Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Makan Siang Gratis Tua Banyak Sorotan, Lia Amalia Semprot Prabowo-Gibran: Makanya Kalau Kampanye Gak Usah Janji yang Muluk-muluk

    Makan Siang Gratis Tua Banyak Sorotan, Lia Amalia Semprot Prabowo-Gibran: Makanya Kalau Kampanye Gak Usah Janji yang Muluk-muluk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Lia Amalia ikut merespons kacaunya pelaksanaan program makan siang gratis yang dijanjikan dalam kampanye Prabowo-Gibran.

    Lia mengingatkan bahwa salah satu poin dari janji tersebut adalah menyertakan susu sebagai bagian dari menu bergizi. Namun, realisasi program ini jauh dari harapan.

    “Janji kampanyenya susu adalah bagian dari makan siang gratis. Pada waktu itu direncanakan Rp15 ribu per porsi,” ujar Lia dalam keterangannya di X @liaasister (9/1/2025).

    Dikatakan jebolan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ini, anggaran awal yang direncanakan sebesar Rp15 ribu per porsi kini hanya menjadi Rp10 ribu.

    “Tapi pada kenyataannya, realisasinya tanpa susu dan hanya 10 ribu per porsi,” cetusnya.

    Tambahnya, angka tersebut kemungkinan sudah dipotong untuk biaya memasak dan transportasi, sehingga kualitas makanan yang disediakan menurun drastis.

    “Itu pun sudah di kurangi oleh biaya memasak dan transportasi,” sebut Lia.

    Di beberapa tempat, kata Lia, makanan yang diberikan dinilai menyedihkan dan membuat siswa enggan memakannya.

    “Meskipun di beberapa tempat juga layak makanannya, berarti mutu makanan bergizi gratis ini tidak merata,” imbuhnya.

    Tidak berhenti di situ, Lia juga menyoroti pendanaan program tersebut. Istana sempat menyebut bahwa Cina bersedia mendanai program makan siang gratis.

    “Soal anggaran, kata istana, China menyanggupi mendanai makan gratis, tapi kenaikan PPN 12 persen juga dengan alasan untuk mendanai makan gratis,” jelasnya.

    Dilihat pada sisi lain, pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dengan alasan untuk mendukung pendanaan program ini.

  • Terkesan Bela Oknum yang Tembak Bos Rental, Warganet Tantang Pangkoarmada Bongkar Pagar Laut Ilegal di PIK-2

    Terkesan Bela Oknum yang Tembak Bos Rental, Warganet Tantang Pangkoarmada Bongkar Pagar Laut Ilegal di PIK-2

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum anggota TNI AL hingga kini masih jadi perhatian publik. Terlebih setelah Pangkoarmada RI terkesan membela pelaku dengan narasi “Kill or To be Killed”.

    Tampak di media sosial X banyak warganet yang menyampaikan kritikan sekaligus menyajikan sejumlah video peristiwa tersebut.

    Bahkan, ada warganet yang mempertanyakan kesungguhan Pangkoarmada dalam tugasnya membela laut nusantara.

    Berawal dari cuitan pegiat media sosial bercentang biru, @Heraloebss, yang membahas terkait peristiwa penembakan itu.

    “Part I : KORBAN sempat menawarkan para pelaku untuk menepi dan mengobrol, malah Kabur dan mengancam akan menembak
    Part II : Dikejarlah si pelaku & terjadilah penembakan
    Jadi tidak ada itu KILL OR TO BE KILLED, Pelaku sadar dan terindikasi Mau menggelapkan,” tulis @Heraloebss, dikutip Kamis (9/1/2025).

    “Ngurusin anak buah aja gak becus, mau mengamankan laut NKRI? Mbelgedes,” kritik akun @SManikmoyo, di kolom komentar cuitan itu.

    “Laut dipagerin PIK mereka pura2 bego, yg bereaksi cuma KKP yg kewenangannya terbatas,” balas akun @yuzviii, seraya menantang agar pagar ilegal di laut PIK-2 yang membentang puluhan kilometer dibongkar.

    Sebelumnya diberitakan, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu, mendesak Presiden RI Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut dugaan pelanggaran hukum oleh pengembang PIK-2.

    “Bapak Presiden @prabowo, Bk Kapolri @ListyoSigitP yth, sudah jelas dugaan pelanggaran hukum oleh pengembang PIK-2,” kata Said Didu dalam akun X, pribadinya, Kamis (9/1/2025).

  • Setelah Sepekan Berjalan, Danny Pomanto Bakal Evaluasi Pelaksaan Makanan Bergizi Gratis di Makassar

    Setelah Sepekan Berjalan, Danny Pomanto Bakal Evaluasi Pelaksaan Makanan Bergizi Gratis di Makassar

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Danny Pomanto bakal mengevaluasi Makan Bergizi Gratis (MBG). Itu setelah program tersebut sepekan berjalan.

    “Saya tunggu seminggu, baru kita evaluasi,” kata Danny kepada jurnalis di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Sulawesi Selatan, Kamis (9/1/2025).

    Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Seperti siswa yang alergi dengan makanan tertentu.

    “Itulah yang akan kita evaluasi nanti, itu yang nanti kita carikan (solusi),” terang Danny.

    Tidak hanya itu. Persoalan sampah juga ia sentil. “Termaksud nanti ada pengelolaan sampah bagaimana, minumnya bagaimana. Tradisi apa yang nanti dibangun,” imbuhnya.

    Di Makassar, MBG diketahui dimulai sejak Senin, 6 Januari 2025. Bersamaan dengan daerah lain di 26 provinsi di Indonesia.

    Ada 10 ribu siswa yang disasar di Makassar. Mereka terdiri dari siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, hingga Sekolah Menengah Atas. (Arya/Fajar)

  • Kasus Harun Masiku: KPK Tunggu Hasto Penuhi Panggilan

    Kasus Harun Masiku: KPK Tunggu Hasto Penuhi Panggilan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menunggu kehadiran Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pada Senin, 13 Januari 2025.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto enggan berkomentar soal bagaimana langkah penyidik apabila Hasto tidak hadir. Menurutnya masih terlalu dini untuk menjawab pertanyaan tersebut.

    “Saya tidak akan berandai-andai apakah yang bersangkutan akan hadir atau tidak, dan bagaimana kalau tidak hadir. Kita tunggu saja sama-sama di tanggal tersebut,” kata Tessa saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan sudah menerima surat panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan dan dirinya siap hadir pada Senin, 13 Januari 2025.

    “Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir pada 13 Januari 2025. Pada pukul 10.00,” kata Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis.

    Dia sebagai warga negara yang taat hukum mengaku bakal hadir memenuhi undangan KPK dan bakal kooperatif terhadap seluruh pertanyaan penyidik.

    “Saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

    Hasto mengaku memahami seluruh jalan politik PDI Perjuangan, Presiden pertama RI Soekarno, dan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri sehingga dirinya akan meneladani mereka untuk memenuhi panggilan hukum, yang dalam hal ini adalah KPK.

  • Kabupaten Wajo Ditunjuk sebagai Tuan Rumah Musabaqah Qiraatil Kutub Nasional dan Internasional 2025

    Kabupaten Wajo Ditunjuk sebagai Tuan Rumah Musabaqah Qiraatil Kutub Nasional dan Internasional 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Agama Nasaruddin Umar menetapkan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, sebagai tuan rumah penyelenggaraan Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) Nasional dan Internasional tahun 2025.

    “Sebagai tuan rumah, Kabupaten Wajo akan menjadi sentral kegiatan pendidikan kitab kuning yang membanggakan,” ujar Nasaruddin Umar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menag menyoroti pentingnya persiapan infrastruktur, termasuk jalan penghubung dari bandara menuju Kabupaten Wajo.

    Nasaruddin berharap acara ini dapat menjadi sarana meningkatkan citra Sulawesi Selatan sebagai gudang institusi pendidikan bermutu.

    “Ini bukan hanya kegiatan nasional, tetapi internasional. Persiapannya harus matang, sehingga acara ini dapat berjalan tanpa adanya praktik-praktik yang mencederai niat luhur seperti pungutan liar atau korupsi,” kata dia.

    “Kita berharap ini menjadi momentum bersejarah, tidak hanya untuk Kabupaten Wajo, tetapi juga untuk pendidikan pesantren di Indonesia,” ujarnya menambahkan.

    Menag mengungkapkan bahwa momen tersebut juga akan memberikan dampak besar, baik secara ekonomi maupun pendidikan.

    “Dengan tamu yang diperkirakan mencapai 3.400 orang, termasuk delegasi dari seluruh provinsi dan negara tetangga, akan terjadi pertumbuhan ekonomi mendadak di wilayah ini,” ujar dia.

    Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Basnang Said mengatakan bahwa acara direncanakan berlangsung pada 1–7 Oktober 2025.

    Nantinya, kata dia, akan melibatkan berbagai kegiatan, seperti lomba membaca kitab kuning, debat konstitusi, pameran produk pesantren, hingga lomba qasidah rebana.

  • Dijadwalkan Diperiksa KPK 13 Januari, Hasto Kristiyanto Pastikan Hadir

    Dijadwalkan Diperiksa KPK 13 Januari, Hasto Kristiyanto Pastikan Hadir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP), Hasto Kristiyanto pada 13 Januari mendatang.

    Diketahui, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka atas dua kasus, yakni suap berkaitan pergantian antarwaktu Harun Masiku serta perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

    KPK sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dari kasus Hasto, seperti Wahyu Setiawan hingga Agustiani Tio Fridelina.

    Merespons agenda pemeriksaan itu, Hasto Kristiyanto mengaku sudah menerima surat dari KPK yang ingin meminta keterangan dirinya.

    Hal demikian seperti diungkapkan Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (9/1). “Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir pada 13 Januari 2025, pada jam 10 WIB,” kata Hasto.

    Sejumlah politikus PDIP tampak menemani Hasto menyampaikan keterangan, seperti Djarot Saiful Hidayat, Ronny Talapessy, hingga Mohamad Guntur Romli.

    Hasto mengaku sebagai warga negara yang taat hukum akan memenuhi undangan KPK pada 13 Januari, dan bersifat kooperatif terhadap penyidik.

    “Saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya,” kata peraih cumlaude untuk gelar doktor dari Universitas Indonesia (UI) itu.

    Menurut Hasto, langkahnya hadir ke KPK nanti sebagai wujud memahami jalan politik PDIP, Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno, dan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri yang menjunjung hukum dan demokrasi.

  • Ferdinand Soroti Dampak Diskon Listrik dan Rencana Kenaikan PPN: Prabowo Pasti Pusing dengan Beban Warisan Ini

    Ferdinand Soroti Dampak Diskon Listrik dan Rencana Kenaikan PPN: Prabowo Pasti Pusing dengan Beban Warisan Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahean, mengkritisi kebijakan pemerintah terkait rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen.

    Dikatakan Ferdinand, keputusan tersebut memicu sejumlah langkah strategis, termasuk pemberian diskon listrik yang dinilai berpotensi membebani PT PLN dan keuangan negara.

    Ferdinand menilai, pemerintah Prabowo Subianto, yang baru memulai masa jabatannya, menghadapi tantangan besar akibat warisan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp507,8 triliun pada 2024.

    Defisit ini diprediksi meningkat hingga Rp600 triliun pada 2025.

    “Prabowo pasti pusing menjalankan pemerintahan dengan beban-beban warisan ini, termasuk defisit APBN dan rencana kenaikan PPN,” ujar Ferdinand dalam keterangannya (9/1/2025).

    Ia menjelaskan, rencana menaikkan PPN memicu penolakan publik sehingga pemerintah mengambil langkah kompensasi berupa diskon listrik bagi pelanggan dengan daya 450-2.220 VA selama Januari dan Februari 2025.

    Kebijakan diskon listrik ini diperkirakan mengurangi pendapatan PLN lebih dari Rp10 triliun dalam dua bulan.

    Ferdinand memperingatkan bahwa gangguan arus kas PLN dapat memengaruhi kemampuan perusahaan membayar vendor, mitra, atau memenuhi kewajiban keuangannya.

    “PLN sebagai perusahaan negara tentu wajib menjalankan kebijakan ini, tetapi dampaknya pada stabilitas keuangan perusahaan sangat berpotensi besar,” tegasnya.

    Selain itu, Ferdinand mempertanyakan mekanisme pembiayaan diskon listrik ini, apakah akan menjadi tanggungan PLN sebagai perusahaan atau ditutupi melalui APBN.

  • APBN Defisit Rp507,8 T di 2024, Ferdinand Hutahean: Prabowo Pasti Pusing dengan Warisan Jokowi

    APBN Defisit Rp507,8 T di 2024, Ferdinand Hutahean: Prabowo Pasti Pusing dengan Warisan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ferdinand Hutahean mengkritisi kebijakan pemerintah terkait rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen.

    Dikatakan Ferdinand, keputusan tersebut memicu sejumlah langkah strategis, termasuk pemberian diskon listrik yang dinilai berpotensi membebani PT PLN dan keuangan negara.

    Ferdinand menilai, pemerintah Prabowo Subianto, yang baru memulai masa jabatannya, menghadapi tantangan besar akibat warisan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp507,8 triliun pada 2024.

    Defisit ini diprediksi meningkat hingga Rp600 triliun pada 2025.

    “Prabowo pasti pusing menjalankan pemerintahan dengan beban-beban warisan (Jokowi) ini, termasuk defisit APBN dan rencana kenaikan PPN,” ujar Ferdinand dalam keterangannya (9/1/2025).

    Ia menjelaskan, rencana menaikkan PPN memicu penolakan publik sehingga pemerintah mengambil langkah kompensasi berupa diskon listrik bagi pelanggan dengan daya 450-2.220 VA selama Januari dan Februari 2025.

    Kebijakan diskon listrik ini diperkirakan mengurangi pendapatan PLN lebih dari Rp10 triliun dalam dua bulan.

    Ferdinand memperingatkan bahwa gangguan arus kas PLN dapat memengaruhi kemampuan perusahaan membayar vendor, mitra, atau memenuhi kewajiban keuangannya.

    “PLN sebagai perusahaan negara tentu wajib menjalankan kebijakan ini, tetapi dampaknya pada stabilitas keuangan perusahaan sangat berpotensi besar,” tegas Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia ini.

    Selain itu, Ferdinand mempertanyakan mekanisme pembiayaan diskon listrik ini, apakah akan menjadi tanggungan PLN sebagai perusahaan atau ditutupi melalui APBN.

  • Prabowo Belum Puas Penurunan Biaya Haji, Ini Kata Menteri Agama

    Prabowo Belum Puas Penurunan Biaya Haji, Ini Kata Menteri Agama

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto belum puas dengan capaian penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 yang telah disepakati antara DPR dengan Pemerintah.

    Presiden Prabowo inginnya agar ongkos yang dibayarkan calon jemaah haji bisa diturunkan. Namun demikian, penurunan bisa dilakukan pada tahun mendatang. Sebab, biaya haji untuk tahun ini sudah diputuskan bersama antara DPR dan pemerintah, yakni Rp 89,4 juta, menurun dibandingkan tahun lalu, yakni Rp 93,2 juta.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya efisiensi dalam proses penggunaannya saat operasional haji.

    “Alhamdulillah, sebagaimana dilaporkan ke bapak Presiden sebelumnya, saya rasa biaya ini hasil kekompakan antara DPR dan pemerintah, sehingga bisa terwujud. Kita apresiasi terkait penetapan harga ini. Saya rasa ini sebuah capaian yang kita sepakati, bukan memaksakan sampai ada hasil seperti itu. Itu hasil penyisiran atas hal-hal apa yang bisa dikurangi,” ucap Menag di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    Ia berjanji akan tetap menyisir penggunaan biaya haji 2025 ini agar tetap efisien pada saat digunakan.

    “Saya rasa bisa dilakukan juga penyisirannya. Sambil jalan, bisa sambil push. Saya rasa tahun ini bisa efisiensi,” tegasnya.

    “Saya rasa angka yang muncul saat ini termasuk juga dialokasikan untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di luar perencanaan, dan ini juga di negara orang,” sambungnya. (Pram/fajar)

  • Sambutan Hangat Mees Hilgers ke Patrick Kluivert Disorot

    Sambutan Hangat Mees Hilgers ke Patrick Kluivert Disorot

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pemain Timnas Indonesia, Mees Hilgers akhirnya buka suara di polemik yang saat ini terjadi di sepakbola Indonesia.

    Semenjak pemecatan pelatih Shin Tae Yong, Mees Hilgers tidak mengungkapkan satu patah kata pun di media sosialnya.

    Hal ini membuat mendapatkan banyak tundingan dari para netizen yang menyebutnya sebagai biang kerok pemecatan sang pelatih.

    Apalagi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyebut adanya hubungan kurang baik Shin Tae Yong dengan pemainnya.

    Bahkan, Mees Hilgers jadi salah satu pemain yang tidak memberikan salam perpisahan kepada Shin Tae Yong setelah dipecat PSSI.

    Terbaru, Mees akhirnya buka suara setelah pelatih baru Patrick Kluivert di perkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia.

    Reaksi itu diberikan Mees Hilgers saat akun Instagram Timnas Indonesia memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pengganti Shin Tae Yong.

    “Sampai bertemu lagi,” tulis Hilgers dikolom komentar.

    Kedatangan Kluivert membuat Hilgers antusias berkostum Indonesia dan tidak sabar berada di bawah arahan pelatih asal Belanda itu.

    dikontrak dua tahun sampai 2027 dengan opsi perpanjangan kontrak.

    “PSSI resmi menetapkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda tersebut dikontrak dua tahun dari 2025 hingga 2027 dengan opsi perpanjangan kontrak,” tulis pihak PSSI.

    Di Timnas Indonesia, Kluivert akan ditemani dua asisten asal Belanda Alex Pastoor dan Denny Landzaat. Selain itu, legenda timnas Belanda itu akan didampingi dua asisten asal Indonesia.