Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Sebelum Kongres PDIP, Said Abdullah Harap Terjadi Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto

    Sebelum Kongres PDIP, Said Abdullah Harap Terjadi Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dijadwalkan akan menggelar kongres pada April 2025 mendatang. Sebelum pelaksanaan momentum penting tersebut, elite PDIP punya harapan besar.

    Salah satu harapan dimaksud yakni terkait wacana pertemuan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI, Prabowo Subianto.

    Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengatakan pertemuan antara Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto bakal berimbas positif terhadap kehidupan politik nasional.

    “Setidaknya meredakan kegaduhan yang tidak proporsional, terutama dari kalangan pendengung,” kata Said melalui layanan pesan, Kamis (16/1).

    Ketua Banggar DPR RI itu memohon doa supaya kedua tokoh bangsa tersebut bisa bertemu secara fisik, meskipun hubungan batin Megawati – Prabowo tetap erat selama ini.

    “Doakan pertemuan kedua beliau bisa terlaksana setidaknya sebelum PDI Perjuangan melaksanakan kongres,” kata ketua DPD PDIP Jatim itu.

    Menurut Said, sebelumnya partainya sudah membuat narasi akan mengundang Prabowo untuk hadir ke Kongres VI PDIP pada tahun ini.

    “Sebagai tamu kehormatan pada kongres nanti, tentu sudah sewajarnya didahulu pertemuan Ibu Mega dengan Presiden Prabowo,” lanjut dia.

    Said mengingatkan semua pihak bahwa hubungan baik Megawati-Prabowo tidak disalahartikan sebagai upaya dagang sapi politik agar PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan. “Karakter kedua tokoh tersebut tidak demikian,” tegasnya.

    Said yakin jika momentum pertemuan kedua terlaksana, bahasan utama ialah tentang politik negara menuju cita-cita Indonesia raya.

  • Komentar Petrus Selestinus Terkait PIK 2 dan Pagar Laut, Jokowi Diibaratkan Beri Cek Kosong ke Agung Sedayu

    Komentar Petrus Selestinus Terkait PIK 2 dan Pagar Laut, Jokowi Diibaratkan Beri Cek Kosong ke Agung Sedayu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komentar dari Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara), Petrus Selestinus terkait PIK 2 dan Pagar Laut terus disorot.

    Di salah satu unggahan netizen di akun X @Ankiiim_, komentar itu disorot dan dikaitkan dengan mantan Presiden Jokowi Widodo.

    Menurutnya, komentar Petrus terkait PIK 2 dan pagar laut ibaratnya memberikan cek kosong.

    Cek kosong ini diberikan kepada Agung Sedayu dan tinggal ia yang mau isi berapa pun itu.

    “Komentar Petrus Selestinus terkait PIK 2 dan pagar laut di Tangerang :”Ibarat Jokowi kasih cek kosong kepada Agung Sedayu, tinggal dia (Aguan) yg isi, mo isi apa aja terserah” tulis unggahan akun tersebut.

    Presiden terpilih Prabowo Subianto pun tak luput dari sorotan tajam ini.

    Ia dan pendukungnya bersama Jokowi disebut korupsi dan pendukungnya Prabowo yang memenangkannya di Pilpres 2024 disebut sakit.

    “Terus kalian para pendukung wowo dan mulyono, masih nanya, mulyono korupsi apa? Sakit bener 58% ini 🤣,” ujarnya. (Erfyansyah/fajar)

    Petrus Selestinus. Foto: Tangkapan Layar.

  • Indonesia Resmi Terapkan Pajak Minimum Global

    Indonesia Resmi Terapkan Pajak Minimum Global

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indonesia resmi menerapkan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) yang merupakan kesepakatan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GLoBE) oleh G20 dan dikoordinasikan oleh OECD (Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan).

    “Dengan adanya ketentuan ini, praktik penghindaran pajak seperti melalui tax haven dapat dicegah. Kesepakatan ini kita sambut baik karena sangat positif dalam menciptakan sistem perpajakan global yang lebih adil,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu di Jakarta, Kamis.

    Saat ini, terdapat lebih dari 40 negara yang telah mengimplementasikan ketentuan tersebut, dengan mayoritas negara menerapkan pada tahun 2025.

    Indonesia turut menerapkan kesepakatan pajak minimum global pada tahun pajak 2025, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 yang diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 31 Desember 2024.

    Sejalan dengan kesepakatan global, ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak badan yang merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi global sedikitnya 750 juta Euro.

    Artinya, tegas Febrio, wajib pajak orang pribadi dan UMKM tidak termasuk dalam ketentuan itu.

    Adapun wajib pajak yang termasuk dalam ketentuan akan dikenakan pajak minimum global dengan tarif 15 persen mulai tahun pajak 2025.

    Dalam hal tarif pajak efektif kurang dari 15 persen, wajib pajak harus melakukan pembayaran pajak tambahan (top up) paling lambat pada akhir tahun pajak berikutnya. Sebagai contoh, untuk tahun pajak 2025, estimasi jumlah pajak dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2026.

  • Arief Poyuono: Biar Tidak Gaduh, Pertemuan Prabowo dan Megawati Harus Diatur

    Arief Poyuono: Biar Tidak Gaduh, Pertemuan Prabowo dan Megawati Harus Diatur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Elite Partai Gerindra, Arief Poyuono, memberikan pandangannya terkait pentingnya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

    “Harus kita atur pertemuan Presiden Prabowo dengan Ibu Mega,” ujar Arief dalam keterangannya di X @bumnbersatu (16/1/2025).

    Dikatakan Arief, pertemuan tersebut diperlukan untuk meredam situasi politik yang semakin gaduh.

    “Biar politik engga gaduh terus,” sebutnya.

    Ia menilai bahwa komunikasi antara dua tokoh besar ini sangat penting untuk menciptakan stabilitas politik di tengah situasi yang penuh dinamika.

    Dengan hubungan yang baik antara Presiden Prabowo dan Megawati, diharapkan ketegangan politik yang terjadi dapat diminimalisir.

    Arief juga mengingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah potensi gejolak ekonomi global atau yang ia sebut sebagai turbulence ekonomi.

    “Sementara negara akan menghadapi Turbulence ekonomi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, memberikan tanggapannya terkait pertemuan mantan Presiden Jokowi dengan Sultan Hamengku Buwono X, Raja Kesultanan sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    Ia menilai bahwa pertemuan tersebut adalah hal yang baik. Sama seperti pertemuan antara Presiden Prabowo dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Pak Jokowi bertemu Sultan, baik. Jika Pak Prabowo bertemu Bu Mega, tentu juga baik,” ujar Anas dalam keterangannya di X @anasurbaninggrum (16/1/2025).

  • Wacana Sumbangan untuk Makan Siang Gratis, Bivitri: Urusan Publik dan Privat dalam Negara Republik Harus Dipisahkan

    Wacana Sumbangan untuk Makan Siang Gratis, Bivitri: Urusan Publik dan Privat dalam Negara Republik Harus Dipisahkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menekankan pentingnya pemisahan antara urusan publik dan urusan privat dalam penyelenggaraan negara.

    Dikatakan Bivitri, pemisahan ini menjadi pilar penting dalam konsep republik yang bertumpu pada gagasan bahwa negara adalah milik seluruh warga, bukan hanya segelintir elite.

    Bivitri menjelaskan bahwa dalam republik, pejabat negara tidak boleh bertindak seperti raja yang menganggap warga sebagai subyek yang tunduk pada kemauan mereka.

    Sebaliknya, pejabat negara harus bertanggung jawab kepada warga dan bertindak atas mandat yang diberikan untuk menjamin kesejahteraan, kebahagiaan, serta hak-hak warga.

    “Pejabat sebenarnya menerima mandat dari warga untuk menyelenggarakan negara demi kepentingan publik, termasuk dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak warga,” ujar Bivitri dalam keterangannya di X @BivitriS (11/1/2025).

    Hak-hak ini, lanjutnya, mencakup hak atas pendidikan, lingkungan hidup yang sehat, dan kesehatan, sebagaimana diatur dalam konstitusi.

    Ia juga mengingatkan bahwa pembiayaan urusan publik tidak boleh dilakukan secara privat tanpa kejelasan administrasi.

    Bivitri menyoroti fenomena sumbangan oleh pengusaha kepada negara, yang kerap tidak transparan.

    Ia mempertanyakan motif di balik sumbangan semacam itu dan apa yang dijanjikan pemerintah kepada pengusaha tersebut.

    “Pengusaha berada di wilayah privat. Jika mereka memberikan sumbangan, harus jelas alasannya, tujuannya, dan bagaimana mekanisme pemberiannya. Jangan sampai ada janji tertentu yang bertentangan dengan prinsip ekonomi dan kepentingan publik,” tegasnya.

  • Patrick Kluivert Sebut Erick Thohir Tidak Membebaninya Langsung ke Lolos ke Piala Dunia 2026

    Patrick Kluivert Sebut Erick Thohir Tidak Membebaninya Langsung ke Lolos ke Piala Dunia 2026

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert mengungkap beban yang diberikan PSSI kepadanya.

    Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyebut Patrick Kluivert tidak diberikan target lolos ke ajang Piala Dunia 2026.

    Meski begitu, Patrick Kluivert akan tetap berusaha memberikan yang terbaik dalam melatih Timnas Indonesia.

    Mengingat Timnas Indonesia masih punya peluang besar untuk meraih satu tiket itu.

    “Itu adalah target semua orang. Anda tahu, ada peluang. Semuanya ada di tangan kita sendiri. Hal ini, Anda tahu, tidak bergantung kepada siapa pun,” ujar Kluivert, dikutip dari channel Youtube Liputan6.

    “Jadi, ya, Erick tidak memberikan saya (target itu), tentu saja kita berharap lolos Piala Dunia dan kami melakukan segalanya untuk lolos langsung ke Piala Dunia,” tuturnya.

    Pelatih Belanda itu akan berusaha semaksimal mungkin membawa Skuad Garuda ke ajang ini.

    “Tapi, tidak seperti itu, Anda tahu, kami benar-benar ingin lolos. Jika kita mencoba, kita ingin lolos ke Piala Dunia, dan itu juga merupakan misi kami,” ungkapnya.

    Timnas Indonesia masih berpeluang besar lolos Piala Dunia 2026. Sebab, di klasemen sementara Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, skuad Garuda masih menduduki posisi ketiga saat ini.

    Masih ada empat laga lagi menghadapi Australia, Bahrain, China dan Jepang untuk mengamankan satu tiket Piala Dunia 2026.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Api Melalap Glodok Plaza, Material Elektronik Hambat Pemadaman

    Api Melalap Glodok Plaza, Material Elektronik Hambat Pemadaman

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kebakaran besar terjadi di Glodok Plaza, Jakarta Barat, pada Rabu (15/1/2025) malam sekitar pukul 21.45 WIB. Hingga Kamis (16/1/2025) pagi, api masih belum berhasil dipadamkan sepenuhnya. Hingga pukul 05.30 WIB menunjukkan kobaran api masih terlihat di bagian atas gedung, meskipun petugas pemadam kebakaran terus berjibaku selama lebih dari sembilan jam.

    Mobil pemadam jenis bronto telah dikerahkan untuk menyemprotkan air langsung ke titik api di lantai atas. Empat petugas pemadam kebakaran lengkap dengan Alat Pelindung Diri (APD) tampak memasuki gedung sekitar pukul 05.20 WIB untuk menilai situasi terkini.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, menjelaskan bahwa kebakaran diduga bermula dari lantai tujuh dan merambat hingga ke lantai sembilan. “Sumber api dugaan sementara itu dari lantai tujuh dan lantai delapan. Lantai tujuh ada aktivitas, seperti diskotek, dan di atasnya ada kafe,” ungkap Satriadi.

    Namun, ia belum bisa memastikan penyebab pasti kebakaran tersebut. “Cuma dugaan penyebabnya kita belum tahu. Apakah dari korsleting listrik atau lainnya, masih dalam investigasi,” tambahnya.

    Dalam peristiwa ini, sembilan orang sempat terjebak di lantai tujuh, tetapi berhasil diselamatkan tanpa cedera. “Alhamdulillah, tidak ada korban luka atau korban jiwa dalam kejadian ini,” ujar Satriadi.

    Proses pemadaman terhambat oleh berbagai kendala. Gedung tersebut penuh dengan kios-kios yang menjual barang elektronik, membuat material di dalamnya mudah terbakar dan memicu perambatan api. Selain itu, sekat-sekat pembatas antarkios juga menyulitkan petugas untuk menjangkau titik-titik api di dalam gedung.

  • Rudi Sutanto Disebut-sebut sebagai Rudi Valinka Dilantik Staf Khusus Menteri, KSP Respons Begini…

    Rudi Sutanto Disebut-sebut sebagai Rudi Valinka Dilantik Staf Khusus Menteri, KSP Respons Begini…

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menilai setiap menteri atau kepala lembaga wajib melaporkan terlebih dahulu staf khusus yang akan dilantik kepada pihak Istana.

    Pernyataan Putranto tersebut merupakan tanggapan setelah Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid melantik Rudi Sutanto sebagai Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital bidang Strategis Komunikasi pada Senin (13/1).

    “Iya (wajib lapor) dong. Enggak bisa lantik sembarangan,” kata Putranto saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

    Putranto mengatakan bahwa pihaknya mendapat kewenangan untuk melakukan rekrutmen personel di Kantor Staf Kepresidenan.

    Namun demikian, rekrutmen staf itu juga harus dilaporkan melalui Sekretariat Negara (Setneg).

    “Kami di KSP saya rekrutmen personel tersendiri, khusus saya dikasih kewenangan di Setneg seperti itu. Di Setneg ya ada sendiri sama seperti untuk Pak Rudi Sutanto dan sebagainya keputusan di mereka,” kata Putranto.

    Adapun Rudi Sutanto dilantik sebagai staf khusus bersama dua lainnya, yakni Aida Rezalina sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antar-lembaga dan Program Strategis, serta Raline Rahmat Shah sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital.

    Pegiat sosial Rudi Valinka disebut-sebut merupakan Rudi Sutanto yang baru dilantik oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebagai Staf Khusus Menteri bidang Strategis Komunikasi di Kementerian Komdigi.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rudi Valinka merupakan pegiat sosial di platform Twitter, yang kini berganti X, dengan akun @kurawa. Pelantikan Rudi Sutanto pun ramai dibincangkan warganet mengingat cuitan-cuitan penulis buku “A Man Called #Ahok” itu menuai pro dan kontra jika dilihat dari jejak digitalnya.

  • Muncul Usulan Rakyat Patungan Biayai Makan Bergizi Gratis, Netizen: Apa-apa Sulit, Dipalak Lagi

    Muncul Usulan Rakyat Patungan Biayai Makan Bergizi Gratis, Netizen: Apa-apa Sulit, Dipalak Lagi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah pernyataan kontroversial Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sultan Bachtiar Najamudin, memicu reaksi luas di media sosial.

    Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun X @yaniarsim, Sultan mengusulkan agar rakyat menyumbangkan uang untuk mendukung program makan bergizi gratis.

    Pernyataan Sultan tersebut menuai kritik tajam, terutama karena dianggap bertolak belakang dengan konsep gratis.

    “Artinya bukan makan gratis lagi dong. Pejabat kok tolol kayak gini ya. Mending gaji DPR aja dipotong,” cetusnya dikutip pada Rabu (15/1/2025).

    Unggahan ini mendapatkan perhatian luas dari netizen, dengan lebih dari 64 ribu tayangan, 975 suka, dan 363 kali dibagikan.

    Banyak komentar mendukung sentimen akun tersebut, yang menganggap usulan Sultan kurang bijaksana dan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

    Dalam video berdurasi 1 menit 24 detik tersebut, Sultan menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program gizi nasional.

    Namun, netizen menilai bahwa beban pembiayaan seharusnya ditanggung oleh pemerintah, bukan rakyat.

    “Pemeresan pemerasan, udah apa-apa sulit dipalak lagi,” tulis warganet di kolom komentar.

    “Pendapatan DPR dipotong buat MBG itu baru adil, karena dia kerjanya cuman ngomong sementara rakyat banting tulang untuk dapat uang,” balas lainnya.

    “Enggak nyadar gaji dia beserta program makan gratis itu sudah dari uang rakyat,.. kok malah minta bantuan rakyat lagi,.. konyol,,,,” kritik warganet lainnya.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamuddin, mengusulkan keterlibatan masyarakat dalam pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

  • Pemagaran Laut Bekasi Kategori Reklamasi, KKP Ambil Langkah Tegas

    Pemagaran Laut Bekasi Kategori Reklamasi, KKP Ambil Langkah Tegas

     FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa pemagaran laut yang terbuat dari bambu di perairan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, masuk dalam kategori kegiatan reklamasi.

    “Kegiatan ini dikategorikan reklamasi karena kegiatan dilakukan di luar garis pantai,” kata Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP Sumono Darwinto, di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan bahwa kegiatan itu masuk reklamasi, karena dilakukan di luar garis pantai berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042.

    “Dari hasil penyidikan, kegiatan reklamasi ini terindikasi melanggar Pasal 18 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,” ujar Sumono.

    KKP akan melakukan koordinasi lebih lanjut bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perusahaan pemilik lahan, dan instansi-instansi terkait lainnya mengingat lokasi reklamasi berada di Zona Pelabuhan Perikanan.

    Ia menuturkan bahwa hal itu sesuai dengan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

    Direktorat Jenderal PSDKP KKP telah melakukan penyegelan terhadap kegiatan pemagaran laut tanpa izin yang terbuat dari bambu di perairan Bekasi, Jawa Barat.

    Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan bahwa penyegelan dilakukan karena pagar laut tersebut tidak mengantongi izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).