Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Mahfud MD Permasalahkan Pedoman Etika Makan Kemenag: Makan Harus Tiga Jari

    Mahfud MD Permasalahkan Pedoman Etika Makan Kemenag: Makan Harus Tiga Jari

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Menko Polhukam Mahfud MD mengkritik pedoman etika makan dan minum yang dirilis oleh Kementerian Agama (Kemenag) melalui unggahan di X.

    Mahfud menyebut beberapa poin dalam pedoman tersebut terkesan berlebihan dan tidak praktis.

    “Ini Kemenag agak berlebihan. Makan harus dengan tiga jari,” ujar Mahfud dalam keterangannya di X @mohmahfudmd (9/1/2025).

    Jika makan hanya menggunakan tiga jari, Mahfud mempertanyakan dua jari yang tersisa.

    “Yang dua jari bagaimana? Tak boleh mencaci makanan. Memang ada orang mencaci makanan? Jangan bernapas di bejana. Memang ngapain bernapas di bejana?,” cetusnya.

    Tidak berhenti di situ, Mahfud juga mengingatkan prinsip Islam untuk mempermudah urusan umat.

    “Ada dalil, permudah saja, jangan menyulitkan diri,” tambahnya.

    Pedoman etika makan dan minum yang diterbitkan Kemenag mencakup 14 poin, seperti makan dengan tangan kanan, menggunakan tiga jari, tidak makan sambil berdiri, dan tidak bernapas di bejana.

    Pedoman ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat, termasuk kritik Mahfud MD yang menilai bahwa beberapa poin kurang relevan dengan kebiasaan sehari-hari.

    Hingga berita ini diturunkan, Kemenag belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik Mahfud MD.

    Sementara itu, publik juga ramai berdiskusi di media sosial mengenai kesesuaian pedoman tersebut dengan kebutuhan masyarakat modern.

    (Muhsin/fajar)

  • Menteri KKP Ancam Bongkar Pagar Laut di PIK-2, Mardani Ali Sera: Siapakah yang Membuatnya?

    Menteri KKP Ancam Bongkar Pagar Laut di PIK-2, Mardani Ali Sera: Siapakah yang Membuatnya?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Wahyu Trenggono, yang bakal mencabut pagar laut sepanjang 30 kilometer jika terbukti tak mengantongi izin kini jadi pembahasan hangat.

    Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali, mengapresiasi sekaligus mempertanyakan siapa pembuat pagar tersebut.

    “Bravo Mas Johan dan Mas Riyono yg gercep langsung sidak mengunjungi langsung ‘pagar laut’ yg membentang sejauh mata memandang,” ujar Mardani, dikutip dari cuitan pada akun pribadinya di aplikasi X, @MardaniAliSera.

    “Pertanyaanya: tdk mudah, tdk murah dan tidak bisa cepat membangun ‘pagar laut’ itu. Siapakah yg membuatnya?” tanya Mardani, dikutip Jumat (10/1/2025).

    Warganet pun ramai mengomentari cuitan tersebut. Banyak yang menyampaikan kritikan dan saran.

    “Ajak anggota DPR dan fraksi lain untuk membuat surat pemanggilan resmi kepada instansi terkait. Kalau sampai tidak tahu siapa yang pemilik/pembuatnya evaluasi instansinya.
    Orang buat bangunan kecil kalau gak sesuai IMB langsung ditegur. Lha ini pagar 30km , mosok pemerintah gak ada yang tahu,” balas warganet di kolom komentar.

    “Udah tau ahhh, masa gak tau….cuma riding the wave to get polularity. Coba berani gak untuk panggil instansi terkait, perintahkan bongkar kalau tidak ada yg ngaku punya siapa, maka itu hak pemerintah untuk bongkar,” ujar lainnya.

    “Mulai dibangun Agustus 2024, baru sadar skrg, dan anehnya sampai saat ini blm teridentifikasi siapa yg bangun, kan harusnya gampang, telusuri siapa yg bayar org harian untuk bangun pagar itu. Giliran kek gini lemot amat,” kritik warganet lainnya.

  • Viral Mobil Dinas Istana dengan Plat RI 36 Bikin Resah Pengguna Jalan, Warganet: Si Laundry Ahmad

    Viral Mobil Dinas Istana dengan Plat RI 36 Bikin Resah Pengguna Jalan, Warganet: Si Laundry Ahmad

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Beberapa hari belakangan, kata kunci RI 36 ramai jadi sorotan di media sosial X.

    Pasalnya, kata kunci yang merupakan plat nomor mobil dinas pejabat istana itu terekam wara-wiri di jalan utama Kota Jakarta.

    Hal yang membuat warganet kesal karena video yang beredar memperlihatkan mobil tersebut terlihat berlebihan saat melewati jalan utama.

    Sejumlah video menunjukkan aksi polisi Patwal tampak bersikap arogan saat mengawal mobil berpelat RI 36. Video itu pun viral di media sosial.

    Belakangan terungkap bahwa mobil dinas Lexus berpelat RI 36 diduga digunakan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

    “Mobil dinas Lexus berpelat RI 36 diduga digunakan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda & Pekerja Seni, Raffi Ahmad,” tulis akun bercentang biru di X, @txttransportasi, dikutip Jumat (10/1/2025).

    “Gaa heran sih RI 36 si laundry ahmad,” ujar akun @kemenPKP_RI sembari membagikan tangkapan layar instagram mobil tersebut.

    “Gak percaya kalo dia. 36 itu harusnya menteri bukan utsus,” balas warganet.

    “Jaman orba para pejabatnya kayaknya ngk gini gini amat, kalian di jalan sok terlihat penting, giliran laut ada yang magar kalian ngk tau , giliran pasir ada yang maling kalian ngk tau, alam rusak karena tambang timah sehingga negara rugi sampai 300T kalian ngk tau??!,” kritik warganet lainnya.

    Sementara itu, Korlantas Polri melalui Dirgakkum Brigjen Pol Raden Slamet Santoso menegaskan, tindakan seperti itu tidak dibenarkan dan akan ditelusuri lebih lanjut.

  • Pelatikan Kepala Daerah Terpilih, Yusril Ihza Mahendra Beri Informasi Penting Ini

    Pelatikan Kepala Daerah Terpilih, Yusril Ihza Mahendra Beri Informasi Penting Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pelantikan kepala daerah terpilih kini menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, ada kemungkinan molor dari jadwal yang sebelumnya telah dirancang.

    Salah satu penyebabnya karena banyaknya sengketa pilkada yang harus disidangkan Mahkamah Konstitusi (MK) terlebih dahulu. Padahal, pemerintah sebelumnya mewacanakan untuk melantik kepala daerah secara serentak.

    Melihat perkembang terkini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mempertimbangkan agar kepala daerah terpilih yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilantik terlebih dahulu.

    Hal itu diungkapkan Yusril seusai bertemi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/1).

    Yusril saat itu membawa dokumen dari putusan MK yang terbaru, mengenai pelantikan kepala daerah yang terpilih.

    Saat ini, masih ada kurang lebih 310 sengketa di MK yang harus melalui proses sidang. “Pemerintah itu berkeinginan supaya mudah-mudahan smooth, ya, sengketa ini jalan terus di MK, tetapi yang tidak ada sengketa ya bisa dipertimbangkan untuk bagaimana apakah dilantik lebih dulu,” ucap Yusril kepada wartawan.

    Tak hanya itu, pemerintah juga akan berdiskusi dengan Mahkamah Konstitusi apakah para kepala daerah terpilih yang sudah tidak sengketa bisa dilantik terlebih dahulu. “Apakah MK menghendaki pelantikan itu nanti, serentak, apabila sudah selesai sengketa ataukah bisa dilantik yang tidak sengketa lebih dulu,” kata dia.

  • Prabowo Subianto Evaluasi Proyek PSN, Sutan Mangara: Gawat! Kayaknya Oligarki Mau Dibabat Habis Nih?

    Prabowo Subianto Evaluasi Proyek PSN, Sutan Mangara: Gawat! Kayaknya Oligarki Mau Dibabat Habis Nih?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Sutan Mangara Harahap, menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai kurang berguna bagi masyarakat.

    Dikatakan Mangara, langkah tersebut bisa menjadi ancaman serius bagi oligarki.

    “Gawat! Kayaknya oligarki mau dibabat habis nih?,” ujar Mangara dalam keterangannya di X @sutanmangara (10/1/2025).

    Mangara merujuk pada pernyataan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, yang menyebut bahwa evaluasi PSN ini dilakukan untuk memastikan anggaran negara dialokasikan secara efisien dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

    “Presiden Prabowo Subianto akan mengevaluasi Proyek Strategis Nasional yang kurang berguna untuk masyarakat,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Presiden Prabowo Subianto berencana meninjau ulang sejumlah PSN yang dinilai tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

    Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, saat berbicara dalam seminar bertema “Pembangunan Indonesia 2025: Harapan dan Tantangan” di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Menurut Dasco, langkah Presiden ini bertujuan untuk memastikan setiap proyek yang dilaksanakan benar-benar berdampak positif bagi rakyat.

    “Presiden Prabowo akan melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek strategis nasional yang dirasa kurang berguna untuk kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

    Dasco mengakui bahwa kebijakan ini mungkin tidak akan diterima dengan baik oleh semua pihak.

    Namun, ia menegaskan bahwa Presiden berkomitmen untuk tetap menjalankannya demi kepentingan bangsa, meskipun ada risiko tertentu yang harus dihadapi.

  • Pesan Kepala BKN untuk Seluruh Kepala Daerah: Selesaikan Honorer yang Belum Lolos PPPK Tahap 1!

    Pesan Kepala BKN untuk Seluruh Kepala Daerah: Selesaikan Honorer yang Belum Lolos PPPK Tahap 1!

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakhrulloh menitip pesan kepada seluruh kepala daerah. Ia meminta pegawai honorer diselesaikan.

    “Saya titip, untuk PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tolong disukseskan para bupati dan wali kota,” kata Zudan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (10/1/2025).

    Zudan mengatakan, para honorer yang belum selesai di pendaftaran PPPK tahap 1. Mesti diselesaikan di tahap 2.

    “Harus menyelesaikan para honorer yang belum selesai di tahap 1,” ucapnya.

    Pendaftaran PPPK tahap 2 diketahui dibuka hingga 15 Januari 2025. Mengakomodir honorer yang tidak lolos di pendaftaran PPPK tahap 1.

    “Yah, yang masih memenuhi syarat untuk ikut, yang belum lulus kemarin. Ikut di tahap 2. Kalau ada kurang di administrasinya segera dilengkapi,” terang Zudan.

    Berdasaekan Keputusan Menteri PANRB Nomor 634 Tahun 2025, tenaga honorer atau non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN dapat mengikuti seleksi PPPK tahap 2 jika:

    Tidak memenuhi syarat (TMS) pada seleksi administrasi PPPK tahap 1.
    Tidak memenuhi syarat (TMS) pada seleksi administrasi CPNS.
    Belum melamar pada seleksi pengadaan ASN.

    Pelamar dengan kriteria tersebut hanya bisa melamar di instansi pemerintah tempat bekerja saat ini dan pada jabatan tertentu seperti:

    Pengelola Umum Operasional

    Operator Layanan Operasional

    Pengelola Layanan Operasional

    Penata Layanan Operasional

    (Arya/Fajar)

  • Puji Megawati di HUT ke-52 PDIP, Islah Bahrawi: Kuat dan Besar Karena Keberanian dan Ketangguhannya

    Puji Megawati di HUT ke-52 PDIP, Islah Bahrawi: Kuat dan Besar Karena Keberanian dan Ketangguhannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi memuji Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di momen HUT PDIP ke-52 tahun.

    Meski demikian, Islah Bahrawi sempat memandang Megawati hanya wanita biasa yang kebetulan anak mantan Presiden yang pernah menjadi presiden.

    “Saya dulu menganggapnya wanita biasa. Politisi, anak mantan presiden yg pernah menjadi presiden. Itu saja. Semakin sering berdiskusi, semakin saya mengenalnya,” kata Islah Bahrawi dikutip akun X, pribadinya, Jumat, (10/1/2024).

    Namun dengan melihat Megawati dari masa ke masa, dia mengakui keberanian dan ketangguhan Megawati.

    “Dan benar, ‘wanita menjadi kuat bukan karena berlindung dari ancaman, tapi karena keberanian dan ketangguhan yang terbangun dari perlawanan berlapis-lapis’,” ujarnya.

    Hal itu kata dia telah menjadikan PDI Perjuangan sebagai partai yang kuat dan besar.

    “Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi kuat dan besar karena keberanian dan ketangguhan seorang Megawati Soekarno Putri,” tuturnya.

    “Kesimpulan ini menjadi salah satu catatan dari berbagai literatur yang saya baca. Saya bukan kader PDIP, tapi saya mengaguminya.Selamat hari lahir Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke 52. ‘Satyam Eva Jayate’,” tandasnya. (*)

  • Menteri KKP Bilang Pagar Laut Akan Dibongkar Jika Tak Ada Izin, Mulyanto: Jadi Bapak Ini Mau Bongkar atau Memberi Izin?

    Menteri KKP Bilang Pagar Laut Akan Dibongkar Jika Tak Ada Izin, Mulyanto: Jadi Bapak Ini Mau Bongkar atau Memberi Izin?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan RI Wahyu Trenggono menyatakan, bakal mencabut pagar laut sepanjang 30 kilometer jika terbukti tak mengantongi izin.

    “Bangunan-bangunan yang ada di situ ya harus dihentikan. Tetapi kalau izin yang KKPRL-nya ada, tidak apa-apa mereka harus jalan terus,” kata Trenggono, Kamis, (9/1/2025).

    Merespons hal tersebut, Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia (MITI), Mulyanto terus menyoroti.

    Diketahui, pagar laut tersebut telah disegel oleh KKP. Mulyanto menegaskan, pagar itu harus dibongkar sesuai sanksi dalam PP Nomor 21 tahun 2021 pasal 195 ayar (h).

    “Gaes menurut loe, apa cukup pagar laut misterius 30 km ini dengan disegel ?Kalau gue sih usul harus dibongkar sesuai sanksi di PP 21/2021 Pasal 195 ayat (h),” tulis Mulyanto dalam unggahannya di Akun X, pribadinya.

    Menurutnya, tidak cukup kalau sekadar disetop dan disegel. Perlu dibongkar, diusut pelakunya untuk diadili. Apalagi sudah 5 bulan nelayan dirugikan, sejak beroperasi Agustus 2024 lalu.

    “Menteri ini tidak jelas, kalau tidak ada izin akan dibongkar. Kementeriannya bilang, karena tidak ada izin, maka disegel. Kenapa tidak berani bongkar, agar nelayan kembali dapat melaut? Menteri kok mencla-mencle,” ujar politisi PKS ini.

    Dia juga menyoroti pernyataan Menteri KKP yang menyebut bahwa jika mengantongi izin maka pemagaran boleh dilakukan.

    “Jadi Bapak ini mau bongkar atau mau memberi izin,” tandasnya.

    Hal senada juga disampaikan Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu.

  • Menteri KKP Bilang Pagar Laut Akan Dibongkar Jika Tak Ada Izin, Mulyanto: Jadi Bapak Ini Mau Bongkar atau Memberi Izin?

    KKP Segel Pagar Laut 30 Km di Tangerang, DPR Minta Dibongkar dan Diusut Pelakunya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyegel pagar laut tanpa izin di perairan Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis (9/1/2024).

    Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah memasang banner berwarna merah dengan tulisan “penghentian kegiatan pemagaran”.

    Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto memberikan sentilan. Pasalnya, pemagaran laut itu hanya dihentikan tak dibongkar.

    ”Pemagaran laut sampai puluhan kilometer hanya dihentikan, tidak dibongkar,” kata Gigin Praginanto dalam akun X, pribadinya, Jumat, (10/1/2025).

    Dengan begitu kata dia, jalur para nelayan di sana masih akan terhalangi.

    “Artinya para nelayan masih akan menderita karena pagar penghalang jalur ke laut tetap ada. Ini cuma sandiwara karena pemilik pagar adalah pebisnis yang lebih berkuasa dari siapapun di Indonesia,” tandasnya.

    Hal senada juga disampaikan oleh Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto. Menurutnya, pemagaran laut itu tidak cukup disetop dan disegel tapi perlu dibongkar dan diusut pelakunya.

    “Dirjen PSDKP KKP turun mengamankan pagar laut misterius (9/1/2025).Tapi, tidak cukup kalau sekedar disetop dan disegel. Perlu dibongkar, diusut pelakunya untuk diadili. Sudah 5 bulan nelayan dirugikan. Setuju nder?,” ungkap Mulyanto.

    Diketahui pembangunan pagar ini terindikasi tidak mengantongi izin (ilegal). Pagar itu membentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji, melintasi perairan Tangerang.

    Pagar ini membentang 16 desa dan enam kecamatan di Kabupaten Tangerang. (*)

  • Ahok Diperiksa KPK, Mulyono Kena Gertak?

    Ahok Diperiksa KPK, Mulyono Kena Gertak?

    .FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Ahok diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina untuk periode 2011-2021.

    Namun, pemeriksaan ini memunculkan spekulasi di media sosial. Pegiat media sosial Stefan Antonio mengaitkan pemeriksaan Ahok dengan potensi kejutan.

    “Apa ini ada hubungannya sama kejutan yang bakal dibuat Anies dan Ahok di Bulan ini?,” ujar Stefan dalam keterangannya di X @StefanAntonio_ (10/1/2025).

    Stefan juga mempertanyakan apakah Anies Baswedan akan segera dipanggil KPK, seperti yang dialami Ahok.

    “Coba kita liat, apa bentar lagi Anies Baswedan bakal diperiksa juga sama KPK apa engga?,” sebutnya.

    Dikatakan Stefan, jika hal itu terjadi, dugaan adanya tekanan terhadap kedua tokoh tersebut semakin menguat.

    “Kalau beneran diperiksa juga, fiks Mulyono kena mental sama pergerakan Anies dan Ahok,” Stefan menuturkan.

    KPK sebelumnya pernah memeriksa Anies Baswedan pada 7 September 2022 terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

    “Hanya saja, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai rencana pemeriksaan Anies dalam kasus lainnya,” imbuhnya.

    “Mereka berdua mau diGertak duluan, apalagi kemaren duo orangnya Mulyono mendadak ketemuan. Katanya sih mau bahas pemberantasan Korupsi. Ya Kali,” kuncinya.

    Sebelumnya, Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (9/1). Pemeriksaan ini berlangsung singkat, hanya sekitar satu jam.