Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Deddy Corbuzier Didapuk jadi Staf Khusus di Kementerian Pertahanan, Berapa Gajinya?

    Deddy Corbuzier Didapuk jadi Staf Khusus di Kementerian Pertahanan, Berapa Gajinya?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Deddy Corbuzier resmi dilantik sebagai staf khusus Menteri Pertahanan pada Selasa, 11 Februari 2025. Keputusan ini menambah daftar panjang tokoh publik yang diberi peran strategis di kementerian.

    Sebagai staf khusus, Deddy akan mendampingi Menteri Pertahanan dalam berbagai tugas, dengan hak keuangan yang cukup besar. Berdasarkan peraturan yang berlaku, gaji yang diterimanya berkisar antara Rp24 juta hingga Rp29 juta per bulan, jumlah yang setara dengan iuran BPJS Kesehatan untuk sekitar 700 peserta kelas III.

    Penghitungan gaji staf khusus mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Dalam aturan tersebut, staf khusus menteri mendapatkan hak keuangan setara dengan pejabat eselon I.b atau jabatan pimpinan tinggi madya.

    Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2000 juncto PP Nomor 13 Tahun 2002, jabatan ini setara dengan pegawai negeri sipil (PNS) golongan IV/d, yang memiliki gaji pokok mulai dari Rp3.723.000 hingga Rp6.114.500 per bulan, tergantung pada masa kerja golongan (MKG) antara 0 hingga 32 tahun.

    Selain gaji pokok, Deddy Corbuzier juga akan menerima tunjangan kinerja atau tukin, yang besarnya diatur dalam Perpres Nomor 104 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Pertahanan.

    Jika merujuk pada struktur tunjangan yang berlaku, pejabat dengan kelas jabatan 16 menerima tukin sebesar Rp20.695.000 per bulan, sedangkan kelas jabatan 17 mendapatkan Rp29.085.000 per bulan. Dengan demikian, total pendapatan Deddy sebagai staf khusus Menteri Pertahanan berkisar antara Rp24.418.000 hingga Rp26.809.500 per bulan, belum termasuk tunjangan lain dan fasilitas tambahan.

  • Dear Prabowo, Anak-anak Sudah Makan Bergizi Gratis tapi Tak Bisa Lagi Makan Siang dan Malam karena Orang Tuanya Di-PHK

    Dear Prabowo, Anak-anak Sudah Makan Bergizi Gratis tapi Tak Bisa Lagi Makan Siang dan Malam karena Orang Tuanya Di-PHK

    Curhat Penyiar RRI Imbas Efisiensi Anggaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Suaranya lirih menahan beban. Air mata menggenang di sudut mata. Lewat udara, perempuan itu berkeluh kesah kepada Presiden Prabowo yang katanya mencintai rakyatnya.

    “Bapak (Prabowo), kami tahu efisiensi anggaran yang Bapak lakukan saat ini untuk menunjang program-program bapak bisa berjalan dengan baik, seperti makan gratis untuk anak-anak. Tapi, sudahkah Bapak berfikir ketika pagi hari bapak berhasil memberikan makanan gratis, dan bergizi unttuk anak-anak,” kata sang penyiar.

    “Tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tuanya tidak bisa memberikan makan siang dan makan malam yang layak karena orang tuanya harus di- PHK. Harus dirumahkan karena efisiensi yang telah bapak lakukan. Lalu menurut bapak, dimana letak yang bapak bilang mencintai rakyat,” sambungnya menahan tangis.

    Curahan hati seorang penyiar perempuan Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 2 Ternate ini membuat pendengarnya terenyuh dan merenung. Keluh kesah pegawai yang telah menerima pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas kebijakan efisiensi anggaran ini menyebar luas di semua platform media sosial.

    Ungkapan emosional yang mengharu biru dalam sebuah konten video yang diunggah di akun Instagram pribadi miliknya @aiinizzaa menarik perhatian publik dan menjadi viral di media sosial.

    Dalam video yang diunggah ulang sejumlah akun di media sosial, penyiar radio yang telah mengabdi selama 11 tahun ini mengaku sedih. Dia baru saja kehilangan pekerjaannya akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.

  • Efisiensi Anggaran Besar-besaran Pemerintahan Prabowo, Dalih untuk Bayar Utang Warisan Jokowi?

    Efisiensi Anggaran Besar-besaran Pemerintahan Prabowo, Dalih untuk Bayar Utang Warisan Jokowi?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo Subianto menuai pro dan kontra. Di luar itu, muncul spekulasi, apakah dilakukan untuk membayar utang jatuh tempo warisan Jokowi?

    Diketahui, utang pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2024 saja sudah mencapai Rp8.502,69 triliun. Tahun 2025, pemerintahan Prabowo harus membayar utang mencapai Rp1.350an triliun.

    Jurnalis Tempo, Khairul Anam mengatakan pemerintahan saat ini menghadapi persoalan serius terkait utang. Bukan hanya tahun ini.

    “Pemerintahan Prabowo akan menghadapi persoalan serius soal utang. Tahun ini ada Rp800 triliun masa jatuh tempo. Tahun depan, tahun depan, tahun depan. Sampai masa pemerintahannya dia itu besarnya nggak beda jauh,” kata Khairul dikutip dari siniar Jelasin Dong Tempo di YouTube, Selasa (11/2/2025).

    Rp800 triliun itu, kata dia belum semuanya. Belum termasuk bunga dan defisit anggaran.

    “Belum lagi bayar bunganya. Belum lagi utang untuk menambal defisit anggaran,” terangnya.

    Karenanya, menurut Khairul, Prabowo mesti pintar-pintar mengatur keuangan untuk pemerintahannya. Mengingat warisan utang yang tak sedikit.

    “Jadi dengan warisan utang Jokowi yang begitu besar, mestinya Jokowi sudah paham dia harus mengatur keinginan dengan realitas yang mereka hadapi,” terangnya.

    “Jadi kalau memang uangnya tidak cukup, jangan maksa dulu,” tambahnya.

    Diketahui, Kemenkeu mencatat, per 2025 utang jatuh tempo mencapai Rp800,33 triliun yang terdiri dari utang Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp705,5 triliun dan pinjaman Rp94,83 triliun.

  • Deddy Corbuzier Jadi Stafsus Kemenhan, Netizen: Anggaran ke Bawah Dipangkas, ke Atas Digas

    Deddy Corbuzier Jadi Stafsus Kemenhan, Netizen: Anggaran ke Bawah Dipangkas, ke Atas Digas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus di Kementerian Pertahanan (Kemhan) oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada Selasa, 11 Februari 2025 heboh dibicarakan di X.

    Bersama Deddy, lima orang lainnya yang turut dilantik adalah Kris Wijoyo Soepandji, Lenis Kogoya, Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Indra Bagus Irawan, dan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin.

    Sjafrie dalam unggahannya menjelaskan Deddy Corbuzier dan lima staf khusus adalah dengan bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga pertahanan nasional.

    “Selasa, 11 Februari 2025 saya melantik Staf Khusus Kemhan dan penganugerahan Satya Lencana Dharma Pertahanan di kantor Kemhan Jakarta,” ujar Sjafrie dikutip Selasa (11/2/2025).

    Usai pelantikannya, banyak netizen yang ramai-ramai memberikan kritikan atas keputusan tersebut.

    Tidak hanya soal Deddy yang sempat viral karena membela program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan terkesan memojokkan para siswa.

    Kini netizen semakin miris melihat adanya pelantikan ini tepat setelah pengumuman soal efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L) mencapai lebih dari 50%.

    “Efesiensi Anggaran. Anggaran ke bawah dipangkas anggaran ke atas digasss. Deddy Corbuzier dilantik jadi stafsus Menhan,” kata netizen X.

    “Bicara efisiensi, lalu Deddy Corbuzier jadi stafsus Menhan :))),” kata lainnya. (Elva/Fajar).

  • Deddy Corbuzier Jadi Stafsus Menhan, Jhon Sitorus: Anggaran Pertahanan untuk Gaji Orang Tak Kompeten?

    Deddy Corbuzier Jadi Stafsus Menhan, Jhon Sitorus: Anggaran Pertahanan untuk Gaji Orang Tak Kompeten?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Jhon Sitorus memberikan respons terkait penunjukan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan.

    Dikatakan Jhon, posisi tersebut seharusnya diisi oleh orang-orang yang memiliki latar belakang di bidang pertahanan negara.

    “Ini Kementerian pertahanan loh, menteri pertahanan atas negara dengan kekuatan militer nomor 13 di dunia,” ujar Jhon di X @JhonSitorus_18 (11/2/2025).

    Jhon juga menyoroti bahwa bukan hanya Deddy yang dianggap tidak memiliki pengalaman di bidang pertahanan, tetapi juga beberapa staf khusus lainnya.

    “Stafsus yang lain juga tak memiliki latar belakang Pertahanan Negara, seperti Sylvia Efi, Kris Wijoyo dan Lenis Kogoya,” cetusnya.

    Ia mempertanyakan apakah anggaran tertinggi di Indonesia untuk sektor pertahanan justru digunakan untuk menggaji staf khusus yang tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut.

    “Lembaga dengan anggaran tertinggi di Indonesia untuk menggaji stafsus seperti ini?,” Jhon menuturkan.

    Penunjukan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menhan memang menuai berbagai reaksi dari publik. Kritik terus muncul terkait kurangnya latar belakang militer atau pertahanan yang dimilikinya.

    “Kayaknya kita harus normalisasi menerima hal-hal yang tak wajar di negara ini,” kuncinya.

    Sebelumnya, Deddy Corbuzier resmi dilantik sebagai Staf Khusus di Kementerian Pertahanan (Kemhan).

    Deddy Corbuzier diangkat langsung oleh Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin pada Selasa (11/2/2025).

    Diangkatnya Deddy sebagai Staf Khusus ini menjadi sorotan publik, mengingat latar belakang Deddy sebagai pesohor di dunia hiburan.

  • Bandingkan Pemerintahan Pasca Reformasi, Andi Arief: Ada Pemerintahan yang Jual Aset hingga Berutang Besar

    Bandingkan Pemerintahan Pasca Reformasi, Andi Arief: Ada Pemerintahan yang Jual Aset hingga Berutang Besar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, menyoroti berbagai pendekatan ekonomi yang telah ditempuh oleh pemerintahan Indonesia sejak era reformasi.

    Dikatakan Andi Arief, setiap pemerintahan memiliki strategi berbeda dalam mengelola ekonomi nasional.

    “Setelah reformasi, ada pemerintahan menjual aset menambal APBN, ada yang hutang besar,” ujar Andi Arief di X @Andiarief_ (11/2/2025).

    Dijelaskan Andi Arief, dalam perjalanannya pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang biasa saja.

    “Tetapi, ada juga yang sukses tumbuh tanpa jual aset tanpa hutang besar,” tukasnya.

    Saat ini, kata Andi, pemerintah menempuh strategi efisiensi sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi.

    Meski demikian, ia menilai hasil dari kebijakan tersebut belum dapat dievaluasi dalam waktu dekat.

    “Kini, pemerintah menempuh efisiensi, hasilnya belum bisa dinilai sekarang,” tandasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah besar dengan memangkas anggaran belanja negara 2025 sebesar Rp306,7 triliun.

    Pemangkasan ini mencakup anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun serta dana transfer ke daerah senilai Rp50,6 triliun.

    Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut bahwa pos belanja perjalanan dinas dan ATK juga dipangkas signifikan.

    “Masyarakat terkejut. Banyak pihak prihatin, pemangkasan anggaran ini akan membuat ekonomi kontraksi,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Senin (10/2/2025).

    Dikatakan Anthony, langkah Presiden Prabowo seolah-olah bahwa akan mengurangi total belanja negara secara keseluruhan.

  • Deddy Corbuzier Dilantik Jadi Stafsus Kemenhan, Netizen: Gak Sia-sia Ngancem Nampol Anak Kecil yang Kritik MBG

    Deddy Corbuzier Dilantik Jadi Stafsus Kemenhan, Netizen: Gak Sia-sia Ngancem Nampol Anak Kecil yang Kritik MBG

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus di Kementerian Pertahanan (Kemhan) oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengundang pro kontra.

    Dilantik hari ini Selasa, 11 Februari 2025, Menhan membagikan momen tersebut dalam akun Instagram miliknya @sjafrie.sjamsoeddin.

    Bukan tanpa alasan, mengingat latar belakang Deddy yang berasal dari dunia hiburan tanah air.

    Sjafrie dalam unggahannya menjelaskan Deddy Corbuzier dan lima staf khusus adalah dengan bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga pertahanan nasional.

    “Selasa, 11 Februari 2025 saya melantik Staf Khusus Kemhan dan penganugerahan Satya Lencana Dharma Pertahanan di kantor Kemhan Jakarta,” ujar Sjafrie.

    Sjafrie berharap dengan adanya tambahan amunisi baru menjadi angin segar dalam melahirkan inovasi serta kebijakan untuk memperkuat sektor pertahanan nasional.

    “Dengan amanah baru ini, diharapkan lahir inovasi serta kebijakan yang semakin memperkokoh pertahanan nasional demi masa depan Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat,” sambungnya.

    Instagram Sjafrie pun lantan ramai-ramai digeruruk oleh netizen usai menyampaikan pengumuman ini.

    Salah satu netizen bahkan mengaitkan hal ini dengan video viral Deddy sebelumnya yang membela program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Deddy saat itu tampak memberikan teguran keras kepada para siswa yang memberikan kritik terhadap program tersebut.

    “Gak sia-sia ngancem nampol anak kecil yang kritik MBG. Kerja yang giat guys ada stafsus baru yang harus digaji pakai pajak kalian,” kata netizen.

  • Hindia Bilang Negara Seperti Mau Bubar, Netizen Plesetkan Lagunya: Berdansalah Kau WNI, Negara Ini Tak Ada Artinya

    Hindia Bilang Negara Seperti Mau Bubar, Netizen Plesetkan Lagunya: Berdansalah Kau WNI, Negara Ini Tak Ada Artinya

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Baskara Putra, atau yang dikenal dengan nama panggung Hindia mengungkap keresahannya. Terhadap situasi sosial hari ini.

    Tanpa memberi konteks apapun. Ia mengungkapkan melalui cuitannya di X, bahwa negara hari ini seperti sudah mau bubar.

    “Negara kaya mau bubar,” kata lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia itu, dikutip Selasa (11/2/2025).

    Cuitan itu dikomentari penggemarnya dan warganet. Tak sedikit yang mengirimkan meme.

    Ada yang memplesetkan lagu Hindia yang berjudul Berdansalah, Karir Ini Tidak Artinya.

    “Berdansalah, kau Warga Negara Indonesia. Negara ini tidak artinya,” tulis warganet itu.

    Tak sedikit yang berkomentar satire.

    “lagi pula Indonesia akan berakhir,” kata seorang warganet.

    “Inilah alasan gua mau bgt jadi ikan,” kata warganet lainnya.

    Diketagyi, selain lagu dengan tema populer seperti kesehatan mental Hindia, memang dikenal dengan lagu-lagunya yang mengkritik kondisi sosial, politik, dan lingkungan

    Tidak hanya di Hindia. Pria yang juga penulis lagi dan vokalis di grup band .Feast dan Lomba Sihir itu juga punya lagi yang kritis.

    Baskara, baik sebagai individu dan grup musiknya, kerap melakukan aksi simbolik atas kondisi sosial politik yang ada.

    Pada 2024, saat logo garuda biru diunggah sebagai peringatan darurat atas kondisi yang ada. Ia juga mengunggah logo tersebut.

    Bahkan, ia tak segan menampilkan logo itu saat konser. Ia juga mengajak musisi lain melakukan hal serupa.
    (Arya/Fajar)

  • Perwira TNI Ditunjuk Jadi Dirut Bulog, Dandhy Laksono: Kiri Kanan di Indonesia Ketemu Polisi, TNI, Ormas

    Perwira TNI Ditunjuk Jadi Dirut Bulog, Dandhy Laksono: Kiri Kanan di Indonesia Ketemu Polisi, TNI, Ormas

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Penunjukan perwira TNI aktif, Mayjen Novi Helmy Prasetya, menjadi Direktur Utama Bulog menuai sorotan. Salah satunya dari Dadhy Laksono.

    Jurnalis investigasi itu mengungkapkan militer selama ini gagal mengurusi food estate di Kalimantan Tengah. Lalu kini diberi tugas lagi mengurus hal lainnya.

    “Militer sudah gagal ngurus proyek food estate di Kalimantan Tengah. Sekarang mau ngurus beras dan makan gratis?” kata Dandhy dikutip dari unggahannya di X, Senin (10/2/1015).

    Saki banyaknya polisi dan tentara yang menempati jabatan sipil. Dandhy hilang kiri kanan kini ada tentara dan polisi.

    “Kiri-kanan di Indonesia ketemunya polisi, tentara, atau ormas (preman),” ucapnya.

    Ia juga mengungkit Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Organisasi itu, dulunya diisi para anggota TNI.

    “Organisasi tani (HKTI) dari dulu isinya jenderal. Lihat nasib pertanian kita,” ujar Dandhy.

    Di sisi lain, penunjukan Novi sebagai Dirut Bulog ini juga dianggap melanggar aturan. Yakni UU TNI dan UUD 1945.
    (Arya/Fajar)

  • Jubir Ungkap ‘Raja-raja Kecil’ yang Ingin Jegal Kebijakan Presiden Prabowo: Merasa Kehilangan Potensi Rente

    Jubir Ungkap ‘Raja-raja Kecil’ yang Ingin Jegal Kebijakan Presiden Prabowo: Merasa Kehilangan Potensi Rente

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak ikut bicara terkait adanya upaya penjegalan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Dahnil Anzar Simanjuntak membenarkan adanya upaya-upaya tersebut.

    Ia mengatakan upaya untuk menjegal kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo menurutnya didorong oleh segelintir orang yang disebut sebagai raja-raja kecil.

    “Upaya menjegal kebijakan Presiden @prabowo oleh ‘raja-raja kecil’ seperti yang disampaikan Presiden, memang terasa,” kata Dahnil Anzar Simanjuntak dikutip Selasa (11/2/2025).

    Kebijakan-kebijakan baru yang dilakukan Pemerintah demi efisiensi dan efektivitas program Presiden dijegal secara halus.

    “Kebijakan institusionalisasi baru demi efisiensi dan efektifitas program Presiden pun secara halus banyak dijegal dan dipreteli oleh mereka yang merasa kehilangan potensi rente,” sebutnya.

    “Diganggu agar gagal dan lain-lain” tambahnya.

    Langkah kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo saat ini menurutnya adalah langkah menuju perbaikan.

    Namun, ia mengingatkan langkah ini tentunya tidak akan mudah karena upaya-upaya jengalan tersebut.

    “Memang jalan menuju perbaikan dan perubahan tidak mudah,” sebutnya.

    “Namun saya yakin masih banyak birokrat yang ingin perbaikan,” pungkasnya.

    (Erfyansyah/fajar)