Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Prediksi Cuaca Makassar Hari ini, Satu Hari Diprediksi Turun Hujan

    Prediksi Cuaca Makassar Hari ini, Satu Hari Diprediksi Turun Hujan

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis perkiraan cuaca untuk Kota Makassar dan sekitarnya per hari ini, Jumat (7/2/2025).

    Wilayah Makassar berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang pada pagi hari.

    Beberapa wilayah lain seperti Bantaeng, Enrekang, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Sinjai, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Wajo diprediksi berawan.

    Dan wilayah lain di Sulawesi Selatan di pagi hari berpotensi hujan ringan.

    Masuk siang dan sore hari, Makassar dan seluruh wilayah lainnya diprakirakan hujan ringan hingga sedang. Kecuali satu wilayah yaitu Wajo.

    Dan untuk malam hari, Makassar, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Maros, Pangkep, Pinrang, dan Takalar diprakirakan hujan ringan.

    BMKG juga mengeluarkan prediksi terkait cuaca di wilayah Sulsel hari ini berkisar antara 20-33°C. Sementara itu kelembapan udara berada di kisaran 73-100%.

    Adapun untuk kecepatan angin arah barat-utara diprediksi berada pada kisaran 10-41 km/jam.

    Dan keluar juga peringatan dini untuk Moderate Sea (Gel. 1.25-2.5 m) terjadi di Selat Makassar bagian selatan, Perairan Spermonde Pangkep bagian barat, Perairan Spermonde Makassar bagian barat, Perairan Spermonde Makassar, Perairan barat Kep. Selayar,Perairan Sabalana, Teluk Bone bagian utara, Perairan timur Kep. Selayar, Laut Flores bagian utara,Laut Flores bagian barat, Perairan P. Bonerate – Kalaotoa bagian utara, Perairan P. Bonerate – Kalaotoa bagian selatan,Laut Flores bagian timur.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Prabowo Subianto Singgung Reshuffle, Maruarar Sirait: Siapa pun yang Direshuffle oleh Presiden Harus Siap

    Prabowo Subianto Singgung Reshuffle, Maruarar Sirait: Siapa pun yang Direshuffle oleh Presiden Harus Siap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana reshuffle kabinet terhadap menteri yang tidak bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat, seperti yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto menuai respons sejumlah pihak.

    Respons salah satunya datang dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait atau Ara. Dia mengaku siap terkena reshuffle apabila Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan merombak susunan Kabinet Merah Putih.

    Ia berkata demikian demi menjawab pertanyaan awak media setelah menghadiri rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2).

    “Itu tentunya para menteri harus siap, siapa pun yang direshuffle oleh presiden harus siap,” kata Ara, Kamis.

    Politikus Gerindra itu mengatakan Prabowo sebagai Presiden RI punya hak prerogatif dalam menentukan sosok pembantu di Kabinet Merah Putih.

    “Itu, kan, haknya prerogatif dari presiden, jadi tentunya presiden memiliki hak sesuai dengan konstitusi yang harus dihormati,” kata Ara.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo membuka kemungkinan mereshuffle kabinet dengan menyingkirkan menteri yang tak bekerja buat rakyat.

    “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya, saya akan singkirkan,” ujar Prabowo saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

    Eks Danjen Kopassus itu mengatakan rakyat menuntut pemerintahan yang bersih dan bisa bekerja optimal menghasilkan program kemasyarakatan.

    “Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain,” ujarnya. (fajar)

  • Rocky Gerung Sebut Bahlil Lahadalia Bikin Pusing Prabowo Subianto, Mesti Dilengserkan

    Rocky Gerung Sebut Bahlil Lahadalia Bikin Pusing Prabowo Subianto, Mesti Dilengserkan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat politik, Rocky Gerung memberikan kritik terkait kebijakan gas elpiji 3 kg yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

    Menurt Rocky Gerung dari kebijakan ini yang membuat Presiden Prabowo justru pusing.

    Ia mengatakan hadirnya menteri sebagai perpanjangan tangan dari presiden. Tapi hal tersebut justru dilakukan berbeda oleh Bahlil.

    Bahlil yang menjabat sebagai Menteri ESDM justru membuat presiden pusing karena kebijakan yang dikeluarkan.

    “Presiden punya peralatan namanya menteri. Dia jadi alat untuk mengefektifkan kebijakan presiden, begitulah sistem presidensial bekerja,” kata Rocky, dikutip dari youtube pribadinya, Kamis (6/2/2025).

    “Sekarang ada peralatan yang namanya Menteri Bahlil membuat peralatan yang memusingkan presiden, Ini betul-betul kabinet yang absurd,” ujarnya.

    Rocky mengatakan bahwa semua peraturan yang turun dari menteri tentu sudah menjadi tanggung jawab seorang presiden.

    Namun, jika Menteri yang memutuskan sendiri dan tidak dikonsultasikan sudah jelas yang bersangkutan yang harus tanggung jawab.

    “Jadi kalau di publik ada kekacauan soal LPG, dan itu akibat dari peraturan Menteri, ya presiden ikut bertanggung jawab,” ucapnya.

    “Tetapi bila peraturan itu tidak dikonsultasikan kepada presiden, maka menterinya yang mesti digusur, dilengserkan.l,” sebutnya.

    “Kan nggak mungkin presiden menginginkan adanya kekacauan di dalam kebijakan yang dia inginkan,” terangnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Disorot Gara-gara LPG 3 Kilogram, Kekayaan Bahlil Jauh Melampaui Kekayaan Jokowi

    Disorot Gara-gara LPG 3 Kilogram, Kekayaan Bahlil Jauh Melampaui Kekayaan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Namanya disorot beberapa hari belakangan karena gas elpiji 3 kg langka. Nama menteri ESDM Bahlil Lahadalia ternyata mempunyai harta kekayaan yang luar biasa.

    Bahlil Lahadalia yang diketahui sebagai salah satu orang kepercayaan Jokowi saat menjabat presiden dilaporkan memiliki kekayaan mencapai ratusan miliar rupiah.

    Berdasarkan LHKPN, kekayaan Bahlil Lahadalia bahkan jauh lebih banyak dibandingkan Mantan Presiden Jokowi yang memiliki harta sebesar Rp 95,82 miliar.

    Bahlil Lahadalia terakhir kali melaporkan LHKPN pada 1 April 2024 untuk periode 2023.

    Berdasarkan LHKPN yang dilaporkannya, Bahlil Lahadalia memiliki harta kekayaan yang terdiri dari berbagai jenis.

    Salah satunya ialah tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai daerah dan memiliki nilai sangat besar.

    Secara keseluruhan, aset tanah dan bangunan milik Bahlil Lahadalia mencapai angka Rp 291.617.305.000.

    Bahlil Lahadalia juga mempunyai alat transportasi dan mesin yang nilainya mencapai Rp 98 jutaan.

    Di dalam LHKPN yang sudah dilaporkannya, Bahlil Lahadalia juga mencantumkan surat berharga miliknya.

    Secara keseluruhan, nilai surat berharga yang dimiliki Ketua Umum Partai Golkar itu mencapai Rp 1,6 miliaran.

    Berikut ini perincian harta kekayaan Bahlil Lahadalia sesuai LHKPN yang dilaporkannya pada 1 April 2024:

    Tanah dan Bangunan: Rp 291.617.305.000

    Alat Transportasi dan Mesin: Rp 98.400.000

    Harta bergerak lainnya: –

    Surat berharga: Rp 1.612.500.000

    Kas dan setara kas: Rp 17.091.871.693

    Harta lainnya: –

    Total harta kekayaan: Rp 310.420.076.693. (jpnn)

  • Kecelakaan Beruntun Terus Berulang, Pemangkasan Anggaran Jangan Sampai Kurangi Upaya Pencegahan Kecelakaan

    Kecelakaan Beruntun Terus Berulang, Pemangkasan Anggaran Jangan Sampai Kurangi Upaya Pencegahan Kecelakaan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kecelakaan fatal pada transportasi darat belakangan banyak terjadi. Peristiwa umumnya terjadi di jalan Tol dan melibatkan kendaraan berat atau angkutan logistik.

    Terbaru, kecelakaan beruntun terjadi di Gerbang Tol (GT) Ciawi 2, Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa (4/2) malam sekitar pukul 23.30 WIB. 8 orang dinyatakan meninggal dunia dan 11 orang mengalami luka-luka akibat kecelakaan tersebut.

    Terus berulangnya kecelakaan yang melibatkan transportasi darat, Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai, pemerintah, bahkan Presiden Prabowo Subianto perlu segera turun tangan.

    “Sekarang, Indonesia berada dalam Darurat Keselamatan Transportasi. Perlu harmonisasi penegakan hukum,” kata Djoko dilansir dari JawaPos (grup FAJAR), Kamis (6/2/2025).

    Menurut Djoko, efisiensi ala Presiden Prabowo untuk memangkas anggaran Kementerian dan Lembaga jangan sampai mengurangi upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas yang banyak terjadi belakangan ini.

    “Pemotongan anggaran jangan membabi buta yang akhirnya malah sulit mengantisipasi masalah kecelakaan, karena untuk mencari data juga akhirnya terbatas. Anggaran program keselamatan di Kementerian Perhubungan jangan dikurangi apalagi dipangkas. Termasuk operasional KNKT tidak harus ikut dipangkas,” kata Djoko.

    WHO sendiri merekomendasi pendekatan Safer System, yaitu membangun seluruh elemen transportasi jalan sebagai sistem terpadu yang mengakomodasi kerentanan dan kealpaan pengguna jalan, sehingga kecelakaan lalu lintas tidak mengakibatkan cedera berat atau kematian.

  • Di Tengah Pemangkasan Anggaran, Okky Madasari Ungkap Potensi Penghematan dari Jabatan Wamen hingga Utusan Khusus

    Di Tengah Pemangkasan Anggaran, Okky Madasari Ungkap Potensi Penghematan dari Jabatan Wamen hingga Utusan Khusus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sastrawan sekaligus akademisi, Okky Madasari angkat suara terkait pemotongan anggaran di kementerian.

    Secara satire, ia menyebut sejumlah jabatan di pemerintahan. Berapa gaji untuk para pejabat itu.

    “Tolong ada yang bantu hitungkan kalau semua jabatan wamen, stafsus, utusan khusus presiden, badan-badan gak guna dihapus,” kata Okky dikutip dari unggahannya di X, Kamis (6/2/2025).

    Jika itu bisa dihitung, kata Okky, maka ada potensi penghematan anggaran.

    “Berapa anggaran yang bisa dihemat,” ujar Okky.

    Diketahui, saat ini ada pemotongan anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Beleid itu mengamanatkan penghematan belanja APBN 2025 senilai Rp306,69 triliun.

    “Efisiensi anggaran itu tidak ke program, tapi ke belanja di masing-masing kementerian/lembaga (K/L),” kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta Pusat, Kamis (30/1).

    Presiden Prabowo mengincar dua titik utama efisiensi belanja APBN. Pertama, belanja K/L di Kabinet Merah Putih yang harus dihemat Rp256,1 triliun. Kedua, dana transfer ke daerah (TKD).

    Mulanya, pemerintah bakal menyalurkan uang ke pemerintah daerah sebesar Rp50,59 triliun.
    (Arya/Fajar)

  • Sengketa Pilkada 2024, 40 Perkara Lanjut ke Sidang Pembuktian di MK, Ini Daftar Lengkapnya…

    Sengketa Pilkada 2024, 40 Perkara Lanjut ke Sidang Pembuktian di MK, Ini Daftar Lengkapnya…

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi telah mengucapkan putusan gugur atau tidaknya (dismissal) perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) pada Selasa (4/2) dan Rabu (5/2) yang menghasilkan 40 perkara berlanjut ke tahap sidang pembuktian dan 270 perkara lainnya kandas.

    Sebanyak 270 perkara yang berakhir kandas tersebut terdiri dari 227 perkara diputuskan tidak dapat diterima, 29 perkara ditetapkan ditarik kembali, delapan perkara ditetapkan gugur, dan enam perkara ditetapkan bukan kewenangan Mahkamah.

    Amar putusan tidak dapat diterima lantaran pemohon maupun permohonannya tidak memenuhi syarat formil. Sebagian besar perkara yang tidak dapat diterima itu karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

    Amar ketetapan ditarik kembali merupakan tindak lanjut dari permohonan penarikan kembali yang diajukan pemohon pada kesempatan sebelumnya. Adapun, amar ketetapan gugur karena pemohon maupun kuasa hukumnya tidak hadir pada sidang perdana tanpa alasan yang sah.

    Sementara itu, amar ketetapan tidak berwenang karena permohonan pemohon ternyata bukan kewenangan MK. Seharusnya, objek yang dipersengketakan ialah ketetapan KPU terkait hasil pilkada, tetapi para pemohon di antaranya justru menggugat berita acara.

    Lebih lanjut, total 40 perkara yang masih bersengketa di MK dan akan disidangkan dalam tahap pembuktian terdiri dari tiga perkara sengketa gubernur, tiga perkara sengketa wali kota, dan 34 perkara sengketa bupati.

    Sidang tahap pembuktian dijadwalkan pada pada 7–17 Februari 2025. Seluruh perkara yang berlanjut itu nantinya akan diputus pada 24 Februari 2025. Berikut daftar lengkap perkara sengketa Pilkada 2024 yang masih bergulir di MK:

  • Ketua Komisi II DPR RI Ungkap Ada 23 Titik Kaveling Laut di Indonesia, Termasuk Sulsel

    Ketua Komisi II DPR RI Ungkap Ada 23 Titik Kaveling Laut di Indonesia, Termasuk Sulsel

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mengungkap ada 23 Titik kaveling laut di Indonesia. Bukan hanya di Tangerang, Bekasi, dan Sidoarjo.

    Itu diungkapkan saat Kuliah Umum di Gedung Rektorat Unhas, Jalan Perintis Kemerdekaan 2, Makassar. Pada Kamis 6 Februari 2025.

    “Yang terkenal di Tangerang, yang kita kenal dengan pagar laut itu. Kedua di daerah Bekasi, sebetulnya lebih luas dari Tan GR Tangerang. Ketiga dj Sidoarjo, yang luasannya lebih luas dari Tangerang,” kata Rifqi.

    Padahal, kata dia, hal tersebut tidak hanya terjadi di tiga tempat itu. Namun yang menyeruak di publik hanya tiga titik.

    “Salah satu isu yang jadi perhatian publik adalah, ketika beberapa daerah di Indonesia lautnya didapatkan sertifikat hak guna bangunan, di sebagian tempat ada sertifikat hak milik. Yang menyeruak di publik hanya tiga titik,” terangnya.

    Ia mengungkapkan, selain tiga yang ia sebutkan. Ada 20 titik lain, salah satunya di Sulawesi Selatan (Sulsel).

    “Komisi II DPR RI sebenarnya punya data, ada 23 titik yang sama. Jadi tiga itu, masih ada 20 yang lain. Terutama di Sulsel,” ucapnya.

    Persoalan tersebut, menurutnya perlu dikaji. Terutama oleh universitas.

    “Kita perlu meneliti bentuk perundang-undangan yang mengatur tata ruang di Indonesia,” imbuhnya.

    Pada dasarnya, ia mengatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) bisa saja diterbitkan di laut pada zona tertentu.

    “Yang sebetulnya, pemberian SHGB dan SHM pada zona tertentu di lautan, jarak tertentu di lautan. Sepanjang dia ditetapkan sebagai private properti, itu bis la diterbitkan alas hak,” pungkasnya.

  • Ferdinand Hutahaean Sebut Kebijakan Bahlil Bukan Pengalihan Tapi Kecerobohan: Semua Menteri Prabowo Penuh Masalah

    Ferdinand Hutahaean Sebut Kebijakan Bahlil Bukan Pengalihan Tapi Kecerobohan: Semua Menteri Prabowo Penuh Masalah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Spekulasi mengenai isu pagar laut bersertifikat sengaja ditutupi oleh aturan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan melarang pengecer jual elpiji 3 kilogram mendadak jadi perbincangan.

    Bagaimana tidak, Bahlil dikenal sebagai orang dekat Presiden ke-7, Jokowi, yang disebut-sebut sebagai sosok yang mempermudah segala urusan di PIK 2.

    Namun, pandangan lain datang dari Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, ia justru tidak melihat adanya kemungkinan tersebut.

    “Saya tidak melihat bahwa ini adalah sebuah rekayasa untuk menutupi pagar laut. Sama sekali tidak,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Kamis (6/2/2025).

    Dikatakan Ferdinand, kebijakan mendadak Bahlil itu merupakan sebuah kecerobohan yang menggambarkan tentang tidak pekanya pemerintah terhadap kebutuhan rakyat.

    “Saya melihat ini memang betul-betul sebuah kecerobohan, kesoktahuan pemerintah terhadap rakyatnya, murni sebagai bagian dari kekacauan pemerintahan pak Prabowo,” cetusnya.

    Tambahnya, sejak awal pemerintahan Prabowo telah diselimuti berbagai masalah di kabinetnya.

    “Semua Menterinya penuh masalah. Dan, banyak sekali hal-hal yang dibatalkan setelah ramai di tengah publik,” sebutnya.

    Dibeberkan Ferdinand, mulai dari PPN, pagar laut, hingga teranyar mengenai elpiji 3 kilogram yang telah menelan dua korban jiwa.

    “Kabinet ini menjadi seperti sebuah kabinet kompromi politik yang tidak ada komando. Tapi karena Presiden punya kewenangan secara konstitusional, maka dia hanya bisa membatalkan apa yang tidak sejalan dengan hati dan pikirannya,” imbuhnya.

  • Ferdinand Sebut Kabinet Seperti Kompromi Kerja di Era Prabowo: Seolah Presiden Tak Bisa Kendalikan Jajaran

    Ferdinand Sebut Kabinet Seperti Kompromi Kerja di Era Prabowo: Seolah Presiden Tak Bisa Kendalikan Jajaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Kader Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyentil pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, di era Prabowo, kabinet Merah Putih jadi seperti kompromi kerja yang tak punya komando

    “Di jaman Prabowo, kabinet jadi seperti kompromi kerja yang tak punya komando tapi hanya punya kekuasaan tertinggi” kata Ferdinand dalam akun X, pribadinya, Kamis, (6/2/2025).

    Dia mengungkit soal pembatalan PPN 12 persen. Dimana sebelumnya banyak ditolak hingga Prabowo mengumumkan bahwa hanya akan berlaku bagi barang dan jasa mewah.

    Kemudian polemik pagar laut yang masih menjadi perbincangan publik hingga saat ini.

    Meski sudah dalam tahap pembongkaran, tapi tak sedikit yang pesimis dengan keberadaan pagar laut tersebut.

    Teranyar terkait kisruh penjualan LPG 3 kilogram yang dikeluarkan Menteri ESDM lalu dibatalkan Prabowo Subianto.

    “Pembatalan PPN, Kisruh Pagar Laut dan Pembatalan LPG 3 kg adalah fakta menyedihkan seolah Presiden tak bisa kendalikan jajaran tapi bisa batalkan keputusan menteri,” tandasnya. (*)