Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Telusuri Titik Sertifikat Laut di Makassar, Said Didu Sebut Ada Orang Kuat di Baliknya

    Telusuri Titik Sertifikat Laut di Makassar, Said Didu Sebut Ada Orang Kuat di Baliknya

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Temuan kaveling laut di Makassar menyita perhatian publik. Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu salah satunya.

    Didu menelusuri titik dugaan laut yang telah disertifikatkan. Itu ia bagikan melalui media sosialnya di X.

    “Sedang menelusuri dimana titik kasus SHGB Laut di Makassar,” kata Didu dikutip dari unggahannya, Sabtu (8/2/2025).

    Ia bahkan mengunggah fotonya berada di kawasan pesisir di Makassar. Terlihat, Didu mengenakan baju hitam dengan celana jeans biru berpose memegang pinggang.

    Di belakangnya, terlihat laut perairan Pantai Losari Makassar. Nampak pula bangunan tinggi menjulang yang berdiri di area reklamasi.

    Didu mengungkapkan, para pejabat terkait menutup siapa pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) 27 Hektare (Ha). Ia menduga ada orang kuat di baliknya.

    “Pejabat terkait menutup rapat-rapat siapa pemilik SHGB seluas 27 Ha dan dimana titik lokasi tanah tersebut – artinya ada orang kuat dibalik SHGB tersebut,” terangnya.

    Pria kelahiran Sulawesi Selatan (Sulsel) itu pun menyentil pemerintah setempat. Khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Daerah (BPD).

    “BPN dan Pemda harus bertanggung jawab,” ucapnya.

    Sebelumnya, BPN Makassar BPN Makassar membenarkan adanya SHGB di laut Makassar. Namun enggan mengungkap identitas pemilik sertifikat.

    Wali Kota Makassar Danny Pomanto, meminta BPN mengungkap nama-nama pemilik SHGB ke publik.

    “Pokoknya ungkap semua nama-namanya. Minta BPN ungkap semuanya,” kata Danny saat ditemui di Hotel Four Points, Makassar, Kamis (30/1/2025).

  • Anggaran Pembangunan IKN Diblokir, Politisi Demokrat: Jangan Sampai Mangkrak

    Anggaran Pembangunan IKN Diblokir, Politisi Demokrat: Jangan Sampai Mangkrak

    FAJAR.CO.ID — Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman mengomentari terkait pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Betul kah berita ini? Mengapa anggarannya diblokir?,” kata Benny K Harman dalam akun X, pribadinya, Sabtu, (8/2/2025).

    Menurutnya, dalam situasi keuangan negara yang sangat berat tentu pemerintah harus memilih.

    “Harus ada pilihan. Apakah melanjutkan pembangunan IKN atau mensukseskan program makan siang gratis,” tuturnya.

    Dikatakan, jika menggunakan rational choice, akal sehat, sudah barang tentu negara akan set aside pembangunan IKN dan mengutamakan kepentingan rakyat. Mensukseskan makan siang gratis itu adalah kepentingan rakyat yang utama.

    “Jika uang sudah cukup baru lah dilanjutkan. Jangan sampai IKN mangkrak. Setuju kan? Mari kita diskusi bebas. #RakyatMonitor#,” tandasnya.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut anggaran pembangunan IKN tahun 2025 masih diblokir.

    “Kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana sih, anggarannya enggak ada,” kata Dody kepada, Kamis (6/2/2025).

    Hal ini tak terlepas Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Akibat pemblokiran ini, progres pembangunan IKN di tahun 2025 masih terhambat.

    Meski demikian, pemerintah tetap menegaskan bahwa IKN telah dianggarkan Rp48 Triliun untuk lima tahun ke depan. Hanya saja penganggarannya belum dibuka. (*)

  • Rocky Gerung: Kami Ingin Prabowo Bikin Kepres yang Khusus untuk Menyenangkan Jokowi

    Rocky Gerung: Kami Ingin Prabowo Bikin Kepres yang Khusus untuk Menyenangkan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik, Rocky Gerung memberikan sindirian kepada Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka dengan mengaitkan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Rocky Gerung menyarankan pemerintah menjadikan IKN Nusantara sebagai pangkalan gas elpiji 3 kg dan dijaga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Apa yang bisa dilakukan Gibran di situ (IKN, red)? Jadikan istana itu sebagai tempat pangkalan elpiji 3 kg. Dijaga langsung oleh Gibran,” kata Rocky Gerung dalam ILC, Kamis (6/2).

    Rocky Gerung juga menyarankan Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan keputusan presiden (kepres).

    “Kami ingin Prabowo bikin kepres yang khusus untuk menyenangkan Jokowi, untuk anaknya itu” ujar Rocky Gerung.

    Akademisi Universitas Indonesia (UI) itu juga menyinggung program Lapor Mas Wapres yang pernah diluncurkan Gibran Rakabuming Raka. “Pak Gibran sendiri bilang ada masalah lapor wapres,” kata Rocky Gerung.

    Rocky Gerung juga menyarankan Jokowi membuat surat untuk Presiden Prabowo Subianto agar menyediakan tempat bagi Gibran Rakabuming Raka di IKN Nusantara.

    “Supaya dia konsisten, tulis surat kepada Pak Prabowo,” ujar Rocky Gerung.

    Menurut Rocky Gerung, Jokowi bisa meminta kamar untuk Gibran kepada Prabowo Subianto.

    “Saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolong ada satu kamar khusus yang dibuat di situ walaupun anggarannya mungkin cuma Rp10 miliar atau Rp 100 juta untuk anak saya,” kata Rocky Gerung menganalogikan surat dari Jokowi. (fajar)

  • MK Dalami Sengketa Pilwalkot Palopo, Keabsahan Ijazah Trisal Tahir Dipertanyakan

    MK Dalami Sengketa Pilwalkot Palopo, Keabsahan Ijazah Trisal Tahir Dipertanyakan

    Sementara itu, KPU Kota Palopo selaku Termohon menghadirkan mantan Komisioner KPU Kota Palopo Muhatzhir Muh. Hamid yang disanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas kisruh syarat pencalonan wali kota ini. 

    Muhatzhir mengatakan surat sanggahan dari Kepala Sekolah PKBM Yusha Bonar Johnson kepada pernyataan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara menjadi bukti tak terbantahkan keabsahan Ijazah Paket C milik Trisal Tahir. Termohon bersama Bawaslu Kota Palopo melakukan klarifikasi kepada Bonar Johnson secara daring.

    “Intinya pihak Kepala Sekolah mengakui Trisal Tahir sebagai siswa tamat di PKBM Yusha 2016, Kepala Sekolahnya langsung,” ucap Muhatzhir.

    Klarifikasi

    Kepala Sekolah PKBM Yusha Bonar Johnson dihadirkan langsung oleh Pihak Terkait yaitu Paslon Nomor Urut 4 Trisal Tahir dan Akhmad Sarifuddin. Bonar Johnson mengatakan PKBM tidak pernah mengeluarkan Ijazah Paket C, pihaknya hanya memfasilitasi peserta didik untuk mengikuti ujian nasional Paket C. Dia meyakini Trisal Tahir adalah peserta didiknya sehingga dia berani menyatakan Ijazah Paket C milik Trisal Tahir memang benar.

    “Dari awal saya sudah bilang bahwa dia (Trisal Tahir) peserta didik saya, ada (data pendukung),” tutur Bonar.

    Bonar juga menyatakan tidak pernah diundang untuk memberikan klarifikasi di Sentra Gakkumdu terkait penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan terkait ijazah ini. “Saya tidak pernah diundang ataupun membuat klarifikasi ke mereka, mereka memutuskan secara sepihak, biar Saudara tahu (kuasa Pemohon),” kata dia.

  • Patrick Kluivert Cari Asisten Pelatih Timnas Indonesia, Siapa yang Terpilih?

    Patrick Kluivert Cari Asisten Pelatih Timnas Indonesia, Siapa yang Terpilih?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, saat ini tengah melakukan seleksi untuk menentukan dua asisten pelatih yang akan mendampinginya di Skuad Garuda.

    PSSI telah mengajukan 10 nama pelatih lokal sebagai kandidat, tetapi hanya dua yang akan dipilih Kluivert. Sebelumnya, publik hanya mengetahui Zulkifli Syukur sebagai kandidat yang telah menjalani seleksi. Namun, kini muncul beberapa nama lain yang juga masuk dalam radar Kluivert.

    Kurniawan Dwi Yulianto, Bima Sakti, dan Eko Purdjianto Ikut Seleksi

    Salah satu kandidat yang terungkap baru-baru ini adalah Kurniawan Dwi Yulianto, asisten pelatih Timnas Indonesia U-20. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalani wawancara langsung dengan Kluivert dalam sesi latihan Timnas Indonesia U-20 di Stadion Madya, Gelora Bung Karno, pada Rabu kemarin.

    “Wawancaranya santai, tapi ada banyak pertanyaan yang diterima,” kata Kurniawan kepada awak media.

    Selain dirinya, Kurniawan juga menyebut dua nama lainnya yang turut dipanggil untuk seleksi, yaitu Bima Sakti dan Eko Purdjianto, yang juga merupakan asisten pelatih Timnas U-20.

    “Saya tahunya Zulkifli duluan, lalu ada Bima dan Eko juga,” ujarnya.

    Keputusan Akhir di Tangan Kluivert

    Meskipun sudah menjalani wawancara, Kurniawan menyadari bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Patrick Kluivert.

    “Kami hanya mengikuti proses seleksi, keputusan tetap ada pada mereka. Intinya siapa pun yang terpilih, kami akan mendukung penuh,” tegas Kurniawan.

    Dengan pengalaman dan nama besar Kluivert di dunia sepak bola, pemilihan asisten pelatih ini tentu menjadi faktor penting dalam membangun skuat Timnas Indonesia yang lebih solid dan kompetitif di kancah internasional.

    Siapa yang akhirnya akan mendampingi Kluivert? Mari kita tunggu keputusan resmi dari PSSI!

    (Wahyuni/Fajar)

  • Agustiani Tio Dicekal ke Luar Negeri Padahal Mau Berobat Kanker, Guntur Romli: KPK Tidak Berperikemanusiaan

    Agustiani Tio Dicekal ke Luar Negeri Padahal Mau Berobat Kanker, Guntur Romli: KPK Tidak Berperikemanusiaan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Agustiani Tio dicekal ke luar negeri. Tindakan itu dinilai tidak berperikemanusiaan.

    Itu diungkapkan kader PDIP, Muhammad Guntur Romli. Ia mengatakan Agustiani padahal sudah menjalani hukuman sebelumnya.

    “KPK tidak berperikemanusiaan, Agustiani Tio sudah menjalani hukuman, sudah bebas murni,” kata Guntur Romli dikutip dari unggahannya di X, Jumat (7/2/2025).

    Agustiani, kata Gun Romli dicekal selama enam bulan. Padahal ia akan ke luar negeri untuk berobat.

    “Tiba-tiba dikecal kembali ke LN slama 6 bulan, padahal tanggal 17 Feb ini harus ke Tiongkok untuk berobat lanjutan karena kanker, rahim dia sudah diangkat,” ujarnya.

    Tidak hanya Agustiani, suaminya pun demikian. Turut dicekal keluar negeri.

    “Suaminya yang tidak terlibat tidak pernah diperiksa KPK juga ikut dicekal,” ucapnya.

    Hal tersebut, dilaporkan Agustiani ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Senin 3 Februari 2025.

    “Perlakuan tidak manusiawi KPK ini dilaporkan oleh Agustiani Tio ke @KomnasHAM & hari ini, dia ikut bersaksi di Praperadilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto,” terangnya.

    Diketahui, Agustiani Tio pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024, yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, pada 6 dan 8 Januari 2025.

    Sebelun diperiksa, Agustiani membeberkan hal mengejutkan.

    “Pada saat ada surat (panggilan Desember 2024) kemudian saya tunda minta 6 Januari (2025), ada hal yang aneh, ada orang minta ketemu dengan saya. Karena saya nggak mau ketemu di rumah, yuk kita ketemu di luar. Ya kalau dia sih bilang nya dari teman saya, dapat nomor saya,” kata Agustiani Tio saat memberikan kesaksian dalam sidang praperadilan Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (7/2).
     
    Ia mengungkapkan, dirinya diminta oleh pihak yang tidak dikenalnya untuk memberikan keterangan yang jujur saat diperiksa KPK. Bahkan, dia juga ditawari perbaikan ekonominya saat itu.
    (Arya/Fajar)

  • Presiden Prabowo Beri Ultimatum ke Pejabat Negara, Kader Partai Demokrat: Mari Kita Dukung

    Presiden Prabowo Beri Ultimatum ke Pejabat Negara, Kader Partai Demokrat: Mari Kita Dukung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI, Prabowo Subianto, memberikan ultimatum kepada seluruh aparat penegak hukum dan institusi negara.

    Ultimatum tersebut meminta agar para pejabat negara membersihkan dirinya masing-masing dari tindak pidana korupsi.

    Ini dilakukan Presiden Prabowo agar bisa menyukseskan program-program pemerintah.

    Prabowo memperingatkan bahwa ia bakal menindak aparat yang menghalang-halangi kebijakan yang disiapkan pemerintah untuk membantu rakyat Indonesia.

    Terkait hal ini, Kader Partai Demokrat, Benny K Harman menyambut baik pernyataan dari orang nomor satu Indonesia itu

    Ia menyebut ini sebagai langkah yang baik agar kedepannya Pemerintahan di Indonesia bisa bersih.

    “Luar biasa pernyataan dan penegasan Bpk Presiden Prabowo,” tulis Benny dicuitan akun X pribadinya dikutip Jumat (7/2/2025).

    “Kepada para pejabat negara diminta utk segera bersihkan diri sebelum dibersihkan,” tuturnya.

    Benny pun dengan tegas mendukung langkah dan ultimatum yang diberikan oleh Presiden Prabowo agar ke depannya cita-cita Indonesia bisa tercapai.

    “Mari kita dukung Presiden Prabowo agar cita-cita Indonesia Raya terwujud. Medeka! #RakyatMonitor#,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Kisruh Gas LPG Dijadikan Candaan, Azzam Mujahid Izzulhaq Tulis Surat Terbuka untuk Komeng

    Kisruh Gas LPG Dijadikan Candaan, Azzam Mujahid Izzulhaq Tulis Surat Terbuka untuk Komeng

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Founder Awak Media Indonesia (AMI) Group, Azzam Mujahid Izzulhaq menulis surat terbuka untuk Anggota DPD RI Alfiansyah Bustami Komeng buntut dari pernyataannya merespon kelangkan gas LPG 3 Kg.

    Diketahui, pelawak yang populer disapa Komeng itu melontarkan candaan saat dimintai pendapat tentant kisruh kebijakan distribusi gas LPG 3 kg yang meresahkan masyarakat.

    “Ya, kalau gas harus dibatasi, kalau enggak dibatasi ngebut terus,” kata Komeng di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Komeng menilai, polemik regulasi gas elpiji 3 Kg yang meresahkan masyarakat telah berakhir, setelah Presiden Prabowo kembali mengizinkan pengecer untuk menjual gas elpiji 3 kg.

    “Biasalah, kalau ada penyesuaian kan ada dinamika-dinamika kecil. Tapi kan semuanya udah baik lagi,” ucapnya.

    Azzam Mujahid Izzulhaq mengingatkan bahwa saat ini Komeng adalah seorang wakil rakyat yang mengemban amanah menyuarakan aspirasi masyarakat bukan hanya sekedar pelawak.

    Berikut ini adalah surat terbuka yang diunggah Azzam Mujahid Izzulhaq melalui akun X pribadinya, dilansir pada Jumat (7/2/2025).

    Surat Terbuka untuk Saudara Alfiansyah Bustami Komeng, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Jawa Barat.

    Assalamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ,

    Semoga saudara Alfiansyah Bustami Komeng selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam menjalankan tugas sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

    Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan komitmen Anda dalam mengemban amanah rakyat, khususnya bagi masyarakat Jawa Barat.

  • Sinyal Prabowo “Reshuffle” Kabinet, Mensos Gus Ipul: Selalu Diingatkan untuk Melampaui Pemerintahan Sebelumnya

    Sinyal Prabowo “Reshuffle” Kabinet, Mensos Gus Ipul: Selalu Diingatkan untuk Melampaui Pemerintahan Sebelumnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sinyal reshuffle kabinet kian kuat di tengah banyaknya menteri kontroversial. Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih menganggap sinyal prabowo untuk menyingkirkan menteri yang tidak seirama sebagai peringatan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menyingkirkan semua yang tidak mau bekerja untuk rakyat. “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.

    “Mau lebih jelas lagi? Ha ha ha,” katanya lagi seraya tertawa.

    Menanggapi sinyal tersebut, Menteri Sosial (Mensos) Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menilai sinyal r]perombakan kabinet dari Presiden Prabowo Subianto bentuk peringatan kepada para menteri untuk konsisten menjalankan tugas-tugasnya.

    “Presiden Prabowo sering sekali mengingatkan para pembantunya untuk istiqomah, konsisten terhadap visi misi, cita-cita, serta arahan presiden. Seringkali disampaikan. Lisannya jelas, arahan tertulisnya juga jelas,” tuturnya.

    Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo untuk kesekian kalinya mengingatkan kepada para menteri dan semua pembantunya supaya konsisten.

    “Presiden selalu mengingatkan agar satu barisan dalam rangka melaksanakan program-program untuk melampaui target sebelumnya, pemerintahan sebelumnya,” tuturnya.

    Lantas, apakah Prabowo akan segera merombak kabinet dengan mengganti sejumlah menteri yang dianggap tidak seirama? Gus Ipul mengaku belum tahu.

    “Saya tidak memaknai dan saya tidak sejauh itu memaknai. Tapi saya anggap ini peringatan bagi siapapun yang membantu presiden di posisi manapun. Tidak hanya para menteri di kabinet. Mungkin juga di bawah,” tuturnya.

  • Sebut Belum ada Kepastian Terkait THR dan Gaji ke-13, Menpan-RB Diminta Beri Kejelasan

    Sebut Belum ada Kepastian Terkait THR dan Gaji ke-13, Menpan-RB Diminta Beri Kejelasan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Salah satu akademisi, Ardianto Satriawan menyoroti pernyataan dari Menteri PANRB, Rini Widiyanti.

    Hal ini berkaitan dengan rencana Pemerintah untuk menghapuskan THR dan gaji ke-13 untuk PNS.

    Rumor THR, gaji 13 dan 14 bakal dihapuskan oleh pemerintah pada tahun 2025 telah meresahkan banyak pihak.

    Dalam penyataan itu, Menteri Rini Widiyanti menyebut belum ada keputusan terkait rencana Pemerintah untuk menghapuskan THR dan gaji ke-13 untuk PNS.

    Pernyataan inilah yang kemudian di tangaapi oleh Ardianto Satriawan yang menyebut sang Menteri tidak berani menolak mentah-mentah kabar ini

    “Gak berani nolak mentah-mentah rumor yang beredar Bu?,” tulis cuitannya di akun X pribadinya dikutip Jumat (7/2/2025).

    Ia bahkan mengutip pernyataan dari Rini Widiyanti yang menyebut belum ada keputusan resmi.

    “Belum ada keputusan resmi” berarti masih dipertimbangkan kan?,” tuturnya.

    Lanjut, pria yang berprofesi sebagai dosen ini juga meminta kepastian dan ketegasan terkait THR dan gaji ke-13 ini.

    “Kalau tidak ada pertimbangan buat menghilangnya kan tinggal bilang, “Enggak kok, aman THR dan gaji ke-13-nya.” Tutupnya.

    (Erfyansyah/fajar)