Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Sosialisasi Makan Bergizi Gratis Digelar, Guru Diharapkan Jadi Garda Depan

    Sosialisasi Makan Bergizi Gratis Digelar, Guru Diharapkan Jadi Garda Depan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ratusan warga menghadiri sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan oleh DPR RI bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 16 Februari 2025.

    Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat program yang telah dicanangkan pemerintah sejak 6 Januari 2025 lalu.

    Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 10.30 WIB ini diikuti oleh lebih dari 300 peserta, mayoritas berasal dari kalangan guru.

    Hadir dalam acara tersebut Kapoksi Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, serta Direktur Kerja Sama dan Kemitraan BGN, Muhammad Risal S.

    Ashabul Kahfi menegaskan pentingnya peran guru dalam mendukung keberhasilan program ini.

    Menurutnya, sekolah menjadi salah satu sasaran utama distribusi makanan bergizi bagi siswa.

    “Saya ingin memastikan para guru memahami program ini dengan baik. Jangan sampai makanan sudah tiba di sekolah, tapi mereka tidak paham bagaimana menjalankannya. Program ini hadir untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan bergizi dan higienis,” ujar Ashabul.

    Komisi IX DPR RI, yang bermitra dengan berbagai instansi seperti BPJS, BPOM, dan BGN, menekankan pentingnya sosialisasi agar masyarakat mengetahui dan memahami manfaat program ini sebelum diterapkan secara luas.

    Program Makan Bergizi Gratis menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Berdasarkan data yang disampaikan dalam acara, sekitar 44 persen siswa di Indonesia berangkat ke sekolah tanpa sarapan, baik karena keterbatasan ekonomi maupun kebiasaan.

  • Wamenaker Tanggapi Hastag Kabur Aja Dulu dengan Guyonan, Cuitan Presiden Prabowo ke Yordania kembali Dikaitkan

    Wamenaker Tanggapi Hastag Kabur Aja Dulu dengan Guyonan, Cuitan Presiden Prabowo ke Yordania kembali Dikaitkan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pernyataan Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel) mengomentari #kaburajadulu mendapat banyak respon.

    Immanuel Ebenezer mengaku tidak peduli dengan hastag-hastag tersebut.

    “Hashtag hashtag enggak apa-apalah, masa hashtag kita peduliin,” kata Noel di Kantor Kemendes PDTT.

    Dengan nada bercanda, Noel mempersilakan siapa saja yang mau ke luar negeri untuk merantau.

    “Mau kabur, kabur ajalah, kalau perlu jangan balik lagi hihihi,” ujar Noel.

    Pernyataan terkait hastag #kaburajadulu terus dikaitkan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait dirinya yang dulu mengasingkan diri ke Yordania.

    Dicuitannya itu, Presiden Prabowo mungungkap alasannya memilih untuk mengasingkan diri ke Yordania.

    “Pada pertengahan tahun 1998, saya dituduh macam-macam. Karenanya, saya memilih untuk mengasingkan diri ke Yordania,” tulis Prabowo Subianto dicuitan lamanya itu.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Harvey Moeis Ajukan Kasasi, Yudi Purnomo: Berharap Hakim Mahkamah Agung Juga Bersikap Tegas

    Harvey Moeis Ajukan Kasasi, Yudi Purnomo: Berharap Hakim Mahkamah Agung Juga Bersikap Tegas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, kembali bersuara terkait kasus korupsi pengelolaan timah yang menjerat Harvey Moeis.

    Yudi berharap Mahkamah Agung (MA) bersikap tegas dalam menangani kasus tersebut.

    “Saya berharap hakim Mahkamah Agung juga bersikap tegas seperti Pengadilan Tinggi,” ujar Yudi di X @yudiharahap46 (18/2/2025).

    Yudi menyoroti besarnya kerugian negara dalam kasus ini, yang ditaksir mencapai Rp 300 triliun.

    “Bahkan memaksimalkan hukumannya menjadi seumur hidup sesuai pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Tipikor,” cetusnya.

    Ia juga mendesak agar pengembalian aset korupsi dilakukan semaksimal mungkin guna mengurangi dampak kerugian yang ditanggung negara.

    “Maksimalkan pengembalian aset korupsinya,” tandasnya.

    Kasus Harvey Moeis saat ini tengah memasuki tahap kasasi di Mahkamah Agung, setelah sebelumnya divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi.

    Namun, langkah kasasi yang diambil Harvey mendapat banyak sorotan publik yang menginginkan hukuman lebih berat bagi pelaku korupsi besar.

    Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Jakarta menuai apresiasi. Setelah memperberat hukuman Harvey Mouis dan Helena Lim.

    Keduanya merupakan terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022.

    “Bravo Pengadilan Tinggi Jakarta,” kata Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus dikutip dari unggahannya di X, Kamis (13/2/2025).

    Helena Lim, divinis lebih tinggi dari hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan sebelumnya. yakni 5 tahun penjara. Pengadilan Tinggi mengatakan Helena bersalah karena membantu korupsi pengelolaan timah.

  • Dandhy Laksono Bongkar Strategi Jokowi di Pemerintahan Prabowo: Manipulasi Isu untuk Perkuat Konglomerasi

    Dandhy Laksono Bongkar Strategi Jokowi di Pemerintahan Prabowo: Manipulasi Isu untuk Perkuat Konglomerasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi yang diwariskan oleh mantan Presiden Jokowi.

    Ia menyoroti program efisiensi anggaran yang disebut-sebut untuk mendukung program makan gratis sebesar Rp70 triliun.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun),” ujar Dandhy di X @DandhyLaksono (18/2/2025).

    Padahal, kata dia, anggaran terbesar justru dialokasikan untuk Danantara, yang mencapai Rp325 triliun.

    Kata Dandhy, cara ini mirip dengan strategi yang digunakan oleh Jokowi dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

    Isu pengangguran dijadikan alasan untuk meloloskan kebijakan yang justru memperkuat oligarki dan konglomerasi.

    “Trik ini dipakai Jokowi, mencatut nasib pengangguran untuk meloloskan UU yang memperkuat oligarki dan konglomerasi pakai narasi Cipta Kerja,” lanjut Dandhy.

    Alih-alih menciptakan lapangan kerja, Dandhy justru melihat bahwa pasca-implementasi UU tersebut, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin sering terjadi.

    “Setelah UU ini kita lebih sering dengar kabar PHK,” cetusnya.

    Tak hanya itu, Dandhy juga menyoroti sejumlah kasus keuangan negara seperti Jamsostek, Asabri, Tapera, hingga rencana pemerintah yang sempat mengincar dana haji dan wakaf.

    “Dengan rekam jejak kasus Jamsostek, Asabri, gagasan Tapera, sampai mengincar dana haji dan wakaf,” imbuhnya.

    Dandhy bilang, kebijakan Danantara bisa berpotensi menjadi bentuk baru dari “fraud terpimpin” di bawah kendali kekuasaan.

  • Ferdinand Hutahaean: Tagar #IndonesiaGelap Bentuk Perlawanan Rakyat

    Ferdinand Hutahaean: Tagar #IndonesiaGelap Bentuk Perlawanan Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean menyoroti maraknya tagar #IndonesiaGelap yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial.

    Dikatakan Ferdinand, tagar tersebut bukan sekadar tren, tetapi bentuk perlawanan nyata dari mahasiswa dan masyarakat terhadap pemerintah yang dianggap tidak mendengar aspirasi rakyat.

    “Iya, saya mengikuti perkembangan di media sosial naiknya tagar Indonesia Gelap yang digaungkan oleh adik-adik mahasiswa bersama masyarakat,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Senin (17/2/2025).

    Menurutnya, gerakan ini masih bersifat halus, tetapi memiliki pesan yang kuat.

    Ia menilai masyarakat mulai menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemerintah yang dinilainya arogan dan merasa paling benar.

    “Saya perhatikan pemerintah ini terlalu arogan terhadap rakyatnya. Mereka merasa paling benar dan paling mampu, sehingga mengabaikan hak-hak rakyat,” ucapnya.

    Ferdinand menekankan bahwa rakyat memiliki suara yang harus didengarkan.

    Pemerintah, menurutnya, tidak bisa terus menerapkan kebijakan tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

    “Seolah-olah rakyat harus menerima apa saja yang dilakukan pemerintah. Tapi hari ini rakyat membuktikan bahwa mereka punya kedaulatan, punya hak untuk bersuara,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah agar tidak bersikap otoriter.

    Jika suara rakyat terus diabaikan, bukan tidak mungkin perlawanan yang saat ini masih dalam bentuk protes damai di media sosial bisa berubah menjadi aksi nyata di lapangan.

    “Jangan sampai pemerintah terus arogan dan tidak mendengar suara rakyat. Jika ini dibiarkan, perlawanan yang halus bisa berubah menjadi perlawanan keras di jalanan,” ungkap Ferdinand.

  • Mahasiswa Demonstrasi Indonesia Gelap di Berbagai Kota Hari Ini, Makassar Siap-siap!

    Mahasiswa Demonstrasi Indonesia Gelap di Berbagai Kota Hari Ini, Makassar Siap-siap!

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sejumlah elemen masyarakat menggelar demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap hari ini, Senin (17/2/2025). Menanggapi pemotongan anggaran pendidikan.

    Aksi digelar di Jakarta, Bali, dan berbagai kota lainnya. Selanjutnya, aksi dengan mengusung tuntutan penolakan efisiensi anggaran pendidikan bakal digelar juga di Makassar.

    Itu dikonfirmasi sejumlah aktivis mahasiswa di Makassar. Saat ini, sejumlah organisasi di Makassar masih melakukan diskusi dan konsolidasi.

    “Belum (aksi hari ini),” kata salah seorang mahasiswa yang tidak ingin disebutkan namanya kepada fajar.co.id sore tadi.

    Sementara itu, di Jakarta, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) menggelar aksi dengan sejumlah tuntutan. Salah satunya menolak efisiensi anggaran.

    Mereka mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

    Sebelumnya, BEM SI menyebut ada demonstrasi di 8 kota hari ini.

    “Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali,” tulis mereka melalui Instagram @bemsi.official.

    Kemudian untuk 18 dan 19 Februari, aksi kembali digelar di sembilan kota. Di antaranya Pontianak, Jambi, Riau, Jakarta, Kepulauan Riau, Malang, Sumatera Utara, Yogyakarta, Semarang, Palangkaraya, Padang, Makassar.

    BEM SI menyebut jumlah yang disebutkan itu belum semuanya. Masih ada potensi bertambah.

    “Wilayah dan kota lain masih dalam konfirmasi atau tahap konsolidasi,” terangnya.

    Sementara itu, Serikat Pekerja Kampus (SPK), yang beranggotakan dosen, peneliti, hingga staf kampus menyerukan hal serupa.

  • Makan Bergizi Gratis di Sumenep Dihentikan, Siswa Bawa Pulang Wadah Kosong, Ini Kata BGN

    Makan Bergizi Gratis di Sumenep Dihentikan, Siswa Bawa Pulang Wadah Kosong, Ini Kata BGN

    FAJAR.CO.ID, SUMENEP — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dihentikan mulai Senin (17/2). Siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Sumenep pun gigit jari. Mereka membawa wadah kosong pulang ke rumah.

    Biasanya, anak-anak di MIN 1 Sumenep menyimpan makanan gratis yang tidak dihabiskan di sekolah pada wadah kosong yang mereka bawa dari rumah. Siswa juga kembali membawa bekal dari rumah setelah MBG dihentikan.

    Kepala MIN 1 Sumenep, Didik Santoso mengatakan, dirinya mengimbau anak-anak tidak lagi membawa wadah kosong dari rumah. Imbauan itu setelah dirinya menerima informasi bahwa program MBG di Sumenep dihentikan.

    “Biasanya anak-anak membawa pulang makanan yang tidak mereka habiskan, jadi tidak ada sisa di tempat makan,” kata Didik Santoso kepada wartawan, Senin (17/2).

    Pihak sekolah menerima informasi terkait penghentian program makan gratis pada Sabtu (15/2) siang. Didik kemudian meminta para wali kelas menyampaikan kabar tersebut kepada wali murid.

    Dia mengaku khawatir anak-anak tidak membawa makan siang dan hanya membawa wadah kosong dari rumah. Para guru dan orang tua siswa bertanya-tanya mengenai alasan penghentian MBG di Sumenep.

    Kepala SPPG Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, mengakui penghentian sementara program tersebut.
    Menurutnya, penghentian program MBG terkait ada kendala teknis di internal penyelenggara.

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengaku program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumenep, Madura, Jawa Timur, tidak dihentikan.

  • Said Didu Ungkap Kebobrokan Pengelolaan Tambang Era Jokowi hingga Rugikan Negara, Presiden Prabowo Harus Bertindak

    Said Didu Ungkap Kebobrokan Pengelolaan Tambang Era Jokowi hingga Rugikan Negara, Presiden Prabowo Harus Bertindak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu, kembali melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan Jokowi saat masih menjabat Presiden.

    Kritik Said Didu kali ini terkait dengan pengelolaan tambang di Indonesia.

    Said Didu menilai bahwa kebijakan pengolahan tambang yang diterapkan selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945.

    “Mengamanatkan agar Sumber Daya Alam (SDA) dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (17/2/2025).

    Dikatakan Said Didu, berdasarkan pengamatannya selama ini, Prabowo mesti mengambil langkah dan kebijakan tegas terkait kebijakan yang ditinggalkan Jokowi.

    “Mengoreksi kebijakan pengolahan tambang yang dilakukan Presiden Jokowi selama sepuluh tahun terakhir,” cetusnya.

    Lebih lanjut, Said Didu menuturkan bahwa Jokowi secara fakta sudah menyerahkan hampir seluruh tambang milik Indonesia kepada pihak lain.

    “Jokowi menyerahkan yang kita miliki kepada perusahaan China, asing, atau swasta yang juga sebenarnya di belakangnya adalah asing,” terangnya.

    Said Didu juga menyoroti kebijakan hilirisasi smelter yang, menurutnya, hampir sepenuhnya diserahkan kepada pihak asing dan swasta.

    “Demikian juga perusahaan hilirisasi smelter itu juga hampir diserahkan semua kepada asing dan swasta,” Said Didu menuturkan.

    Kebijakan ini, tambahnya, memberikan pembebasan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang mengolah tambang, namun hal tersebut mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan negara.

  • 40 Perusahaan Baja Ilegal dari China, Said Didu: Hasil Kerja Jokowi 10 Tahun

    40 Perusahaan Baja Ilegal dari China, Said Didu: Hasil Kerja Jokowi 10 Tahun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali menyuarakan kritik terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi.

    Melalui akun media sosialnya, ia mengomentari kondisi industri baja nasional yang disebut-sebut terdampak masuknya perusahaan asing secara ilegal.

    Said Didu membagikan cuitan dari akun @Boediantar4 yang menyebutkan bahwa 40 perusahaan China telah memproduksi baja ilegal di Indonesia.

    Menyebabkan Krakatau Steel, salah satu produsen baja terbesar di tanah air, mengalami kesulitan ekonomi.

    “Hasil kerja Jokowi selama 10 tahun,” ujar Said Didu dibX @msaid_didu, menyindir dampak kebijakan pemerintahan sebelumnya.

    Akun yang dikutipnya juga menyebut bahwa kondisi ini terjadi di era kepemimpinan Presiden Jokowi, yang menurutnya melemahkan industri dalam negeri.

    Ironisnya, dalam cuitan tersebut juga terselip sindiran kepada Prabowo Subianto yang kini menjadi suksesor Jokowi.

    Terkuaknya pabrik asal China yang memproduksi baja tidak sesuai dtandar mulanya diungkap Zulkifli Hasan saat masih menjabat Menteri Perdagangan (Mendag).

    Ia bahkan memusnahkan produk baja tulangan beton yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) seberat 27.078 ton atau senilai Rp257.237.836.978 yang diproduksi oleh PT Hwa Hok Steel, di Cikande, Serang, Banten.

    Ia mengatakan pemusnahan itu dilakukan pihaknya terhadap 3,6 juta batang baja tulang, karena menurutnya, produk yang tak sesuai standar mutu nasional itu sangat membahayakan konsumen bila sampai dipakai untuk konstruksi.

  • Debat Panas Pengacara Perusahaan Aguan dengan Charlie Candra, Said Didu: Makin Jelas

    Debat Panas Pengacara Perusahaan Aguan dengan Charlie Candra, Said Didu: Makin Jelas

    Lebih lanjut, Muannas juga menyinggung bahwa sertifikat yang diklaim oleh Charlie Chandra adalah hasil dari rangkaian tindak pidana.

    Di mana ayahnya juga diduga terlibat dalam kasus penadahan sebelum akhirnya melarikan diri ke Australia pada tahun 2015.

    “Jangan hanya melihat tahun 1988, karena sertifikat itu dibuat atas dasar pemalsuan yang sudah terjadi sejak jauh sebelumnya. Sertifikat ini dibatalkan bukan karena ada Proyek PIK, tetapi karena putusan hukum yang sudah inkrah,” tambahnya.

    Muannas menantang Charlie Chandra untuk membuktikan klaimnya di pengadilan, bukan hanya membangun opini di media sosial.

    “Sudahlah, jangan maling teriak maling. Buktikan saja nanti di pengadilan kalau masih ngotot dan ngeyel,” tegas Muannas.

    Menanggapi perdebatan tersebut, Muhammad Said Didu hanya memberikan tanggapan singkat.

    “Makin jelas,” kata Said Didu @msaid_didu (17/2/2025).

    Meski tidak memberikan pernyataan panjang, komentar tersebut mengisyaratkan bahwa ia mendukung argumen yang dilontarkan Charlie Chandra.

    Kasus pagar laut sendiri telah menjadi perhatian publik setelah muncul polemik terkait proyek reklamasi dan kepemilikan lahan.

    Dengan kembali mencuatnya perdebatan ini di media sosial, publik kini menunggu bagaimana kelanjutan dari kasus yang melibatkan berbagai pihak ini.

    (Muhsin/fajar)