Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Teddy Gusnaidi: Jokowi Seperti Kafilah, Tak Terpengaruh Gonggongan Anjing

    Teddy Gusnaidi: Jokowi Seperti Kafilah, Tak Terpengaruh Gonggongan Anjing

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, mengeluarkan pernyataan kontroversial saat membahas gaya kepemimpinan Presiden Jokowi.

    Dikatakan Teddy, Jokowi ibarat peribahasa “anjing menggonggong, kafilah berlalu.”

    “Jokowi itu seperti seorang kafilah yang dia terus berjalan dengan programnya, pemikirannya,” ujar Teddy di X @TeddGus (26/1/2025).

    Teddy menuturkan bahwa Jokowi terus berjalan dengan pemikirannya meskipun di sekelilingnya penuh dengan teriakan yang bisa saja menjatuhkan dirinya.

    “Dia terus berjalan di antara teriakan gonggongan anjing-anjing yang sampai hari ini terus menggonggong,” tukasnya.

    Ia menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah peduli atau terganggu dengan keributan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu yang kerap mengkritiknya.

    “Dan beliau tidak pernah peduli, tidak pernah mengusir anjing-anjing tersebut,” Teddy menuturkan.

    Teddy bilang, keributan yang sering terjadi selama ini, menurutnya, disebabkan oleh pihak-pihak yang ia ibaratkan sebagai “anjing.”

    “Jadi mengibaratkan siapa yang membuat keributan yah tentu kita semua tahu bahwa anjing-anjing itulah yang membuat keributan selama ini,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Jokowi terus ramai menjadi perbincangan publik setelah masa pemerintahannya lengser.

    Bukan hanya termasuk dalam nominasi lima besar pemimpin terkorup di dunia, Jokowi bahkan diduga sebagai dalang dari terbitnya SHGB pagar laut di kawasan PIK2.

    Jokowi pun tidak tinggal diam, ia angkat bicara dan memberikan pandangannya terkait polemik pagar laut tersebut.

  • Debat Panas Kuasa Hukum Pengembang PIK 2, Said Didu: Saya Tidak Pernah Mau Jual Tanah ke Siapapun

    Debat Panas Kuasa Hukum Pengembang PIK 2, Said Didu: Saya Tidak Pernah Mau Jual Tanah ke Siapapun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu, berdebat dengan Konsultan Hukum Pengembang PSN PIK-2, Muannas Alaidid.

    Said Didu menegaskan bahwa dirinya tak akan menjual tanahnya yang ada di kawasan PIK-2 ke siapapun itu.

    “Gorengan arahan pimpinan PT AGS – sudah berkali-kali saya katakan saya tidak pernah mau jual tanah saya ke siapapun – apalagi ke perusahaan perampok asset negara dan penggusur rakyat,” kata pria kelahiran Pinrang Sulsel ini, dalam akun X, pribadinya, Senin, (27/1/2025).

    Sementara itu, Konsultan Hukum Pengembang PSN PIK-2, Muannas Alaidid memberikan balasan menohok kepada Said Didu.

    Muannas Alaidid menyebut Said Didu memiliki empang seluas 10 hektar di Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten.

    “Yaelah masih bohong aja. Itu setelah terbongkar, ternyata anda punya empang 10 hektar di Kronjo,” ungkap Muannas.

    Lebih jauh dia menyebut Said Didu mematok pasaran dan NJOP 50 ribu yang menurut Said Didu kata dia murah dibandingkan dengan harga jual Rp20-30 Juta/meter.

    “Baru anda bilang enggak mau jual. Sebelumnya anda rewel soal harga jual beli patokan pasaran dan njop 50rb yang menurut anda murah karena PIK2 nanti jualnya 20jt s.d 30jt/meter,” tuturnya.

    “Di sisi lain anda biarkan teman-teman anda terus buat cerita bohong diviral-viralin sebut sudah ada penawaran dari pengembang empangnya sudah dibandrol 1,5 jt/meter,” tandasnya. (*)

  • BMKG Peringatkan Potensi Hujan dan Angin Kencang di Sulawesi Selatan

    BMKG Peringatkan Potensi Hujan dan Angin Kencang di Sulawesi Selatan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — BMKG Makassar merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya pada hari ini, 27 Januari 2025. Berdasarkan laporan, kondisi cuaca di berbagai daerah diperkirakan akan bervariasi sepanjang hari, mulai dari berawan hingga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

    Pada pagi hari, sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan akan diselimuti awan. Namun, hujan ringan berpotensi turun di Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Tana Toraja, dan Wajo. Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang diprediksi terjadi di Makassar, Maros, Pangkep, dan Takalar.

    Memasuki siang hingga sore hari, hujan ringan diperkirakan akan mengguyur Barru, Bone, Enrekang, Kepulauan Selayar, Luwu, Palopo, Parepare, Pinrang, Sidrap, dan Tana Toraja. Sementara itu, hujan sedang berpotensi terjadi di Bulukumba, Gowa, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Pangkep, Sinjai, Takalar, serta Toraja Utara.

    Pada malam hari, kondisi cuaca diprediksi masih didominasi oleh awan tebal. Hujan ringan berpotensi turun di Barru, Enrekang, Gowa, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Palopo, Pangkep, Parepare, Pinrang, Takalar, Tana Toraja, dan Toraja Utara. Sementara itu, kondisi cuaca pada dini hari diperkirakan tetap berawan tanpa potensi hujan yang signifikan.

    Suhu udara di wilayah Sulawesi Selatan berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celsius dengan kelembapan udara mencapai 80 hingga 100 persen. Angin bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan antara 9 hingga 31 km/jam.

  • Renovasi Sekolah hingga Pesantren, Pemerintah Alokasikan Rp19 Triliun

    Renovasi Sekolah hingga Pesantren, Pemerintah Alokasikan Rp19 Triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan turut menjadi salah satu perhatian pemerintah di bawah rezim presiden Prabowo Subianto. Pada 2025, sekolah hingga pesantren akan direnovasi.

    Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah. Dia menyebut, ada anggaran sebanyak Rp19 triliun untuk renovasi sekolah dasar dan menengah serta pondok pesantren pada tahun 2025.

    “Kami lagi koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama agar penanganan asrama dan betul-betul memakai standar yang secara tradisional di pesantren dan di sekolah di seluruh penjuru Indonesia,” kata Fahri Hamzah dikutip Minggu (26/1).

    Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau Ponpes Karang Santri di Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. “Karena Pak Presiden di tahap awal sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp 19 triliun untuk merenovasi sekolah dasar dan menengah,” katanya.

    Menurut dia, renovasi itu artinya bisa renovasinya dan untuk penambahannya. “Karena selama ini Kementerian PUPR yang lalu itu belum fokus sementara kami di perumahan sekarang itu difokuskan untuk mengatasi back lock sehingga nanti terkait dengan asrama dan lain-lain itu akan koordinasikan dengan alokasi anggaran yang sudah ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama,” katanya.

    Ia menyampaikan terkait anggaran akan menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik) yang dimiliki Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. (fajar)

  • Dianugerahi Tokoh Inspiratif Koperasi Oleh KAHMI, Nurdin Halid: Semoga Menginspirasi Generasi Z dan Milenial

    Dianugerahi Tokoh Inspiratif Koperasi Oleh KAHMI, Nurdin Halid: Semoga Menginspirasi Generasi Z dan Milenial

    Politisi Partai Golkar ini pun menegaskan koperasi bukan hanya sistem ekonomi atau badan usaha, tetapi juga sistem nilai. Karena sistem kerja koperasi dipandu oleh nilai-nilai kejujuran, kesetaraan, keadilan, transparansi, solidaritas, dan kesejahteraan bersama.

    “Jadi, sistem Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Konstitusi Pasal 33 justru menjadi nyata dan operasional dalam koperasi,” sebutnya.

    “Bukan badan usaha yang lain. Itulah yang mendorong saya mencanangkan visi besar menjadikan ‘Koperasi sebagai Pilar Negara di Tahun 2045’,” jelasnya.

    Dalam kesempatan ini juga, Nurdin Halid pun menjadi pemikiran Bung Karno dengan menyebut dasar Negara Pancasila jika diperas menjadi Trisila dan jika diperas lagi menjadi Ekasila. Dan, Ekasila itu ialah Gotong-royong.

    “Jadi, Indonesia itu Negara Pancasila dan Negara Gotong-Royong. Dan, nilai luhur Gotong-Royong itu hanya bisa dilestarikan dan dipraktekkan dalam organisasi sosial ekonomi rakyat bernama koperasi,” tuturnya.

    Adapun penghargaan ini diberikan ke salah satu wakil ketua Komisi VI DPR RI itu bukannya tanpa alasan.

    Penghargaan yang diterima Nurdin Halid memang pantas. Sebab, ia dikenal sebagai pemikir dan pejuang koperasi Indonesia modern.

    Nurdin Halid selalu menyebut ‘darah dalam tubuhnya’ adalah ‘darah’ koperasi karena tak kurang dari 44 tahun hidupnya berkutat di dunia perkoperasian.

    Ada karier panjang yang juga dilaluinya sejak tahun 82 di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, lalu merangkak naik menjadi Direktur Utama Puskud Hasanuddin, Ketua Umum Inkud, hingga kini menjadi Ketua Umum Dekopin.

  • 243 Sertifikat SHGB Pagar Laut Diterbitkan Era Menteri AHY, Demokrat Disentil

    243 Sertifikat SHGB Pagar Laut Diterbitkan Era Menteri AHY, Demokrat Disentil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebanyak 243 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang berkaitan dengan kasus pagar laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang, dikabarkan diterbitkan pada saat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat sebagai Menteri ATR/BPN pada tahun 2024.

    Kabar ini mencuat melalui unggahan seorang pegiat media sosial, Bang Nalar, yang menyebut dokumen tersebut mengindikasikan keterlibatan di era kepemimpinan AHY.

    “Update terbaru! Berdasarkan dokumen yang diterima, setidaknya ada 243 SHGB diterbitkan saat Agus Harimurti Yudhoyono menjabat sebagai Menteri ATR/BPN pada tahun 2024,” tulisnya di X @PaltiWest2024 (26/1/2025).

    Bang Nalar juga menyinggung partai Demokrat yang dianggapnya dalam posisi tertekan. “Panik nih kayaknya Demokrat,” tambahnya.

    Sebelumnya, kasus pagar laut di Tangerang telah menuai sorotan luas karena dianggap melibatkan penyalahgunaan sertifikat yang berpotensi melanggar hukum.

    Dugaan ini memicu kritik terhadap kebijakan era sebelumnya dan mendorong sejumlah pihak untuk meminta pemerintah mengusut tuntas skandal tersebut.

    Sebelumnya, terbitnya sertifikat di lahan pagar laut Tangerang diminta tak dikaitkan dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Hal tersebut diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend)-nya, Jansen Sitindaon.

    “Jangan ada yg mengkaitkan HGB di pagar laut itu ke Ketua Umum kami mas @AgusYudhoyono,” kata Jansen dikutip dari unggahannya di X, Senin (20/1/2025).

    Jansen menegaskan, HGB itu terbit sejak Agustus 2023. Sebelum AHY menjabat Menteri ATR/BPN di era Presiden Jokowi.

  • Hendri Satrio Sebut Evaluasi PSN oleh Prabowo Bukan Pertanda Menjauhi Jokowi

    Hendri Satrio Sebut Evaluasi PSN oleh Prabowo Bukan Pertanda Menjauhi Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menanggapi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang berencana mengkaji ulang proyek strategis nasional (PSN) era Joko Widodo. Menurutnya, langkah ini bukan pertanda bahwa Prabowo ingin menjauhi Jokowi, melainkan sebagai bagian dari dinamika pemerintahan yang selalu menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan zaman.

    “Ini bukan soal apakah Prabowo ingin meninggalkan Jokowi atau tidak. Tidak bisa dilihat seperti itu,” ujar Hensa kepada wartawan. Ia menekankan bahwa setiap presiden pasti memiliki prioritasnya masing-masing dalam menyusun kebijakan nasional.

    Hensa menjelaskan bahwa program pemerintah selalu berkembang sesuai dengan kondisi keuangan negara dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, PSN di era Jokowi dirancang berdasarkan situasi saat itu, sementara di bawah kepemimpinan Prabowo, kebijakan tersebut mungkin perlu disesuaikan agar lebih relevan.

    “Saya yakin setiap program pemerintah ada masanya. Saat era Presiden Jokowi, PSN memang dirancang sesuai dengan kebutuhan saat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, bisa saja ada pertimbangan baru, baik dari sisi keuangan, keadilan, maupun prioritas nasional,” jelasnya.

    Ia juga menilai bahwa evaluasi terhadap PSN adalah langkah yang wajar dalam pemerintahan. Menurutnya, keputusan Prabowo untuk meninjau kembali proyek-proyek strategis harus diapresiasi, karena menunjukkan kepedulian terhadap efektivitas dan dampak kebijakan bagi masyarakat luas.

    “Evaluasi ini tidak berarti hubungan antara Jokowi dan Prabowo memburuk. Bisa saja PSN yang telah dirancang tetap dilanjutkan, tetapi ada juga kemungkinan beberapa proyek ditunda atau disesuaikan dengan situasi negara saat ini,” tambah Hensa.

  • Umar Hasibuan Sindir Hadi Tjahjanto: Kalau Sudah Viral, Pejabatnya Merasa Gak Punya Dosa

    Umar Hasibuan Sindir Hadi Tjahjanto: Kalau Sudah Viral, Pejabatnya Merasa Gak Punya Dosa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan, mendadak menyentil mantan Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto.

    Umar menyindir sikap pejabat yang dianggap cenderung lepas tanggung jawab setelah masalah pagar laut dan Tangerang viral.

    “Seperti yang sudah-sudah. Kalau sudah viral pejabatnya buang badan bahkan merasa gak tahu dan merasa gak punya dosa,” ujar Umar di X @UmarHasibuan_ (26/1/2025).

    Umar menegaskan, jika aparat penegak hukum benar-benar berani, semua pihak yang terlibat dalam penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas laut tersebut harusnya dipenjara.

    “Andai aparat penegak hukum berani pasti semua pelaku bakal dipenjara,” cetusnya.

    Ia juga menyindir kebijakan yang dianggap tidak masuk akal tersebut dengan menyebut kemungkinan adanya Hak Milik untuk langit di masa depan.

    “Setelah laut bisa keluar surat Hak Milik. Kita tunggu langit juga bakal dipagar dan keluar SHMnya. Piye ges?,” tandasnya.

    Sebelumnya, Hadi Tjahjanto mengaku tidak mengetahui ihwal polemik pagar laut yang ada di Tangerang tersebut.

    “Saya baru mengetahui berita ini dan mengikuti perkembangannya melalui media,” ungkap Hadi, Selasa (21/1/2025).

    Padahal, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengakui bahwa sertifikat itu terbit di tahun 2023.

    Hadi Tjahjanto menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN sejak 15 Juni 2022 sampai dengan 21 Februari 2024, menggantikan Sofyan A. Djalil. (Muhsin/Fajar)

  • KAHMI Beri Nurdin Halid Penghargaan Tokoh Inspiratif di Bidang Koperasi

    KAHMI Beri Nurdin Halid Penghargaan Tokoh Inspiratif di Bidang Koperasi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Nurdin Halid mendapat penghargaan tokoh inspiratif di bidang koperasi. Diberikan oleh Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).

    Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian acara Asian Islamic Fashion and Art (AIFA) dan Insan Cita Award KAHMI yang digelar di Dome, Senayan Park, Jakarta, Jumat (tanggal acara).

    Penghargaan Itu diterima oleh A. Zunnun Armin NH. Putra sulung dari Prof. Dr. H. A. M. Nurdin Halid, yang hadir mewakili ayahnya.

    Dalam sambutannya, Zunnun menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan oleh KAHMI. “Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melanjutkan perjuangan beliau dalam memajukan koperasi di Indonesia,” ujarnya.

    Asian Islamic Fashion and Art (AIFA) serta Insan Cita Award KAHMI merupakan agenda tahunan yang digelar untuk mengapresiasi tokoh-tokoh yang memberikan kontribusi luar biasa di berbagai bidang.

    Tahun ini, acara tersebut mengusung tema ” An awards for Instreisting individuals who make significant contribusion to the advancement of IndonesiaIndonesia “

    Ketua Panitia Insan Cita Award KAHMI menyebutkan, penghargaan kepada Prof. Nurdin Halid merupakan bentuk penghormatan atas dedikasinya selama puluhan tahun dalam memperjuangkan koperasi sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    “Beliau adalah inspirasi bagi generasi muda untuk terus berinovasi di bidang ekonomi,” katanya.

    Acara penghargaan ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, akademisi, dan pelaku usaha. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan terhadap visi KAHMI dalam mendorong kemajuan bangsa melalui kontribusi nyata di berbagai sektor.
    (Arya/Fajar)

  • Di Tangerang Kades Kohod Klaim Bekas Empang, di Makassar BPN Analogikan Laut Layaknya Empang

    Di Tangerang Kades Kohod Klaim Bekas Empang, di Makassar BPN Analogikan Laut Layaknya Empang

    “Saya analogikan ki empang, ada tonji sertifikatnya, karena di tengahnya memang harus ada budidaya udang, bolu, jadi tidak mutlak tertimbun, seperti itu,” terangnya.

    Andrie juga mengutarakan bahwa BPN mengeluarkan sertifikat dengan rekomendasi dari pemerintah daerah. Menurutnya, BPN hanya mengolah pensertifikatan untuk semua izin yang telah dipenuhi.

    “Umpamanya kayak sporadik penguasaan fisik yang mengeluarkan siapa? Lurah, seperti itu. BPN hanya menerima saja, pada saat sudah ada rekomendasi atau izin dalam bentuk apapun itu kami jalan, pada saat ke lapangan tidak ada keberatan, jalan. Seperti itu,” paparnya.

    Sementara itu, pada Jumat sore, 24 Januari, FAJAR mencoba menginformasi pihak Dillah Group yang berkantor di Jl Pengayoman Ruko Jasper III, Kota Makassar. Namun, tidak mendapatkan akses untuk melakukan wawancara.

    Pihak petugas keamanan berdalih bahwa untuk bertemu pimpinan Dillah Groupharus sudah meng- adakan janjian terlebih dahulu. FAJAR juga tidak diizinkan masuk untuk mengajukan jadwal wawancara.

    Petugas keamanan tersebut juga enggan menjadi penyambung kedatangan FAJAR ke Dillah Group kepada HRD.

    Begitu pula untuk kontak yang dapat dihubungi terlebih dahulu. Ia berkelit bahwa para karyawan sibuk.

    Sebelumnya, pemerintah setempat mengaku tidak mengetahui adanya kapling laut di Makassar. Mereka juga menyata- kan tidak pernah mene- rima pengajuan dokumen terkait hal tersebut.

    Camat Tamalate, Emil Yudianto, menyebutkan bahwa selama menjabat, ia tidak pernah menge- tahui adanya aktivitas kapling laut, termasuk data terkait hal tersebut.