Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Pemerintah Bentuk Sekolah Rakyat, PDIP: Ini Proyek Apa Lagi?

    Pemerintah Bentuk Sekolah Rakyat, PDIP: Ini Proyek Apa Lagi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli mengkritik wacana pembentukan sekolah rakyat.

    Dia lebih menyarankan agar sekolah yang sudah ada saat ini diperbaiki, bukan malah membangun sekolah baru.

    “Mengapa tidak perbaiki saja kualitas sekolah-sekolah yang ada, kalau kurang, bangun & tambahin,” kata Guntur Romli dalam akun X pribadinya, Senin, (10/3/2025).

    Sekolah rakyat itu diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Alasan ini kata dia kurang mendukung, mengingat pendidikan saat ini sudah gratis.

    “Dan bukannya pendidikan juga sudah gratis? Tidak ada alasan tidak mampu tidak sekolah. ‘Sekolah Rakyat’ ini proyek apa lagi?,” tandasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah menteri untuk membahas sekolah rakyat.

    Sekolah Rakyat rencananya akan diterapkan pada tahun ajaran 2025-2026 ini.

    “Ya, dalam bulan ini, akhir bulan ini atau bulan depan sudah dimulai. Kalau nanti memang sudah artinya disetujui oleh Presiden perencanaan kita ini. Semuanya tergantung arahan Presiden,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Senin, (10/3/2025).

    Sarana dan prasarana penyelenggaraan Sekolah Rakyat nantinya terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA dengan konsep boarding school (asrama).

    Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan, pemerintah menganggarkan Rp100 miliar untuk pembangunan satu sekolah rakyat. Saat ini sudah ada 50 sekolah rakyat yang sudah dapat dibuka.

    “Anggaran tergantung perkembangan. Nanti, Pak Mensos lebih detail. Tergantung kebutuhan masing-masing lokasi, rata-rata ya Rp 100 miliar untuk satu sekolah,” jelas Cak Imin.

  • Penampakan Rumah Ridwan Kamil di Kota Bandung yang Digeledah KPK

    Penampakan Rumah Ridwan Kamil di Kota Bandung yang Digeledah KPK

    FAJAR.Co.ID, BANDUNG — Rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, (10/3).

    Rumah mewah milik Ridwan Kamil yang digeledah KPK itu beralamat di Jalan Rancabentang, Kota Bandung. Rumah mewah itu tampak memiliki pagar warna coklat.

    Penggeledahan ini diduga dalam rangka pengungkapan kasus korupsi dana iklan bank.
    Kediaman pria yang karib disapa Kang Emil itu tampak lengang dari aktivitas penyidik KPK.

    Beberapa unit kendaraan roda empat dan dua tampak terparkir di halaman rumah Emil.

    Belum ada keterangan resmi dari pihak Ridwan Kamil terkait penggeledahan tersebut.

    Adanya penggeledahan terhadap rumah Ridwan Kamil itu dibenarkan Ketua KPK, Setyo Budiyanto.

    “Betul, penggeledahan dilakukan di rumah Ridwan Kamil terkait perkara BJB,” ujar Setyo saat dikonfirmasi.

    Sementara itu, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika membenarkan adanya penggeledahan.

    “Ada giat geledah penyidik. Untuk rilis resminya baru akan disampaikan saat semua kegiatan selesai,” kata Tessa.

    “Namun, salah satu lokasi yang digeledah merupakan (rumah) mantan pejabat di Pemprov Jawa Barat setingkat kepala daerah,” tuturnya. (fajar)

  • Dedi Mulyadi Nyemplung di Sungai Penuh Sampah, Stefan Antonio Samakan dengan Jokowi Saat Masuk Gorong-gorong

    Dedi Mulyadi Nyemplung di Sungai Penuh Sampah, Stefan Antonio Samakan dengan Jokowi Saat Masuk Gorong-gorong

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi sorotan setelah nyemplung di sungai yang penuh sampah. Ia disamakan dengan Jokowi yang pernah masuk ke gorong-gorong.

    “Semua juga pencitraan dul!!!
    Dimulai dari si raja gorong-gorong,” kata Pegiat Media Sosial Stefan Antonio dikutip dari unggahannya di X, Senin (10/3/2025).

    Karena itu, ia mengatakan pencitraan dengan demikian sudah dibaca publik. Gara-gara apa yang telah dilakukan Jokowi.

    “Masalahnya sekarang gara-gara si Raja Gorong-Gorong, Publik liat Pencitraan modelan begitu dah empet,” ucapnya.

    Menurutnya, hal tersebut mesti disorot agar tidak ada gimik.

    “Kita bacotin supaya mereka sadar.
    Ga usah kerja pake gimmick modelan begitu lagi. Lu dipilih rakyat ya rakyat berharap lu kerja bener aja dan jangan korupsi dah itu,” imbuhnya.

    “Ga usah pake ngerjain tupoksinya PPSU juga. Lu digaji gede-gede bukan buat Kerjain kerjaan PPSU. Tapi kerja bikin kebijakan supaya daerah lu jangan banjir lagi. Itu!” tambahnya.

    Sebelumnya, momen Dedi Mulyadi itu terkam dalam video, ia didampingi oleh Bupati, TNI, Polri serta unsur masyarakat. Kemudian dirinya mengajak semua yang hadir untuk turun ke sungai membersihkan sisa material banjir bandang yang belum dibersihkan dan menghambat alirah sungai.
     
    Dalam kegatan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menyampaikan kalau dia akan membangun ulang jembatan dan membongkar rumah dan bangunan yang berdiri di sepanjang bibir Sungai Cipalabuhan dan diganti dengan konsep rumah panggung.
     
    “Nanti dibongkar dan dibuat melengkung. Saya akan bangun ulang jembatannya,” kata Dedi Mulyadi.
     
    Selain itu, tampak sebelum terjun ke sungai untuk membersihkan sampah, Dedi Mulyadi juga terlihat marah ke beberapa jajarannya atas kondisi sungai yang penuh sampah. Dalam bahasa Sunda, kurang lebih dirinya menyampaikan kalau kerusakan sungai terjadi dari hulu hingga ke hilir.
    (Arya/Fajar)

  • Kadin Siap ‘All Out’ Dukung Kementan Wujudkan Swasembada Pangan – FAJAR

    Kadin Siap ‘All Out’ Dukung Kementan Wujudkan Swasembada Pangan – FAJAR

    ”Kami sangat berterima kasih, Pak Menteri. Kami akan all out. Bukan hanya Kadin pusat, tetapi provinsi, daerah, dan asosiasi untuk mendukung program pemerintah mencapai swasembada pangan,” ungkapnya.

    Sementara itu, Mentan Amran menyambut baik kolaborasi dengan Kadin dan menegaskan bahwa sektor pertanian memerlukan keterlibatan aktif dunia usaha sebagai penggerak perekonomian bangsa.

    ”Dengan kebadiran Kadin dapat menjadi motor penggerak perekonomian bangsa. Kalau Kadin bergerak bersama pemerintah, hasilnya lebih baik ke depan,” ucapnya.

    Mentan Amran menambahkan bahwa dengan MoU yang telah disepakati, Kementan dan Kadin akan segera mengakselerasi berbagai program, mulai dari cetak sawah, optimalisasi sawah, hilirisasi produk pertanian, investasi di sektor pertanian, serta pengembangan komoditas kelapa, tebu, singkong, dan lainnya.

    “Mimpi kita bukan bergerak secara linier tetapi eksponensial. Kami kolaborasi semua sektor mulai hari ini karena sudah tanda tangan MoU. Anggaran stimulan APBN ada untuk cetak sawah dan optimalisasi lahan yang sudah bisa dikerjakan sekarang,” tambahnya.

    Kolaborasi antara Kementan dan Kadin diharapkan mampu mempercepat pembangunan sektor pertanian guna mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.

    Dengan sektor pertanian yang semakin berkembang diharapkan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. (Pram/fajar)

  • Diperintah AHY, Menteri Nusron akan Tertibkan Kawasan Jabodetabek, Puncak dan Cianjur

    Diperintah AHY, Menteri Nusron akan Tertibkan Kawasan Jabodetabek, Puncak dan Cianjur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan akan segera mengevaluasi dan menertibkan tata ruang di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).

    Langkah ini dilakukan menyusul permintaan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menindak penyalahgunaan lahan di Bogor yang berdampak pada bencana di wilayah tersebut.

    “Kami akan mengecek dan menertibkan isu tata ruang di kawasan Jabodetabek-Punjur karena ini merupakan satu ekosistem yang tidak bisa dipisah-pisah. Kejadian di Bogor bisa berdampak pada banjir di Jakarta, begitu juga permasalahan sampah di Jakarta bisa berpengaruh ke Bekasi,” ujar Menteri Nusron, dilansir pada Senin (10/3/2025).

    Untuk menindaklanjuti hal ini, Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) terkait.

    Menteri Nusron akan segera menggelar pertemuan bersama Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, serta kepala daerah di Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Cianjur guna membahas penertiban kawasan strategis nasional serta aspek tata ruang dan pengelolaan sampah.

    Nusron juga menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengenai penyegelan beberapa perusahaan di Bogor.

    Menurutnya, persoalan utama terletak pada izin tata ruang. Untuk itu, ia meminta Pemda lebih disiplin dalam menerbitkan izin pemanfaatan lahan agar tidak terjadi penyalahgunaan fungsi ruang.

  • Is Pusakata Soroti Maraknya Korupsi: Orang Baik Disingkirkan, Pelaku Kejahatan Santai Saja

    Is Pusakata Soroti Maraknya Korupsi: Orang Baik Disingkirkan, Pelaku Kejahatan Santai Saja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Musisi Pusakata menyampaikan kegelisahannya terhadap kondisi sosial dan hukum di Indonesia melalui unggahan Instagram pribadinya.

    Dalam postingan tersebut, ia menyoroti maraknya kasus korupsi yang justru dipertontonkan tanpa ada rasa malu dari para pelakunya.

    “Begitu banyak kejadian memprihatinkan akhir-akhir ini. Korupsi di mana-mana. Dipertontonkan. Diperlihatkan. Lalu pelaku bisa santai-santai saja,” ujat Pusakata dikutip pada Senin (10/3/2025).

    Ia menyatakan keprihatinannya terhadap sistem hukum yang seharusnya melindungi masyarakat, namun justru diisi oleh para aparat yang dianggap lalim dan tidak adil.

    “Sedih karena kadang kita berupaya menjadi masyarakat atau orang-orang yang tunduk patuh pada hukum. Menjalani segala keterbatasan yang tak mudah,” ucapnya.

    “Aturan yang kadang sulit dipahami nalar. Namun para aparatnya sendiri yang khianat dan lalim,” sambung dia.

    Ia mengungkapkan kesedihannya melihat bagaimana masyarakat yang patuh hukum justru harus menghadapi berbagai keterbatasan.

    Sementara para pelanggar hukum tetap leluasa bertindak tanpa rasa malu.

    “Sungguh menyedihkan melihat orang-orang baik disingkirkan. Dan orang-orang lalim melenggang menjajah aturan dan hukum tanpa malu,” cetusnya.

    Meski begitu, Pusakata mengajak masyarakat untuk tetap menjaga prinsip dan berpegang teguh pada kebaikan.

    “Untung hidup itu pilihan, bersyukurlah sebagian dari kita masih bisa waras dan takut pada hukum,” imbuhnya.

    Kata Pustaka, dalam Surah Az-Zumar 33-35, ditegaskan bahwa orang-orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya akan mendapat balasan terbaik dari Tuhan.

  • Pernah Terbidik Kasus Petral-‘Papa Minta Saham’ Tapi Lolos, Riza Chalid Kini Terseret Skandal Pertamina, Demokrat Tantang Kejagung

    Pernah Terbidik Kasus Petral-‘Papa Minta Saham’ Tapi Lolos, Riza Chalid Kini Terseret Skandal Pertamina, Demokrat Tantang Kejagung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI Benny K Harman menantang keberanian Kejaksaan Agung dalam mengusut Saudagar Minyak, Mohammad Riza Chalid dalam kasus dugaan korupsi Pertamina.

    “Pertanyaan yang muncul adalah berani kah Kejaksaan Agung menyentuh tokoh ini?,” kata Benny K Harman dalam akun X pribadinya, Senin, (10/3/2025). 

    Apalagi kata dia, publik saat ini sedang menyoroti tajam kasus yang diduga merugikan negara nyaris Rp1.0000 triliun atau Rp1 kuadriliun ini. 

    “Mata seluruh rakyat Indonesia dari seantero negeri sedang mengarah ke kasus ini, tandas Politisi Demokrat ini. 

    Diketahui, keterlibatan Riza Chalid makin menguat setelah sang anak, Muhammad Kerry Adrianto ikut tersangka dalam kasus tersebut. 

    Kerry diduga menerima keuntungan secara tidak sah dari proses pengiriman minyak untuk memenuhi kebutuhan Pertamina lewat perusahaannya PT Navigator Khatulistiwa. 

    Sebelumnya, rumah Riza Chalid tempat di geledah oleh Kejagung. Rumah tersebut diduga menjadi salah satu kantor anaknya. 

    Namun hingga saat ini belum ada tanda-tandanya Kejagung memanggil Riza Chalid. 

    Riza Chalid sempat dibidik dalam kasus Petral dan ‘papa minta saham’. Tapi selama ini dia selalu lolos dari jeratan hukum. 

    Eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said sempat mengungkit bahwa transformasi Pertamina sudah pernah dikakukan yakni pada 2015.

    Ia pun berspekulasi, bahwa mafia migas diternak di era pemerintah Jokowi.

    Pasalnya, Sudirman mengatakan sudah pernah mengingatkan Jokowi. Soal pemberantasan mafia migas saat ia menjabat Menteri ESDM.

  • MinyaKita Sudah Dijual di Atas HET Malah Takaran Kurang, Ketua MUI: Ya Allah, Semua Lini Dikorupsi dan Ditipu

    MinyaKita Sudah Dijual di Atas HET Malah Takaran Kurang, Ketua MUI: Ya Allah, Semua Lini Dikorupsi dan Ditipu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Produk MinyaKita tidak sesuai dengan aturan. Salah satu temuan yang mencolok adalah ketidaksesuaian volume minyak goreng kemasan.

    Hal itu menuai sorotan oleh publik. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis menyebut hal itu menunjukkan semua hal dikorupsi dan ditipu di Indonesia.

    “Ya Allah. Semua lini dikorupsi dan ditipu,” kata Cholil dikutip dari unggahannya di X, Senin (10/3/2025).

    Cholil pun berdoa. Semoga Indonesia dilindungi dari orang jahat.

    “Mudah-mudahan negeri ini Allah lindungi dari tipu daya orang-orang jahat,” ujar Cholil.

    Sebelumnya, temuan Minyakita itu berasal dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (8/3/2025) kemarin.

    Seharusnya, setiap kemasan MinyaKita berisi 1 liter, tetapi faktanya hanya berisi sekitar 750-800 mililiter. Selain itu, harga jualnya melebihi harga eceran tertinggi (HET).

    Di pasaran, MinyaKita dijual seharga Rp 18.000 per liter, padahal dalam kemasannya tertera harga Rp 15.700 per liter.

    “Kami turun langsung ke pasar untuk memastikan pasokan dan kualitas pangan, salah satunya minyak goreng bagi masyarakat, tetapi justru menemukan pelanggaran,” ujar Amran dalam keterangannya, dikutip Minggu (9/3/2025).

    Produk MinyaKita yang melanggar ketentuan tersebut diketahui berasal dari tiga produsen, yakni PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari.
    (Arya/Fajar)

  • Emak-Emak di Riau Bilang Minyakita Minyak Sampah, Dandhy Laksono Sindir Presiden: Ulah Kekuatan Asing?

    Emak-Emak di Riau Bilang Minyakita Minyak Sampah, Dandhy Laksono Sindir Presiden: Ulah Kekuatan Asing?

    Emak-Emak di Riau Bilang Minyakita Minyak Sampah, Dandhy Laksono Sindir Presiden: Ulah Kekuatan Asing?

  • Tolak Penundaan Pengangkatan PPPK, Honorer Gelar Demo Besar-besaran

    Tolak Penundaan Pengangkatan PPPK, Honorer Gelar Demo Besar-besaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kebijakan pemerintah untuk menunda pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi 2024, menuai reaksi keras dari para honor.

    Sebagai bentuk protes atas kebijakan itu, para honorer akan melakukan demo besar-besaran. Demo nasional menolak penundaan pengangkatan PPPK 2024 bakal digelar 18 Maret 2025. Demo ini bakal dihadiri oleh 10 ribu honorer dari berbagai forum.

    “Insyaallah 18 Maret 2025 kami honorer seluruh Indonesia akan tumpah ruah di Jakarta,” kata Ketum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN), Fadlun Abdillah dilansir dari JPNN, Minggu (9/3/2025).

    Dia mengungkapkan hasil rapat Zoom dengan berbagai aliansi honorer seluruh Indonesia semuanya satu semangat. Semuanya juga sepakat demo nasional bertajuk Aliansi Merah Putih menolak penundaan pengangkatan PPPK 2024 dikomandani ketum FKBPPPN.

    Adapun inti utama dari demo nasional ini sebagai berikut:

    Tolak/cabut Surat MenPAN-RB Nomor 2793/B-KS.0401/SD/K/2025 tentang Penyesuaian Jadwal Seleksi CASN kebutuhan tahun 2024;

    Pengangkatan, pelantikan tetap dilaksanakan dan dituntaskan di tahun 2025 tepatnya April 2025;

    Agar diselesaikan seluruh honorer baik tahap 1, yaitu R2, R3 (L) dan Non (L), dan tahap 2 secara mekanisme diserahkan oleh pemerintah pusat agar ke depannya tidak ada lagi honorer Tahun 2025 wajib dituntaskan tidak ada lagi honorer.

    “Honorer akan tumpah ruah di jakarta dan diperkirakan bisa tembus 10 ribu orang karena gabungan dari berbagai aliansi,” tegasnya

    Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini mengeluarkan surat terbarunya yang berisi lima instruksi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh.

    Surat MenPAN-RB Nomor B/1043/M.SM.01.00/2025 tertanggal 7 Maret 2025, ini sifatnya sangat segera. Adapun perihalnya ialah tindak lanjut penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024.

    Dalam suratnya, MenPAN-RB Rini mengatakan, sesuai surat Kepala BKN Nomor: 2763/B-MP.01/SD/K/2025 tanggal 7 Maret 2025 perihal penetapan TMT CPNS dan PPPK 2024, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut: