Category: Fajar.co.id Nasional

  • Nelayan Kronjo: Kalau Percaya Pagar Laut Itu Swadaya, Harus ke Psikiater!

    Nelayan Kronjo: Kalau Percaya Pagar Laut Itu Swadaya, Harus ke Psikiater!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kholid, seorang nelayan asal Desa Kronjo, mengungkapkan keresahannya dalam podcast bersama Abraham Samad.

    Ia menyoroti berbagai persoalan yang dirasakan nelayan akibat penambangan pasir laut dan pembatasan ruang lingkup menangkap ikan di wilayah pesisir Banten.

    Kholid mengaku nelayan mulai merasa dijajah sejak 2004 akibat aktivitas penambangan pasir laut untuk reklamasi Teluk Jakarta, khususnya proyek PIK 1.

    “Di situ kita sudah menderita,” ujarnya dikutip pada Senin (20/1/2025).

    Situasi sempat membaik pada 2016 setelah gugatan masyarakat menang di pengadilan, yang menurutnya terjadi berkat pergantian Gubernur DKI Jakarta dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Anies Baswedan.

    “Selesai di situ, kita bisa menangkap ikan dan bercocok tanam lagi,” katanya.

    Namun, Kholid mengungkapkan masalah baru muncul dengan munculnya pagar-pagar pembatas di wilayah perairan Tangerang.

    “Ketika saya mau menjaring ke wilayah Tangerang, di sana banyak pagar. Kalau melihat bangunan itu, tidak mungkin dilakukan oleh orang yang nggak punya duit,” ucapnya.

    Ia bahkan menyebut anggapan bahwa pagar-pagar tersebut dibangun secara swadaya masyarakat sebagai hal yang tidak masuk akal.

    “Kalau ada orang percaya itu dilakukan swadaya masyarakat, saya pikir harus dibawa ke psikiater,” sindirnya.

    Selain masalah di laut, Kholid juga menyoroti persoalan di darat seperti penggusuran.

    “Gak normalnya begini, lingkaran besar dipaksa dimasukkan ke lingkaran kecil. Yang normal itu lingkaran kecil dimasukkan ke lingkaran besar, makanya muat,” kuncinya. (Muhsin/fajar)

  • HGB pada Laut yang Dipagar, Menteri Sakti Wahyu Trenggono Laporkan Ilegal ke Presiden Prabowo

    HGB pada Laut yang Dipagar, Menteri Sakti Wahyu Trenggono Laporkan Ilegal ke Presiden Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Polemik pagar laut di Pesisir Tangerang terus menjadi perhatian publik. Terlebih, pagar laut itu mulai dibongkar oleh TNI AL dan nelayan.

    Terbaru, terungkap bahwa area laut yang dipagar itu telah memiliki sertifikat. Ironisnya, sertifikat yang diterbitkan itu atas nama perusahaan hingga perorangan. Tidak main-main jumlahnya ratusan bidang sertifikat.

    Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) pagar laut misterius di Tangerang, Banten adalah ilegal.

    Hal itu diutarakan Trenggono seusai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/1).

    Bila didasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja, pembangunan di ruang laut itu harus mendapat izin KKPRL atau Kesesuaian Ruang Laut.

    “Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat, jadi itu sudah jelas ilegal juga,” ucap Trenggono kepada wartawan, Senin (20/1).

    Menurut Trenggono, proses pemagaran itu dicurigai bertujuan agar tanah di laut tersebut nantinya bakal naik.

    “Jadi, kalau ada ombak datang, begitu ombak surut dia ketahan, sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu,” jelasnya.

    Bila nantinya terjadi daratan dari hasil sedimentasi, kemungkinan luasnya sekitar 30 ribu hektare. “Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden, dari 30 kilometer (panjang pagar laut), itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektare kejadiannya,” tutur Trenggono.

    Sebagaimana diketahui, telah ditemukan pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir utara Kabupaten Tangerang, dan 8 kilometer di Bekasi yang tengah menjadi sorotan.

  • Fraksi Gerindra Makassar Pantau Program Makan Bergizi Gratis, Pastikan Tepat Sasaran untuk Anak Bangsa

    Fraksi Gerindra Makassar Pantau Program Makan Bergizi Gratis, Pastikan Tepat Sasaran untuk Anak Bangsa

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Partai Gerindra yang jatuh pada bulan Februari, Fraksi Gerindra DPRD Makassar melakukan pemantauan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah titik, Senin (20/1/2025).

    Pemantauan ini menyasar beberapa sekolah dasar, seperti SD Cendrawasih dan SD Tamarunang 4, beberapa sekolah menengah pertama, hingga dapur-dapur penyedia makanan.  

    Program MBG dirancang sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu, agar memiliki akses terhadap makanan sehat dan bergizi.

    Hal ini diharapkan mampu mendukung tumbuh kembang anak-anak dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan gizi.  

    Ketua Fraksi Gerindra DPRD Makassar, Kasrudi, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memastikan program ini berjalan lancar dan tepat sasaran.

    “Hari ini kami bersama anggota Fraksi memantau agar program nasional benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang merupakan masa depan bangsa,” ungkapnya.  

    Inisiatif ini tidak hanya menjadi wujud nyata perhatian Partai Gerindra terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi juga sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan, baik di Kota Makassar maupun di seluruh Indonesia.

    “Program ini adalah langkah kecil dengan dampak besar. Kami ingin memastikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh sehat dan cerdas melalui akses gizi yang layak,” tambah Kasrudi.  

  • Elisa Sutanudjaja: Status PIK 2 Jadi PSN Tiga Bulan Setelah AHY Dilantik

    Elisa Sutanudjaja: Status PIK 2 Jadi PSN Tiga Bulan Setelah AHY Dilantik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Elisa Sutanudjaja merespons pernyataan kader Demokrat Jansen Sitindaon terkait Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan pagar laut Desa Kohod, Tangerang.

    Elisa memberikan saran kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/BPN 2024 dan para kader Demokrat lebih bijak menyikapi isu tersebut.

    Elisa menegaskan bahwa AHY yang merupakan Menteri ATR sejak Februari 2024, bertanggung jawab atas urusan agraria, pertanahan, dan tata ruang, terutama terkait proyek strategis nasional (PSN).

    Ia mempertanyakan apakah AHY sudah melakukan evaluasi terhadap status pertanahan di PIK2 sebelum kawasan itu menjadi PSN tiga bulan setelah ia dilantik.

    “Apakah Menteri saat itu sudah melakukan evaluasi terhadap pertanahan PIK 2? Tidak bisa lepas tangan begitu saja. Di bawah kementerian ada tugas pengawasan,” tulis Elisa dalam keterangannya di X @elisa_jkt (20/1/2025).

    Ia juga mengingatkan Demokrat agar waspada terhadap jebakan politik, mengingat bidang ATR sangat teknis dan penuh ranjau administrasi.

    Elisa bahkan curiga terkait alasan pergantian Menteri ATR sebelumnya mendekati akhir masa pemerintahan.

    Lebih lanjut, Elisa menjelaskan bahwa BPN tidak bisa hanya melempar tanggung jawab kepada pemerintah daerah.

    Kanwil BPN berada di bawah koordinasi langsung kementerian sehingga proses administratif tetap menjadi kewenangan pusat.

    Terkait status HGB di Desa Kohod, Elisa menyoroti adanya berbagai jenis HGB, termasuk yang berada di atas laut.

    Ia mempertanyakan bagaimana HGB di atas laut bisa terbit tanpa pengukuran langsung dan mengkritisi kemungkinan maladministrasi dalam proses penerbitannya.

  • Mendes PDT Yandri Susanto Ingatkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Minimal 20 Persen

    Mendes PDT Yandri Susanto Ingatkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Minimal 20 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengingatkan pemerintah desa di tanah air agar dalam pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan tidak boleh kurang dari 20 persen.

    “Sekurang-kurangnya ya, tidak boleh kurang dari Rp16 triliun. Sekurang-kurangnya, dana desa itu digunakan untuk ketahanan pangan sebesar 20 persen. Nah, bagaimana kalau 30 persen? Ya boleh. Bagaimana kalau 25 persen? Boleh, sekurang-kurangnya Rp16 triliun, berarti bisa juga sampai ke angka 20 triliun,” kata dia.

    Dia mengatakan hal tersebut dalam Sosialisasi Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 untuk wilayah Sumatera II yang meliputi Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Kemendes PDT di Jakarta, Senin.

    Pemanfaatan dana desa sebesar minimal 20 persen dari total dana desa sebesar Rp71 triliun itu diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Permendes 2/2024 yang mengamanatkan agar alokasi dana desa sebesar minimal 20 persen untuk mendukung agenda ketahanan pangan.

    Selain untuk ketahanan pangan, Kemendes juga mengatur sejumlah hal lainnya yang termasuk dalam prioritas penggunaan desa,yakni penanganan kemiskinan ekstrem yang bernilai sebesar 15 persen dari total dana desa. Apabila di desa terkait tidak ada kemiskinan ekstrem, penggunaan dasa desa pada poin pertama itu akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

    Selain itu, dana desa tahun 2025 diutamakan untuk mendukung penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala dasar, termasuk penanganan stunting, mendukung pengembangan potensi dan keunggulan desa, percepatan implementasi desa digital, pembangunan berbasis padat karya tunai, hingga program sektor prioritas lainnya di desa.

    Sosialisasi itu dihadiri oleh berbagai pihak dari regional Sumatra, yakni perwakilan kepala desa, camat, hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (*)

  • Muannas: Pagar Laut Bambu Dijadikan Isu Politik, PIK 2 yang Paling Dirugikan!

    Muannas: Pagar Laut Bambu Dijadikan Isu Politik, PIK 2 yang Paling Dirugikan!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Konsultan hukum proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Muannas Alaidid, memberikan apresiasi kepada TNI AL atas langkah pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di kawasan pesisir Tangerang, Banten.

    Ia juga berterima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang tetap melakukan investigasi terkait persoalan tersebut.

    “Kita berharap ini segera selesai,” ujar Muannas dalam keterangannya di X @muannas_alaidid (19/1/2025).

    Muannas menyebutkan bahwa isu pagar laut ini telah dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk mencari panggung dan membangun citra negatif terhadap PIK 2.

    “Biar tidak ada pihak yang cari panggung dan mempolitisasi pagar bambu yang diarahkan untuk membentuk citra negatif,” cetusnya.

    Ia juga menegaskan bahwa PIK 2 adalah pihak yang paling dirugikan dalam isu ini, mengingat pagar laut tersebut tidak berada di dalam wilayah proyek yang sedang dikerjakan.

    Bahkan, menurutnya, lokasi pagar itu berada di luar area PIK 2 dan memiliki pemilik yang berbeda.

    “PIK2 paling dirugikan diisu pagar laut, sebab sedari awal PIK2 tegas membantah,” terangnya.

    Muannas bilang, narasi yang berkembang di media sosial cenderung menyesatkan karena sejak awal pihak PIK 2 telah dengan tegas membantah keterkaitan dengan pagar tersebut.

    “Pagar itu enggak ada hubungan dengan PIK2 apalagi berada diluar wilayah proyek, berbeda dengan yang ada dibekasi dan ada pemiliknya,” kuncinya.

    Sebelumnya, keberadaan pagar laut sepanjang 30 km tidak hanya menimbulkan kehebohan karena pelaku pemagaran masih terkesan misterius, tapi juga menuai pro kontra dalam proses pembongkarannya.

  • Menteri KKP Vs Panglima TNI Soal Pembongkaran Pagar Laut, Denny: Pertarungan Elit Tidak Main-main

    Menteri KKP Vs Panglima TNI Soal Pembongkaran Pagar Laut, Denny: Pertarungan Elit Tidak Main-main

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik seputar pembongkaran pagar sepanjang 30 kilometer di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) terus menjadi perhatian publik.

    Pegiat media sosial, Denny Siregar menyebut bahwa pembongkaran tersebut memiliki makna lebih dari sekadar aksi fisik.

    “Pertarungan di level elit memang gak main-main,” ujar Denny dalam keterangannya di Instagram @dennysirregar (19/1/2025).

    Dikatakan Denny, pagar yang dibongkar sepanjang 30 km itulah merupakan sebuah simbol. Bukan sebuah pagar biasa seperti yang berupaya ditekankan sebelumnya.

    “Makanya gak gampang untuk dirubuhkan karena di sana ada kepentingan,” imbuhnya.

    Menurutnya, pembongkaran pagar tersebut mencerminkan adanya tarik-menarik kepentingan di level kekuasaan.

    “Dan juga tarik menarik kekuasaan. Semoga TNI tetap pada jalurnya,” Denny menuturkan.

    Denny juga menyoroti betapa sulitnya tindakan tersebut dilakukan karena melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan masing-masing.

    Ia berharap agar TNI tetap teguh dan berjalan pada jalurnya, sesuai dengan prinsip yang dipegang institusi pertahanan negara tersebut.

    Denny juga mengisyaratkan bahwa peristiwa ini bisa menjadi cara untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berada di posisi pro maupun kontra terhadap langkah tersebut.

    “Dan mungkin ini juga cara untuk melihat siapa kawan dan siapa lawan,” tandasnya.

    Sebelumnya, keberadaan pagar laut sepanjang 30 km tidak hanya menimbulkan kehebohan karena pelaku pemagaran masih terkesan misterius, tapi juga menuai pro kontra dalam proses pembongkarannya.

  • Deddy Corbuzier Kena Semprot Guntur Romli: Gak Patut Dilakukan Publik Figur

    Deddy Corbuzier Kena Semprot Guntur Romli: Gak Patut Dilakukan Publik Figur

    “Masalah makan bergizi siang gratis buat anak-anak, ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Kurang enak palah lu pea’,” ujar Dedy dalam video tersebut.

    “Anak gua, Azka dari dulu ikut syuting di mana-mana yang gua kasih makan makanan box yang ada yang buat semua orang,” tambahnya.

    Dedy bilang, ia bahkan tidak segan-segan memberikan ancaman keras kepada anaknya jika emoh makan makanan yang disuguhkan.

    “Kalau dia ngomong gua, pak gak enak aku mau yang lain, gua tabok. Makan kamu, ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini,” tukasnya.

    Beberapa warganet membandingkan sikap Deddy dengan perilaku anaknya, Azka Corbuzier, yang diketahui memiliki preferensi makanan tertentu alias pilih-pilih.

    Ironi ini membuat banyak orang mempertanyakan konsistensi dan empati Deddy terhadap realitas yang dialami oleh anak-anak lain.

    Warganet dengan akun @rmfauzan_ menulis, “Aneh banget, malah nyalahin anak kecil.

    Namanya anak kecil jujur ngomong apa adanya. Kalo terpaksa ngomong bagus-bagus doang mah namanya buzzer botak tolol.”

    Komentar ini mendapat respons luas dengan lebih dari 1.200 likes.

    Akun lain, @blekpl, menyindir masa lalu Deddy yang dikenal penuh drama.

    “Orang pada lupa, dia ini pernah dapat julukan bapak drama YouTube tahun 2017-an. Sekarang mulai deh bacot dan dramanya kambuh lagi,” tulisnya.

    Tidak hanya menyindir, beberapa warganet mengarahkan kritik pada pemerintah terkait program makanan bergizi ini. “Tabok pemerintahnya laaah.

    Lo pikir msg itu tepat sasaran, bisa jadi itu yang dikasih makan orang ada yang biasa makan enak bukan makan yang ada. Pemerintahnya makan enak,” tulis akun @rashivaya dengan nada sinis.

  • Viral Video Turis China Diduga Menyuap Petugas, Ditjen Imigrasi: Itu Tidak Benar!

    Viral Video Turis China Diduga Menyuap Petugas, Ditjen Imigrasi: Itu Tidak Benar!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ditjen Imigrasi menanggapi viralnya video yang memperlihatkan seorang turis asal China menyelipkan uang Rp500.000 di paspornya saat melewati pemeriksaan di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Dalam pernyataan resminya, pihak imigrasi membantah adanya praktik suap yang dituduhkan dan menegaskan bahwa video tersebut tidak benar.

    “Video ini tidak benar. Sudah terkonfirmasi langsung dan disesuaikan dengan pengecekan CCTV bahwa petugas tidak meminta atau menerima imbalan apa pun dari WNA tersebut. Dalam video juga tidak ada bukti bahwa petugas melakukan hal tersebut,” tulis Ditjen Imigrasi melalui akun resminya.

    Ditjen Imigrasi juga menjelaskan bahwa turis tersebut melintas melalui autogate di Terminal 2 kedatangan, sehingga tidak berinteraksi langsung dengan petugas imigrasi di konter manual. Mereka memastikan bahwa semua data dan kronologi kejadian sudah diverifikasi dengan rekaman CCTV.

    “Data kronologi sudah disesuaikan dengan pengecekan CCTV bahwa petugas tidak meminta dan menerima apa pun dari yang bersangkutan. Sudah diproses, semua data yang bersangkutan sudah kami pegang,” lanjut pernyataan tersebut.

    Sebelumnya, video yang diunggah oleh akun Instagram @majeliskopi08 pada Sabtu (18/1/2025) itu memperlihatkan seorang turis China menyiapkan uang pecahan Rp100.000 sebanyak lima lembar, lalu menyelipkannya ke dalam paspor. Dalam video tersebut, turis itu kemudian terlihat melewati pemeriksaan imigrasi dengan petunjuk dari seorang petugas. Keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa ia bisa melewati pemeriksaan dengan mudah setelah memberikan uang tersebut kepada petugas.

  • Islah Bahrawi Singgung Wacana Soal Hambali: Mengapa Hanya Perusak Nama Islam yang Ingin Dipulangkan

    Islah Bahrawi Singgung Wacana Soal Hambali: Mengapa Hanya Perusak Nama Islam yang Ingin Dipulangkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Nahdlatul Ulama, Islah Bahrawi, mengkritisi wacana Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, yang mengusulkan pemulangan Hambali dari Guantanamo.

    “Pak presiden Prabowo, mohon menteri bapak yg mantan pembela Abu Bakar Ba’asyir ini diperhatikan sepak terjangnya,” ujar Islah dalam keterangannya di X @islah_bahrawi (19/1/2025).

    Islah menilai bahwa rencana ini perlu dipertimbangkan secara matang dan harus melalui konsultasi dengan pihak-pihak yang berkompeten.

    “Alangkah baiknya rencana pak Yusril ini juga dikonsultasikan dengan Densus 88 AT Polri dan mantan-mantan anggota Jama’ah Islamiyah yang sekarang sudah insyaf,” sebutnya.

    Islah menyebutkan bahwa Hambali, yang juga dikenal dengan nama Encep Nurjaman, adalah ideolog teror yang bertanggung jawab atas sejumlah aksi kekerasan dan pendanaan jaringan terorisme di Asia Tenggara.

    “Hambali alias Encep Nurjaman alias Riduan Isamudin, adalah tokoh penting dalam gerombolan Khawarij Pesek di Indonesia,” tukasnya.

    Hambali dianggap sebagai sosok yang berperan penting dalam serangan-serangan teror di sejumlah wilayah, termasuk Thailand Selatan, Mindanao, Bali, Ambon, Poso, dan Jakarta.

    “Dia adalah ideolog teror sejati, yg merusak keluhuran ajaran Islam di seluruh dunia,” cetusnya.

    Ia juga disebut-sebut sebagai penghubung utama jaringan teror di Asia Tenggara dengan Al-Qa’idah di Afghanistan.

    “Dia dan gerombolannya membajak nama Islam dengan mendanai brutalitas teror,” ungkapnya.