Category: Fajar.co.id Nasional

  • Bakal Hadapi Jepang di Ajang 4Nations World Series 2025, Hector Souto: Pemain Kami Kelelahan

    Bakal Hadapi Jepang di Ajang 4Nations World Series 2025, Hector Souto: Pemain Kami Kelelahan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Timnas Futsal Indonesia akan kembali berjuang dalam ajang 4Nations World Series 2025.

    Di ajang 4Nations World Series 2025, Indonesia yang berstatus sebagai tim tuan rumah akan berhadapan dengan tiga negara hebat di futsal.

    Adapun tiga negara yang dimaksud adalah Argentina, Jepang dan juga Arab Saudi.

    Untuk pertandingan pertama, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan raksasa Asia yaitu Jepang.

    Timnas Futsal Indonesia akan menantang Jepang di Jakarta International Velodrome pada Kamis (30/1/2025) pukul 20.00 WITA.

    Jelang laga ini, pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengungkap pemainnya dalam kondisi kurang baik atau kelelahan.

    Hal ini tak terlepas karena para pemain baru berlaga di Liga Futsal Profesional pada akhir pekan lalu.

    Ia mengungkapkan anak asuhnya tidak dalam kondisi fisik yang ideal. Karena itu dia menurunkan intensitas latihan Timnas Futsal Indonesia.

    “Kondisi pemain kami memang sedang lelah, apalagi mereka baru saja main di liga pada akhir pekan, mereka tentu saja dalam kondisi lelah,” kata Souto dalam konferensi pers jelang laga.

    “Sekarang kami coba mengontrol kondisi fisik mereka di latihan dengan intensitas yang tidak terlalu tinggi dan tentu kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin,” sebutnya.

    Meski begitu, Souto mengungkap ajang ini sangat penting untuk Evan Soumilena Cs. Dia tidak peduli dengan hasil yang didapat Timnas Futsal Indonesia nantinya.

    Yang terpenting adalah peningkatan kualitas dari timnya, mengingat juga lawan-lawan yang mereka hadapi berkelas dunia.

  • Kuasa Hukum Beri Warning Investasi RI, Setelah Sertifikat Laut Agung Sedayu Grup Dicabut

    Kuasa Hukum Beri Warning Investasi RI, Setelah Sertifikat Laut Agung Sedayu Grup Dicabut

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kuasa Hukum Agung Sedayu Group, Muannas Alaidid mewanti-wanti investasi di Indonesia. Itu setelah sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) kliennya dicabut.

    Menurut Muannas, kondisi sosial politik belakangan ini, di mana kliennya terseret dugaan pengkavslingan laut, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

    “Seperti polemik hari ini sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi dan ujungnya menghambat investasi,” kata Muannas dikutip dari akun X pribadinya, Rabu (29/1/2025).

    Muannas kekeh dengan argumennya bahwa tanah yang telah disertifikatkan pihaknya adalah tanah musnah. Dulunya daratan yang kini jadi laut.

    “Harus ada kepastian hukum, ada produk hukum soal definisi ulang tanah musnah agar tidak ada rakyat yang merasa masih punya lahan di semua garis pantai pesisir Indonesia yang terancam hilangnya harta benda mereka karena abrasi,” tegas Muannas.

    Adapun sertifikat dimaksud, yakni sertifikat lahan yang diduga di atas laut Tangerang, Banten. Itu mencuat setelah terungkapnya pagar laut sepanjang 30 kilometer.

    Belakangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Nusron Wahid menegaskan sertifikat itu batal demi hukum.

    Nusron menjelaskan pencabutan SHGB tersebut telah dilakukan secara prosedural dan telah menempuh langkah yuridis yang benar. Mulai dari melakukan pengecekan data hingga melakukan survei lapangan secara langsung dengan mengecek material yang ada di sekitar.

    Lahan tersebut, disertifikatkan atas nama anak perusahaan Agung Sedayu Grup, dan berapa perusahaan serta perorangan lain.

  • Usai Banjir, Bandara VVIP Digenangi Lumpur, Stefan Antonio: IKN Itu Dosanya Jokowi, Prabowo Kebagian Ampasnya

    Usai Banjir, Bandara VVIP Digenangi Lumpur, Stefan Antonio: IKN Itu Dosanya Jokowi, Prabowo Kebagian Ampasnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di tengah ramainya pembicaraan soal pagar laut sepanjang 30 kilometer, Ibukota Nusantara (IKN) mendadak mencuri perhatian publik.

    Bagaimana tidak, baru-baru ini beredar di X video bandara Very Very Important Person (VVIP) di IKN berlumpur akibat hantaman banjir.

    Merespons hal tersebut, Pegiat Medsos Stefan Antonio blak-blakan mengatakan bahwa mega proyek IKN itu merupakan dosa Jokowi yang ditanggung Presiden Prabowo Subianto.

    “IKN itu dosanya Jokowi, Prabowo cuma kebagian ampasnya nerusin proyek problematik,” ujar Stefan kepada fajar.co.id, Rabu (29/1/2025) malam.

    Dikatakan Stefan, seandainya di kemudian hari pembangunan IKN selesai, maka bukan nama Prabowo yang dielu-elukan publik.

    “Saya yakin yang bakal dapat credit itu Jokowi, bukan Prabowo,” sebutnya.

    Ia pun menduga bahwa itu menjadi salah satu alasan adanya tarik ulur pada proses pembangunan IKN.

    “Itu juga kayanya salah satu alasan Prabowo terkesan ogah-ogahan di IKN selain karena masalah anggaran tentunya,” imbuhnya.

    Kata Stefan, nasib pembangunan IKN ada pada tangan investor karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut sudah tidak bisa diharapkan.

    “Sisa kekurangan Rp372 Triliun itu ga mungkin pake APBN lagi kan? Apalagi Prabowo punya banyak Proyek Legacy Kabinetnya sendiri yang memakan anggaran sangat besar,” Stefan menuturkan.

    Stefan bilang, kemungkinan terburuk jika pemerintah tidak mendapatkan investor, pembangunan proyek yang dibangga-banggakan Jokowi itu akan mandek.

    “Kalau IKN ga dapat investor ya rasanya akan mandek progres sampai sisa anggaran habis,” kuncinya.

  • Viral… Genangan dan Lumpur di Bandara VVIP IKN, Tommy Shelby: Enakan Duitnya Buat Pendidikan

    Viral… Genangan dan Lumpur di Bandara VVIP IKN, Tommy Shelby: Enakan Duitnya Buat Pendidikan

    “Dirancang di lokasi yang dinilai “anti banjir”, ternyata sudah langsung berkenalan dengan banjir juga,” kata Anas dikutip dari unggahannya di X, Rabu (29/1/2025).

    Menurut Anas, itu bentuk realitas. Meski direncanakan, kenyataannya bisa berbeda.

    “Itulah rencana. Penting untuk rendah hati menerima kritik, koreksi dan perbaikan,” imbuhnya.

    Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu pun meminta dilakukan evaluasi menyeluruh. Itu, kata dia bisa efektif.

    “Evaluasi komprehensif untuk koreksi yang manjur-efektif,” terangnya.

    Bagaimanapun, kata Anas, Nusantara mesti menjadi bagian Indonesia yang penting.

    “Gagal karena antikoreksi itu kerugian, berhasil tersebab terbuka menyerap koreksi adalah keuntungan. Nusantara wajib menjadi bagian dari Indonesia yang beruntung,” pungkasnya.

    Sebelumnya diketahui, beredar video bandara Very Very Important Person (VVIP) Ibu Kota Nusantara (IKN) sempat terendam banjir.

    Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Penajam Paser Utara menyebabkan genangan air di sekitar area bandara tersebut.

    Banjir menggenangi halaman gedung utama bandara VVIP dengan ketinggian air diperkirakan mencapai 40 sentimeter.

    Kondisi ini mengundang perhatian publik, terutama setelah video yang memperlihatkan genangan air di bandara tersebut beredar luas di media sosial.

    Di platform X (sebelumnya Twitter), video banjir di bandara VVIP IKN menjadi viral dan memicu berbagai reaksi dari warganet.

    Tidak sedikit yang mempertanyakan kesiapan infrastruktur IKN, mengingat bandara ini merupakan salah satu fasilitas penting bagi tamu kenegaraan dan pejabat tinggi negara. (Muhsin/Fajar)

  • Presiden Prabowo Bakal Evaluasi kembali PSN, Sulfikar Amir: Di Era Sebelumnya Amburadul

    Presiden Prabowo Bakal Evaluasi kembali PSN, Sulfikar Amir: Di Era Sebelumnya Amburadul

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Profesor dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir beri beri pernyataan menarik terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto.

    Seperti yang diketahui, Presiden Prabowo bakal mengkaji ulang program-program dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Hadir di podcast di YouTube Bambang Widjojanto, Sulfikar Amir menyebut keputusan Presiden mengkaji ulang PSN dianggap tepat.

    Menurutnya program-program PSN dibawa pemerintahan sebelumnya Jokowi Widodo dianggap amburadul.

    “Keputusan Presiden Prabowo untuk merefill atau mengkaji ulang program-program PSN itu sangat tepat,” kata Sulfikar Amir.

    “Karena PSN yang saat ini itu merupakan tata kelola yang sangat amburadul Pak Jokowi,” ungkapnya.

    Lanjut, menurut Sulfikar Amir PSN di era Presiden Jokowi tidak memiliki indikator atau kriteria yang jelas.

    Bahkan Presiden ketujuh Indonesia itu dinilai seenaknya dalam menetap proyek-proyek dari PSN.

    “Karena apa? Karena PSN ini menjadi instrumen kebijakan yang abusive tanpa adanya indikator tanpa kriteria dan kriteria yang jelas,” tuturnya.

    “Pak Jokowi seenaknya saja mengatakan ini proyek strategis nasional, tidak ada kajian-kajian yang jadikan bahan dan dasar apakah proyek itu layak dijadikan strategis,” tambahnya.

    Ia bahkan mengatakan PSN di era tersebut tidak memiliki pertimbangan atau dasar.

    Sulfikar bahkan menyinggung adanya indikasi kepentingan politik dari Jokowi dan karena alasan itulah hal ini sangat perlu di evaluasi.

    “Kita tahu proyek strategi ini pertimbangannya apa, dasarnya apa? apakah pertimbangan ekonomi atau pertahanan, inovasi teknologi atau pertimbangan kepentingan politik dari Pak Jokowi dan itu yang perlu di evaluasi,” terangnya.

  • Daripada Defensif, AHY Diminta Buka Suara Atas Perintah Siapa Terbitkan 243 Sertifikat HGB Laut Selama Jabat Menteri ATR

    Daripada Defensif, AHY Diminta Buka Suara Atas Perintah Siapa Terbitkan 243 Sertifikat HGB Laut Selama Jabat Menteri ATR

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus dicecar. Terkait keterlibatannya dalam sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut.

    Hal tersebut, menyusul ditemukannya 243 sertifikat HGB yang terbit. Selama AHY menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    “243 SHGB Pagar laut terbit di era AHY sebagai menteri ATR/BPN,” kata Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus dikutip dari unggahannya di X, Rabu (29/1/2025).

    Jhon meminta Demokrat tidak perlu defensif terkait hal tersebut. It diungkapkan Jhon menanggapi sejumlah kader Demokrat yang bereaksi atas dihubungkannya AHY dengan sertifikat HGB di atas laut.

    “Baiknya Demokrat ga perlu terlalu defensif, ga usah tutup-tutupi fakta,” terangnya.

    Ketimbang defensif, Jhon meminta AHY koperatif. Membuka atas perintah siapa sertifikat tersebut terbit.

    “Mending buka aja kalo itu atas perintah siapa dan kepentingan siapa. Itu baru namanya GEBUK MAFIA TANAH, bukan peluk mafia tanah,” pungkasnya.

    “Kecuali itu memang atas perintah dan kepentingan AHY sendiri, ya silakan gigit jari sambil makan ulat dan serangga,” tambahnya.

    Kabar ini mencuat melalui unggahan seorang pegiat media sosial, Bang Nalar, yang menyebut dokumen tersebut mengindikasikan keterlibatan di era kepemimpinan AHY.

    “Update terbaru! Berdasarkan dokumen yang diterima, setidaknya ada 243 SHGB diterbitkan saat Agus Harimurti Yudhoyono menjabat sebagai Menteri ATR/BPN pada tahun 2024,” tulisnya di X @PaltiWest2024 (26/1/2025).

  • Performa Timnas Indonesia U-20 Kurang Baik, Erick Thohir Ditegur Netizen: Mungkin ada Masalah Komunikasi dan Ruang Ganti

    Performa Timnas Indonesia U-20 Kurang Baik, Erick Thohir Ditegur Netizen: Mungkin ada Masalah Komunikasi dan Ruang Ganti

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mendapatkan teguran langsung dari para netizen untuk melakukan evaluasi ke Timnas Indonesia U-20.

    Teguran-teguran ini didapatkan Erick Thohir usai membagikan momen meeting bersama pelatih Timnas Indonesia yang baru Patrick Kluivert bersama jajarannya.

    Pertemuan penting antara Erick dan pelatih Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Denny Landzaat, serta Gerald Vanenburg digelar di Belanda, Selasa (28/1/2025).

    Menarik dalam unggahan yang dibagikan itu, Erick Thohir justru ditegur untuk melakukan evaluasi ke Timnas Indonesia U-20 asuhan pelatih Indra Sjafri.

    Sebelumnya, Timnas Indonesia U-20 sudah menelan dua kekalahan dari ajang Challenge Series 2025.

    Kekalahan pertama didapatkan saat takluk 1-0 dari Yordania yang bermain dengan sepuluh pemain.

    Dan yang terbaru, Timnas Indonesia U-20 kembali menelan kekalahan dari meyakinkan dari Suriah dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Senin (27/1/2025).

    Hasil ini memicu reaksi keras dari fan di media sosial. Banyak yang mempertanyakan taktik Indra Sjafri yang monoton dan kurang efektif.

    Komentar-komentar ini kemudian disampaikan melalui kolom komentar unggahan meeting PSSI dan jajaran pelatih Timnas Indonesia itu.

    “Indra Sjafri coba diganti, biar ngelatih klub Liga 1 dulu untuk lihat kekurangannya,” tulis komentar netizen.

    “Pak, Timnas U-20 semalam kalah 2-0 lawan Suriah, sebelumnya kalah 1-0 lawan Jordan. Jadi makin nggak percaya sama prosesnya,” balas netizen lainnya.

    Bahkan, sampai ada yang menyinggung terkait masalah komunikasi dan ruang ganti yang sebelum menjadi alasan pelatih Shin Tae Yong dipecat.

  • Stadion GBH Bakal Segera Rampung, PSM Makassar Bisa Kembali Gunakan di Bulan Februari?

    Stadion GBH Bakal Segera Rampung, PSM Makassar Bisa Kembali Gunakan di Bulan Februari?

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Harap-harapan PSM Makassar bisa segera kembali berlaga di Stadion Gelora BJ Habibie (GBH) tampaknya bakal segera terwujud.

    Stadion Gelora BJ Habibie, markas PSM Makassar, terus berbenah demi mencapai standar internasional.

    Progres pembangungan Stadion yang terletak di Kota Parepare itu juga bakal segera rampung.

    Hal ini tentunya membuka peluang PSM Makassar untuk kembali menggunakan Stadion ini sebagai markas utama mereka di sisa musim Liga 1 2024/2025.

    Kabarnya bulan Februari Stadion GBH sudah bisa kembali digunakan oleh Yuran Fernandes dan kawan-kawan berlaga.

    Leader Konsultan Stadion BJ Habibie, Mahris mengatakan terkait hal ini pihak belum berani bicara karena kontrak sepenuhnya milik Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare dan pihak PSM Makassar.

    Terkait kabar penggunaan lapangan di bulan Februari kata dia itu dikembalikan ke kedua pihak.

    “Jadwal penggunaan lapangan
    Itu dari PSM yang berkontrak ke pemerintah kota,” kata Mahris saat dihubungi Fajar.co.id.

    Mahris melajutkan terkait kemungkinan digunakan pada bulan Februari ia berharap hal serupa.

    Menurutnya semoga Stadion GBH bisa digunakan kembali oleh PSM Makassar di bulan Februari.

    “Semoga bisa segera digunakan kembali,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Kembali Singgung Kebijakan Jokowi, Said Didu: Kalau Terlambat Sedikit, Indonesia Sudah Habis Dijual

    Kembali Singgung Kebijakan Jokowi, Said Didu: Kalau Terlambat Sedikit, Indonesia Sudah Habis Dijual

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali menyentil kebijakan lama Jokowi yang disebutnya merugikan bangsa Indonesia.

    “Jika kita terlambat sedikit saja atau sàat ini kita masih diam, maka Indonesia sudah habis dijual oleh Joko Widodo,” tulis Said Didu, dikutip dari cuitannya di media sosial X, @msaid_didu, Selasa (28/1/2025).

    Pada cuitan lainnya, Said Didu juga membeberkan saat dia berusaha dibungkam terkait kritik kerasnya terhadap PSN PIK-2.

    “Saya masih ingat saat pemeriksaan saya di Polres Tangerang, datang pesan dari ‘atas’ bhw pelapor dari Apdesi mau cabut laporan asal damai dan saya berhenti bersuara. Saya jawab spontan: tidak ada damai kerena saya ingin membela rakyat dan selamatkan negeriku – apapun resikonya,” ungkap Said Didu.

    Sebelumnya diberitakan, Mantan Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan sertifikat ilegal hak guna bangunan (HGB) kawasan laut tak bisa sekadar dibatalkan. Menurutnya harus dipidanakan karena merupakan produk kolusi melanggar hukum.

    “Sertifikat ilegal HGB untuk laut tak bisa hanya dibatalkan tapi harus dipidanakan karena merupakan produk kolusi melanggar hukum,” kata Mahfud MD, dalam akun X, pribadinya, Selasa, (28/1/2025).

    Ditegaskan pengusahaan perairan untuk swasta ataupun perorangan berbeda dengan reklamasi sesuai vonis MK Nomor 3/PUU-VIII/2019 dan UU No. 1 tahun 2014.

    “Vonis MK No. 3/PUU-VIII/2010 dan UU No. 1 Tahun 2014 jelas melarang pengusahaan perairan pesisir untuk swasta ataupun perorangan. Kasus ini beda loh dengan reklamasi,” tandas Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

  • Prabowo dan Trump, Dua Pemimpin Nasionalis dengan Tantangan yang Berbeda

    Prabowo dan Trump, Dua Pemimpin Nasionalis dengan Tantangan yang Berbeda

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di panggung dunia, dua tokoh dengan visi besar untuk negaranya mencuri perhatian, Donald Trump di Amerika Serikat dan Prabowo Subianto di Indonesia.

    Meski keduanya mengusung nasionalisme sebagai landasan kepemimpinan, mereka lahir dari situasi politik yang berbeda.

    Trump muncul sebagai antitesis politik liberal di AS, sedangkan Prabowo menavigasi tantangan politik dan ekonomi domestik yang kompleks.

    Donald Trump, politisi Partai Republik yang dikenal dengan pendekatan populis dan konservatifnya, tidak pernah segan menantang status quo politik Amerika.

    Dalam kampanyenya, ia mengusung slogan legendaris “Make America Great Again,” menandai keinginannya untuk mengembalikan kejayaan Amerika di pentas global.

    Saat pelantikannya, Trump menggambarkan momen itu sebagai awal dari “zaman keemasan baru” untuk Amerika Serikat.

    Baginya, kedaulatan nasional adalah prioritas utama, dan kebijakannya mencerminkan tekad tersebut.

    Dengan dukungan kuat dari basis konservatif, Trump relatif leluasa mengimplementasikan ide-idenya, meskipun sering kali menuai kritik dari pihak oposisi.

    Sementara itu, di belahan dunia lain, Prabowo Subianto baru saja memulai perjalanan sebagai Presiden ke-8 Indonesia pada 20 Oktober 2024.

    Sebelumnya, ia dikenal sebagai oposisi Presiden Joko Widodo, namun pada 2019 ia bergabung dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan.

    Pada Pilpres 2024, ia berkolaborasi dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, untuk memenangkan kontestasi politik yang penuh dinamika.