Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Kevin Diks Semakin Tajam di Jerman

    Kevin Diks Semakin Tajam di Jerman

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kevin Diks semakin menunjukkan tajinya bersama timnya saat ini, Borussia Monchengladbach

    Terbaru, Kevin Diks kembali membawa timnya itu meraih kemenangan penting dilanjutan Liga Jerman.

    Borussia Monchengladbach pesta gol Borussia Monchengladbach atas tuan rumah Heidenheim 3-0 dalam laga lanjutan Liga Jerman di Voith-Arena, Heidenheim, Sabtu (22/11/2025).

    Di pertandingan ini juga pemain Timnas Indonesia itu menyumbangkan satu gol untuk kemenangan timnya.

    Lewat titik putih yang dieksekusi sempurna oleh Kevin Diks yang membuat semakin tajam sebagai seorang pemain bertahan.

    Soal kemenangan ini, Diks pun mengungkap kunci sukses timnya.

    “Kekuatan kami saat ini adalah kerja sama tim. Kami bekerja keras dan kami mendapatkan ritme yang baik sebagai sebuah tim,” ujar Diks dikutip dari laman resmi klub

    Hasil tiga poin yang didapatkan ini, membuat merasa bersyukur karena kerja keras timnya terbayarkan.

    “Saya bersyukur kami mendapatkan hasil yang baik setelah jeda internasional. Tim kepelatihan bekerja ekstra keras untuk mempersiapkan pertandingan dan saya berterima kasih untuk segala kerja keras yang mereka lakukan,” tuturnya.

    Sejauh ini, Kevin Diks berhasil menciptakan dua gol dari 11 pertandingannya bersama Borussia Monchengladbach

    (Erfyansyah/fajar)

  • Didesak Mundur dari Jabatan Ketum PBNU, Gus Yahya Bersikukuh akan Jalani Lima Tahun

    Didesak Mundur dari Jabatan Ketum PBNU, Gus Yahya Bersikukuh akan Jalani Lima Tahun

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengumumkan langkah tegas saat dirinya kini berada dalam desakan.

    Gus Yahya yang saat ini didesak mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU, bersikukuh tidak ingin mundur dari jabatannya itu.

    Penegasan itu ia sampaikan usai munculnya Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU yang memintanya untuk mundur.

    “Saya sama sekali tidak terbesit pikiran untuk mundur. Karena saya mendapatkan amanah dari muktamar untuk lima tahun, pada muktamar ke-34 lalu,” kata Gus Yahya dikutip Minggu (23/11/2025).

    Ia menyebut akan terlebih dahulu menyelesaikan masa jabatannya selama lima tahun.

    Dan untuk saat ini, Gus Yahya dengan tegas mengatakan belum ada pikiran untuk mundur meski ada desakan yang hadir.

    “Saya mendapatkan mandat lima tahun dan akan saya jalani lima tahun. Insya Allah saya sanggup,” jelasnya.

    “Maka saya sama sekali tidak terbesit pikiran untuk mundur,” tegasnya.

    Awal mula desakan mundur ini disebut dari beredarnya risalah Rapat Harian Syuriah PBNU.

    Dalam risalah itu, berisi keputusan Rais Aam dan Wakil Rais Aam PBNU yang meminta Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dari jabatan Ketum PBNU.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Tim DMC Dompet Dhuafa Gulirkan Ragam Bantuan Bagi Ribuan Penyintas Terdampak Bencana dari Semeru hingga Banjarnegara

    Tim DMC Dompet Dhuafa Gulirkan Ragam Bantuan Bagi Ribuan Penyintas Terdampak Bencana dari Semeru hingga Banjarnegara

    FAJAR.CO.ID, LUMAJANG — Disaster Management Center (DMC) Dompet Dhuafa Jawa Timur hingga siang ini, minggu (23/11) terus gulirkan bantuan, dari program taman ceria telah memberikan manfaat 40 anak-anak. Sementara dari dapur umum memberikan manfaat sebanyak 500 penyintas.

    Melalui layanan Pos Hangat, membantu pemenuhan kebutuhan pokok penyintas erupsi Semeru di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, Jumat (21/11/2025).

    Pos Hangat didirikan sejak Kamis (20/11) di SDN Supiturang 4, yang menjadi titik pengungsian utama. Di lokasi ini, tim menyediakan makanan dan minuman ringan bagi penyintas dan relawan.

    “Melihat kondisi lokasi dan pengungsian, kami berusaha memenuhi kebutuhan pokok yang mendesak, terutama di pos pengungsian yang ada di Desa Supiturang,” ujar Agus Triabudi Waloyo, Koordinator Respon Bencana Dompet Dhuafa Jatim.

    Layanan Pos Hangat membantu 600 penerima manfaat di sekitar Desa Supiturang yang terdampak erupsi Semeru.

    Agus menjelaskan bahwa sejak awal respons, tim fokus pada distribusi kebutuhan dasar melalui Pos Hangat sekaligus melakukan pemantauan langsung ke beberapa titik, mulai dari Desa Supiturang, Dusun Kamar A, Sumbersari, hingga Gumuk Mas, untuk mengidentifikasi area terdampak erupsi.

    Di lapangan, tim menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan logistik serta kondisi permukiman warga yang tertutup material erupsi.

    Sementara itu di Banjarnegara, hingga siang ini (Sabtu, 22/11) 16 korban masih belum ditemukan. Sejumlah relawan hingga tim SAR masih bahu membahu untuk mensisir area longsor, Ahmad Yamin Penanggung Jawab Tanggap Darurat DMC Dompet Dhuafa mengatakan,” Hingga saat ini tim terus berpacu dengan kondisi cuaca yang kurang menentu, ditambah dengan faktor tanah yang labil di area bencana”.

  • Kader PSI Bilang Tuduhan Ijazah Palsu Mudah Gugur di Negara Demokrasi, Bagaimana dengan Jokowi?

    Kader PSI Bilang Tuduhan Ijazah Palsu Mudah Gugur di Negara Demokrasi, Bagaimana dengan Jokowi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur, kembali berkomentar mengenai tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7, Jokowi, yang terus bergulir.

    Dikatakan Dedy, isu seperti itu semestinya mudah gugur di sistem demokrasi modern karena setiap calon pejabat negara harus melewati proses administrasi yang sangat ketat.

    Dedy menjelaskan, dalam negara demokratis, tidak ada ruang bagi proses asal percaya.

    Semua calon pejabat, dari tingkat desa hingga presiden, wajib mengajukan dokumen resmi yang telah dilegalisir dan diverifikasi berlapis oleh lembaga negara.

    “Di negara demokrasi seperti Indonesia, setiap orang yang ingin terlibat dalam urusan kenegaraan harus melewati prosedur yang panjang, rumit, dan ketat. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada proses asal percaya,” ujar Dedy di X @DedynurPalakka (23/11/2025).

    Ia menegaskan, kelengkapan administrasi bukan perkara sepele. Satu syarat saja tidak terpenuhi, maka berkas otomatis ditolak dan pendaftaran digugurkan.

    Karena itu, tuduhan liar terkait keaslian dokumen pendidikan, termasuk isu ijazah palsu seharusnya dapat dipatahkan hanya dengan melihat mekanisme formal yang telah ditetapkan negara.

    “Ada verifikasi administratif yang ketat. Dokumen dicek lembar demi lembar, legalisir diverifikasi, dan identitas dicocokkan,” sebutnya.

    “Ada verifikasi faktual, penyelenggara pemilu mencocokkan data langsung ke sekolah, kampus, hingga lembaga penerbit ijazah,” tambahnya.

    Selain itu, kata Dedy, demokrasi menyediakan ruang publik yang sangat terbuka.

  • Jika Berani Tunjukkan dan Buktikan Ijazahnya, Pakar Hukum Sebut Banyak Hal yang Tidak Perlu Terjadi

    Jika Berani Tunjukkan dan Buktikan Ijazahnya, Pakar Hukum Sebut Banyak Hal yang Tidak Perlu Terjadi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum sekaligus eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (WamenkumHAM) era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Denny Indrayana, punya pernyataan menarik di tengah panasnya isu pembahasan ijazah palsu Joko Widodo.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Denny Indrayana menyebut banyak hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

    Hal tersebut tidak perlu bahkan tidak harus terjadi, jika mantan Presiden Jokowi dari awal menunjukkan dan membuktikan ijazahnya asli.

    Ini disebut Denny bisa saja tidak berkepanjangan jika dari awal berani ditunjukkan.

    “Kalau Pak Jokowi sedari awal berani menunjukkan ijazah aslinya,” tulisnya dikutip Minggu (23/11/2025).

    Beberapa yang tidak perlu bahkan tidak terjadi seperti proses pidana yang menjerat beberapa nama. Di mana banyak pihak meyakini hal tersebut adalah kriminalisasi.

    Bahkan sampai rakyat harus dikorbankan hingga mendekam di penjara karena pembahasan isu ini.

    “Tidak perlu ada proses pidana, dan tidak ada rakyat yang masuk penjara,” tuturnya.

    Sebelumnya, Dokter Tifa, Roy Suryo, Rismon Sianipar dan lima orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka.

    Mereka ditetapkan sebagai terangka dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.

    Seperti diketahui, Baru-baru ini Hakim MK, Arsul Sani, secara terbuka memperlihatkan ijazahnya usai muncul laporan terhadapnya. Arsul Sani bahkan mempersilakan awak media memotret ijazah itu.

    Hal berbeda dilakukan oleh mantan presiden Jokowi. Bukannya memperlihatkan ijazah secara terbuka, ayah Wapres Gibran itu justru melaporkan sejumlah pihak yang meneliti ijazahnya.

  • Islah Bahrawi Sebut Sebagian Anggota PBNU Hanya Numpang Makan: Gak yang Gus, Gak yang Kiai

    Islah Bahrawi Sebut Sebagian Anggota PBNU Hanya Numpang Makan: Gak yang Gus, Gak yang Kiai

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Islam (JMI) Islah Bahrawi menyebut sebagian anggota Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) hanya numpang makan. Bahkan yang berpredikat Gus atau Kiai.

    “Sebagian dari yang jadi anggota PBNU itu hanya numpang makan saja. Gak yang Gus, gak yang Kyai,” kata Islah dikutip dari unggahannya di X, sabtu (22/11/2025).

    Menurutnya, para pengurus tersebut layaknya pengamen. Menjual nama PBNU kesana kemari.

    Tujuannya, mencari uang. Selain itu mengejar jabatan.

    “Mereka hanya jadi pengamen, jualan PBNU ke sana kemari untuk cari cuan dan jabatan,” terangnya.

    Tidak sampai disitu, Islah bahkan mengatakan anggota PBNU rela memecah belah PBNU itu sendiri.

    “Bahkan rela memecah belah PBNU karena diperintah BOHIR,” ucapnya.

    Islah lalu menyinggung Muhammad Hasyim Asy’ari. Ulama yang menjai pemimpin peratma PBNU.

    “Mbah Hasyim pasti sedih melihat semua ini,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menghebohkan publik. Itu setelah rapat Harian Syuriah PBNU pada 20 November 2025 memutuskan untuk mendesak Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatannya.

    Rapat Harian Syuriah dengan keputusan mendesak Yahya Cholil mundur, digelar pada Kamis (20/11) di Hotel Aston City Jakarta yang diikuti 37 dari 53 orang pengurus harian syuriah PBNU. Risalah rapat ini ditandatangani oleh pimpinan rapat sekaligus Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar.

    Dalam keputusan rapat tersebut, Syuriah PBNU meminta Yahya Cholil mengundurkan dari dari jabatannya dalam waktu 3 X 24 jam. Namun jika desakan itu tidak dilakukan, maka dengan sendirinya Yahya Cholil Staquf dinyatakan dipecat sebagai Ketua Umum PBNU.

  • Indonesia Siapkan Pasukan Perdamaian ke Gaza, Dino Patti Djalal: Jangan Sampai TNI Diberi Tugas Lucuti Senjata Hamas

    Indonesia Siapkan Pasukan Perdamaian ke Gaza, Dino Patti Djalal: Jangan Sampai TNI Diberi Tugas Lucuti Senjata Hamas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia saat ini tengah mempersiapkan mengirim 20.000 pasukan TNI ke Jalur Gaza Palestina.

    Mabes TNI pun sedang menunggu mandat dari Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perihal pengiriman pasukan bantuan kemanusiaan untuk Gaza, Palestina.

    Menanggapi hal itu, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, meminta agar prajurit TNI jangan sampai ditugaskan melucuti senjata Hamas.

    “Kalau Indonesia kelak kirim pasukan penjaga perdamaian di Gaza, yang harus dipastikan: jangan sampai TNI diberi tugas untuk melucuti senjata Hamas,” tulis Dino melalui keterangan tertulisnya di media sosial X, dikutip Sabtu (22/11/2025).

    Menurutnya, Indonesia harus mencegah agar tidak terjadi bentrok fisik antara TNI dengan Hamas karena bakal berdampak mencoreng citra TNI.

    “Kita harus cegah skenario di mana TNI bisa bentrok fisik dengan Hamas di Gaza, karena ini akan coreng citra TNI di dalam dan luar negeri,” tegas Dino.

    “Jaminan ini harus jelas tercermin dalam mission statement dari PBB yang nantinya akan diberikan kepada Peacekeepers Indonesia,” tutup Dino Patti Djalal.

    Sebelumnya diberitakan, Kapuspen Mabes TNI, Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah, mengatakan bahwa untuk saat ini, sembari menunggu mandat, TNI selalu mempersiapkan seleksi rutin dari masing-masing matra untuk dikirim sebagai pasukan perdamaian.

    “TNI berada pada tahap kesiapsiagaan standar. Untuk proses seleksi, masih di tingkat matra masing-masing berupa perencanaan, sambil menunggu mandat final Dewan Keamanan (DK) PBB dan keputusan politik pemerintah,” jelas Freddy, dikutip Rabu (19/11/2025).

  • Mulai 2026, Tukin PNS Bakal Berubah Total, Menkeu Purbaya Dorong Sistem Baru

    Mulai 2026, Tukin PNS Bakal Berubah Total, Menkeu Purbaya Dorong Sistem Baru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tukin atau tunjangan kinerja PNS bakal berubah total. Itu setelah Menkeu Purbaya resmi mendorong sistem baru yang seragam dan berbasis kinerja murni.

    Mulai 2026, nilai Tukin ditentukan capaian individu, bukan instansi, bukan lokasi, bukan sekadar hadir.

    Reformasi ini dipakai untuk menutup gap Tukin antar-K/L yang selama ini timpang. ASN dengan kinerja kuat bisa naik pendapatan, yang lemah bisa turun.

    Sertifikasi digital juga mulai jadi syarat untuk akses Tukin tinggi.

    Reformasi ini diprediksi mengubah kultur kerja ASN jadi lebih kompetitif dan meritokratis.

    Alasan perombakan skema pembayaran Tukin PNS oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sederhana.

    Terpisah, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menegaskan target tahun 2026, Tukin akan lebih ditentukan oleh capaian individu, bukan lokasi ataupun “privilege” instansi.

    Merit system bakal ditegakkan lebih murni yang dampaknya jelas terkait kultur kinerja ASN bakal berubah.

    Termasuk motivasi, mobilitas antar-instansi, hingga distribusi talenta ikut terdorong.

    Tukin nanti dihitung pakai indikator ketat dan terpusat, kinerja nyata akhirnya jadi penentu utama. (bs-sam/fajar)

  • Daniel Tarigan Bilang Perhitungan Kerugian Negara di Sejumlah Kasus Korupsi adalah Opini, Bukan Fakta, Kok Bisa?

    Daniel Tarigan Bilang Perhitungan Kerugian Negara di Sejumlah Kasus Korupsi adalah Opini, Bukan Fakta, Kok Bisa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat bisnis dan kebijakan publik, Daniel Christian Tarigan, mendadak mencuri perhatian lewat penjelasannya mengenai polemik perhitungan kerugian negara dalam berbagai kasus korupsi.

    Dikatakan Daniel, angka kerugian negara yang kerap diumumkan penegak hukum bukanlah sebuah fakta mutlak, melainkan hitungan yang sifatnya bisa diperdebatkan.

    Tarigan menyebut bahwa publik selama ini hanya menerima angka kerugian negara sebagai sesuatu yang final tanpa memahami bahwa dasar perhitungan tersebut tidak tunggal.

    “Kerugian negara itu opini, bukan fakta. Kita bahas pakai konsep akuntansi dan hukum pidana,” ujar Daniel dikutip dari Instagram pribadinya @danielchtarigan (22/11/2025).

    Ia menjelaskan, metode penilaian dalam akuntansi bisa menghasilkan angka kerugian yang berbeda, sekalipun objek yang dinilai sama.

    Perbedaan asumsi, pendekatan, hingga perspektif, membuat nilai kerugian bisa berubah drastis.

    “Beda metode, beda angka kerugian,” ucapnya.

    Daniel kemudian mencontohkan kasus penjualan aset negara. Jika memakai Historical Cost, transaksi bisa dinilai menguntungkan.

    Namun ketika dibandingkan dengan nilai pasar atau fair value, justru tampak seperti kerugian. Bahkan pendekatan opportunity cost dapat memunculkan angka berbeda lagi.

    “Jadi, untung atau rugi? Tergantung metode mana yang lu pilih,” katanya.

    Karena itu, ia menilai bahwa kerugian negara pada dasarnya adalah judgment call bukan fakta objektif.

    Bahkan dalam laporan keuangan saja, perbedaan metode penyusutan bisa mengubah besar kecilnya keuntungan.

  • Pengusaha Afrika Selatan Tepuk Tangan Gembira Saat Wapres Gibran Pidato Bahasa Inggris

    Pengusaha Afrika Selatan Tepuk Tangan Gembira Saat Wapres Gibran Pidato Bahasa Inggris

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indonesia-Afrika CEO Forum yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan, Jumat sore waktu setempat seketika bergemuruh tepuk tangan menyambut pidato Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam bahasa Inggris.

    Para pengusaha Afrika Selatan yang hadir dalam CEO Forum tersebut langsung menyambut dengan tepuk tangan, terkait bebas visa bersama yang semakin memudahkan kerja sama kedua negara.

    Gibran Rakabuming Raka mengumumkan kebijakan bebas visa bersama untuk warga Afrika Selatan yang masuk ke Indonesia, maupun sebaliknya.

    “Kunjungan Presiden Ramaphosa beberapa minggu lalu ke Indonesia mencerminkan kerja sama yang erat antara kedua negara. Kedua Presiden sepakat untuk bebas visa masuk, jadi saya pikir ini kabar baik bagi Anda semua, tidak ada lagi visa,” kata Wapres Gibran.

    Gibran menegaskab bahwa Indonesia berkomitmen untuk memperluas investasi luar negeri di Afrika Selatan, terutama dalam bidang pertanian dan energi.

    Menurut Wapres, Afrika Selatan adalah mitra strategis dan pintu gerbang bagi Indonesia untuk penetrasi ke pasar Afrika. Di saat yang sama, Indonesia juga menawarkan kapasitas industri, sumber daya manusia, jaringan manufaktur, teknologi dan akses ke pasar ASEAN.

    Pada acara tersebut, Gibran juga mengapresiasi penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang industri strategis.

    Sebagai mitra di masa depan, Gibran menyebut Indonesia akan selalu siap membantu Afrika yang merupakan penentu masa depan.

    “Kami terbuka untuk membantu Anda semua karena Afrika adalah benua yang akan menentukan masa depan. Afrika berkembang sangat pesat dan penuh potensi. Afrika adalah masa depan dan Indonesia ingin membangun masa depan itu bersama Afrika,” ungkapnya. (Pram/fajar)