Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • DPR RI: Oknum Mainkan Timbangan Gabah, Bulog Harus Bertindak!

    DPR RI: Oknum Mainkan Timbangan Gabah, Bulog Harus Bertindak!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memang telah menetapkan harga minimum gabah Rp6.500 per kilogram. Namun, petani mengeluhkan permainan pedagang saat menimbang gabah hasil panen.

    Hal ini juga menjadi sorotan dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan dan rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama Bulog di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Maret 2025.

    Anggota Komisi VI DPR RI, Ismail Bachtiar, mengatakan bahwa harga gabah kering panen di Sulsel saat panen perdana di 2025 ini sudah sesuai dengan standar pemerintah yakni Rp6.500 per kilogram.

    “Alhamdulillah Sulsel sebagai salah satu daerah penopang padi dan beras setelah panen perdana di Januari dan Februari. Alhamdulillah harga gabah kering panen sudah sesuai standar Rp6.500 per kilogram,” ucap legislator PKS ini.

    Ismail menyoroti masalah yang dialami oleh para petani di Sulsel. Yakni, banyaknya oknum yang melakukan permainan dengan memotong hasil timbangan gabah.

    “Tapi masalahnya tidak selesai. Ini butuh pengawasan ekstra ketat Pak, karena ternyata dibawah banyak oknum yang memainkan timbangan. Harga sudah standar, timbangan pula yang dimainkan,” beber pria kelahiran Bone ini.

    Ismail meminta kepada Bulog untuk melakukan pengawasan ketat terhadap oknum uang yang memainkan hasil timbangan gabah petani. “Tolong Bulog dalam rangka melakukan pengawasan pastikan ini dilakukan secara ketat,” tegas mantan anggota DPRD Sulsel ini.

    “Maka tolong Pak Kepala Bulog yang baru tegas dengan mereka semua, kalau ada yang coba main-main. Sikat saja Pak,” tutupnya.

  • Korupsi Pertamina Hampir Seribu Triliun, Wulan Sari Tegaskan Pengkhianatan Amanah Rakyat

    Korupsi Pertamina Hampir Seribu Triliun, Wulan Sari Tegaskan Pengkhianatan Amanah Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina terus mendapat kecaman dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka mengutuk praktik rasuah itu.

    Kecaman masyarakat semakin menjadi-jadi apalagi nilai kerugian negara dalam kasus itu disebut-sebut mencapai seribu triliun rupiah.

    Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Putri (KOPRI) Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Wulan Sari mengatakan, pengungkapan kasus itu oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) bukan hanya sekadar penegakan hukum, tetapi juga momentum penting untuk mengedukasi publik tentang esensi akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara, khususnya di sektor energi yang strategis.

    “Angka Rp193,7 triliun ini lebih dari sekadar data statistik. Ini adalah representasi nyata dari potensi pembangunan yang terhambat, hak masyarakat yang terampas. Mari kita visualisasikan, dana sebesar itu setara dengan anggaran pembangunan ratusan rumah sakit, ribuan sekolah, atau jutaan lapangan kerja,” ujar Wulan Sari kepada wartawan pada Senin (3/3).

    Wulan menyebut, setiap rupiah yang dikorupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Perbuatan para tersangka itu sangat merampas hak-hak dasar rakyat Indonesia, seperti akses kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. “Ini adalah saatnya kita memahami dampak korupsi secara lebih mendalam,” imbuhnya.

    Dalam pengungkapan kasus Pertamina ini, KOPRI PB PMII mendukung penuh Kejagung dalam upaya penegakan hukum. Korps Adhyaksa itu memahami bahwa mengungkap kasus korupsi dengan skala yang besar dan kompleks membutuhkan keberanian, integritas, dan profesionalisme.

  • Kerugian Negara Korupsi Pertamina, Boyamin Soiman: Ini Menghitungnya Gampang Kok Nilai Kerugiannya

    Kerugian Negara Korupsi Pertamina, Boyamin Soiman: Ini Menghitungnya Gampang Kok Nilai Kerugiannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nilai kerugian negara pada kasus dugaan korupsi di lingkungan PT Pertamina menyita perhatian luas publik tanah air. Betapa tidak, kerugian negara disebut-sebut mencapai Rp1 kuadtriliun.

    Itu jika asumsi kasus rasuah tersebut terjadap pada periode 2018-2023. Pasalnya, untuk kerugian negara pada tahun 2023 saja, Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkirakan mencapai Rp192,7 triliun.

    Merespons angka kerugian negara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan kerugian negara yang diperkirakan oleh Kejagung mencapai Rp.193,7 triliun di kasus dugaan korupsi impor minyak adalah hal yang masuk akal.

    Dalam penghitungan kerugian negara itu, menurut Boyamin, bisa maksimal. “Seluruh keuntungan atau biaya bisa dianggap kerugian negara, kalau cara memperolehnya dengan cara yang tidak sesuai aturan,. Misalnya, cara pekerjaan menyuplai BBM dengan cara yang tidak benar, karena dengan penunjukan langsung. Maka biaya yang muncul dari mengangkut, membeli dan menyerahkan kepada anak perusahaan Pertamina bisa dihitung sebagai kerugian negara,” ungkap Boyamin, Senin (3/3).

    Kerugian lainnya, menurut Boyamin, adalah selisih harga pertamax dengan pertalite.
    Sehingga, menurut Boyamin, masuk akal kerugian negara sebesar Rp 193,7 triliun tersebut.

    “Toh ini nanti juga masih dikonfirmasi hasil auditor negara, baik itu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP. Ini menghitungnya gampang kok nilai kerugiannya,” kata Boyamin.

    Dengan langkah Kejagung mengungkap kasus minyak di Pertamina ini, Boyamin, mengatakan, bisa menjadi pemicu perbaikan di internal Pertamina.

  • Publik Seret Bahlil Lahadalia dalam Pusaran Korupsi Pertamina, Begini Pembelaan Nurul Arifin Golkar

    Publik Seret Bahlil Lahadalia dalam Pusaran Korupsi Pertamina, Begini Pembelaan Nurul Arifin Golkar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dugaan korupsi pada lingkungan PT Pertamina yang telah menyeret sembilan tersangka menjadi perhatian publik secara luas. Dugaan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp1 kuadtriliun cukup menjengangkan publik.

    Seperti diketahui, dugaan korupsi di Pertamina itu tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung). Kasus megakorupsi itu diduga terjadap pada periode 2018-2023.

    Seiring perkembangan kasus dugaan korupsi itu, sejumlah pihak justru menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran mega korupsi tersebut.

    Merespons hal itu, Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Nurul Arifin pun angkat bicara ihwal kasus korupsi yang menyeret nama ketumnya tersebut. Nurul mengatakan bahwa tuduhan tersebut salah alamat.

    “Narasi yang menyebut Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina merupakan sebuah fitnah. Pak Bahlil saja baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara skandal korupsi itu terjadi pada 2018-2023,” tegas Nurul Arifin dalam keterangannya, Senin (3 Maret 2025).

    Atas dasar itu, kata Nurul, Menteri Bahlil tidak memiliki keterlibatan dalam setiap keputusan yang dibuat dalam periode tersebut. Nurul bahkan menjelaskan bahwa Menteri Bahlil telah menitahkan produksi minyak mentah dalam negeri harus diolah melalui fasilitas pengolahan minyak atau kilang dalam negeri, sehingga Kementerian ESDM sudah tidak mengizinkan lagi produksi minyak diekspor ke luar negeri.

    “Justru Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Pak Bahlil tengah berbenah saat ini soal tata kelola minyak mentah melalui izin impor BBM, yang bakal dipersingkat menjadi enam bulan dari yang sebelumnya satu tahun. Tujuannya agar evaluasi bisa mudah dilakukan setiap tiga bulan,” ungkapnya.

  • Rugikan Negara Rp105 Miliar, Ini Kronologi Penyelewengan BBM Subsidi

    Rugikan Negara Rp105 Miliar, Ini Kronologi Penyelewengan BBM Subsidi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengatakan bahwa penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kolaka, Sulawesi Tenggara, diduga merugikan negara ratusan miliar.

    Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa praktik penyelewengan BBM bersubsidi yang diperjualbelikan dengan harga nonsubsidi secara ilegal ini telah berjalan selama dua tahun.

    Dalam sebulan, kata dia, pelaku diduga mendapatkan keuntungan Rp4,3 miliar karena adanya selisih harga pada BBM yang diselewengkan. Harga BBM bersubsidi di Kolaka adalah Rp6.800 per liter, sedangkan harga BBM nonsubsidi adalah sebesar Rp19.300 per liter. Jadi, terdapat selisih Rp12.550 per liter yang dimanfaatkan oleh oknum pelaku.

    “Dalam sebulan mereka bisa mendapatkan 350.000 liter, maka sebulan kita kalikan Rp12.550 dengan 350.000 liter, maka keuntungannya ada Rp4.392.500.000,00. Ini baru berdasarkan pengakuan. Nanti akan kami dalami lagi,” ucapnya.

    Lalu, jika terduga pelaku telah menjalankan kecurangan ini selama dua tahun, maka total kerugian negara diperkirakan mencapai ratusan miliar.

    “Kita berhitung lagi, kalau satu bulannya Rp4.392.000.000, kalau dua tahun ya lebih kurang Rp105.420.000.000,” ujarnya.

    Adapun modus operandi dalam kasus ini adalah BBM jenis solar bersubsidi atau B35 yang berasal dari fuel terminal atau terminal bahan bakar minyak (TBBM) Kolaka yang merupakan bagian dari PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Operation Region VII Makassar, diselewengkan dengan cara dibelokkan ke gudang penimbunan tanpa perizinan.

  • Mentan Amran Dorong Aparat Bongkar Praktik Ayam Gelonggongan: Kasihan Masyarakat

    Mentan Amran Dorong Aparat Bongkar Praktik Ayam Gelonggongan: Kasihan Masyarakat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Praktik ayam gelonggongan, yakni ayam yang disuntik air untuk menambah berat sebelum dijual marak terjadi di bulan Ramadan. Mengingat kebutuhan daging ayam meningkat.

    Misalnya saja ditemukannya kasus di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Pelaku praktik curang ini telah diamankan aparat penegak hukum.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong aparat menindak tegas praktik ayam gelonggongan.

    Menurut dia, praktik tersebut tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat. Ia menegaskan bahwa segala bentuk kecurangan dalam pangan yang membahayakan kesehatan masyarakat adalah pelanggaran serius yang tidak akan ditoleransi.

    “Kita harus jaga konsumen. Ini harus ditindak tegas. Nggak boleh bermain-main. Kasihan masyarakat,” ujar Mentan Amran saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, dalam rangka memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan pada hari kedua Ramadan..

    Mentan Amran menjelaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan Kapolri, Bareskrim, serta seluruh aparat penegak hukum di daerah untuk memperketat pengawasan terhadap distribusi pangan, termasuk daging ayam. Ia memastikan bahwa segala bentuk pelanggaran akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

    “Kami terus memantau seluruh Indonesia. Jangan sampai ada pelanggaran seperti ini. Apalagi kalau menyangkut kesehatan manusia, itu pelanggaran berat,” tegasnya.

    Selain ayam gelonggongan, Mentan Amran juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga bahan pokok lainnya, seperti beras dan minyak goreng, agar masyarakat bisa menjalankan ibadah puasa dengan nyaman dan tanpa beban. Dalam sidaknya di Pasar Induk Cipinang, ia menemukan adanya kenaikan harga beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan langsung meminta pedagang serta distributor untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

  • Temui Jaksa Agung hingga Larut Malam, Erick Thohir Akui Bahas Kasus Korupsi Pertamina, Kecurigaan Publik Bertambah

    Temui Jaksa Agung hingga Larut Malam, Erick Thohir Akui Bahas Kasus Korupsi Pertamina, Kecurigaan Publik Bertambah

    John Sitorus pun meminta agar Erick Thohir diperiksa kejagung. Jika hal tersebut tidak terjadi maka menurutnya ada sesuatu di balik pertemuan tersebut.

    “Kalau sampai Menteri BUMN tidak diperiksa oleh Kejaksaan Agung atas kasus korupsi ini, berarti ada sesuatu dibalik pertemuan ini,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Erick Thohir mengungkapkan pertemuannya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk membahas perkembangan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak di PT Pertamina Patra Niaga.

    Dalam keterangannya di Bandara Soekarno Hatta, Sabtu (1/3/2025), Erick menyebut pertemuan itu berlangsung pada malam hari sebelum dirinya bertolak ke Magelang.

    “Kemarin saya meeting sama Pak Kejaksaan, Pak JA, sebelum ke Magelang jam 11 malam. Tentu kita apresiasi yang dilakukan Kejaksaan. Kita hormati,” ujar Erick.

    “Seperti dulu kita bersama Kejaksaan menangani kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda. Kita berpartisipasi,” tambahnya.

    Erick menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan agar kasus ini tidak memberikan dampak negatif terhadap keseluruhan perusahaan.

    Ia mencontohkan keberhasilan pemerintah dalam menyelamatkan Garuda Indonesia melalui restrukturisasi yang tepat.

    “Kalau sampai restrukturisasi itu gagal, jangan bicara tiket turun hari ini. Jumlah pesawatnya tidak ada. Waktu itu penyelamatan Garuda juga memastikan Garuda tetap terbang lebih baik. Terbukti hari ini lebih baik,” ucapnya.

    Ke depan, Erick menegaskan akan ada evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Pertamina.

    Langkah ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap perusahaan.

  • Ungkit Gaji di Pertamina, Segini Perbandingan Gaji Ahok dengan Hotman Paris

    Ungkit Gaji di Pertamina, Segini Perbandingan Gaji Ahok dengan Hotman Paris

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Buntut mega korupsi di lingkup Pertamina, Hotman Paris terang-terangan menyindir Komisaris Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Hotman menyoroti sikapnya yang alih-alih meminta maaf, Ahok malah naik pitam soal skandal korupsi yang dilakukan bawahannya.

    Hotman juga menyindir soal gaji miliaran yang diterima Ahok dari jabatannya sebagai petinggi di Pertamina.

    “Hai Ahok. Saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lo ngotot-ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris, apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina,” katanya dikutip Senin (3/3/2025).

    Lalu, berapa kisaran gaji Ahok jika dibandingkan dengan Hotman?

    Ahok

    Gaji seorang Komisaris Utama Pertamina tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

    Gaji Direktur Utama ditentukan oleh internal Kementerian BUMN melalui RUPS/Menteri BUMN setiap tahun.

    Sementara untuk Komisaris Utama adalah 85 persen dari gaji Direktur Utama. Ahok pada 2020 lalu pernah mengungkap besaran gajinya.

    Dia mengatakan sebagai komut Pertamina gajinya bisa tembus hingga Rp 170 juta per bulan. Ada pula bonus tantiem atau insentif kerja.

    Hotman Paris

    Hotman dikenal sebagai pengacara kondang yang dikenal dengan gaya hidup glamour dan serba mewah.

    Bayarannya sebagai pengacara terkemuka ditaksir puluhan juta hingga milyaran rupiah tergantung kasus dan siapa kliennya.

  • Pernyataan Lama Luhut Kembali Dipersoalkan di Tengah Gelombang PHK dan Kasus BBM Oplos

    Pernyataan Lama Luhut Kembali Dipersoalkan di Tengah Gelombang PHK dan Kasus BBM Oplos

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, kembali menjadi pusat perhatian setelah berbagai polemik melanda Indonesia. Nama Luhut mencuat karena pernyataannya di masa lalu yang dianggap kurang peduli terhadap keresahan masyarakat.

    Dalam pidatonya pada Rabu, 19 Februari 2025, Luhut menegaskan bahwa kondisi Indonesia masih baik. “Kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap Kau bukan Indonesia!” ujarnya dalam pidato yang kembali dikutip pada Minggu (2/3/2025). Pernyataan ini kembali menjadi perbincangan seiring dengan munculnya berbagai masalah baru yang dihadapi negara.

    Salah satu isu yang sedang ramai adalah kasus dugaan oplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax yang memicu kontroversi luas. Di media sosial, netizen mulai mengaitkan kasus ini dengan Luhut, mengingat ia pernah mengusulkan kepada Presiden Prabowo agar BBM subsidi dihapuskan. Tuduhan ini semakin memperkeruh suasana, terutama di tengah keresahan masyarakat terkait kenaikan harga energi.

    Di sisi lain, badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal juga menghantam berbagai sektor industri. Tak hanya PT Sritex yang mengalami kebangkrutan dan harus merumahkan 6.660 karyawan, beberapa perusahaan besar lainnya seperti Yamaha Music, Sanken, KFC, dan PT Tokai Bekasi juga melakukan PHK dalam jumlah besar. Yamaha Music, misalnya, memberhentikan lebih dari 1.000 karyawan akibat relokasi pabrik ke China, sementara Sanken menutup pabriknya di Bekasi dan berdampak pada hampir 1.000 pekerja.

  • Fahri Hamzah: Kementerian dan Penjabat-pejabat BUMN Tidak Paham di Mana Ladang Permainannya

    Fahri Hamzah: Kementerian dan Penjabat-pejabat BUMN Tidak Paham di Mana Ladang Permainannya

    Di satu sisi, BUMN menganggap dirinya PT (perseroan terbatas) dengan keinginan mencari untung yang tinggi tapi faktanya mereka ditarik dalam pusaran politik yang kental. Mulai dari perbedaan kepentingan sektoral eksekutif sampai pengawasan legislatif yang tidak sehat bagi tradisi profesionalisme kerja.

    Kecenderungannya, Kementerian dan lembaga selalu ingin BUMN mau menjadi operator mereka sebab “mudah diajak ngomong”. Di sisi lain, lembaga legislatif tidak dibatasi wewenangnya dalam pengawasan teknis dan terkadang “mengawasi” lebih ketat dari pengawasan komisaris yang seharusnya detail dan profesional.

    “Dulu saya menyaksikan anggota legislatif dalam sidang-sidang komisi mengajukan pertanyaan dari perusahaan rekannya yang kalah tender dengan dengan begitu detail dan kasuistik. Kalau sudah demikian biasanya tidak bisa dihindari negosiasi di belakang layar,” jelasnya.

    Lebih jauh kata dia, sejak mengikuti dinamika dan polemik BUMN sampai sekarang, saya menemukan bahwa sekarang ini ada “Raksasa Tidur” yang bergerak tidak teratur dan jadwal bekerjanya tidak jelas, terhuyung-huyung berjalan tanpa arah dan centang perenang.

    Sementara, di luar sana di negara-negara seperti Norwegia, Qatar, uni emirat Arab, Singapore, Malaysia dan lain-lain, mereka mendapatkan banyak sekali uang dan manfaat dari pengelolaan sumber daya alam dari badan usaha milik negara untuk menjadi Sovereign Wealth Fund.

    “Saya terbayang-bayang bahwa suatu hari akan ada pemimpin yang berani secara ekstrim melakukan konsolidasi BUMN untuk menjadi entitas ekonomi yang lebih ter koordinasi (atau bahkan mungkin saya sebut terkomando), sehingga kekuatannya betul-betul menjadi menifestasi kekuatan nasional yang menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa negara ini tidak saja kaya raya, tetapi juga mampu melahirkan kekuatan pasar yang superbesar dan kuat,” tandasnya. (*)