Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Hukuman Harvey Moeis dan Helena Lim Diperberat, Jhon Sitorus: Bravo Pengadilan Tinggi Jakarta

    Hukuman Harvey Moeis dan Helena Lim Diperberat, Jhon Sitorus: Bravo Pengadilan Tinggi Jakarta

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengadilan Tinggi Jakarta menuai apresiasi. Setelah memperberat hukuman Harvey Mouis dan Helena Lim.

    Keduanya merupakan terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022.

    “Bravo Pengadilan Tinggi Jakarta,” kata Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus dikutip dari unggahannya di X, Kamis (13/2/2025).

    Helena Lim, divinis lebih tinggi dari hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan sebelumnya. yakni 5 tahun penjara. Pengadilan Tinggi mengatakan Helena bersalah karena membantu korupsi pengelolaan timah.

    “Helena Lim resmi ditambah hukumannya dari 5 tahun jadi 10 tahun penjara dan denda 1 Miliar dengan denda Rp 900 juta subsider 5 tahun penjara,” ujar Jhon.

    Semebtara Harvey Mouis lebih berat lagi divonis lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memvonis Harvey Moeis 6 tahun dan 6 bulan penjara.
     
    “Sedangkan Harvei Moeis diperberat dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara dan wajib membayar uang pengganti Rp 420 Miliar subsider 10 tahun penjara,” ucap Jhon.
    (Arya/Fajar)

  • Anggaran Pendidikan Dipangkas, Gigin Praginanto: Biar Tetap Bodoh dan Miskin Supaya Bisa Manfaatkan di Pilpres 2029

    Anggaran Pendidikan Dipangkas, Gigin Praginanto: Biar Tetap Bodoh dan Miskin Supaya Bisa Manfaatkan di Pilpres 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nasib pendidikan di Indonesia dipertanyakan. Setelah Presiden Prabowo Subianto memangkas anggarannya.

    Hal itu menuai sorotan publik. Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto menilai itu sengaja dilakukan.

    Ia berspekulasi, jika anggaran pendidikan dipotong. Maka berdampak pada rakyat yang tetap bodoh dan miskin.

    “Biar tetap bodoh dan miskin supaya bisa dimanfaatkan di Pilpres 2029,” kata Gigin dikutip dari unggahannya di X, Kamis (13/2/2025).

    Adapun pemangkasan anggaran dilakukan melalui Surat Edaran Menkeu Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian atau Lembaga. Diterbitkan pada 24 Januari 2025.

    Totalnya, 16 pos anggaran dipangkas. Di antaranya adalah alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat dan sejenisnya, kajian, bimbingan teknis dan pendidikan-latihan.

    Lalu honor profesi, percetakan dan suvenir, sewa gedung dan fasilitas kantor, jasa konsultan, bantuan pemerintah, pemeliharaan dan perawatan, perjalanan dinas, peralatan dan mesin, infrastruktur, serta belanja lainnya.

    Diketahui, dua kementerian yang juga terkena pemangkasan anggaran adalah Kemendikti-Saintek Rp22,54 triliun dan Kemendikdasmen Rp8,04 triliun.

    Ada total Rp256,1 triliun efisiensi anggaran pada tahun 2025.

    Selain pemangkasan anggaran belanja negara di kementerian atau lembaga. Juga diberlakukan terhadap penyaluran ke berbagai daerah, dengan nilai yang mencapai Rp50,59 triliun.
    (Arya/Fajar)

  • Kades Kohod Disebut Beli Tanah dari Warga Rp50 Ribu Lalu Jual ke Pengembang Rp1,5 Juta, Said Didu Ungkap Fakta Lain

    Kades Kohod Disebut Beli Tanah dari Warga Rp50 Ribu Lalu Jual ke Pengembang Rp1,5 Juta, Said Didu Ungkap Fakta Lain

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Arsin bin Asip disebut membeli dana dari warga dengan harga yang tidak masuk akal.

    Kades Kohod Arsin hanya membeli tanah dari warga dengan harga Rp 50 ribu.

    Lanjut, dana untuk pembelian tanah dari Agung Sedayu Group senilai Rp1.500.000. Arsin disebut untung banyak.

    Mantan eks Sekertaris BUMN, Said Didu kemudian menimpali terkait pernyataan tersebut.

    Said Didu mengatakan hal ini hanya pengalihan isu yang coba dilakukan oleh pengembang.

    Dan hal ini disebut hanya mencoba untuk menyudutkan kepala desa. Padahal faktanya tidak seperti itu.

    “Pengalihan isu pengembang untuk seakan menyalahkan kepala Desa saja,” tulis Said Didu di akun X pribadinya dikutip Kamis (13/2/2025).

    “Faktanya Kepala Desa adalah pelaksana keinginan pengembang,” ujarnya.

    Ia mengungkap sudah bertemu dengan rakyat diberbagai desa. Dan terugkap untuk pembayaran pembelian tanah belangsung di kantor pengembang.

    Dan untuk harga yang dibayarkan oleh pengembang sebesar Rp 50 ribu per meternya.

    “Saya ketemu rakyat diberbagai desa, pembayaran mereka banyak dilakukan di Kantor pengembang dengan harga Rp 50.000 per meter,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Pantau Razia Rambut Siswa, Kinerja Gibran Dinilai Recehan, Netizen: Ini Mah Kerjaan Konten Kreator, Bukan Wapres

    Pantau Razia Rambut Siswa, Kinerja Gibran Dinilai Recehan, Netizen: Ini Mah Kerjaan Konten Kreator, Bukan Wapres

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Media sosial X mendadak ramai dengan kritik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah sebuah video menunjukkan dirinya memantau razia rambut siswa di sebuah sekolah.

    Tidak sedikit netizen menilai aksi tersebut tidak relevan dengan kondisi negara yang sedang menghadapi berbagai masalah serius.

    Salah satu pengguna X, @RagilSemar, menumpahkan kekecewaannya dengan menyebut sejumlah permasalahan yang tengah dihadapi Indonesia.

    “Laut dirampok cukong, gas langka, negara hampir bangkrut, anggaran dicekik, pegawai dipecat, KKB merajalela. Eh wapresnya razia rambut. Negeri Sakit,” tulisnya (12/2/2025).

    Unggahan tersebut mendapat ribuan respons dari netizen lainnya. Pasalnya, apa yang dilakukan Gibran selama jadi Wapres dinilai bersifat recehan alias tidak penting buat negara.

    Banyak yang mempertanyakan urgensi kegiatan tersebut, mengingat Gibran kini menjabat sebagai wakil presiden dan seharusnya lebih fokus pada kebijakan strategis negara.

    Sementara itu, beberapa netizen lainnya membela Gibran dengan menyebut bahwa pendisiplinan siswa merupakan bagian dari pembentukan karakter.

    Diketahui, Gibran Rakabuming Raka, kembali menjadi perbincangan publik usai hadir di sebuah sekolah untuk memantau razia rambut siswa.

    Momen tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial X, memicu berbagai reaksi dari netizen.

    Video tersebut diunggah oleh akun @mbienyambay2, yang memperlihatkan Gibran disambut antusias oleh para siswa yang berkerumun menyambut kedatangannya.

  • Hadiri Cap Go Meh di Kawasan Glodok, Mahfud MD Kenang Jasa Gus Dur bagi Warga Tionghoa

    Hadiri Cap Go Meh di Kawasan Glodok, Mahfud MD Kenang Jasa Gus Dur bagi Warga Tionghoa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perayaan Cap Go Meh di beberapa wilayah di Indonesia berlangsung meriah. Meski kondisi cuaca sedikit ekstrem, namun tidak menyurutkan masyarakat untuk memeriahkan festival tersebut.

    Begitu juga yang terjadi pada perayaan Cap Go Meh di kawasan Glodok, Tamansari, Jakarta Barat, Rabu (12/2). Festival ini berlangsung meriah dengan kehadiran berbagai tokoh penting, termasuk Mahfud MD.

    Mahfud menekankan bahwa Cap Go Meh bukan sekadar perayaan budaya Tionghoa, tetapi juga simbol keberagaman yang menjadi identitas Indonesia.

    “Ini momentum juga untuk mengingatkan kita sebagai bangsa yang multi kultural, multi agama, multi etnis yang semuanya itu sama-sama bisa bilang ‘saya Indonesia’,” ujar Mahfud.

    Mantan Menkopolhukam itu juga mengenang sosok Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang berjasa membuka ruang bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia. Dengan keberanian Gus Dur, perayaan dan kegiatan etnis Tionghoa mulai semarak di Indonesia.

    “Dulu kan dilarang tuh kegiatan-kegiatan etnis China (Tionghoa), dianggap bukan Indonesia, tapi kata Gus Dur, China itu ya Indonesia juga, sama aja kan seperti macam-macam suku, China juga bagian dari Indonesia,” ucapnya

    Selain Mahfud MD, sejumlah tokoh lainnya juga hadir. Mereka ialah, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies R. Baswedan dan Fauzi Bowo, Pj Gubernur Daerah Khusus Jakarta Teguh Setyabudi dan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta terpilih, Pramono Anung – Rano Karno.

    Selain itu hadir pula mantan calon Wakil Presiden Mahfud MD dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan. Para tokoh yang hadir dengan menggunakan pakaian baju cheongsam.

  • Efisiensi Anggaran, OIKN Pangkas Anggaran Rp1,15 Triliun

    Efisiensi Anggaran, OIKN Pangkas Anggaran Rp1,15 Triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada jajarannya untuk melakukan efesiensi anggaran, telah disikapi jajaran kementerian dan lembaga. Termasuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono membeberkan efisiensi yang dilakukan pihaknya untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 sebesar Rp 1,15 triliun.

    Basuki berkata demikian saat rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2). “Efisiensi anggaran untuk DIPA awal OIKN sebesar Rp 1,15 Triliun,” kata Basuki, Rabu.

    Eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu mengatakan efisiensi dilakukan terhadap mata anggaran perjalanan dinas, kajian, seminar, serta forum group discussion atau diskusi kelompok terpumpun.

    “Terutama, perjalanan dinas luar negri kegiatan-kegiatan seremonial dan untuk kegiatan ATK,” kata Basuki.

    Menurutnya, pagu awal yang disepakati untuk IKN awalnya mencapai Rp 6,395 triliun. Namun, efisiensi membuat dana lembaga menjadi Rp 5,242 Triliun.

    “Belanja pegawai adalah Rp 199 miliar, sehingga pagu yang dapat digunakan sebesar Rp 5,042 Triliun,” ungkap Basuki.

    Sebelumnya, terbit Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang ditegaskan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

    Aturan demikian berisikan tentang perintah kementerian dan lembaga mengefisiensi anggaran pada 2025. (fajar)

  • Erdogan Disambut Lebih dari 1.000 Pasukan, Istana Sebut Ingin Memberikan Penghormatan Tertinggi

    Erdogan Disambut Lebih dari 1.000 Pasukan, Istana Sebut Ingin Memberikan Penghormatan Tertinggi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mendapat sambutan cukup meriah saat berkunjung ke Indonesia. Warga sekitar Istana Bogor ikut menyambut Erdogan.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/2).

    Erdogan disambut oleh warga setempat dengan gembira dan antusias. Bahkan, terdapat pasukan berkuda dan marching band yang mengiringi momen itu.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengungkapkan alasan penyambutan Erdogan digelar dengan meriah. Menurutnya, Indonesia merupakan negara besar, karena itu ingin memberikan penghormatan tertinggi untuk tamu negara.

    “Indonesia adalah negara besar, sebagaimama negara besar kita ingin memberikan penghormatan tertinggi untuk tamu negara,” kata Yusuf di Istana Bogor, Jawa Barat.

    Penyambutan Erdogan turut dimeriahkan dengan pasukan jajar dan melibatkan 1.000 lebih pasukan. Bahkan, sebanyak 75 pasukan berkuda dilibatkan dalam menyambut kedatangan Erdogan.

    “Terlebih atensi dari Bapak Presiden untuk kita memberikan yang terbaik kepada tamu negara dalam hal ini presiden Erdogan,” ucap Yusuf.

    Lebih lanjut, Yusuf mengungkapkan 75 pasukan berkuda yang dilibatkan merupakan apresiasi dari Indonesia, atas hubungan diplomatik dengan Turki yang sudah terjalin selama 75 tahun.

    “Angka 75 ini sangat spesial di tahun ini, karena merupakan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Turki,” pungkasnya. (fajar)

  • Ruhut Pesankan Prabowo Harus Punya Karakter Sendiri, Jangan Bayang-Bayang Jokowi

    Ruhut Pesankan Prabowo Harus Punya Karakter Sendiri, Jangan Bayang-Bayang Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus senior PDI Perjuangan, Ruhut Sitompul, mendadak menyemprot Presiden Prabowo Subianto.

    Ia menegaskan bahwa publik bisa menjadi bingung jika kebijakan pemerintahan saat ii terlalu mirip dengan era Presiden Jokowi.

    “Kami bukan mau memisahkan cuma mau mengingatkan,” ujar Ruhut di X @ruhutsitompul (11/2/2025).

    Ia meminta Prabowo untuk lebih tegas dalam menunjukkan arah kepemimpinannya sendiri agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

    “Tolong jangan nanti penilaian rakyat dan masyarakat luar menjadi bingung mana kebijakan Presiden RI ke 7 dan Presiden RI ke 8,” tukasnya.

    Ruhut juga mengutip pesan dari Presiden Soeharto, pemimpin Orde Baru, sebagai pengingat bagi Prabowo.

    “Aku meminjam ucapan Pak Harto Presiden RI ke 2, kita harus eling (ingat) dalam melakukan sikap,” tandasnya.

    Sebelumnya, Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, blak-blakan mengenai kepemimpinan Presiden ke-8, Prabowo Subianto.

    Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat Najwa Shihab bertandang ke rumahnya di Solo baru-baru ini.

    Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini awalnya menanggapi soal video dirinya dan Prabowo sedang bersama di sebuah acara pernikahan.

    Pada video itu, Jokowi diframing sedang melakukan cawe-cawe pada pemerintah Prabowo meskipun ia sudah purna jabatan.

    “Itu guyonan. Malah guyonannya adalah pak Prabowo ingin cawe-cawe ke saya di Solo,” ujar Jokowi dikutip dalam channel YouTube Najwa Shihab, Selasa (11/2/2025).

    Kata Jokowi, Prabowo bisa menjalankan roda kepemimpinannya sendiri tanpa harus melibatkan dirinya.

  • Pembongkaran Pagar Laut Hampir Rampung, TNI AL Terus Bergerak

    Pembongkaran Pagar Laut Hampir Rampung, TNI AL Terus Bergerak

    FAJAR.CO.ID, TANGERANG — Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) terus melanjutkan upaya pembongkaran pagar laut di perairan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, hingga berhasil mencapai 24,9 kilometer dari total pagar 30,16 kilometer (km).

    Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama I Made Wira Hady dalam keterangan tertulis di Tangerang, Rabu, menyebutkan bahwa pembongkaran pagar laut yang dimulai sejak pagi hari ini mencapai sepanjang 24,9 km dengan rincian 2,4 km di wilayah Tanjung Pasir, Tangerang.

    “Dengan pencapaian yang dihasilkan pada hari ini, dari total sepanjang 30,16 KM pagar laut di wilayah Tangerang, tersisa hanya 5, 26 KM lagi yang belum terbongkar,” katanya.

    Ia menerangkan, pelaksanaan pembongkaran pagar laut kali ini hanya dilaksanakan di perairan Tanjung Pasir, sedangkan di wilayah Kronjo tidak dilaksanakan karena faktor cuaca. Dimana, angin kencang dan ombak tinggi yang terjadi di wilayah itu menjadi kendala tim untuk melakukan pembongkaran.

    Dia menyebutkan, untuk kegiatan pembongkaran pagar yang dilakukan TNI AL melibatkan 219 personel dari Pasmar 1, Lantamal III, dan Koarmada I yang didukung dengan alutsista seperti 10 perahu karet (PK), 1 RBB (Ranger Boat), serta 1 RHIB (Rigid-Hull Inflatable Boat).

    Selain itu, sekitar 50 orang nelayan setempat juga turun serta membantu proses pembongkaran pagar laut ini dengan menggunakan 10 kapal nelayan.

    “Kendala dalam pelaksanaan pembongkaran yang dihadapi hari ini menghadapi beberapa kendala di lapangan, seperti angin dan gelombang tinggi, keterbatasan daya tarik mesin kapal, serta pagar bambu yang banyak dipasang dua lapis,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan penyelesaian persoalan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten, bisa terselesaikan dalam sepekan.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan pun menegaskan bahwa pemanfaatan ruang laut tanpa memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) merupakan pelanggaran aturan. (*)

  • Bandingkan Efisiensi Anggaran Vietnam dan Indonesia, Tatak Ujiyati: Yang Satu Go Up, yang Satu Go Down

    Bandingkan Efisiensi Anggaran Vietnam dan Indonesia, Tatak Ujiyati: Yang Satu Go Up, yang Satu Go Down

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis Tatak Ujiyati ikut menyoroti kebijakan efiensi anggaran yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah.

    Bahkan, melalui cuitan di media sosial X pribadinta, Tatak Ujiyati membanding Efisiensi anggaran yang dilakukan Vietnam dan Indonesia.

    Saat ini, Vietnam juga diketahui tengah melakukan efisiensi anggaran di Pemerintahannya.

    Namun cara yang dilakukan cukup berbeda dari Indonesia. Dimana, memulai semua dari atas dengan melakukan pemangkasan jumlah kementerian.

    Hal inilah kemudian yang disoroti oleh Tatak, dimana Pemerintah justru melakukan hal berbeda dan memulai kebijakan efisiensi dari bawah.

    “Sama-sama lakukan efisiensi. Tapi efisiensi Vietnam dimulai dari atas: pemangkasan jumlah kementerian,” tulisnya dikutip Rabu(12/2/2025).

    “Efisiensi Indonesia dimulai dari bawah: mengurangi alat, fasilitas, penunjang kerjaan,” ungkapnya.

    Lanjut, ia menyebut efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah di Indonesia kurang tepat dibanding dengan apa yang dilakukan oleh Vietnam.

    Alasan jelas menurut Tatak karena jumlah pegawai di Indonesia masuk terlalu banyak dan cenderung bekerja tidak terlalu maksimal.

    “Efisiensi model Indonesia jumlah pegawai tetap banyak tapi jadi gak bisa kerja maksimal,” sebutnya.

    “Yang satu go up, yang satu go down,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)