Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Nusron Wahid Sebut Sertifikat Tanah di Tangerang dan Surabaya Punya Perbedaan, Ini Katanya

    Nusron Wahid Sebut Sertifikat Tanah di Tangerang dan Surabaya Punya Perbedaan, Ini Katanya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penerbitan sertifikat di pesisir Pantai Utara Kabupaten Tangerang memiliki perbedaan dengan sertifikat di perairan Surabaya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, saat menghadiri pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang, Rabu (22/1/2025).

    Nusron menjelaskan bahwa sertifikat tanah di perairan Surabaya telah terbit sejak tahun 1996. Setelah dilakukan pengecekan, seluruh sertifikat tersebut berada di dalam garis pantai saat itu. Namun, akibat abrasi yang terjadi selama bertahun-tahun, sebagian wilayah pantai berubah menjadi perairan.

    “Berarti kalau berada di dalam garis pantai, dari tahun 1996 sampai sekarang, terjadi abrasi. Dari tiga sertifikat, dua di antaranya kini berada di dalam laut, sementara satu masih di daratan,” ujar Nusron.

    Ia menambahkan bahwa perubahan wilayah ini menunjukkan adanya proses alami abrasi yang menggerus daratan di pesisir Surabaya. “Kalau kita cocokkan dengan peta tahun 1996, memang posisi tanah tersebut masih dalam garis pantai. Namun, karena abrasi, sekarang sebagian sudah berada di laut,” jelasnya.

    Berbeda dengan kondisi di Surabaya, Nusron mengungkapkan bahwa sertifikat tanah di Kabupaten Tangerang rata-rata diterbitkan pada 2022-2023. Dengan demikian, umur sertifikat tersebut masih kurang dari lima tahun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021, sertifikat yang belum mencapai usia lima tahun masih bisa dicabut atau dibatalkan tanpa melalui pengadilan. “Kalau usianya sudah lebih dari lima tahun, maka pencabutan harus melalui proses hukum dan perintah pengadilan,” tegasnya.

  • Khusus ASN di Perbatasan, Kepala BKN Minta Diberi Perlindungan Kesehatan Maksimal

    Khusus ASN di Perbatasan, Kepala BKN Minta Diberi Perlindungan Kesehatan Maksimal

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakhrulloh selalu meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di perbatasan diberi perlindungan kesehatan maksimal. Itu diungkapkan menanggapi laporan terkait akses fasilitas kesehatan yang masih di luar jangkauan dan antrean berobat yang memakan waktu lama.

    “ASN yang bekerja di rumah sakit rawan tertular, baik itu di ujung perbatasan hingga pulau-pulau terluar. Kalau harus bolak-balik ke kota, uangnya habis untuk berobat ke kota,” ungkapnya dalam webinar ke-96 Korpri Menyapa ASN dengan tema Peningkatan Layanan Kesehatan untuk ASN, Rabu (22/01/2025) secara daring.

    Ia pun menegaskan, mereka mesti cepat dilayani. “Bagaimana agar cepat dilayani sekali datang, selesai langsung kembali. Mereka harus mendapat perlindungan kesehatan yang maksimal,” ujarnya.

    Menanggapi hal itu, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS, Lily Kresnowati yang ikut hadir sebagai narasumber webinar Korpri membenarkan tantangan yang diungkapkan Ketua Umum DP KORPRI tersebut.

    “Akses terhadap layanan kesehatan belum merata dan menjadi kendala dalam layanan JKN, dan akan terus diupayakan bersama kementerian terkait maupun pemerintah daerah,” jelas Lily.

    Sementara itu, Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Dirjend Kesehatan Lanjutan Kemenkes, Sunarto menyarankan agar memaksimalkan peran KORPRI untuk promosi peningkatan kesehatan.

    “ASN sebaiknya memiliki pengetahuan kesehatan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan masyarakat awam, menerapkan gaya hidup sehat, mengukur kebugaran tubuh secara teratur,” imbuhnya. (Arya/Fajar)

  • Jadi Penasihat Hukum Elemen Masyarakat yang Menggugat PIK-2, Ahmad Khozinudin Diserang Buzzer

    Jadi Penasihat Hukum Elemen Masyarakat yang Menggugat PIK-2, Ahmad Khozinudin Diserang Buzzer

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah hebohnya pagar laut ilegal sepanjang 30 km yang kini mulai dibongkar, nama advokat Ahmad Khozinudin kini jadi trending topik di media sosial X, Rabu (22/1/2025).

    Bahkan, narasi yang didengungkan meminta agar pengacara tersebut ditangkap meski tanpa kejelasan kasus apa yang melibatkannya.

    Usut punya usut, Ahmad Khozinudin ternyata menjadi penasihat hukum elemen masyarakat yang menggugat Taipan Sugiyanto Kusuma alias Aguan hingga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Gugat perdata itu karena Aguan dan Jokowi disebut melakukan perbuatan melawan hukum dalam proyek Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Gugatan dilayangkan oleh 20 orang dari berbagai elemen masyarakat.

    Ahmad Khozinudin mengatakan, ada delapan orang tergugat. Mereka adalah Bos Agung Sedayu Group Aguan, Bos Salim Group Anthoni Salim, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI), PT Kukuh Mandiri Lestari, Presiden ke-7 Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, Surta Wijaya selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), dan Maskota yang merupakan Ketua Apdesi Tangerang.

    “Penggugatnya atas nama rakyat, warga negara RI yang peduli terhadap isu ketahanan dan keamanan, serta narasi kekhawatiran atas adanya negara dalam negara,” kata Ahmad pada 16 Desember 2024 lalu.

    Dia menuturkan, para penggugat berasal dari berbagai elemen, di antaranya Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia yang diketuai Kolonel Purnawirawan TNI Sugeng Waras, serta Aliansi Rakyat Menggugat yang dipimpin Menuk Wulandari.

  • Enam Saran Fahira Idris untuk Menu Makan Bergizi Gratis

    Enam Saran Fahira Idris untuk Menu Makan Bergizi Gratis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebagai sebuah program baru dengan cakupan yang begitu luas, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tentunya harus terus menerus melakukan evaluasi dan perbaikan. Salah satunya terkait menu yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Tentunya berbagai kritik dan masukan patut menjadi perhatian demi kesempurnaan program MBG yang sejatinya sangat bagus ini.

    Anggota DPD RI Dapil Daerah Khusus Jakarta yang juga pemerhati pendidikan Fahira Idris mengungkapkan, program MBG bisa menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak Indonesia. Namun, tantangan tentu akan terus ada salah satu soalnya menu yang harus ditangani dengan pendekatan kreatif dan inklusif.

    “Persoalan menu ini perlu melibatkan anak-anak, orang tua, dan komunitas pendidikan, serta memperkaya variasi dan rasa menu. Setidaknya ada enam langkah yang bisa ditempuh terkait persoalan menu MBG ini. Pertama, menyajikan menu yang lebih variatif dan inovatif. Kedua, melibatkan anak dalam proses pemilihan menu. Ketiga, edukasi gizi melalui pendekatan kreatif. Keempat, kreativitas dalam penyajian sayur dan buah. Kelima, menciptakan suasana makan yang menyenangkan dan keenam, melibatkan orang tua dan guru,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (22/1).

    Untuk langkah pertama, menurut Senator Jakarta ini, menu yang lebih menarik secara visual dan rasa dapat meningkatkan minat anak-anak. Misalnya, makanan berbentuk lucu seperti bento atau menambahkan saus alami yang kaya rasa dapat menjadi pilihan. Inspirasi dapat diambil dari praktik Shokuiku di Jepang, di mana anak-anak diajak menikmati cita rasa makanan alami yang disajikan dengan segar.

  • Mendagri dan Komisi II DPR RI Sepakati Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih, Berlangsung Serentak 6 Februari 2025

    Mendagri dan Komisi II DPR RI Sepakati Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih, Berlangsung Serentak 6 Februari 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak 2024 akhirnya ditetapkan pemerintah bersama DPR RI. Pelantikan akan dilakukan pada 6 Februari 2024.

    Kepala daerah terpilih yang akan dilantik itu yakni yang tidak memiliki sengketa hasil pilkada di MK dengan hasil telah ditetapkan KPU setempat.

    Penetapan jadwal tersebut menjadi kesimpulan rapat kerja (raker) antara Mendagri, Tito Karnavian dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1). “Dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025,” kata Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat poin kesimpulan raker pihaknya dengan Tito, Rabu.

    Rifqi sapaan akrab Rifqinizamy Karsayuda menyebutkan, Presiden RI Prabowo Subianto menjadi tokoh yang akan melantik para kepala daerah. “Oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara,” katanya.

    Legislator Fraksi NasDem itu mengatakan khusus pelantikan kepala daerah Yogyakarta dan Aceh disesuaikan peraturan hukum.

    Diketahui, pelantikan pada 6 Februari akan dilaksakan untuk kepala daerah Tingkat I atau gubernur serta wagub dan Tingkat II atau Bupati serta wabup dan wali kota serta wawali.

    Rifqi melanjutkan pelantikan kepala daerah terpilih yang memiliki sengketa hasil pilkada di MK akan menunggu keputusan berkekuatan hukum tetap.

    “Dilaksanakan setelah putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,” ujar Rifqi.

    Dia juga menyebutkan raker Komisi II dengan Tito menyepakati usulan soal perlunya Presiden RI merevisi PP Nomor 80 Tahun 2024. “Meminta kepada Mendagri untuk mengusulkan kepada Presiden RI, agar melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024,” ujar Rifqi. (fajar)

  • Naik Tank Amfibi, Titiek Soeharto Turun Gunung Tinjau Pembongkaran Pagar Laut Tangerang

    Naik Tank Amfibi, Titiek Soeharto Turun Gunung Tinjau Pembongkaran Pagar Laut Tangerang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto turun langsung memantau pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu, (22/1/2025).

    Titiek bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menaiki tank amfibi jenis LVT-7. Ada dua kendaraan tempur LVT yang diturunkan.

    Hadir juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Trenggono dan Wamen KKP Didit Herdiawan.

    Petugas targetkan pencabutan pagar laut sampai 5 Km hari ini. Dan akan dilakukan secara bertahap. Sebelumnya telah dicabut sepanjang 2,2 kilometer saat pencabutan pada 18 Januari lalu.

    Titek meminta agar pelaku pemagaran laut diusut tuntas dan menuntut biaya ganti rugi dalam proses pembongkaran yang menggunakan biaya.

    “Saya berharap siapa yang menanam, kan pakai uang yang nyabut mestinya mereka juga. Kalau toh sekarang aparat kita nyabut kan pakai dana, mudah-mudahan kita (bisa) tuntut mereka harus ganti,” kata Titiek.

    Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan, pagar laut itu telah bersertifikat.

    Terdapat 263 bidang yang memiliki sertifikat hak guna bangunan (HGB). Rinciannya, milik PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, milik PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Lalu 9 bidang atas nama perorangan dan 17 bidang yang memiliki surat hak milik (SHM).

    “263 bidang dalam bentuk SHGB. Atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sementara Sentosa sebanyak 20 bidang,” ungkap Nusron Wahid, belum lama ini. (*)

  • Progres Lambat, Pemerintah Siap Evaluasi Investor di IKN

    Progres Lambat, Pemerintah Siap Evaluasi Investor di IKN

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah Indonesia punya rencana untuk meninjau ulang kinerja investor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

    Investor yang akan ditinjau ulang ini merupakan investor groundbreaking proyek.

    Rencana ini diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Maruarar mengungkap proyek di IKN telah memulai groundbreaking, progres pembangunannya cenderung lambat atau bahkan minim realisasi.

    Hal ini perlu dievaluasi lantaran berpotensi menghambat percepatan pembangunan IKN yang menjadi proyek strategis nasional.

    Pemerintah akan mengevaluasi proyek-proyek yang sudah memulai groundbreaking tetapi belum menunjukkan perkembangan signifikan.

    “Tadi kita diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yang groundbreaking banyak, tapi yang membangun sedikit,” kata Maruarar Sirait.

    “Saya sudah diskusikan ini, dan Pak Bas (Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono) juga setuju, kita akan review proyek-proyek yang sudah groundbreaking,” tambahnya.

    Lanjut, menurutnya investor yang tidak menunjukkan keseriusan akan dimintai klarifikasi.

    “Pengusaha yang memang sudah groundbreaking tapi tidak jadi atau lambat membangun, nanti kita tanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak. Jika tidak, kesempatan itu akan diberikan kepada yang serius membangun, sehingga waktu yang ada menjadi lebih produktif,” sebutnya.

    Dalam hal ini, Pemerintah pun masih bertindak tegas dengan menetapkan tenggat waktu yang tegas untuk memastikan target pembangunan dapat tercapai.

  • Polemik Pagar Laut di Tangerang: Siapa Dalangnya?

    Polemik Pagar Laut di Tangerang: Siapa Dalangnya?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa penyelidikan terkait pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten, dilakukan secara profesional dan transparan.

    “KKP memastikan penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan tetap dalam koridor hukum,” ujar Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, di Jakarta, Selasa (21/1).

    Saat ini, KKP tengah memeriksa sejumlah nelayan terkait kasus tersebut, dengan dua nelayan telah memenuhi panggilan. Namun, Doni belum bersedia mengungkap identitas maupun materi pemeriksaan, mengingat proses penyelidikan masih berlangsung.

    Menteri KKP Pastikan Pelaku Akan Didenda

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut ilegal ini akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

    “Konsekuensinya sesuai peraturan perundang-undangan, mereka harus mencabut pagar tersebut dan membayar denda. Jika ada unsur pidana, maka akan kami serahkan kepada pihak kepolisian,” tegasnya.

    Trenggono mengungkapkan bahwa pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas pemasangan pagar tersebut saat ini sedang diperiksa di kantor KKP. Ia menyatakan masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut.

    DPR Usulkan Pansus untuk Ungkap Dalang di Balik Pagar Laut

    Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut tersebut.

  • Anggaran MBG Rp71 Triliun, Lia Amalia: Gaji Guru Honorer di Bawah Rp500 Ribu Per Bulan, Bisa Makan Apa?

    Anggaran MBG Rp71 Triliun, Lia Amalia: Gaji Guru Honorer di Bawah Rp500 Ribu Per Bulan, Bisa Makan Apa?

    Dalam video yang beredar, Pengamat Politik Rocky Gerung menyemprot program unggulan Presiden Prabowo, MBG.

    “Dosen dibatalkan intensifnya, guru gajinya dikurangi. Jadi ada bayangan, anak-anak makannya bergizi, gurunya kekurangan gizi,” kata Rocky.

    Sebelumnya, dalam sebuah rekaman video yang beredar, guru Bahasa Inggris bernama Empan Supandi (51) menceritakan perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan.

    Empan, yang setiap hari harus menempuh jarak 12 kilometer untuk mengajar, sering mendapat tumpangan dari para pengendara baik hati.

    “Saya berterima kasih kepada mereka yang sudah memberikan bantuan. Itu rezeki dari Allah SWT,” ucapnya.

    Dengan gaji Rp200 ribu per bulan sebagai guru honorer, Empan mengaku tak punya banyak pilihan selain bersyukur atas apa yang diberikan oleh Sang Pencipta.

    “Rezeki itu ada dari mana saja. Contoh saya, dari 2011 sampai sekarang, selalu ada jalan. Kalau libur, saya berkebun di sawah peninggalan orang tua,” tuturnya.

    Ia juga menanamkan nilai-nilai luhur kepada anak-anaknya, mengutamakan ilmu dan pengalaman di atas materi.

    “Saya selalu bilang ke anak-anak, jangan dulu mencari finansial, tapi cari pengalaman. Kalau punya ilmu, kembangkan,” tambahnya.

    (Muhsin/fajar)

  • Pembongkaran Pagar Laut Disebut Sandiwara, Gigin Praginanto: Pergantian Presiden Hanya Basa-basi

    Pembongkaran Pagar Laut Disebut Sandiwara, Gigin Praginanto: Pergantian Presiden Hanya Basa-basi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, kembali memberikan komentarnya terkait keberadaan pagar laut di sekitar kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    Seperti diketahui, publik serasa diberikan angin segar ketika TNI AL dikabarkan melakukan pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km itu.

    Namun, publik dibuat terkejut oleh pernyataan Gigin yang terkesan berbanding terbalik dengan kabar yang beredar.

    “Pembongkaran pagar laut di Tangerang ternyata cuma sandiwara,” ujar Gigin dalam keterangannya di X @giginpraginanto (21/1/2025).

    Diungkapkan Gigin, pagar bambu yang dibongkar hanya sebagian kecil dari panjangnya yang mencapai puluhan kilometer.

    “Pagar yang dibongkar hanya sebagian sangat kecil, selebar beberapa perahu,” tukasnya.

    Blak-blakan, Gigin menyinggung posisi Presiden Prabowo yang berlatar belakang Jenderal TNI bintang empat.

    “Ini menegaskan bahwa pergantian presiden hanya basa-basi, penguasanya tetap raja Jawa,” cetusnya.

    Gigin bilang, pengaruh mantan Presiden Jokowi di pemerintahan Prabowo masih mengakar. Bukti paling dekat, polemik yang terjadi di PIK 2.

    “Gak heran kalau para menteri lebih taat kepada Gibran,” kuncinya.

    Sebelumnya, keberadaan pagar laut sepanjang 30 km tidak hanya menimbulkan kehebohan karena pelaku pemagaran masih terkesan misterius, tapi juga menuai pro kontra dalam proses pembongkarannya.

    Diketahui, aparat TNI melalui TNI AL bersama nelayan telah memulai pembongkaran pagar laut tersebut pada Sabtu (18/1). Namun langkah itu ternyata menimbulkan pro kontra.