 T cuma sampai bulan Juni, belum mencakup seluruh anak Indonesia,” kata Chusnul dikutip dari unggahanny di X, Rabu (8/1/2025).

    Agar program terus berlanjut. pemerintah berencana menambah Rp140 triliun unuk bulan Juli, anggaran segitu baru bisa menyasar seluruh anak.

    “Lalu akan minta tambahan anggaran Rp140 triliun,” ucap Chusnul.

    “Rp211 triliun habis tapi ga dinikmati semua anak. Makan Bergizi Gratis Rp71 triliun cuma cukup sampai Juni,” tambahnya.

    Adapun, informasi anggaran itu disampaikan Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas). Ia mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) memang mengajukan penambahan anggaran Rp140 triliun untuk Juli.

    Itu disampaikan Zulhas pada rapat koordinasi terbatas bidang pangan Provinsi Jawa Timur. Disiarkan di YouTube KOMINFO MMC, Selasa (7/1).

    “Sekarang Rp71 triliun sampai bulan Juni. Tapi Pak Prof. Dadan (KepalaBGN)Dadan Hindayana) lagi berusaha, Bapak Menteri lagi berusaha. Nah kalau ditambah Rp140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan dapat makan, berarti Rp210 triliun,” ucap Zulhas.

    Jika ingin menyasar seluruh anak. Mulai Januari-Desember mesti mengeluarkan anggaran Rp420 triliun.

    “Kalau full dari Januari sampai Desember, ya dikira-kira Rp420 lebih triliun. Bayangkan Pak, belanja makanan 420 triliun,” terangnya.
    (Arya/Fajar)

  • Muncul Narasi MK Batalkan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, Begini Faktanya

    Muncul Narasi MK Batalkan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, Begini Faktanya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Muncul narasi yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan perpanjangan masa jabatan kepala desa.

    Kalimat yang kini viral itu menampilkan sebuah gambar dengan tulisan bahwa ribuan kepala desa menyesal dan kecewa.

    “MK membatalkan perpanjangan masa jabatan kepala desa,” tulis narasi itu.

    Namun, yang sebenarnya terjadi adalah MK menolak permohonan uji materiil Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Sidang Putusan Nomor 107/PUU-XXII/2024 itu digelar di Ruang Sidang Pleno MK, pada Jumat (3/1).

    Permohonan itu diajukan oleh Muhammad Asri Anas selaku Ketua Umum Perkumpulan Asosiasi Desa Bersatu, bersama tiga kepala desa yaitu Muhadi, Arif Fadillah, dan Wardin Wahid.

    “Mengadili, dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima,” kata Hakim Suhartoyo membacakan amar putusan.

    Permohonan tidak dapat diterima lantaran dianggap telah kehilangan objek. Sebab norma yang sama telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024.

    Dalam putusan ini, MK mengabulkan sebagian permohonan terkait pasal tersebut. Dengan begitu, maka objek permohonan dalam perkara Nomor 107/PUU-XXII/2024 telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024 diucapkan.

    Pasal 118 huruf e UU Desa selengkapnya menyatakan, kepala desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

  • KPK Tantang Warga Laporkan Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi, Ubedillah Badrun Mengaku Sudah Datang 5 Kali

    KPK Tantang Warga Laporkan Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi, Ubedillah Badrun Mengaku Sudah Datang 5 Kali

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Ketua KPK, Setyo Budianto, yang mengaku akan menindaklanjuti jika ada laporan dugaan korupsi terhadap Jokowi dan keluarganya, kini dipertanyakan.

    Pasalnya, laporan terkait dugaan korupsi oleh Jokowi dan keluarganya sudah berkali-kali dilakukan oleh sejumlah aktivis dan akademisi. Bahkan, Ubedillah Badrun mengaku sudah kelima kalinya datang menyampaikan laporan ke KPK.

    “Kami hadir kembali untuk yang ke-5 kali dari tahun 2022-2024, tentang dugaan korupsi dan TPPU Jokowi dan keluarganya,” kata Ubedillah Badrun, di depan gedung KPK bersama sejumlah aktivis yang tergabung dalam Nurani ’98, Selasa (7/1/2025).

    “Kenapa kami datang kembali ke sini karena ada konfirmasi yang cukup kuat dari laporan OCCRP itu,” ujar Ubedilah Badrun.

    Untuk diketahui, sejumlah aktivis yang tergabung dalam Nurani ’98 menyayangkan sikap pasif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hanya menunggu laporan masyarakat untuk menindaklanjuti laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Laporan tersebut mencantumkan nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebagai finalis pemimpin dunia terkorup.

    “Kami menyayangkan pernyataan KPK yang tidak secara tegas menyatakan akan mengusut dugaan korupsi Joko Widodo maupun keluarganya terkait dengan ramainya respons publik terhadap rilis OCCRP. KPK hanya menyebut akan menunggu laporan dari masyarakat terkait hal itu,” ujar Aktivis Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta 1998 (FKSMJ), Antonius Danar Priyantoro, di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

  • Makan Bergizi Gratis Ada yang Tak Laku, Chusnul: Ahok Sudah Prediksi Ini Sejak Dulu

    Makan Bergizi Gratis Ada yang Tak Laku, Chusnul: Ahok Sudah Prediksi Ini Sejak Dulu

    “Yang jadi pertanyaan, ada ratusan pejabat di sekitar Prabowo, apa ga ada yang ingatkan ini akan terjadi?,” kuncinya.

    Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membeberkan cara jitu untuk merealisasikan makan siang gratis. Menurutnya, caranya terbilang praktis.

    “Ini praktis, apa yang susah,” kata Ahok dikutip dari YouTube Najwa Shihab, Jumat (5/7/2024).

    Ia mengaku pernah ditanyai temannya, seorang yang punya jabatan di pemerintahan. Bagaimana caranya menjalankan program unggulan Prabowo-Gibran itu. “Saya bilang, kalau saya langsung selesai,” ucapnya.

    Hanya saja, kader PDIP itu mengatakan mungkin caranya tidak disukai sejumlah kalangan. Karena secara bisnis tidak menguntungkan.

    “Cuma masalahnya kalau kayak gitu. Mungkin yang mau jadi supplier tidak kebagian aja kali ya. Makanya cara Ahok orang enggak suka,” katanya tertawa.

    Ia menjelaskan, anggarannya diberikan ke orang tua. Orang tua yang mengelolanya untuk makanan anaknya.

    “Duitnya berapa. Kasih ke emaknya. Emaknya masak sesuai yang emaknya suka. Bayangin kalau satu anak dapat Rp50 ribu. Kalau dia punya tiga anak dapat Rp150 ribu,” jelasnya.

    Dengan begitu, kata Ahok, sekolah hanya memberi menu. Apa yang mesti dimasak atau dipersiapkan orang tua.

    “Tinggal sekolah kasih menu. Elu masih ada daging. Ada apa gitu ya, kalau enggak duitnya gue cabut nih. Sudah, daripada pengadaan ada yang ambil untung. Ada packing, ada tender,” terangnya.

    Jika itu diterapkan, maka kementerian katanya tak repot. “Ibunya aja, terus hemat satu kementerian.”