Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • KSAD Maruli Sebut Letkol Teddy Tak Perlu Mundur Karena Seskab di Bawah Sekmilpres, Saiful Mujani: Sejak Kapan?

    KSAD Maruli Sebut Letkol Teddy Tak Perlu Mundur Karena Seskab di Bawah Sekmilpres, Saiful Mujani: Sejak Kapan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik, Saiful Mujani mengkritik Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak terkait posisi Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya yang menyebut jabatan tersebut berada di bawah Sesmilpres sehingga tidak perlu mundur.

    “Sejak kapan anggota kabinet atau menteri seperti sekab di bawah sekmil, jendral?,” kata Saiful Mujani dalam akun X pribadinya, Kamis, (13/3/2025).

    Dia menegaskan, sekretaris kabinet merupakan jabatan politik dan jabatan sipil yang diangkat dan dilantik presiden.

    “Apakah sekab seperti Pramono Anung atau Sudi Silalahi di bawah sekmil? Sekab itu jabatan politik dan jabatan sipil diangkat dan dilantik presiden,” ujarnya.

    Menurutnya, jika Seskab di bawah sekmil tidak mungkin dilantik presiden. “Kalau bawahan sekmil ngapain mayor teddy dilantik presiden sebagai sekab? ampun deh,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Maruli Simanjuntak menyatakan, Teddy berada di bawah Sesmilpres sehingga tidak perlu mundur karena dianggap tidak melanggar UU TNI.

    “Kalau berdasarkan dari Juru Bicara Kepresidenan kemarin itu, kan ada penyampaiannya. Bahwa ada perpres bahwa Seskab di bawah Sesmilpres,” jelas Maruli.

    Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto sendiri telah menegaskan bahwa personil akti TNI yang menduduki jabatan sipil akan pensiun dini atau mundur. (*)

  • Chusnul Chotimah Sindir Gerindra Cs Tolak Panja Korupsi Pertamina: Sudah Jelas Siapa yang Busuk?

    Chusnul Chotimah Sindir Gerindra Cs Tolak Panja Korupsi Pertamina: Sudah Jelas Siapa yang Busuk?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Chusnul Chotimah menyoroti sikap mayoritas fraksi di DPR, termasuk Gerindra, yang menolak pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk mengusut kasus dugaan megakorupsi di Pertamina.

    “Mereka yang awalnya cari-cari Ahok, nantangin Ahok. Bahkan buzzer ceboker Mulyono (Jokowi) ramai-ramai bikin fitnah ke PDIP terkait kasus Pertamina,” tulis Chusnul di media sosialnya, Kamis (13/3/2025).

    Namun, saat PDIP mengusulkan pembentukan panja dan memanggil Ahok ke DPR, justru Gerindra dan fraksi lainnya menolak.

    “Giliran PDIP usul bentuk panja kasus korupsi Pertamina dengan undang Ahok, DPR Gerindra dkk langsung menolak,” cetusnya.

    Chusnul memberikan gambaran perbandingan mengenai pihak siapa sebenarnya yang sulit diberikan kepercayaan lagi oleh rakyat.

    “Jadi sudah jelas kan siapa yang busuk?,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang PT Pertamina Patra Niaga, yang menyebabkan negara merugi hingga Rp193,7 triliun.

    Sejauh ini, sembilan tersangka telah ditetapkan, termasuk dua nama terbaru, yaitu Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, serta Edward Corne (EC) yang menjabat sebagai VP Trading Operations.

    Keduanya diduga melakukan kejahatan bersama tujuh tersangka lain yang telah lebih dulu ditetapkan Kejagung.

    Modus yang digunakan adalah pengoplosan minyak mentah RON 92 alias Pertamax dengan minyak berkualitas lebih rendah, yang terjadi dalam lingkup PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018-2023.

  • Natalius Pigai Sebut RI Tak Mungkin Kembali ke Orba Fedi Nuril: Sulit untuk Tidak Khawatir

    Natalius Pigai Sebut RI Tak Mungkin Kembali ke Orba Fedi Nuril: Sulit untuk Tidak Khawatir

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengungkapkan Indonesia tidak mungkin kembali ke sistem militerisme dan otoritarianisme seperti yang terjadi di masa orde baru.

    Natalius Pigai dengan tegas mengatakan hal ini tidak mungkin dan tidak mungkin bisa terjadi.

    “Kalau militerisasi, kembali seperti nuansa orde baru, saya katakan sangat tidak mungkin. Tidak mungkin,” ujar Pigai

    Ia menyebut beberapa alasan yang membuat hal ini mustahil terjadi.

    Diantaranya, para menteri yang ada dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto beberapa di antaranya berasal dari kalangan aktivis yang memperjuangkan reformasi.

    “Hampir lebih dari 30 persen wakil menteri adalah aktivis civil society yang pernah jatuh bangun membangun peradaban demokrasi dengan cara reformasi,” ungkap Pigai.

    “Saya, Agus Jabo, Budiman Sudjatmiko, Nezar Patria, coba cek semua wamen adalah kelompok-kelompok civil society,” tuturnya.

    Karena pernyataannya itulah, Artis Kondang sekaligus pemain Film, Fedi Nuril menyoroti.

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Fedi Nuril menyebut atasanya adalah jebolan orde baru.

    Karena hal itulah Fedi mengaku begitu sulit untuk tidak khawatir.

    “Kepada Bapak @NataliusPigai2,” tulisnya dikutip Kamis (13/3/2025).

    “30% Wamen dijabat aktivis, tapi presidennya (atasan Wamen) jebolan Orde Baru. Sulit untuk tidak khawatir,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Jadi Dirut PT Produksi Film Negara, Ifan Seventeen Ditantang DPR

    Jadi Dirut PT Produksi Film Negara, Ifan Seventeen Ditantang DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyambut positif kabar penunjukan Riefian Fajarsyah atau Ifan Seventeen sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Produksi Film Negara (PFN).

    Hetifah berharap Ifan Seventeen sebagai pimpinan baru PFN dapat membawa angin segar bagi industri perfilman nasional.

    “Jika Ifan Seventeen sebagai Dirut PFN mampu mewujudkan harapan tersebut, maka industri film nasional akan semakin maju dan mampu bersaing di tingkat global,” kata Hetifah di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Hetifah menilai sektor perfilman memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya dalam pelestarian dan pengenalan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional.

    “Film merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang berkembang pesat di Indonesia. Kehadiran PFN sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam produksi film nasional diharapkan dapat memperkuat peran film dalam memperkenalkan dan melestarikan nilai-nilai budaya Indonesia,” ujar Hetifah.

    Hetifah juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan sineas lokal dan internasional, serta pemanfaatan teknologi modern untuk meningkatkan daya saing film nasional.

    “PFN diharapkan mampu mendukung sineas muda dan mendorong produksi konten yang menggambarkan keberagaman budaya Indonesia. Narasi yang kaya tentang kearifan lokal, sejarah, dan tradisi dapat menjadi daya tarik tersendiri di kancah internasional,” tambahnya.

    Meski demikian, Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa sektor ekonomi kreatif, termasuk perfilman, kini bukan lagi menjadi mitra Komisi X DPR RI. Pasca restrukturisasi kementerian, tanggung jawab terkait perfilman saat ini berada di bawah kewenangan Komisi VII DPR RI.

  • Kereta Cepat WHOOSH Bandung-Surabaya, Akan Memiliki 3 Alternatif Jalur

    Kereta Cepat WHOOSH Bandung-Surabaya, Akan Memiliki 3 Alternatif Jalur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia Chika (KCIC), Eva Chairunisa mengungkapkan, proyek perpanjangan kereta cepat WHOOSH ke Surabaya sedang dalam tahap uji kelayakan oleh pemerintah.

    Eva juga menyampaikan masih banyak yang perlu dibenahi dan butuh ide serta solusi yang baik.

    “Masih tahap feasibility study yang dilakukan oleh pemerintah. Tentunya harus banyak sekali yang masih harus didiskusikan,” ujar Eva, dikutip Kamis, (13/3/2025).

    Ia juga menyebut bahwa meski KCIC terlibat, namun lebih mengutamakan jika mendapatkan kebijakan pemerintah dalam memberi dukungan dan hal penting lainnya.

    “KCIC juga dilibatkan dalam hal ini, tapi tentunya kita akan melihat nanti kebijakan pemerintah seperti apa, yang pasti kita akan support,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Eva mengatakan, KCIC juga susah melakukan tahap transfer pengetahuan baik untk masinis ataupun petugas yang bertugas dalam hal perawatan.

    Masinis Indonesia sendiri sudah ada yang bisa mengendarai kereta dengan kecepatan 350 kilometer per jam.

    Sebagai Informasi, perpanjangan kereta cepat Jakarta-Surabaya telah tertulis dalam program pengembangan jaringan dalam Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Nomor KM 296 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Perkeretapian Nasional.

    Adapun 3 Jalur Alternatif Perpajangan WHOOSH, sebagai berikut.

    Bandung-Surabaya Lintas Selatan
    Dengan jarak 629,5 km melewati 13 stasiun, dengan rute : Bandung- Kroya- Yogyakarta- Surabaya. Memiliki waktu tempuh selama 180 menit.

    Bandung-Surabaya Lintas Tengah
    Menempuh Jarak 679,2 melalui 15 stasiun. berdasarkan rute: Bandung- Cirebon- Purwokerto- Surabaya. Dengan waktu tempuh selama 193 menit.

    Bandung-Surabaya Lintas Utara
    Memiliki jarak sebanyak 642 km, melewati 14 stasiun. Rute yang dilalui: Bandung- Cirebon- Semarang- Surabaya. Dan waktu tempuhnya mencapai 184 menit.

    (Besse Arma/Fajar)

  • Denny Siregar: Ifan Seventeen Pernah Jadi Produser Apa?

    Denny Siregar: Ifan Seventeen Pernah Jadi Produser Apa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film Sayap-Sayap Patah, Denny Siregar, menanggapi pengangkatan Ifan Seventeen sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN).

    Ia mempertanyakan rekam jejak Ifan di industri film sebelum ditunjuk menduduki posisi strategis tersebut.

    “Emang si Seventeen itu pernah jadi produser apa ya?” kata Denny di X @DennySiregar7 Kamis (13/3/2025).

    Denny menyoroti minimnya pengalaman Ifan di dunia perfilman. Sebagai musisi, Ifan Seventeen lebih dikenal sebagai vokalis band Seventeen.

    Pengangkatannya pun menuai perdebatan di kalangan pelaku industri film, yang mempertanyakan relevansi pengalaman Ifan dengan tugasnya sebagai pimpinan PFN.

    PFN sendiri merupakan perusahaan negara yang bergerak di bidang produksi film dan memiliki peran penting dalam pengembangan industri perfilman nasional.

    Oleh karena itu, keputusan pemerintah menunjuk Ifan sebagai Direktur Utama menuai kritik dari berbagai pihak.

    Terpisah, aktor Fedi Nuril mengkritik keputusan pengangkatan Vokalis Ifan Seventeen sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN).

    Dikatakan Fedi, keputusan ini bertentangan dengan prinsip sistem merit yang sebelumnya digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kata Prabowo kita harus menuju ke arah merit (kemampuan) system. Prestasi!,” ujar Fedi di X @realfedinuril (12/3/2025).

    Tidak berhenti di situ, ia jugamempertanyakan rekam jejak Ifan Seventeen dalam industri film yang dinilai kurang jelas.

    “Tapi, yang diangkat menjadi Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN) malah Ifan Seventeen,” tukasnya.

  • Eks Jubir KPK Febri Diansyah Gabung Tim Pengacara Hasto, Apa Pertimbangannya?

    Eks Jubir KPK Febri Diansyah Gabung Tim Pengacara Hasto, Apa Pertimbangannya?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Kepala Biro Humas sekaligus juru bicara KPK, Febri Diansyah, kini resmi menjadi salah satu kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam menghadapi kasus yang menjeratnya. Bergabungnya Febri dalam tim kuasa hukum memunculkan banyak pertanyaan, terutama mengingat rekam jejaknya sebagai aktivis antikorupsi. Namun, Febri memiliki alasan tersendiri mengapa ia memilih membela Hasto.

    “Mungkin banyak pertanyaan ya dari teman-teman, kenapa kemudian katakanlah Bang Todung adalah tokoh antikorupsi, kemudian menangani kasus korupsi. Karena melihat begitu banyak persoalan dari aspek hukum dalam proses penanganan perkara ini dan juga dari substansinya,” ujar Febri saat memberikan keterangan di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

    Febri mengungkapkan bahwa sebelum menerima permintaan untuk menjadi kuasa hukum, ia telah mempelajari kasus ini secara mendalam serta berdiskusi dengan beberapa pihak. Menurutnya, berdasarkan dua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak ditemukan peran Hasto dalam perkara ini.

    “Jadi kami pelajari ada dua putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, karena putusan pengadilan itulah yang menjadi pegangan paling kuat. Sebenarnya sangat jelas tidak ada peran Pak Hasto Kristiyanto yang kemudian bisa membuat Pak Hasto dijerat sebagai pemberi suap dan seluruh sumber dana yang diberikan kepada Wahyu Setiawan menurut putusan tersebut, fakta hukum yang sudah diuji di persidangan tersebut itu bersumber dari Harun Masiku,” tegasnya.

  • Vokalis Band Jadi Dirut PFN, Aktor Fedi Nuril: Mana Prestasinya di Film?

    Vokalis Band Jadi Dirut PFN, Aktor Fedi Nuril: Mana Prestasinya di Film?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktor Fedi Nuril mengkritik keputusan pengangkatan Vokalis Ifan Seventeen sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN).

    Dikatakan Fedi, keputusan ini bertentangan dengan prinsip sistem merit yang sebelumnya digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kata Prabowo kita harus menuju ke arah merit (kemampuan) system. Prestasi!,” ujar Fedi di X @realfedinuril (12/3/2025).

    Tidak berhenti di situ, ia juga mempertanyakan rekam jejak Ifan Seventeen dalam industri film yang dinilai kurang jelas.

    “Tapi, yang diangkat menjadi Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN) malah Ifan Seventeen,” tukasnya.

    “Kemampuan, pengalaman, dan prestasinya dalam film Indonesia gak jelas,” tandas Fedi.

    Sebelumnya, Riefian Fajarsyah, yang lebih dikenal sebagai Ifan Seventeen, resmi menjabat sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN).

    Perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut saat ini tengah bertransformasi menjadi lembaga pembiayaan film.

    Pelantikan Ifan sebagai Dirut PFN dilakukan pada Senin (10/3/2025), yang ditandai dengan banyaknya karangan bunga ucapan selamat di lokasi. Namun, menariknya, tidak ada ucapan selamat dari tokoh politik.

    Hingga kini, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, belum memberikan pernyataan resmi terkait pengangkatan Ifan dalam posisi strategis tersebut.

    (Muhsin/fajar)

  • Rieke Kritik Keras Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024, Guntur Romli: Menambah Penderitaan & Pengangguran

    Rieke Kritik Keras Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024, Guntur Romli: Menambah Penderitaan & Pengangguran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka mengkritik tajam kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI mengumumkan mundurnya pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil formasi 2024.

    Rieke Diah Pitaloka pun mempertanyakan terkait alasan alasan yang logis dan transparan dari Pemerintah.

    “Itu kan formasi 2024, orang sudah ujian 2024. Kenapa kemudian pengangkatan CPNS di 2025 dan PPPK juga yang sudah ujian di 2024, lolos seleksi di 2024, kenapa baru diangkatnya di 2026?” tanya Rieke Diah Pitaloka, dikutip, Kamis, (13/3/2025).

    “Satu lagi yang aku mau spill adalah surat Menpan RB bertanggal 7 Maret 2025 Nomor B/1043/M.SM.01.00/2025. Sifat sangat segera. Hal tindak lanjut penyesuaian jadwal pengangkatan ASN tahun anggaran 2024. TA 2024, lo,” ujarnya.

    Terkait pernyataan ini, Politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli mengaku setuju.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Guntur Romli menyebut penundaan pengangkatan ini zalim dan mempermainkan nasib orang lain.

    “Saya setuju dengan Teh @riekediahp penundaan pengangkatan CPNS & PPPK yg sudah lolos, itu zalim,” tulisnya dikutip Kamis (13/3/2025).

    “Jangan mempermainkan nasib orang lain,” ujarnya.

    Dengan adanya penundaan ini, ia menegaskan ini menambah penderitaan sekaligus pengangguran

    “Jangan menambah penderitaan & pengangguran,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • KSAD Maruli: Mau Protes Kenaikan Pangkat Teddy? Cek Dulu, Pernah Perang Gak?

    KSAD Maruli: Mau Protes Kenaikan Pangkat Teddy? Cek Dulu, Pernah Perang Gak?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menanggapi polemik terkait Letkol Inf Teddy Indra Wijaya, yang ditunjuk sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab).

    Maruli menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan kewenangan Panglima TNI dan dirinya sebagai KSAD.

    “Ngomongin tentang Letkol Teddy, itu kan kewenangan Panglima, kewenangan saya,” ujar Maruli.

    Dikatakan Maruli, jika Presiden telah mempertimbangkan seseorang mampu membantu dan mengoordinasikan tugas tertentu, maka pemberian pangkat lebih tinggi bukanlah suatu masalah.

    “Ada orang yang sudah dianggap oleh Presiden bisa membantu, mengkoordinasikan, kita kasih pangkat lebih tinggi. Apa masalahnya?” tegasnya.

    Maruli juga menyinggung soal pengalaman penugasan di Papua yang sering dijadikan argumen dalam polemik ini.

    Ia mengungkapkan bahwa hanya sebagian kecil prajurit yang benar-benar terlibat dalam pertempuran di Papua.

    “Penugasan Papua yang bertempur betul itu mungkin gak nyampe 5 persen. Yang lain di Papua pinggiran, saya tahu persis,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia menantang pihak-pihak yang mempertanyakan kenaikan pangkat Letkol Teddy dengan alasan senioritas atau pengalaman tempur.

    “Jadi yang ribut-ribut kalau misalnya betul ada tentara yang komplain kenapa ini duluan, dia yang bertempur gak ada yang naik, saya pengen tahu orangnya siapa. Betul gak dia pernah bertempur, cek betul, pernah perang gak dia?” katanya.

    Maruli bahkan menyindir bahwa mereka yang paling vokal dalam protes sering kali bukan orang-orang yang memiliki pengalaman tempur nyata.