Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Hilmi Firdausi: Danantara adalah Pertaruhan Terbesar Pemerintah Saat Ini

    Hilmi Firdausi: Danantara adalah Pertaruhan Terbesar Pemerintah Saat Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengasuh Pondok Pesantren Baitul Qur’an Assa’adah sekaligus Owner SIT Daarul Fikri, Ustaz Hilmi Firdausi, turut memberikan pandangannya terkait proyek Danantara yang digagas pemerintah.

    Dikatakan Hilmi, proyek ini merupakan langkah besar yang menjadi pertaruhan utama pemerintah saat ini.

    “Danantara adalah pertaruhan terbesar pemerintah saat ini,” ujar Hilmi di X @Hilmi28 (24/2/2025).

    Ia berharap Danantara dapat berjalan dengan baik, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta negara.

    Hilmi juga mengajak masyarakat untuk mendoakan agar kebijakan ini sukses dan tidak membawa dampak negatif bagi bangsa.

    “Doakan saja sukses, transparan, dan membawa manfaat untuk rakyat, bangsa, dan negara, bukan malah sebaliknya. Aamiin,” tandasnya.

    Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara akan diluncurkan Presiden Prabowo Subianto hari ini, Senin, (24/2/2025).

    Peluncuran Danantara dijadwalkan pukul 10.00 WIB di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta.

    “Peluncuran Danantara akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.

    Ekonom Bright Institute, Dr. Yanuar Rizky menyatakan, harusnya Indonesia konsisten, jika Danantara terbentuk, Kementerian BUMN hilang.

    “Fungsi-fungsi yang disebut tadi opraktik, regulator negara, di atur AD/ART, siapa orangnya ya menteri keuangan,” kata Yanuar Rizky.

    Sebaiknya kata dia, lembaga dibuat sederhana saja, Kementerian BUMN nantinya pindah ke Danantara. Chairmannya bisa Presiden atau Menteri Keuangan, kemudian wakilnya dari menteri lain yang ditunjuk presiden.

  • Gerindra: Danantara Dibentuk untuk Mengurangi Ketergantungan Investasi Asing

    Gerindra: Danantara Dibentuk untuk Mengurangi Ketergantungan Investasi Asing

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025). BPI Danantara bertujuan untuk mengelola aset negara senilai lebih dari USD 900 miliar.

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara akan difokuskan pada investasi di sektor-sektor strategis, termasuk energi terbarukan, industri manufaktur canggih, dan produksi pangan. Dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen per tahun, BPI Danantara diharapkan menjadi mesin utama dalam transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

    Menanggapi momen ini, Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis yang akan membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi.

    “Peluncuran Danantara merupakan tonggak sejarah dalam upaya membangun ekonomi nasional yang lebih mandiri dan berdaya saing. Dengan pendanaan awal sebesar USD 20 miliar, Danantara akan menjadi katalisator bagi pertumbuhan sektor-sektor unggulan, termasuk energi hijau dan industri berbasis teknologi tinggi,” ujar Kawendra di Jakarta.

    Kawendra juga menekankan bahwa dengan adanya Danantara, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengurangi ketergantungan terhadap investasi asing dan meningkatkan daya saing ekonomi domestik.

    Hal ini, menurutnya, sesuai dengan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia menjadi negara yang mandiri berdiri di atas kaki sendiri.

    “Ini bukan hanya soal investasi, tetapi juga tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Danantara akan memastikan bahwa sumber daya yang kita miliki dapat dikelola secara optimal untuk kepentingan rakyat,” tambah Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

  • Gagal Lulus CPNS Karena Tinggi Kurang 0,5 Cm, Lukman Simandjuntak: Fufufafa Usianya Kurang Malah Aturannya Diubah

    Gagal Lulus CPNS Karena Tinggi Kurang 0,5 Cm, Lukman Simandjuntak: Fufufafa Usianya Kurang Malah Aturannya Diubah

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kasus gagal lulus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) karena tinggi badan kurang 0,5 cm terus disorot. Tak sedikit yang mempertanyakan kebijakan itu.

    Salah satunya Pegiat Media Sosial Lukman Simandjuntak. Ia menangakan kenapa tinggi badan dipermasalahkan.

    “Kok tinggi badan jadi masalah? Syarat 158 cm, Tri Cahyaningsih 157,5 cm gagal CPNS,” kata Lukman dikutip dari unggahannya di X, Senin (24/2/2025).

    Menurutnya, tidak ada yang menjamin tinggi badan punya kapasitas.

    “Emang kalau tinggi pasti bagus?” ujarnya.

    Lukman lalu mengungkit Fufufafa. Saat tak sesuai kualifikasi, aturannya yang malah diubah.

    “Kan yang tinggi 175 dan kerempeng malah jadi finalis OCCRP. Terus putra finalis OCCRP aka Fufufafa usianya kurang, malah aturannya yang diubah,” imbuhnya.

    Adapun Fufufafa disebut-sebut sebagai Gibran Rakabuming. Namun Gibran sendiri membantahnya.

    Gibran sebelumnya tidak cukup umur untuk mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden. Namun belakangan aturan tersebut diubah.
    (Arya/Fajar)

  • Sibuk Beri Ucapan Selamat, Rudi Valinka Abaikan Kontroversi UU Palsu

    Sibuk Beri Ucapan Selamat, Rudi Valinka Abaikan Kontroversi UU Palsu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Meski mendapat banyak kritik setelah blunder menyebarkan UU palsu, Staf Khusus Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Rudi Valinka tetap aktif di media sosial. Kali ini, ia memberikan ucapan selamat kepada Rosan Roeslani yang akan ditunjuk sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara.”Selamat bertugas kepada bapak Rosan Roeslani yang akan ditunjuk sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara,” ujar Rudi di X @kurawa (23/2/2025). Dikatakan Rudi, Rosan adalah sosok yang tepat untuk mengelola Danantara agar menjadi lembaga yang akuntabel, menguntungkan, dan visioner. “Beliau sosok yang cocok mengelola Danantara menjadi akuntabel, profitable dan visioner,” ucapnya.Ia juga menyoroti latar belakang Rosan yang pernah masuk daftar orang terkaya di Indonesia pada 2021, menempati posisi ke-87.”Tahun 2021 beliau sempat menjadi orang Terkaya no 87 di Indonesia,” tandasnya. Ucapan Rudi ini muncul di tengah kontroversi terkait dirinya yang sebelumnya dikritik karena menyebarkan isi undang-undang yang keliru. Namun, tampaknya ia memilih untuk tetap fokus pada isu-isu lain, termasuk mendukung pengelolaan Danantara di bawah kepemimpinan Rosan Roeslani.Sebelumnya, Rudi Valenka, menjadi sorotan publik setelah diduga menyebarkan informasi yang tidak akurat terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Hal ini bermula ketika seorang pengguna X @LaiElfrid, mempertanyakan dasar hukum yang mewajibkan kepala daerah mengikuti “retreat” yang diadakan pemerintah pusat. Rudi Valenka kemudian merespons dengan mengunggah tangkapan layar Pasal 164 ayat (1) dari UU tersebut. Namun, unggahan tersebut segera mendapat cap “HOAX”, yang menandakan bahwa dokumen yang dibagikan tidak sesuai dengan versi resmi yang tercatat di lembaran negara.Kesalahan Rudi Valenka ini langsung menuai gelombang kritik dari netizen. Sejumlah pengguna X menudingnya sebagai bagian dari “pemerintah yang menyebarkan hoax”. Akun @spacepiquant menuliskan sindiran tajam, “Tukang hoax masuk pemerintahan gitu tuh wk.”Sementara itu, @LaiElfrid terus menekan Rudi dengan mempertanyakan di mana aturan yang mewajibkan kepala daerah ikut retreat. Unggahan tersebut menjadi viral dan menuai ribuan interaksi dari warganet yang meragukan kredibilitas stafsus tersebut.Seiring dengan ramainya perbincangan ini, netizen juga menggali kembali cuitan lama akun resmi Partai Gerindra dari tahun 2017.”Hoax terbaik adalah versi penguasa. Peralatan mereka lengkap: statistik, intelijen, editor, panggung, media, dll,” tertulis pada unggahan Gerindra. Cuitan ini kembali beredar setelah diunggah ulang oleh akun @MurtadhaOne1, yang menyindir bahwa pernyataan tersebut kini relevan dengan kondisi saat ini.”Jadi benar apa kata admin Gerindra dulu, kalau hoax terbaik adalah versi pemerintah,” tulisnya dalam unggahan yang juga menampilkan mahasiswa membawa spanduk dengan kutipan tersebut.(Muhsin/fajar)

  • Dahnil Peringatkan Connie Bakrie Soal Dokumen Skandal Pejabat: Jangan Sampai Melempar Fitnah

    Dahnil Peringatkan Connie Bakrie Soal Dokumen Skandal Pejabat: Jangan Sampai Melempar Fitnah

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Politisi Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak memperingati pengamat militer Connie Bakrie. Terkait dokumen skandal pejabat.

    “Indonesia tidak boleh dibangun dengan laku saling ancam dan bargain-bargain seperti ini,” kata Dahnil dikutip dari unggahannya di X, Senin (24/2/2025).

    Jika ingin menyampaikan kebenaran melalui dokumen dimaksud. Dahnil meminta disampaikan saja.

    “Bila mau menyampaikan kebenaran, sampaikan saja. Tidak perlu ragu,” ucapnya.

    Meski begitu, kader Gerindra itu menegaskan, apa yang disampaikan memang fakta. Bisa dipertanggungjawabkan.

    “Namun, pertanggungjawabkan apa yang disampaikan. Jangan sampai melempar fitnah,” pungkasnya.

    Dokumen Connie dimaksud, merupakan milik Sekretaris Jenderal (Sekjend) PDIP Hasto Kristiyanto. Dokumen itu dititipkan kepada Connie, tang Selanjutnya disimpan di Rusia.

    Dokumen tersebut dikabarkan berisi rahasia dan skandal milik pejabat. Mereka yang punya posisi strategis di Indonesia.
    (Arya/Fajar)

  • Pendaftaran Anggota Polri 2025 Masih Berlangsung hinga 6 Maret, Ini Prosedur dan Persyaratannya

    Pendaftaran Anggota Polri 2025 Masih Berlangsung hinga 6 Maret, Ini Prosedur dan Persyaratannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Proses pendaftaran seleksi anggota polri telah dibuka. Peluang ini menjadi kesempatan terbaik baik putra-putri bangsa yang ingin menjadi anggota polri.

    Karena itu, ini tentu saja menjadi kabar bahagia bagi Anda yang bercita-cita menjadi polisi, pasalnya penerimaan Polri tahun 2025 resmi dibuka.

    Bagi anda yang bercita-cita mengabdikan diri sebagai anggota polisi, pendaftaran akan berlangsung mulai tanggal 5 Februari-6 Maret 2025.

    Kesempatan ini terbuka luas bagi seluruh lulusan Mulai dari tingkat SMA/sederajat, D1, Sampai pada Sarjana.

    Sesuai dengan jalur penerimaan yang dipilih, calon taruna akan menjalani pendidikan minimal 5 bulan sebelum resmi menyandang gelar sebagai perwira.

    Anda putra-putri terbaik bangsa yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, mengayomi, serta memiliki jiwa melindungi dan mengayomi masyarakat. Maka profesi ini sangat tepat untuk Anda.

    Polisi memiliki tugas utama sebagai aparat penegak hukum yang bertanggungjawab menciptakan lingkungan yang aman serta melindungi masyarakat dari berbagai bentuk perbuatan kriminal yang mengancam.

    Menjadi polisi adalah amanah yang besar sekaligus tugas yang mulia. Keberanian yang anda miliki harus digunakan untuk mencegah tindakan kriminal, menjaga ketertiban, serta memberikan perlindungan hukum bagi korban.

    Sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, polisi menjalankan tugasnya dengan pendekatan yang mengutamakan nilai kemanusiaan, guna mengatasi berbagai bentuk kejahatan.

    Merangkum informasi dari laman resmi mediahub.polri.go.id, berikut adalah detail lengkap mengenai jalur penerimaan, persyaratan, dan prosedur pendaftaran bagi calon taruna Polri tanggal 5 Februari-6 Maret 2025.

  • Dituduh sebagai Pendukung Israel, Begini Penjelasan Anggun C Sasmi

    Dituduh sebagai Pendukung Israel, Begini Penjelasan Anggun C Sasmi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penyanyi internasional Anggun C. Sasmi membantah tuduhan yang menyebutnya sebagai pendukung Zionisme.

    Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut merupakan manipulasi fakta dan pencemaran nama baik.

    “Ada account sosmed yang mencemarkan nama baik saya dan menuduh saya sebagai pendukung Zionisme,” ujar Anggun di X @Anggun_cipta (23/2/2025).

    Anggun menjelaskan bahwa tuduhan itu berasal dari unggahan lamanya di akun X (sebelumnya Twitter) pada 2015 dan 2016.

    Saat itu, ia berkomentar secara langsung tentang Eurovision Song Contest, sebuah ajang musik internasional yang diikuti oleh 42 negara, termasuk Israel.

    “Tahun 2015 dan 2016 di mana saya berkomentar lewat live Tweet tentang Eurovision Song Contest,” ucapnya.

    Dikatakan Anggun, saat itu ia memberikan komentar kepada hampir dari 42 negara yang berpartisipasi dalam acara TV tersebut.

    “Salah satu negara yang saya komentari adalah Israel,” sebutnya.

    Selain itu, ia juga menjadi juru bicara para juri Prancis dalam Eurovision 2023, yang memberikan poin kepada Israel dalam kompetisi tersebut.

    “Di posting yang sama mereka juga mempublikasikan saat saya menjadi juru bicara para juri Prancis tahun 2023, yang memberikan point ke Israel,” imbuhnya.

    Namun, ia menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam acara tersebut semata-mata dalam konteks musik dan tidak ada kaitannya dengan politik.

    “Tetap di acara Eurovision Song Contest yang disiarkan secara langsung di TV, saya mengomentari lagu-lagu dan penyanyi dari banyak negara termasuk Israel, tidak membuat saya jadi pendukung politik Israe,” cetusnya.

  • Rudi Valinka Dituding Sebar UU Palsu, Warganet Bongkar Fakta Sebenarnya

    Rudi Valinka Dituding Sebar UU Palsu, Warganet Bongkar Fakta Sebenarnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital (Stafsus Menkomdigi), Rudi Valinka, diduga menyebarkan informasi yang keliru terkait Undang-Undang di media sosial X. Dugaan ini muncul setelah Rudi, yang memiliki nama asli Rudi Sutanto, membagikan potongan pasal yang diklaim sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    Kontroversi ini bermula dari unggahan seorang pengguna akun X bernama @LaiElfrid, yang mempertanyakan dasar hukum mengenai kewajiban kepala daerah yang baru dilantik untuk mengikuti pembekalan atau retreat sebagaimana yang disebutkan dalam unggahan Rudi.

    “Rud, kasih tahu gue ada di UU mana kepala daerah harus ikut retreat? Waktu dan tempat dipersilakan,” tulis akun @LaiElfrid.

    Menanggapi pertanyaan itu, Rudi Valinka membalas dengan mengunggah gambar yang berisi potongan pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam gambar tersebut, tertulis bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah diwajibkan mengikuti pembekalan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

    Namun, pernyataan tersebut segera dipatahkan oleh akun lain, @MurtadhaOne1, yang menunjukkan bahwa isi pasal yang sebenarnya berbeda jauh dari yang diunggah Rudi.

    “Sekelas stafsus @kemkomdigi sebar UU palsu. Jadi benar apa kata admin @gerindra dulu kalau hoax terbaik adalah versi pemerintah,” cuit akun @MurtadhaOne1.

    Setelah dilakukan pengecekan, Pasal 164 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebenarnya mengatur tentang susunan pimpinan DPRD kabupaten/kota, bukan mengenai retreat atau pembekalan kepala daerah oleh pemerintah pusat. Pasal tersebut berbunyi:

  • Masaki Yasushi, Duta Besar Jepang Ikut Merespons Tagar Viral ‘Kabur Aja Dulu’

    Masaki Yasushi, Duta Besar Jepang Ikut Merespons Tagar Viral ‘Kabur Aja Dulu’

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Masaki Yasushi, Duta besar Jepang untuk Indonesia memberikan respons terkait tagar ‘Kabur Aja Dulu’ yang sedang ramai di media sosial Indonesia.

    Masaki Yasushi mengatakan bahwa pemerintah Negeri Sakura menyambut pekerja asing yang terampil.

    Baginya warga Indonesia memiliki keistimewaan tersendiri, dengan alasan tradisi persahabatan antara 2 negara ini yang memiliki sejarah yang sangat panjang.

    “Kita punya tradisi persahabatan yang panjang dan banyak pekerja Indonesia merupakan pekerja keras di Jepang,” kata Masaki di Acara Peringatan Ulang Tahun Kaisar Jepang di Jakarta, dikutip Minggu (23/2/2025).

    Masaki juga menyebut bahwa masyarakat Jepang sangat menghargai orang-orang Indonesia yang berkunjung maupun menetap di Jepang.

    Selain itu, ia juga menyinggung bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara budaya Jepang maupun Indonesia, sehingga beradaptasi bukanlah hal yang sulit.

    “Mungkin satu-satunya perbedaan adalah agama, kebanyakan dari mereka beragama Islam,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Dubes Jepang ini juga tak henti memuji keterampilan orang Indonesia.

    “Jadi menurut saya, kami mampu memiliki lebih banyak pekerja terampil dari Indonesia,” tutup Masaki.

    Dia juga menggarisbawahi persyaratan khusus untuk bekerja di Jepang ialah penguasaan bahasa.

    Perlu kita ketahui bahwa saat ini Jepang menghadapi masalah demografi di tengah kebutuhan tenaga kerja yang melonjak.

    Pada Januari lalu, pemerintah Jepang mengumumkan mereka membuka lowongan hingga 820 ribu tenaga kerja asing untuk kurun waktu 2024 Hingga 2029.

  • Ade Armando Soroti Tuntutan Demo Indonesia Gelap: Apa Urusannya Minta Adili Jokowi?

    Ade Armando Soroti Tuntutan Demo Indonesia Gelap: Apa Urusannya Minta Adili Jokowi?

    “Bahkan sebagian orang menduga anda turun ke lapangan kemarin kalau gak salah sehari sesudah Prabowo bikin pidato di HUTnya,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, ratusan massa aksi terus menyuarakan bentuk protesnya hingga Jumat (21/2/2025).

    Kali ini, ratusan mahasiswa itu tergabung dari sejumlah kampus, seperti UNM, Unismuh, UMI, UNIBOS, STIEM Bongaya, UINAM, hingga Universitas Sawerigading.

    Mereka bersatu menyeruduk kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, pada Jumat (21/2/2025). Meminta agar para wakil rakyat bisa menjadi penyambung lidah mereka ke pusat.

    Aksi ini masih dalam rangka protes terhadap efisiensi yang ditetapkan Presiden Prabowo hingga melahirkan tagar #IndonesiaGelap.

    Pantauan di lokasi, massa aksi tidak hanya bakar ban dan memblokir Jalan, mereka juga membawa beberapa spanduk bertuliskan kalimat-kalimat sindiran kepada pemerintah.

    “Indonesia darurat keadilan.”

    “Adili oligarki, salah guna kuasa.”

    “Aliansi mahasiswa Makassar menolak dominuslitis.”

    “Singkat saja, Indonesia gelap. Paham!”

    “Adili Jokowi.”

    “Perjuangan kita tidak boleh berhenti sampai di sini saja, kami minta pihak Kepolisian jangan mengintervensi gerakan kami,” teriak salah satu orator.

    Ketegangan sempat terjadi ketika massa aksi dari sejumlah kampus itu mencoba memaksakan diri masuk ke halaman gedung DPRD Sulsel.

    Bukan hanya menggedor-gedor, mereka juga melempar botol, bambu, hingga batu, ke arah gerbang gedung DPRD Sulsel.

    “Buka, buka, buka, buka pintunya, buka pintunya,” teriak massa aksi.