Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Prabowo Ngomong Ndasmu Tanggapi Kritik Kabinet Gemuk, Fedi Nuril Sebut Bocah: Gue Malu

    Prabowo Ngomong Ndasmu Tanggapi Kritik Kabinet Gemuk, Fedi Nuril Sebut Bocah: Gue Malu

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang bilang ndasmu menuai kritik. Dianggap tidak layak.

    Salah satunya diungkapkan artis kondang, Fedi Nuril. Ia mengaku malu dengan kelakuan orang nomor satu di Indonesia itu.

    Fedi bahkan menyebut Ketua Umum Partai Gerindra itu bocah. Padahal, kata Fedi, umurnya sudah 73 tahun.

    “Gue malu Presiden RI yang sudah berumur 73 tahun berpidato menggunakan gestur ala bocah,” kata Fedi dikutip dari unggahannya di X, Senin (17/2/2025).

    Fedi tidak hanya mempersoalkan kata Ndasmu. Ia juga menyoroti kaya lain yang dinilainya berlebihan.

    “Nye…nye…nye (“terlalu besar”) dan ngomong, “ndasmu”,” ucapnya.

    Di sisi lain, Fedi juga menyentil sejunlah hadirin di tempat itu. Pasalnya, tak sedikit dari mereka yang tertawa.

    “Di ruangan itu reaksinya banyak yang ketawa pula,” pungkasnya.

    Pernyataan dimaksud Fedi, saat Prabowo pidato di Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Gerindra. Di dalam pidato itu, Prabowo menanggapi kritik terhadap kabinet yang dinilai sejumlah pihak gemuk.

    Tidak gamblang, Prabowo mulanya menyebut ada orang pintar yang menganggap kabinetnya gemuk.

    “Ada Orang-orang pinter itu bilang kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar,” kata Prabowo.

    Lalu ia melanjutkan seolah berbisik.

    “Ndasmu,” ucapnya.

    Pegiat Media Sosial bercentang biru, Cak Khum menyoroti laku Prabowo itu. Ia menyoal hal tersebut.

    “Presiden kok kerjaannya Curhat, kalau nggak gitu omon-omon tok,” kata Cak Khum dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (15/2/2025).

    Acara HUT Gerindra yang digelar di Sentul, Bogor hari ini, Sabtu (15/2/2025) itu ditayangkan di YouTube resmi Partai Gerindra.

  • Sepakan Penalti Ditepis, PSM Makassar Bawa Pulang Satu Poin

    Sepakan Penalti Ditepis, PSM Makassar Bawa Pulang Satu Poin

    FAJAR.CO.ID,SEMARANG — PSM Makassar harus puas berbagi poin menghadapi PSIS Semarang.

    Satu poin ini usai kedua tim bermain imbang di pekan ke-23 kompetisi Liga 1 musim 2024/2025.

    Pertandingan yang berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, pada Minggu (16/2/2025) sementara sama kuat 1-1.

    Dua gol yang tercipta di babak pertama di buka oleh PSIS Semarang melalui Joao Ferarri di menit ke-37.

    Sementara gol balasan dari PSM Makassar diciptakan di menit ke-45+4 melalui eksekusi pinalti Yuran Fernandes.

    Peluang emas PSM terjadi diujung laga lewat pinalti, sayang Matheus Silva gagal mengeksekusi dengan baik.

    Jalannya Pertandingan

    Menit-menit awal laga, tim tamu PSM Makassar mendominasi dan menciptakan bererapa peluang.

    Pertama melalui Nermin Haljeta di menit pertama sayang berada di posisi offside.

    Kemudian di menit ketiga, giliran Daisuke Sakai yang melepas sepakan keras usai menerima umpan dari Victor Dethan namun masih melebar tipis.

    Di menit ke-11, Yuran Fernandes sempat mencetak gol. Namun dianulir karena terlebih dahulu terjadi pelanggaran.

    Pada menit ke-18 Victor Dethan mendapatkan peluang. Sepakan plessing masih mampu dihalau kiper PSIS Semarang.

    Semenit berselang Yuran kembali berhasil mencetak dan kembali dianulir karena berada di posisi offside.

    Pada menit ke-23 lagi-lagi peluang emas untuk PSM, sayang umpan dari Nermin yang dieksekusi oleh Daisuke Sakai masih melebar.

    PSIS Semarang justru berhasil unggul terlebih dahulu di menit ke-37. Berawal dari set piece Dewangga, umpan berhasil dieksekusi menjadi gol oleh Joao Ferarri.

  • Prabowo Capres 2029? Faizal Assegaf: Kekuasaan Berpotensi Semena-mena

    Prabowo Capres 2029? Faizal Assegaf: Kekuasaan Berpotensi Semena-mena

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus politik Faizal Assegaf menyoroti isu yang mendadak menggema di publik terkait pencalonan Prabowo Subianto sebagai capres 2029.

    Dikatakan Faizal, manuver politik tersebut mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan dan bertentangan dengan prinsip demokrasi.

    “Kurang dari empat bulan Prabowo berkuasa selaku Presiden. Kini resmi berganti status selaku Capres 2029,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (16/2/2025).

    Peralihan status itu diumumkan Gerindra dan didukung partai-partai yang tergabung dalam kabinet KIM Plus.

    Ia menilai bahwa rakyat kini semakin bingung dengan posisi Prabowo, apakah bertindak sebagai presiden yang netral atau justru menunggangi negara untuk ambisi politiknya di 2029.

    “Rakyat prihatin dan dibuat bingung. Pilpres masih jauh dan belum digelar, kekuasaan Prabowo kini sulit dibedakan,” ucapnya.

    Faizal menegaskan bahwa langkah ini sangat berbahaya bagi stabilitas nasional.

    “Bertindak selaku presiden yang netral atau menunggangi negara atas ambisi calon presiden,” sebutnya.

    Ia menilai jabatan presiden yang tidak netral akan membawa dampak buruk bagi kebijakan negara yang rentan dipengaruhi kepentingan politik tertentu.

    “Manuver Prabowo tersebut, jelas jauh dari amanah konstitusi dan mengkhianati sumpah jabatan,” Faizal menuturkan.

    Tambahnya, Kekuasaan saat ini sangat berpotensi bertindak semena-mena demi tujuan melanjutkan agenda perpanjangan jabatan.

    “Artinya, ketika Presiden berstatus Capres, maka organisasi negara berada dalam kendali kepentingan elite partai,” terangnya.

  • Yusri Usman Minta Prabowo Minta Penjelasan Jaksa Agung soal Penggeledahan Ditjen Migas, Ini Alasannya

    Yusri Usman Minta Prabowo Minta Penjelasan Jaksa Agung soal Penggeledahan Ditjen Migas, Ini Alasannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Langkah Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang menonaktifkan Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Achmad Muchtasyar (Ucang) mendapat sorotan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman.

    Betapa tidak, Achmad Muchtasyar merupakan pejabat yang baru beberapa hari dilantik sebagai Dirjen, namun langsung dinonaktifkan.

    Karena itu, Yusri Usman menyebut Presiden Prabowo Subianto sebaiknya minta penjelasan dari Jaksa Agung dan Jampidsus soal penggeledahan yang dilakukan di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM pada Senin (10/2).

    Sebab, tindakan itu berujung penonaktifan secara kilat terhadap Achmad Muchtasyar sebagai Dirjen Migas.

    “Karena Achmad Muchtasyar belum sebulan menjabat sebagai Dirjen Migas. Jika dia setelah empat hari dilantik sebagai Dirjen Migas tepatnya 20 Januari 2025 telah menandatangani surat soal pembatasan penjualan LPG 3 kg itu hanyalah penegasan untuk menyelamatkan tekanan beban subsidi pemerintah agar bisa tepat sasaran dinikmati masyarakat tidak mampu,” ungkap Yusri.

    “Penjelasan Jaksa Agung penting diungkap ke publik agar tidak muncul spekulasi negatif, bahwa operasi penggeledahan itu disinyalir telah ditumpangi oleh mafia migas hanya untuk menyingkirkan Achmad Muchtasyar dari posisi Dirjen Migas,” sambung Yusri.

    Menurut Yusri, hal itu penting agar jangan sampai muncul persepsi negatif di kalangan dunia usaha industri migas bisa mengganggu program peningkatan lifting nasional, bahwa penggeledahan itu bukan murni untuk pengungkapan soal dugaan permainan impor BBM yang sedang diselidiki sesuai Sprindik Pidsus Kejagung, tetapi telah ditumpangi soal kekacauan distribusi LPG 3 kg akibat kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sendiri.

  • Nek Awe Tersangka usai Tolak PSN, Mulyanto: Negara yang Dimerdekakan Pejuang Ulama, Kini Siapa Jadi Raja dan Siapa Tersangka

    Nek Awe Tersangka usai Tolak PSN, Mulyanto: Negara yang Dimerdekakan Pejuang Ulama, Kini Siapa Jadi Raja dan Siapa Tersangka

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, menyoroti penetapan tersangka terhadap Nek Awe (67), seorang warga Rempang yang diduga menolak Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Ia menilai kasus ini sebagai bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan nilai-nilai perjuangan bangsa.

    “Bukankah ini sudah kelewatan,” ujar Mulyanto melalui akun X pribadinya, @pakmul63 (15/2/2025).

    Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang diperjuangkan oleh para pahlawan dan ulama demi kemerdekaan rakyat.

    Namun, menurutnya, realitas saat ini menunjukkan ketimpangan hukum yang mencolok.

    “Negeri yang dimerdekakan oleh para pejuang-ulama. Lihat siapa yang jadi raja dan tersangka siapa,” cetusnya.

    Lebih lanjut, Mulyanto mengajak masyarakat untuk lebih peka dan menggunakan nurani dalam menyikapi kasus yang menimpa Nek Awe.

    “Seperti ini bukan negeri yang dicitakan para founding fathers. Coba buka sedikit nurani dan rasa kebangsaan kita,” tandasnya.

    Sebelumnya, Nek Awe yang berusia 67 tahun ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian setelah menyuarakan penolakan terhadap PSN Rempang Eco-City.

    Selain dirinya, dua warga Rempang lainnya juga dijerat dengan status hukum yang sama.

    Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) turut menyoroti kasus ini.

    Melalui pernyataan di akun media sosial X, YLBHI mengungkapkan kekhawatiran terhadap kondisi di Rempang, di mana ribuan warga menghadapi ancaman kehilangan tempat tinggal akibat proyek tersebut.

    Menurut YLBHI, tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap warga Rempang semakin meningkat sejak akhir 2024.

  • Penyaluran Dana Desa Capai Rp 610 triliun, Said Didu: Korupsi Dipindahkan ke Desa

    Penyaluran Dana Desa Capai Rp 610 triliun, Said Didu: Korupsi Dipindahkan ke Desa

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Realisasi penyaluran dana desa sejak tahun 2015 hingga 2024 telah mencapai Rp 610 triliun. 

    Terkait laporan angka ini disampaikan langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.

    Namun, dibalik angka fantastis Rp 610 triliun yang sudah digelontorkan selama kurang lebih 9 tahun, nyata tidak digunakan dengan bijak.

    Penyaluran dalam jumlah besar ini diakuinya belum dimanfatkan maksimal untuk pengembangan desa.

    Menurutnya tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan penggunaan dana desa. 

    “Makanya kami bentuk tim untuk membuat road map pengawasan yang dipimpin Pak Irjen, hasil diskusi kemarin saya teliti betul termasuk digitalisasi pengawasan,” kata Yandri dalam Raker bersama Komisi V DPR RI.

    “Ini memang menjadi pekerjaan rumah bagi semua untuk memadukan potensi desa dengan ketaatan aturan,” jelasnya. 

    Melihat kondisi ini, mantan sekertaris BUMN, Said Didu memberikan pernyataan yang menohok.

    Said didu menyebut ini menjadi salah satu upaya dengan memindahkan korupsi ke desa.

    “Memindahkan korupsi ke Desa,” tulisnya dicuitan akun X pribadinya dikutip Minggu (16/2/2025).

    Dimana, Kepala-kepala desa menjadi alat dan garda terdepan untuk mengusur rakyat.

    Serta perampasan-perampasan hak secara paksa pun dilakukan demi mencapai tujuan.

    “Jadikan Kades jadi alat oligarki menggusur rakyat dan mengambil asset negara,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Sindir Cawe-cawe Jokowi Demi Fufufafa Jadi Presiden, Amien Rais Ingatkan Pesan SBY Jangan Ada Dua Matahari

    Sindir Cawe-cawe Jokowi Demi Fufufafa Jadi Presiden, Amien Rais Ingatkan Pesan SBY Jangan Ada Dua Matahari

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Muhammad Amien Rais, kembali melontarkan kritik pedas terhadap mantan Presiden Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka.

    Amien menilai Jokowi masih terus ikut campur dalam pemerintahan meskipun kepemimpinan nasional telah beralih ke Presiden Prabowo Subianto sejak 20 Oktober 2024.

    “Presiden SBY beberapa waktu lalu mengingatkan kita semua jangan sampai ada dua matahari dalam kepemimpinan nasional,” ujar Amien di X pribadinya @realAmienRais (16/2/2025).

    Dikatakan pria yang dikenal sebagai lokomotif Reformasi ini, jika dalam sebuah kepemimpinan terdapat dua matahari, maka bisa dipastikan rakyat akan mengalami kesengsaraan.

    “Apalagi kepemimpinan politik buat sebagian pemimpin yang kurang terdidik dan bodoh. Pasti menimbulkan sengsara rakyatnya,” tukas mantan Ketua MPR RI ini.

    Amien menegaskan bahwa peringatan SBY itu harus dijadikan perhatian serius, mengingat Jokowi masih terus berperan aktif dalam dinamika politik nasional.

    “Kita sudah punya presiden baru sejak 20 Oktober tahun lalu, yaitu Pak Prabowo Subianto, tetapi Jokowi alias Mulyono masih saja cawe-cawe,” cetusnya.

    Menurutnya, mantan presiden itu sengaja berupaya mengendalikan pemerintahan dan bahkan memiliki target politik tertentu.

    “Ingin mengatur negeri dan target politiknya jelas menurut saya, yaitu membuat kepresidenan Prabowo gagal,” tegas pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

    Ia pun menuding bahwa tujuan utama Jokowi adalah membuka jalan bagi Gibran untuk menjadi Presiden Indonesia berikutnya.

  • Sindir Efisiensi Prabowo, Gigin Praginanto: Bukan karena Keberanian, Duitnya Memang Habis Dihamburkan Mentor Politiknya

    Sindir Efisiensi Prabowo, Gigin Praginanto: Bukan karena Keberanian, Duitnya Memang Habis Dihamburkan Mentor Politiknya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto, melontarkan kritik tajam terhadap Presiden terpilih Prabowo Subianto.

    Ia menilai bahwa kebijakan pemotongan anggaran yang dilakukan bukan karena keberanian dalam melakukan efisiensi.

    “Dia memotong anggaran bukan karena keberanian melakukan efisiensi tapi karena duitnya memang gak ada,” ujar Gigin di akun X @giginpraginanto (15/2/2025).

    Gigin justru berpikir bahwa alasannya karena kondisi keuangan negara yang sudah tidak memungkinkan.

    “Habis dihamburkan mentor politiknya yang dia puji setinggi langit,” cetusnya.

    Lebih lanjut, Gigin menyoroti perjalanan karier Prabowo yang menurutnya lebih banyak dipengaruhi oleh status keluarga daripada kepemimpinan yang mumpuni.

    “Masuk Akmil karena berstatus anak Menteri. Menjadi jenderal karena berstatus menantu presiden,” Gigin menuturkan.

    Tambahnya, Prabowo belum menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik, sehingga cenderung memperlakukan konstitusi seperti “mainan anak-anak”.

    “Dewasa pun tidak sehingga konstitusi dianggap mainan anak. Gak heran kalau gak punya jiwa kepemimpinan,” sindirnya.

    Ia juga menyinggung bagaimana Prabowo berbicara di hadapan kader Gerindra seolah berhasil memenangkan Pilpres dengan cara yang jujur dan adil.

    “Dia berbicara di hadapan para kader Gerindra seolah berhasil menjadi presiden lewat Pilpres yang jujur dan adil,” tandasnya.

    Gigin bilang, klaim keberhasilan Prabowo hanyalah sebuah omong kosong. Sebab, rakyat saat ini sudah pandai membaca situasi.

    “Bagi saya itu cuma bualan,” kuncinya. (Muhsin/Fajar)

  • Viral Pembacaan Pancasila di HUT-17 Gerindra Lompat dari Sila 3 ke 5, Jhon Sitorus: Gerindra Tidak Hafal?

    Viral Pembacaan Pancasila di HUT-17 Gerindra Lompat dari Sila 3 ke 5, Jhon Sitorus: Gerindra Tidak Hafal?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pembacaan pancasila di Hari Ulang Tahun (HUT) 17 Partai Gerindra menuai sorotan. Pembacanya disebut tak hafal.

    Pembacaan itu dilakukan kader Gerindra, Rahmat Mirzani. Menariknya, ia merupakan Wakil Ketua MPO Pemuda Pancasila Provinsi Lampung.

    “Gerindra tidak hafal Pancasila?” kata Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (15/2/2025).

    Acara HUT Gerindra yang digelar di Sentul, Bogor hari ini, Sabtu (15/2/2025) ditayangkan di YouTube resmi Partai Gerindra. Di tayangan itu, terlihat Rahmat Mirzani langsung menyebut sila kelima setelah sila ketiga.

    “Di Youtube Gerindra menit 36:49 , Rahmat Mirzani lompat dari sila ke-3 langsung lompat ke sila ke-5. Jadi, dalam video tersebut, sila ke-4 hilang,” ujar Jhon.

    Jhon sendiri mengaku tidak tahu apakah ada gangguan teknis dalam penayangan itu. Mengingat yang tampil di YouTube demikian.

    Hingga berita ini dibuat, video yang tayang di YouTube masih sama seperti yang dikatakan Jhon.

    “Saya tidak tahu apakah ada gangguan teknis, tetapi acara HUT-17 Gerindra tersebut disiarkan langsung di youtube Gerindra, artinya tidak mungkin ada pemotongan video,” jelasnya.

    Tapi jika ada kesengajaan dalam pembacaan itu. Menurutnya hal tersebut masalah serius.

    “Jika benar tidak ada pemotongan video, ini masalah serius. Bagaimana mungkin Pancasila seolah-olah barang mainan?” imbuhnya.
    (Arya/Fajar)

  • Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional, PRT Desak RUU PPRT Disahkan

    Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional, PRT Desak RUU PPRT Disahkan

    Walaupun sudah diperingati selama bertahun-tahun, namun kondisi PRT di Indonesia masih jauh panggang daripada api. Padahal dunia saat ini sedang mengkampanyekan penghormatan terhadap care worker atau kerja-kerja perawatan, yang salah satunya  kerja-kerja ini dilakukan oleh Pekerja Rumah Tangga (PRT). 

    Banyak kerja-kerja perawatan perempuan yang selama ini tak pernahdianggap sebagai kerja, salah satunya kerja sebagai PRT di rumah yang tak diakui sebagai kerja. Care work adalah kerja yang sangat memakan waktu, tapi belum diapresiasi selayaknya.

    “Ini bisa dilihat contohnya dari kerja-kerja kami sebagai PRT yang selama ini bekerja merawat rumah, merawat orang-orang di rumah, tetapi hanya ditempatkan pada jabatan rendah dan dibayar murah. Diskriminasi terhadap perempuan begitu nyata dalam kerja-kerja perawatan yang dilakukan PRT,” kata salah satu PRT, Darsiah, salah satu PRT. 

    Pemetaan yang dikeluarkan JALA PRT di tahun 2024 menunjukkan, PRT di Indonesia masih mengalami 4 kekerasan dan intimidasi kerja, yaitu pertama, bekerja dalam situasi perbudakan, kedua, hidup dalam situasi pelecehan, ketiga, hidup dalam situasi kemiskinan karena dieksklusikan dalam perlindungan sosial, dan keempat, rentan menjadi korban trafficking.

    Dalam aksi ini, Para PRT juga mengenakan serbet sebagai simbol alat kerja PRT, salah satu PRT. Mereka juga membagikan bunga dukungan untuk para PRT pada para pengedara jalan.

    Anipah, salah satu PRT mengatakan, serbet dan bunga adalah salah satu simbol untuk mengingatkan pentingnya peran para PRT dalam rumah tangga.