Sarjana Banting Setir Jadi ART, Hilmi Firdausi: Jangan Abaikan Hal Fundamental Ini
Category: Fajar.co.id Nasional
-
Pengemudi Ojol Bobol Bank Pelat Merah Rp119 Miliar, Diberi Imbalan Cuma Rp250 Ribu
Hasil Membobol Bank untuk Beli Aset Kripto
Setelah berhasil membobol server bank dan menguras saldo mencapai Rp119 miliar, dananya kemudian ditransfer ke beberapa rekening lain. Uang hasil membobol bank lalu dibelanjakan dalam bentuk aset kripto.
JPU mendakwa terdakwa Ahmad Sopian melakukan transfer, mengalihkan, dan membelanjakan aliran dana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
Dalam dakwaan disebutkan bahwa dari total Rp119 miliar yang dikuras dari bank, sebanyak Rp 2,25 miliar sempat ditransfer ke rekening atas nama Sopian.
Uang tersebut kemudian dialirkan ke empat rekening bank lain. Sebagian lagi digunakan untuk membeli aset kripto dan dikirim kembali ke platform Binance atas nama Sopian.
Rekening dengan Limit Transaksi Harian Rp5 M
Sopian membuka rekening bank dengan limit transaksi harian hingga Rp5 miliar dengan jumlah per transaksi maksimal Rp250 juta melalui Bi-Fast. Limit transaksi ini jauh lebih besar dari profil pendapatan bulanan yang dicantumkan saat pembuatan rekening.
Data Bank Indonesia menunjukkan ada 483 transaksi anomali yang terjadi pada 22 Juni 2024 antara pukul 12.22 WIB hingga 15.38 WIB, dengan total nominal mencapai Rp119 miliar di salah satu bank pelat merah.
Setelah pembuatan rekening selesai, akun tersebut langsung diserahkan kepada Reza. Namun, Sopian mengaku tidak mengetahui bahwa rekening tersebut akan digunakan sebagai wadah pencucian uang dari hasil pembobolan bank.
Dalam dakwaan disebutkan bahwa dari total Rp119 miliar yang dikuras dari bank, sebanyak Rp 2,25 miliar sempat ditransfer ke rekening atas nama Sopian.
-
Prabowo Akan Bangun Penjara Khusus Koruptor, Wakil Ketua KPK: ‘Tak Perlu Diberi Makan, Biarkan Bercocok Tanam’
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungan terhadap gagasan Presiden Prabowo Subianto yang berencana membangun penjara khusus bagi koruptor di lokasi terpencil.
Langkah ini dinilai sebagai upaya tegas dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengusulkan agar pemerintah tidak menyediakan makanan bagi narapidana kasus korupsi yang ditempatkan di penjara tersebut.
Sebagai gantinya, mereka akan diberikan alat pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri melalui bercocok tanam.
“Pemerintah tidak perlu menyediakan makanan untuk mereka,” ujar Johanis saat ditemui awak media belum lama ini, dikutip Kamis (20/3/2025).
“Cukup sediakan alat pertanian, supaya mereka berkebun, bercocok tanam di ladang atau di sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri yang berasal dari hasil keringat mereka sendiri,” lanjutnya.
Selain mendukung rencana pembangunan penjara khusus, Johanis juga mengusulkan agar hukuman bagi pelaku korupsi diperberat.
Ia menyarankan masa pidana minimal 10 tahun hingga hukuman seumur hidup sebagai bentuk efek jera.
“Harapan saya, dengan begitu, orang akan punya rasa takut untuk melakukan korupsi,” tegasnya.
Gagasan pembangunan penjara bagi koruptor pertama kali disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam acara peresmian mekanisme baru penyaluran tunjangan ASN di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, pada Kamis (13/3).
Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa ia akan mengalokasikan dana untuk membangun fasilitas tersebut di lokasi terpencil guna mencegah narapidana melarikan diri.
-
Natalius Pigai Sebut Pihak yang Tolak RUU TNI dengan Sebutan Buzzer, Denny Siregar: Berasa Dibelai dengan Kelembutan
FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberi komentar terkait penolakan RUU TNI yang saat ini bergejolak.
Pigai mengungkap bahwa dalam RUU TNI tidak ada hal ataupun muatan yang mengarah pada skema dwifungsi yang mengarah ke orde baru.
“Enggak ada itu (dwifungsi ABRI), tidak mungkin. Enggak mungkin (ada dwifungsi ABRI), itu cuma imajinasi belaka, enggak mungkin, sangat tidak mungkin, mustahil,” kata Pigai.
Bahkan, Pigai menyebut pihak atau orang-orang yang mengiring opini terkait hal ini disebutnya sebagai buzzer.
“Itu orang yang hidupkan (opini hadirnya dwifungsi ABRI atau mengubah negara), itu orang-orang enggak ada kerjaan. Itu memang cuma kelompok buzzer kalau menurut saya,” tuturnya.
Terkait hal ini, Sutradara film Sayap-sayap Patah, Denny Siregar memberikan sentilan.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, ia menyebut pihak yang memprotes terkait RUU TNI mendapatkan panggil mesra dari Menteri HAM itu.
Ia bahkan menyebut panggilan buzzer dari Pigai bak belaian dan kelembutan yang tentunya bermaksud menyindir.
“Duh, kita dapat panggilan sayang “buzzer”… ,” tulisnya dikutip Kamis (20/3/2025).
“Berasa dibelai dgn kelembutan,” tuturnya.
(Erfyansyah/fajar)
-
Arief Poyuono: Jenderal Maruli adalah Calon Terkuat Panglima TNI
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menyebut Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai calon terkuat Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Agus Subiyanto ketika pensiun.
“Calon terkuat Panglima TNI Jenderal Maruli,” kata Arief Poyo melak akun X pribadinya, Rabu, (19/3/2205).
Arief Poyuono menyebut Jenderal Maruli sebagai sosok yang tegas dan cerdas dalam memimpin.
“Tegas dan cerdas untuk memajukan dan Memodernisasi TNI. Maju terus Maruli,” tandasnya.
Jenderal Maruli saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sejak 29 November 2023. Maruli Simanjuntak memulai kariernya di TNI AD setelah lulus dari Akademi Militer (Akmil) di tahun 1992.
Maruli berasal dari kecabangan infanteri (Kopassus) dan Detasemen Tempur Cakra.
Maruli Simanjuntak merupakan menantu dari Luhu Binsar Panjaitan, setelah menikahi putrinya, Paulina Panjaitan pada tahun 1999.
Maruli Pern menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di tahun 2018 hingga 2020 di era Joko Widodo. (*)
-
IHSG Anjlok Dikaitkan Ucapan Prabowo ‘Saham adalah Judi’, Pengamat: Pemerintah Utamakan Politisi Ketimbang Teknokrat Kompeten
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hingga 7 persen menyita perhatian publik. Muncul berbagai spekulasi.
Salah satu yang menguat karena Presiden Prabowo Subianto sempat menyebut saham adalah bentuk perjudian. Itu dinilai menjadi sinyal negatif terhadap investor.
Namun benarkah demikian? Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai kejatuhan IHSG bukan salah satunya karena aspek hukum. Mengingat melemahnya budaya teknokrasi dan ketidakpastian hukum.
“Pemerintah justru mengutamakan aktor politik (politisi) dalam mengelola sektor strategis, alih-alih menempatkan teknokrat yang kompeten. Contohnya adalah pemilihan kepemimpinan di Danantara,” kata Hardjuno dikutip dari JawaPos, Rabu (19/3/2025).
Menurutnya, pasar butuh kepastian bahwa negara dikelola dengan baik. Mengingat praktik politik pragmatis yang makin menguat.
”Pasar butuh kepastian bahwa negara ini bisa dikelola dengan baik. Namun, sistem politik kita justru melahirkan lebih banyak politisi pragmatis dibanding teknokrat andal,” terang Hardjuno.
“Akibatnya, kebijakan yang diambil cenderung populis dan berorientasi jangka pendek, bukan berbasis efisiensi dan keberlanjutan fiskal,” tambahnya.
Sebelumnya, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) membekukan sementara perdagangan (trading halt) akibat IHSG jeblok ke angka 5%, Selasa (18/3/2025).
Pembekuan sementara terjadi pada sesi I, pukul 11:19:31 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS). Sesi I IHSG ditutup melemah di angka 395,87 poin atau 6,12 persen ke posisi 6.076,08.
-
Berdialog dengan Mahasiswa Trisakti tentang RUU TNI, Ini Janji Menkum Supratman
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menemui pimpinan DPR untuk menyampaikan aspirasi para mahasiswa, terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).
Sebelumnya, Menkum telah berdialog dengan mahasiswa Universitas Trisakti di area gerbang Pancasila Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (19/03/2025) sore.
Dalam dialog yang berlangsung sekitar 15 menit tersebut, Menkum duduk dikelilingi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi mereka terkait RUU TNI yang sedang dalam proses pembahasan ini.
Mereka mengatakan menolak RUU TNI dan menegaskan amanat reformasi untuk memperkuat supremasi sipil.
Supratman, yang berada di lokasi bersama anggota Komisi XIII DPR, Vita Ervina, mengatakan akan menjembatani komunikasi antara mahasiswa dengan pemerintah dan pimpinan DPR.
“Saya akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman presiden mahasiswa dan seluruh anggota mahasiswa Universitas Trisakti,” kata Supratman di lokasi.
“Semua tuntutan terkait dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia saya sudah dengar. Karena itu, beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dengan anggota Komisi I,” lanjutnya.
Usai pertemuan dengan para mahasiswa, Supratman menjelaskan bahwa aspirasi mahasiswa agar RUU TNI tidak dilanjutkan mungkin saja terpenuhi, melihat adanya kekhawatiran tentang dwifungsi TNI.
“Tuntutan (mahasiswa) supaya (RUU TNI) tidak dilanjutkan, kelihatannya mungkin karena belum melihat materi perubahan, khawatirnya ada dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, soalnya kan jauh,” ujar Supratman di halaman Gedung Nusantara II, usai menemui mahasiswa.
-
Presiden Prabowo dapat Ancaman Sebelum IHSG Anjlok, Denny Siregar: Suka Melankolis Gitu Ya?
FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto mengungkap fakta menarik ditengah anjloknya pasar saham Indonesia.
Presiden Prabowo mengaku dirinya pernah mendapat ancaman yang memberinya peringatan.
Peringatan yang dimaksud berkaitan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang disebut bakalan anjlok.
Adapun diancam tersebut, menyebut anjloknya IHSG karena program dari makan bergizi gratis (MBG) yang ia canangkan.
“Ada ancaman ke ekonomi, ‘Pak karena gagasan makan bergizi harga saham indeks turun.’ Saya bilang aja, ‘kasih tahu ya, saya nggak punya saham, rakyat di desa-desa juga tidak punya saham. Kalau saham jatuh, iya pemain bursa itu (yang terdampak)’,” kata Prabowo
Terkait hal ini, Sutradara film Sayap-sayap Patah, Denny Siregar memberikan sentilan.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, ia menyebut apa yang dialami Prabowo sama dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dulu juga kerap mendapat ancaman.
“Mirip ama Presiden SBY dulu yang suka ngaku dapat ancaman,” tulisnya dikutip Rabu (19/3/2025).
Ia pun kembali menyentil dengan menyebut Presiden dengan latar belakang militer sering melakolis.
“Apa rata-rata Presiden dari militer suka melankolis gitu ya?,” tandasnya.
(Erfyansyah/fajar)
-
IHSG Terjun Bebas, Saidiman Ahmad: Apa Iya Orang Mau Tanam Modal di Negara yang Aturannya Bisa Diakal-akali?
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Posisi Letnan Kolonel (Letkol) Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) dalam pemerintahan saat ini mendapatkan sorotan tajam.
Hal ini menyusul upaya dari DPR untuk melakukan revisi Undang-Undang (UU) TNI.
Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan atau Polkam Budi Gunawan mengatakan saat ini Sekretaris Kabinet (Seskab) berada di bawah Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres).
Lanjut, Ia mengatakan perubahan tersebut berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK)
“Kalau dulu Seskab itu kedudukannya kan dengan Setneg itu sejajar, tapi yang sekarang dalam SOTK yang baru, kedudukan Seskab itu berada di bawah Sekretaris Militer Presiden,” ujar Budi Gunawan, belum lama ini.
Karena alasan inilah, jabatan Teddy tidak melanggar aturan sebab Seskab kini berada di bawah Sekretariat Militer Presiden atau Setmilpres.
Terkait hal ini, Pengamat politik Saidiman Ahmad memberikan kritikan tajam melalui cuitan di akub media sosial X pribadinya.
Ia menyebut akal-akalan seperti inilah yang bisa membuat rakyat menjadi tidak percaya ke Pemerintah.
“Akal-akalan semacam ini membuat kepercayaan pada pemerintah runtuh,” tulisnya dikutip Rabu (19/3/2025).
Lanjut, ia menyinggung terkait penanaman modal di Indonesia yang anjlok karena aturannya bisa diakal-akali.
“Apa iya orang mau tanam modal di negara yang aturannya bisa diakal-akali, seolah-olah rakyat sedemikian bodohnya?,” tuturnya.
Diketahui, Pasal 2 Perpres 139/2024 Tentang Penataan Fungsi Kementerian Negara, ditandantangani Presiden 21 oktober 2024 menyebutkan: membubarkan Sekretariat Kabinet yang dibentuk berdasarkan Perpres 55/2020. Pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet diintegrasikan ke dalam Kementerian Sekretaris Negara.
-
Nilai IHSG Jeblok Karena Negara Diurus Suka-suka Prabowo-Gibran, Stefan Antonio: Kapan Kalian Mau Mundur?
FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jeblok hingga 5 persen pada (18/3). Itu dinilai karena serangkaian kebijakan pemerintah.
Hal tersebut diungkapkan Pegiat Media Sosial Stefan Antonio. Ia mengatakan aturan telah diobrak-abrik.
“Negara diurus suka-suka “Ndasmu”. Aturan obrak-abrik seenak “Ndasmu”,” kata Stefan dikutip dari unggahannya di X, Rabu (19/3/2025).
Berdasar dari hal tersebut, kata Stefan, memengaruhi pasar.
Stefan pun menyentil Prabowo secara satire. Ia mengungkit ungkapan lawas Prabowo yang mengatakan Indonesia akan bubar pada 2030.
“Dibayar kontan sama pasar. Indonesia mau dibuat bubar sebelum 2030,” ujarnya.
Lebih lanjut, Stefan menanyakan kapan Prabowo-Gibran mengundurkan diri. Lengkap dengan jajaran kabinetnya.
“Kapan kalian mau mundur @PRABOWO @GIBRAN_TWEET beserta jajaran kabinet kalian?!” pungkasnya.
Sebelumnya, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) membekukan sementara perdagangan (trading halt) akibat IHSG jeblok ke angka 5%, Selasa (18/3/2025).
Pembekuan sementara terjadi pada sesi I, pukul 11:19:31 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS). Sesi I IHSG ditutup melemah di angka 395,87 poin atau 6,12 persen ke posisi 6.076,08.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah buka suara terkait anjloknya IHSG ke angka 5%. Diungkapkan saat konferensi pers lelang Surat Utang Negara.
“Kalau ada perusahaan swasta yang bergerak cukup dalam hari ini, tentu itu spesifik mengenai perusahaan tersebut. Namun saya tegaskan bahwa pondasi dari perusahaan-perusahaan go public harus terus di-update ke market, sehingga market punya assessment terhadap valuasi yang fair dan baik, itu merupakan kewajiban kita bersama,” ujarnya.
(Arya/Fajar)