Category: Fajar.co.id Nasional

  • KPK Sita 11 Mobil Mewah dari Rumah Japto Soerjosoemarno Terkait Kasus Rita Widyasari

    KPK Sita 11 Mobil Mewah dari Rumah Japto Soerjosoemarno Terkait Kasus Rita Widyasari

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, memindahkan 11 mobil yang disita dari rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta, Timur.

    “Saya baru saja disampaikan oleh penyidik bahwa saat ini sedang terjadi pergeseran kendaraan milik saudara Y ke Rupbasan KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Sebanyak 11 unit kendaraan tersebut disita terkait penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

    Berikut 11 mobil sitaan dari rumah Japto Soerjosoemarno yang dibawa ke Rupbasan KPK:

    1. Jeep Gladiator Rubicon.
    2. Land Rover Defender 90SE 2.0AT.
    3. Suzuki 6G5VX(4X4) A/T.
    4. Toyota Land Cruiser 2000 VXR 4X4 AT.
    5. Mitsubishi Coldis.
    6. Mercedes Benz G300 CDI Cargo AT.
    7. Toyota Land Cruiser 70 Troop Carrier.
    8. Toyota Hilux 4.0 Double Cabin.
    9. Toyota Hilux 4.0 Double Cabin.
    10. Toyota Land Cruiser 70 4.5 Troop Carrier.
    11. Toyota Hilux 4.0 Double Cabin.

    KPK saat ini juga sedang menyidik perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara periode 2010–2015 Rita Widyasari (RW).

    Dalam penyidikan tersebut, KPK menyita 91 unit kendaraan dan berbagai benda bernilai ekonomis lainnya.

    Penyidik KPK juga menyita lima bidang tanah dengan luas total mencapai ribuan meter persegi dan 30 jam tangan mewah dari berbagai merek.

    Sebagian besar barang sitaan tersebut saat ini dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta Timur, dan juga di beberapa tempat lain di Samarinda, Kalimantan Timur, dalam rangka perawatan.

  • KPK Dalami Dugaan Korupsi LPEI di Tiga Sektor, Kerugian Negara Hampir Rp12 Triliun

    KPK Dalami Dugaan Korupsi LPEI di Tiga Sektor, Kerugian Negara Hampir Rp12 Triliun

    “Untuk sementara kami tidak bisa menyebutkan karena masih dalam proses pendalaman, namun terkait sektornya kurang lebih adalah di sektor macam-macam ya. Ada di sektor perkebunan, kemudian di shipping, ada juga kemudian di industri terkait dengan energi. Jadi di tiga sektor itu,” kata Budi.

    KPK pada Senin (3/3), mengumumkan telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dengan dana yang bersumber dari APBN di lingkungan LPEI.

    “Lima orang tersangka ini terdiri atas dua orang, yaitu direktur dari LPEI dan tiga orang dari PT Petro Energy atau PT PE,” kata Budi Sokmo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, para tersangka tersebut adalah Direktur Pelaksana 1 LPEI Wahyudi dan Direktur Pelaksana 4 LPEI Arif Setiawan.

    Selain mereka yang menjadi tersangka, Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal/Komisaris Utama PT Petro Energy Jimmy Masrin, Direktur Utama PT Petro Energy Newin Nugroho, dan Direktur Keuangan PT Petro Energy Susi Mira Dewi Sugiarta.

    Budi menerangkan perkara tersebut berawal pada tahun 2015, atau saat itu PT PE menerima kredit dari LPEI sebesar kurang lebih 60 juta dolar AS atau sekitar Rp988,5 miliar.

    Kredit tersebut diterima dalam tiga termin, yakni termin pertama pada tanggal 2 Oktober 2015 sekitar Rp297 miliar rupiah, kemudian pada tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp400 miliar rupiah, dan pada tanggal 14 September 2017 sebesar Rp200 miliar.

    Para direksi dari LPEI ini, kata dia, mengetahui bahwa current ratio PT PE ini di bawah 1 atau tepatnya 0,86, yang artinya pengeluaran perusahaan lebih besar dari pendapatan yang berpotensi membuat PT PE kesulitan melakukan pembayaran terhadap kredit yang diberikan oleh PT LPEI.

  • Adi Prayitno: Korupsi Tak Kunjung Hilang, Padahal Berkali-kali Ganti Rezim

    Adi Prayitno: Korupsi Tak Kunjung Hilang, Padahal Berkali-kali Ganti Rezim

    Kelima tersangka terdiri dari dua pejabat LPEI serta tiga lainnya diketahui terafiliasi dengan PT Petro Energy.

    Dari pihak LPEI, tersangka pertama berinisial DW yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana, serta AS yang juga memiliki jabatan serupa.

    Sementara itu, dari PT Petro Energy, tersangka masing-masing berinisial JM selaku pemilik perusahaan, NN sebagai Direktur Utama, dan SMD yang menjabat sebagai Direktur Keuangan.

    Budi mengungkapkan bahwa kasus ini bermula dari pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 debitur, salah satunya adalah PT Petro Energy.

    Dalam kasus ini, dugaan kerugian negara akibat fasilitas kredit yang diberikan kepada PT Petro Energy mencapai 60 juta dolar AS.

    Tak hanya itu, Budi juga menjelaskan bahwa jika mengacu pada keseluruhan kredit bermasalah yang disalurkan ke 11 debitur, potensi kerugian negara bisa mencapai angka fantastis, yakni Rp11,7 triliun.

    “Adapun total kredit yang diberikan, dan juga potensi kerugian keuangan negara akibat pemberian kredit tersebut adalah kurang lebih Rp11,7 triliun,” tegasnya.

    Sementara itu, di sisi lain Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang PT Pertamina Patra Niaga, yang menyebabkan negara merugi hingga Rp193,7 triliun.

    Sejauh ini, sembilan tersangka telah ditetapkan, termasuk dua nama terbaru, yaitu Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, serta Edward Corne (EC) yang menjabat sebagai VP Trading Operations.

    Keduanya diduga melakukan kejahatan bersama tujuh tersangka lain yang telah lebih dulu ditetapkan Kejagung.

  • Jadwal Libur Lebaran Siswa Berubah, Total Menjadi 19 Hari Libur – FAJAR

    Jadwal Libur Lebaran Siswa Berubah, Total Menjadi 19 Hari Libur – FAJAR

    FAJAR.CO.ID — Pemerintah mengumumkan perubahan jadwal libur Lebaran 2025 untuk siswa sekolah. Libur Lebaran yang semula dijadwalkan mulai 26 Maret, kini dimajukan menjadi 21 Maret 2025.

    Kasi Kurikulum Pendidikan Maros, Takdir, mengatakan libur awal Ramadan sudah dimulai sejak 27 Februari hingga 5 Maret 2025.

    Kemudian, pembelajaran aktif di sekolah akan dimulai pada Kamis, 6 Maret hingga 20 Maret 2025.

    Selanjutnya, sesuai jadwal libur Idulfitri atau Lebaran akan dimulai 21 Maret hingga 8 April 2025.

    “Siswa kembali melanjutkan kegiatan belajar mengajar pada 9 April 2025 mendatang,” jelasnya.

    Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros, Andi Patiroi, mengatakan durasi jam pelajaran dikurangi selama Ramadan. Jam pelajaran maksimal hanya empat jam per hari.

    Kegiatan belajar satuan pendidikan TK/PAUD dimulai pukul 08.00 Wita hingga 09.30 Wita.

    “Sementara untuk SD dan SMP, jam belajar dimulai pukul 08.00 Wita dan berakhir pada pukul 12.00 Wita,” pungkasnya.

    Libur Lebaran 2025 yang berlaku secara nasional termuat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

    Surat Edaran Bersama (SEB) tentang tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang terbaru mengatur libur Lebaran 2025 bagi peserta didik.

    SEB 3 Menteri telah menetapkan libur Lebaran untuk anak sekolah dimulai 21 Maret 2025. Kemudian masuk sekolah dimulai pada 9 April 2025. Total ada 19 hari libur Lebaran bagi anak sekolah (termasuk libur akhir pekan).

  • Jhon Sitorus Sindir Budaya Korupsi di Indonesia: Kasus Pertamina Belum Selesai, LPEI Terbongkar

    Jhon Sitorus Sindir Budaya Korupsi di Indonesia: Kasus Pertamina Belum Selesai, LPEI Terbongkar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Jhon Sitorus kembali menyoroti maraknya kasus korupsi di Indonesia yang seakan tidak ada habisnya.

    Kali ini, ia menyinggung dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang menyeret lima tersangka dengan total kerugian negara mencapai Rp 11,7 triliun.

    “Hampir tidak ada berita baik di Indonesia yang bisa dibanggakan,” ujar Jhon di X @JhonSitorus_18 (3/3/2025).

    Jhon menyoroti bagaimana kasus-kasus besar terus bermunculan, termasuk dugaan korupsi di Pertamina yang mencapai Rp 1.000 triliun dan hingga kini belum tuntas.

    “Kasus korupsi pertamina 1.000 Triliun belum selesai, hari ini KPK mengumumkan 5 tersangka kasus LPEI dengan kerugian negara Rp 11,7 Triliun,” cetusnya.

    Kasus dugaan korupsi di LPEI ini memang sudah dalam penyelidikan sejak 2024, tetapi baru tahun ini KPK resmi meningkatkan statusnya ke tahap penyidikan.

    Dengan skandal besar yang terus terungkap, Jhon menyinggung kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia.

    Ia juga menaruh perhatiannya terhadap berbagai kasus dengan nilai fantastis terus bermunculan, tetapi penyelesaiannya berjalan lambat.

    “Kasus ini memang sudah lama penyelidikannya sejak tahun 2024 yang lalu dan baru tahun ini ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kuncinya.

    Sebelumnya, KPK resmi menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

    Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo, menyampaikan bahwa keputusan ini diambil pada 20 Februari 2025.

  • Ini Daftar Perusahaan PHK Karyawan, Wamenaker: Saya Lebih Baik Kehilangan Jabatan daripada Melihat Buruh Dipecat

    Ini Daftar Perusahaan PHK Karyawan, Wamenaker: Saya Lebih Baik Kehilangan Jabatan daripada Melihat Buruh Dipecat

    FAJAR.CO.ID — Orasi berapi-api Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer kembali diungkit setelah pabrik garmen terbesar Sritex berhenti beroperasi. Immanuel Ebenezer yang juga akrab disapa Noel menyatakan lebih memilih kehilangan pekerjaan daripada melihat buruh dipecat.

    Noel sesumbar rela kehilangan jabatan di hadapan ribuan karyawan Sritex. Saat itu, Noel memberi pernyataan yang bombastis dalam kapasitas sebagai Ketua Relawan Jokowi Mania. Dia saat itu belum menjabat Wamenaker.

    Nah, setelah pabrik garmen Sritex bangkrut dan berhenti beroperasi, netizen di semua platform media sosial kembali mengingatkan pernyataan Immanuel Ebenezer akan rela kehilangan jabatan setelah menjabat Wakil Menteri Tenaga Kerja.

    “PT SRITEX, NASIBMU KINI…

    “Akankah si Noel bakal KEHILANGAN JABATAN pasca karyawan Sritex di-PHK??”,” kata akun @Hum****Tampan.

    Noel juga pernah kembali berkunjung ke pabrik Sritex pada 8 Januari 2025 lalu. Dia berjanji akan mendukung pekerja dan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK.

    Namun, mulai 1 Maret 2025, Sritex dinyatakan pailit dan berhenti beroperasi. Sebanyak 10.969 karyawan Sritex kehilangan pekerjaan.

    Noel berdalih telah berusaha semaksimal mungkin agar Sritex tetap beroperasi dan tidak ada karyawan kehilangan pekerjaan. Hanya saja, keputusan PHK berada di tangan kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga.

    Deretan Perusahaan Tutup Awal 2025

    Sritex

    Pabrik garmen terbesar di Indonesia PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dinyatakan pailit dan resmi berghenti beroperasi mulai 1 Maret 2025. Sebanyak 10.969 karyawan Sritex dan anak grupnya dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK terhitung mulai 26 Februari.

  • Ngaku Bangga dengan Pemberantasan Korupsi Era Prabowo, Benny Harman: Masih Ada Lagi yang Belum Dibongkar?

    Ngaku Bangga dengan Pemberantasan Korupsi Era Prabowo, Benny Harman: Masih Ada Lagi yang Belum Dibongkar?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kader Partai Demokrat, Benny Harman mengaku bangga dengan pemberantasan korupsi di era Presiden Prabowo Subianto.

    “Apapun kata orang, yang jelas saya bangga. Saya bangga dengan kejaksaan agung. Saya bangga dengan Presiden Prabowo,” kata Benny dikutip dari unggahannya di X, Selasa (4/3/2025).

    Kebanggaan itu, kata Benny ia dasarkan setelah dibongkarnya kasus korupsi di Pertamina. Terkait oplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang merugikan negara ratusan triliun rupiah.

    “Bangga karena di era mereka, korupsi di Pertamina dibongkar tuntas,” ujarnya.

    Menurutnya, pemberantasan korupsi belakangan ini. Adalah bagian dari janji Prabowo untuk mengejar koruptor sampai ke ujung dunia.

    “Terbukti janji kampanye Prabowo kepada rakyat. Korupsi itu adalah kejahatan luar biasa yang mengeruk kekayaan negara dan menyengsarakan rakyat. Saya akan kejar koruptor sampai ke ujung dunia, katanya suatu ketika,” imbuhnya.

    “Masih ada lagi yang belum dibongkar?” tambahnya.

    Adapun pernyataan Prabowo ingin mengejar koruptor disampaikan saat berpidato di hadapan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Rabu 18 Desember 2024 waktu setempat.
    (Arya/Fajar)

  • Janji Tinggal Janji, Wamenaker Noel Tak Kunjung Mundur Usai Sritex Bangkrut

    Janji Tinggal Janji, Wamenaker Noel Tak Kunjung Mundur Usai Sritex Bangkrut

    Ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian akibat berbagai faktor, mulai dari kerugian finansial hingga penutupan pabrik.

    Industri alat musik ikut terkena imbas PHK besar-besaran. Yamaha, melalui divisi musiknya di Indonesia, mengumumkan rencana penutupan dua pabriknya pada tahun 2025.

    Akibatnya, sebanyak 1.100 pekerja harus kehilangan pekerjaan.

    PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), pemegang lisensi Kentucky Fried Chicken (KFC) di Indonesia, juga mengalami pukulan berat.

    Perusahaan ini mencatat kerugian hingga Rp558 miliar pada kuartal ketiga 2024.

    Faktor penyebabnya diduga akibat pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 yang belum optimal serta krisis berkepanjangan di Timur Tengah.

    Dampak dari kondisi finansial yang memburuk, KFC Indonesia telah menutup 47 gerai hingga September 2024, yang berujung pada PHK terhadap 2.274 karyawan.

    Keputusan PHK ini menuai kritik dari serikat pekerja karena dianggap dilakukan secara sepihak tanpa komunikasi yang memadai dengan pengurus serikat.

    Perusahaan elektronik asal Jepang, PT Sanken Indonesia, juga mengumumkan PHK massal pada tahun 2025.

    Sebanyak 400 pekerja akan terkena PHK pada Juni 2025, setelah sebelumnya 500 karyawan lebih dulu diberhentikan.

    Dengan demikian, total karyawan yang terdampak mencapai 900 orang. Mayoritas pekerja yang terkena PHK berada dalam rentang usia 30-40 tahun, yang dikhawatirkan akan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan baru.

    Tidak hanya sektor makanan dan elektronik, industri tekstil juga mengalami pukulan berat. Pada 26 Februari 2025, Sritex mengumumkan PHK massal terhadap seluruh karyawannya.

  • Teuku Nasrullah Minta Polisi Sering Introspeksi Diri

    Teuku Nasrullah Minta Polisi Sering Introspeksi Diri

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pakar Hukum Pidana, Teuku Nasrullah punya beberapa catatan penting untuk kepolisian Indonesia.

    Hal ini berkaitan dengan viral salah satu lagu yang mendapatkan sorotan yaitu Bayar,Bayar,Bayar dari Sukatani Band.

    Hadir di Indonesia Lawyers Club (ICL), Teuku Nasrullah punya harapan agar Polisi yang dalam hal ini lembaga penegak hukum diminta untuk lebih sering melakukan intropeksi diri.

    Intropeksi diri ini perlu dilakukan menurutnya untuk menghindari perbuatan yang bisa saja memalukan untuk profesi.

    “Saya berharap sebuah lembaga aparat penegak hukum, kita harus sering-sering intropeksi termasuk profesi saya,” katanya.

    “Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan profesi,” tambahnya.

    Lanjut, ia menyebut negara ini memang sangat memerlukan peran besar dari pihak kepolisian.

    Karena tanpa hadirnya mereka, negara ini bisa saja hancur.

    “Kemudian termasuk para polisi, saya sepakat dengan para narasumber tadi tanpa polisi hancur negara ini,” sebutnya.

    Namun, satu catatan penting diberikan yaitu pembenahan di tubuh kepolisian. Yang menurut Teuku memang perlu dilakukan.

    “Polisi adalah salah satu lembaga penegak hukum yang disebut di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” tuturnya.

    “Tetapi, maaf sekali pak Kapolri bukan tanpa nuansa kehidupan kepolisian karena ini harus dibenahi benar-benar dibenahi,” pungkasnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Hotman Paris Kritik Ahok Terkait Kasus Korupsi Pertamina, Firdaus Oiwobo: Kok Lu yang Sewot

    Hotman Paris Kritik Ahok Terkait Kasus Korupsi Pertamina, Firdaus Oiwobo: Kok Lu yang Sewot

    “Nah ini baru lawan selevel bang Hotman Paris Hutapea, pemilik gunung dan ribuan profesi,” kata Denny di Instagram pribadinya @dennysiregar (3/3/2025).

    Seperti diketahui, belakangan ini nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendadak ramai jadi perbincangan. Menyusul hebohnya Mega korupsi di Pertamina Patra Niaga.

    Teranyar, pengacara kondang Hotman Paris bahkan meminta Ahok meminta maaf kepada publik atas kasus tersebut.

    Terlepas dari bersalah atau tidak, menurut Hotman, Ahok harus meminta maaf. Pasalnya, saat Mega korupsi itu terjadi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjabat Komisaris Utama (Komut).

    Sutradara film Sayap-Sayap Patah, Denny Siregar, ikut bersuara terkait pernyataan Hotman Paris Hutapea soal Ahok.

    Denny secara terbuka menyatakan bahwa dirinya lebih percaya pada Ahok dibanding Hotman Paris.

    “Sorry bang Hotman Paris, gua lebih percaya Basuki Tjahaja Purnama,” kata Denny di Instagram pribadinya @denysiregar (2/3/2025).

    Pernyataan ini langsung memicu diskusi panas di kalangan netizen.

    Tidak sedikit yang membela Ahok dengan alasan rekam jejaknya yang dikenal tegas dalam memberantas korupsi.

    Sementara ada juga yang mendukung Hotman Paris sebagai pengacara yang berpengalaman dalam dunia hukum.

    “Kalian (Netizen) lebih percaya siapa?,” tandasnya.

    Sebelumnya, Hotman blak-blakan meminta Ahok untuk mengembalikkan gajinya saat menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

    “Ini contoh. Apalagi ini megaproyek. Kalau pun kamu tidak tahu atau tidak bersalah,, setidaknya kamu menyatakan turut bersalah atau minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia,” Hotman menuturkan.