Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Mahfud MD Sebut yang Ditindak di Kasus Pagar Laut Hanya Pejabat Kecil, Sentil Dirjen hingga Menteri

    Mahfud MD Sebut yang Ditindak di Kasus Pagar Laut Hanya Pejabat Kecil, Sentil Dirjen hingga Menteri

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pakar Hukum Mahfud MD menyebut kasus pagar laut di Tangerang, Banten ada bekingan. Ia menyoroti penegakan hukumnya.

    Menurutnya, yang dicopot dalam kasus ini hanya pejabat-pejabat kecil. Bukan aktor utama.

    “Ah itu kecil, pejabat-pejabat kecil. Itu pun (yang dicopot) yang sudah dipindah,” kaya Mahfud di  Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Selasa (04/2/2025).

    Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid, disebut hanya mencopot pejabat kecil.

    Ia pun menyebut-nyebut sejumlah jabatan. Seperti menteri, Dirjen, dan Kakanwil.

    “Ini pengambil kebijakannya yang mengawal (pagar laut), di tempat-tempat penentu kebijakan. Mulai dari menteri, dirjen, kakanwil,” terangnya.

    Menurutnya, delapan pejabat itu tidak mungkin berani bertindak. Tanpa perintah dari atas.

    Ia menerangkan, para pejabat tersebut, hanya mengurusi administrasi. Bukan aktor utama.

    “Ndak mungkin dia melakukan apa-apa kalau tanpa ada beking perintah dari atas atau pembiaran dari atas karena intervensi dari luar, karena kolusi dan sebagainya,” pungkasnya. (Arya/Fajar)

  • Survei KedaiKOPI: Mayoritas Masyarakat Puas dengan Program Makan Bergizi Gratis

    Survei KedaiKOPI: Mayoritas Masyarakat Puas dengan Program Makan Bergizi Gratis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan respons positif dari masyarakat, dengan mayoritas menganggapnya sebagai kebijakan yang membantu mengurangi beban ekonomi keluarga.

    Presiden pun mendapat apresiasi atas inisiatif ini, meskipun ada beberapa aspek yang dinilai masih perlu diperbaiki agar manfaatnya lebih optimal.

    Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga KedaiKOPI, sebanyak 84 persen masyarakat merasa terbantu dengan adanya program MBG.

    Manajer Riset KedaiKOPI, Ashma Nur, menjelaskan bahwa mayoritas responden menginginkan standarisasi gizi sebagai prioritas utama dalam penyempurnaan program ini.

    “Ada 53,4 persen masyarakat yang berharap kualitas gizi dalam program MBG dapat lebih distandarisasi sehingga manfaatnya lebih maksimal,” ujar Ashma dalam rilis survei di Kantor KedaiKOPI di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025).

    Selain perbaikan gizi, perluasan program MBG ke seluruh provinsi juga menjadi harapan besar masyarakat.

    “Sebanyak 29,8 persen responden berharap cakupan MBG dapat diperluas agar lebih banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya,” tambah Ashma.

    Ia menekankan bahwa evaluasi terhadap program ini secara keseluruhan masih menunjukkan hasil yang positif.

    Namun, ada beberapa kendala yang disoroti masyarakat dalam survei tersebut. Sebanyak 38,9 persen menganggap menu makanan dalam MBG kurang variatif, sementara 34,3 persen menilai cita rasanya masih kurang memuaskan.

    “Selain itu, ada juga keluhan terkait porsi makanan yang kurang. Ada siswa yang tidak mendapatkan makanan secara lengkap, misalnya tidak mendapatkan lauk seperti ayam,” ungkap Ashma.

  • Iring-iringan Mobil R1 Angkut Prabowo Subianto Buka Jalan untuk Ambulans

    Iring-iringan Mobil R1 Angkut Prabowo Subianto Buka Jalan untuk Ambulans

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Beredar video memperlihatkan iring-iringan kendaraan presiden Prabowo Subianto, menggunakan mobil R1 membuka jalan untuk kendaraan prioritas.

    Terlihat Maung Garuda Limousine berwarna putih sedikit menepi saat ada mobil ambulans di belakangnya.

    Mulanya, mobil Prabowo mengambil jalur kanan di salah satu ruas jalan di Jakarta itu. Kemudian, rombongan menepi ke kiri untuk membuka jalan ruas kanan.

    Sementara petugas yang berada di depan mempersilahkan ambulans yang membunyikan sirinenya itu.

    Di sisi lain, mobil R1 tidak membunyikan sirine saat mobil ambulans berwarna silver itu melintas.

    Kejadian itu diduga terjadi di salah satu ruas jalan yang ada di Jakarta.

    Tidak hanya sekali, beberapa waktu yang lalu, kejadian serupa juga sudah pernah terjadi.

    Saat itu di tengah jalan, iring-iringan mobil orang nomor 1 itu member jalan untuk ambulance yang membawa pasien kritis. (Elva/Fajar)

  • Marak Influencer Skincare Nakal, DPR Minta BPOM Segera Tertibkan

    Marak Influencer Skincare Nakal, DPR Minta BPOM Segera Tertibkan

    BPOM Siapkan Aturan Baru untuk Influencer Skincare

    Menanggapi fenomena ini, BPOM tengah menyiapkan peraturan untuk menertibkan reviewer produk pangan, obat, dan kosmetik yang dilakukan oleh para influencer kecantikan. Aturan ini nantinya akan melarang influencer kecantikan mengumumkan hasil review produk secara mandiri tanpa merujuk pada hasil penelitian dari BPOM.

    “Nah, hasil review-nya itu influencer, silakan review-nya dikasih ke kami. Setelah kami lihat, tentu kami harus lanjut dengan klarifikasi, klarifikasi data, kami tesnya apa dan sebagainya. Hasil itu kami bertindak, mengambil keputusan,” ujar Kepala BPOM Taruna Ikrar usai rapat bersama DPR.

    Menurut Ikrar, para influencer tetap diperbolehkan melakukan review untuk kepentingan pribadi atau komunitasnya, namun hasil tersebut tidak boleh diumumkan ke publik. Ia menegaskan bahwa hanya BPOM yang memiliki wewenang untuk mengumumkan hasil review produk kepada masyarakat.

    BPOM saat ini masih dalam tahap menyiapkan dasar akademik sebagai landasan aturan tersebut. Selanjutnya, BPOM akan melakukan dengar pendapat serta harmonisasi dengan berbagai regulasi yang sudah ada, termasuk Undang-Undang Kesehatan, Peraturan tentang Kesehatan, Peraturan Presiden terkait kelembagaan BPOM, serta Instruksi Presiden Nomor 3 terkait Kerahasiaan Dagang.

    Komisi IX DPR menegaskan bahwa pengawasan terhadap promosi produk skincare oleh influencer harus diperketat demi melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan. Selain itu, diharapkan BPOM dapat mempercepat proses penyusunan regulasi agar aturan ini segera dapat diterapkan secara efektif.

  • Usai Elpiji 3 Kg Pemerintah Hentikan Bansos Beras, Gun Romli: Pemilu Masih Jauh

    Usai Elpiji 3 Kg Pemerintah Hentikan Bansos Beras, Gun Romli: Pemilu Masih Jauh

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah menghentikan Bantuan Sosial (Bansos) beras. Hal itu menuai sorotan.

    Kader PDIP, Guntur Romli berspekulasi. Ia mengatakan hal tersebut karena Pemilihan Umum (Pemilu) masih jauh.

    “Pemilu masih jauh. Bansos beras dihentikan,” kata pria yang karib disapa Gun Romli itu, dikutip dari unggahannya di X, Rabu (5/2/2025).

    Ia mengungkapkan, beberapa waktu lalu masyarakat kesulitan mengakses elpiji 3 kilogram (kg). Sehingga tidak bisa memasak.

    “Kemarin ada beras tapi tidak ada gas gak bisa masak, gak bisa makan,” ujar Gun Romli.

    Kini, persoalannya lain. Tapi sama-sama buat masyarakat sulit makan.

    “Sekarang ada Gas tapi Bansos beras dihentikan, ya lagi lagi jadi sulit makan,” ucap Gun Romli.

    Masalah tersebut, menurutnya berputar-putar. Tapi berdampak sama.

    “Ampun deh muter muter gak karuan. Bansos beras distop,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Polemik Pagar Laut dan Gas Elpiji, Said Didu: Ini Akibat Demokrasi Sogok, Pejabat Tidak Pikir Nasib Rakyat

    Polemik Pagar Laut dan Gas Elpiji, Said Didu: Ini Akibat Demokrasi Sogok, Pejabat Tidak Pikir Nasib Rakyat

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang dikenal dekat dengan mantan Presiden Jokowi, terus dikaitkan dengan kasus ini.

    Bahkan, ia masuk dalam daftar lima pejabat terkorup dunia versi OCCRP.

    Menurut pengamat ekonomi dan politik, Anthony Budiawan, kebijakan yang dikeluarkan Bahlil terkait tabung gas elpiji 3 kilogram patut dicurigai.

    Ia menduga kebijakan tersebut dimaksudkan untuk melindungi Jokowi dari sorotan negatif yang semakin tajam.

    “Patut diduga, kebijakan gas elpiji 3 kg yang menyengsarakan rakyat ini untuk pengalihan isu sertifikat laut ilegal, yang sudah membuat panik Jokowi dan kroninya,” ujar Anthony kepada fajar.co.id pada Selasa (4/2/2025).

    Anthony juga berpendapat bahwa para Menteri yang diangkat oleh Jokowi tidak hanya menjadi penghalang dalam pemerintahan Presiden Prabowo, tetapi juga banyak menghabiskan energi untuk kebijakan yang tidak produktif.

    Oleh karena itu, ia menyarankan Prabowo untuk segera memberhentikan seluruh menteri yang berasal dari Jokowi.

    “Oleh karena itu, Prabowo sebaiknya memberhentikan semua menteri Jokowi,” tegasnya.

    Anthony lebih lanjut mengungkapkan bahwa kebijakan Bahlil mengenai gas elpiji 3 kilogram tampaknya dirancang untuk mendiskreditkan Prabowo demi kepentingan Gibran, anak dari Jokowi.

    “Kemungkinan besar Jokowi yang mengatur,” katanya.

    Ia menyarankan agar untuk memastikan roda pemerintahan Prabowo berjalan sesuai dengan visi dan misinya, orang-orang yang masih loyal kepada Jokowi harus segera disingkirkan.

    “Bahlil, dan orang-orang Jokowi lainnya seharusnya tidak boleh lagi dipakai oleh Prabowo,” tukasnya.

  • Tidak Lolos Seleksi Administrasi PPPK 2024 Tahap 2? Begini Cara Ajukan Sanggah

    Tidak Lolos Seleksi Administrasi PPPK 2024 Tahap 2? Begini Cara Ajukan Sanggah

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Hasil seleksi administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 tahap 2 telah diumumkan. Dimulai kemarin, 4 Februari 2025.

    Pengumuman hasil seleksi administrasi berlangsung hingga 18 Februari 2025. Disusul masa sanggah mulai 19 Februari sampai 21 Februari 2025.

    Artinya, jika kamu tidak lokos seleksi administrasi PPPK tahap 2, masih ada peluang untuk menyanggah. 

    Bagaimana caranya? Cukup mudah!

    Menurut informasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), sanggahan hasil seleksi administrasi PPPK 2024 bisa diajukan secara online melalui laman SSCASN, https://sscasn.bkn.go.id.

    Namun perlu diketahui, sanggahan atas hasil seleksi administrasi PPPK bisa diajukan selama kesalahan berasal dari kesilapan verifikator instansi yang dilamar. 

    Jadi tidak sembarang. Sanggahan yang diajukan tidak akan diterima bila kesalahan yang mengakibatkan gagal dalam seleksi administrasi berasal dari peserta.

    Berikut langkah-langkahnya:

    Pastikan terhubung dengan internet

    Akses portal SSCASN, https://sscasn.bkn.go.id

    Login menggunakan NIK dan password

    Ajukan sanggahan dengan menjabarkan kronologi Unggah bukti pendukung yang diperlukan.

    (Arya/Fajar)

  • Ratusan Siswa Papua Barat Tolak Program Makan Bergizi Gratis, Veronica Koman: Takut Diracuni

    Ratusan Siswa Papua Barat Tolak Program Makan Bergizi Gratis, Veronica Koman: Takut Diracuni

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengacara dan aktivis hak asasi manusia, Veronica Koman, menyoroti aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan siswa SMA di Papua Barat, tepatnya di Yahukimo.

    Aksi tersebut dipicu oleh ketidakpuasan terhadap program makan gratis yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam aksi tersebut, para siswa menuntut agar pemerintah lebih fokus pada kebutuhan dasar mereka, yaitu pendidikan dan layanan kesehatan yang gratis, sebagai pengganti program makan gratis yang dirasa tidak memadai.

    Menurut mereka, akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang layak lebih penting untuk masa depan mereka.

    Veronica Koman juga mengungkapkan bahwa penolakan terhadap program makan gratis ini tidak hanya dipicu oleh kebutuhan praktis, tetapi juga oleh ketidakpercayaan yang mendalam terhadap kebijakan pemerintah pusat.

    “Penolakan ini juga dipicu oleh ketidakpercayaan yang besar terhadap Jakarta, takut diracuni,” ujar Veronica di X @Veronica_Koman (4/2/2025).

    Untuk diketahui, ratusan pelajar dari berbagai tingkat pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menggelar aksi protes pada Senin (3/2/2025) kemarin.

    Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sebelumnya diterima dengan antusias oleh banyak siswa.

    Aksi unjuk rasa ini cukup mengejutkan karena program yang diluncurkan oleh pemerintah pusat awalnya dianggap sebagai langkah positif untuk membantu mengatasi masalah gizi di kalangan pelajar.

  • Antrean LPG 3 Kg Sebabkan Jatuhnya Korban Jiwa, Prabowo Ditantang Adili Bahlil

    Antrean LPG 3 Kg Sebabkan Jatuhnya Korban Jiwa, Prabowo Ditantang Adili Bahlil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Stefan Antonio, secara tegas mengungkapkan keprihatinannya terhadap kebijakan yang dikeluarkan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

    Seperti diketahui, aturan Bahlil soal pengecer dilarang jual tabung gas elpiji 3 kilogram, diduga menjadi sebab hilangnya nyawa seorang nenek.

    “Pak Prabowo masalah hilang nyawa, seorang nenek imbas kebijakan Bahlil ini gimana?,” ujar Stefan di akun media sosial X @StefanAntonio_18, Selasa (4/1/2025).

    Stefan langsung menantang Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil sikap terhadap peristiwa tersebut.

    “Dan masihkah juga anda memakai pembantu anda ini menjadi Menteri?,” cetusnya.

    Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pembantu Presiden tersebut berpotensi berakibat fatal, bahkan merenggut nyawa rakyat yang seharusnya dilindungi.

    “Haruskah ada permaafan, bahkan ketika seorang rakyat anda harus meregang nyawa akibat dari keputusan pembantu anda?,” timpalnya.

    Stefan juga mempertanyakan apakah seharusnya ada permaafan terhadap kebijakan yang telah mengorbankan nyawa warga negara.

    Lebih lanjut, ia menuntut pertanggungjawaban baik dari Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM maupun dari Presiden Prabowo yang memiliki kewenangan atas keputusan-keputusan yang diambil oleh para pembantunya

    “Tidak adakah pertanggung jawaban adakah pertanggung jawaban anda dan pembantu anda tersebut?,” imbuhnya.

    Stefan juga secara langsung menantang Presiden Prabowo untuk menilai kembali keputusan-keputusan yang melibatkan Bahlil, terutama terkait dengan kebijakan yang menyebabkan korban jiwa.

  • Pengecer LPG 3 Kg Boleh Jualan Lagi, Fahira Idris Sebut Kebijakan yang Sangat Tepat

    Pengecer LPG 3 Kg Boleh Jualan Lagi, Fahira Idris Sebut Kebijakan yang Sangat Tepat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah dalam pelaksanaannya, masyarakat mengalami kesulitan mendapat gas elpiji 3 kg dan mengakibatkan antrean, kebijakan larangan pengecer menjual gas elpiji 3 Kg tidak berumur panjang.

    Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan gas elpiji 3 kg sambil kemudian pengecer dijadikan sub pangkalan di mana administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan.

    Anggota DPD RI Dapil Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Fahira Idris mengungkapkan keputusan mengaktifkan atau membolehkan kembali pengecer berjualan gas elpiji 3 kg adalah kebijakan yang sangat tepat.

    Menurutnya, terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan terkait kebijakan penataan distribusi penjualan gas elpiji 3 kg agar tidak menyulitkan masyarakat. Dua hal penting itu adalah prakondisi dan timing.

    Prakondisi adalah memastikan kebijakan ini tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satu yang utama adalah memastikan sebagian besar warung atau pengecer gas elpiji 3 kg di seluruh Indonesia sudah menjadi sub pangkalan dengan proses administrasi dan persyaratan yang paling mudah dan ringan.

    “Selama proses transisi tersebut, pengecer tetap dapat melakukan pembelian di pangkalan lalu memasarkan seperti biasa, sehingga aktivitas masyarakat membeli gas elpiji 3 kg tidak terganggu atau berjalan normal. Ini artinya, skema pengecer menjadi sub pangkalan harus segera dirumuskan,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (4/2).

    Untuk timing atau penentuan waktu yang tepat, lanjut Senator Jakarta ini, alangkah baiknya kebijakan ini diimplementasikan setelah masa transisi selesai, di mana pengecer gas elpiji 3 kg di berbagai wilayah Indonesia sudah menjadi sub pangkalan yang persentasenya sudah mendekati 100 persen atau hampir semuanya.