Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • BKN Beber Jumlah ASN 5,88 Juta Saat Ini Bakal Bertambah di 1 Desember 2025, Bagaimana Seleksi CPNS 2026?

    BKN Beber Jumlah ASN 5,88 Juta Saat Ini Bakal Bertambah di 1 Desember 2025, Bagaimana Seleksi CPNS 2026?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof Zudan Arif Fakhrulloh menungkapkan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini 5,58 juta. Bertambah 1,4 juta dibanding Januari 2025.

    Itu diungkapkan Zudan saat rapat bersama Komisi II DPR RI. Berlangsung Selasa, (25/11/2025) di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta.

    “Kita saat ini ada penambahan 1,4 juta ASN baru. Di bulan Januari 2025, jumlah ASN kita 4,2. Sekarang 5,58 juta,” kata Zudan dikutip dari TV Parlemen.

    Jumlah tersebut, kata dia, akan terus bertambah. Seiring penetapan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    “Insya allah di 1 Desember akan tambah lagi, karena proses penetapan SK PPPK Penuh waktu dan PPPK Paruh Waktu terus berjalan,” ujarnya.

    Jumlah 5,88 juta ASN itu, paling banyak berada di di daerah. Yakni 4,2 juta orang.

    “Perlu kita sampaikan juga, ASN kita 76 persen ada di daerah. 4,2 juta, dan ada di pusat 24 persen atau 1,3 juta,” ucapnya.

    Jumlah itu, didominasi perempuan 56 persen atau 3,1 juta orang. Kemudian 44 pria atau 2,4 juta orang.

    “PNS kita 64 persen, dan PPPK kita bertambah sangat tinggi 36 persen. PNS kita 3,6 juta, dan PPPK kita 1,88 juta,” imbuhnya.

    Jika ditilik dari kelompok jabatan, ASN tersebut enam persen di jabatan struktural. Kemudian 63 persen di fungsional, dan 31 persen pelaksana.

    “Di sini yang perlu kita proyeksikan lagi, pelaksana ini akan kita proyeksikan berapa persen lagi yang masuk ke fungsional untuk menjawab tuntutan asta cita. Karena terbanyak itu di sektor pendidikan dan kesehatan, hampir 60 persen, jadi kelompok teknis hanya 40 persen,” jelasnya.

  • BKN Ungkap Formasi Prioritas Seleksi CPNS 2026

    BKN Ungkap Formasi Prioritas Seleksi CPNS 2026

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan formasi prioritas untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026. Badan Gizi Nasional (BGN) masuk prioritas.

    Itu dikonfirmasi Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Saat rapat dengan Komisi II DPR RI bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

    “Di Badan Gizi, 32.080 formasi,” kata Zudan dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/11).

    Selain itu, dua mengungkapkan ada potensi rekrutmen guru. Khusus untuk Sekolah Rakyat.

    “Penentuan potensi dan rekrutmen guru dan tenaga pendidik untuk Sekolah Rakyat, 5.044 formasi,” terangnya.

    Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih juga masuk prioritas khusus dalam penataan pegawai non-ASN. Jumlahnya diproyeksikan sampai 59.218 orang.

    “Pengalihan pegawai non-ASN pada program Koperasi Merah Putih diproyeksikan 59.217 orang,” imbuh Zudan.

    Kemudian, secara umum ada juga rekrutmen untuk 5,2 juta ASN. Bakal ditempatkan pada penyelenggaraan layanan dasar.

    “Kemudian 5,2 juta ASN untuk penyelenggaraan layanan dasar, 61.796 ASN mendukung hilirisasi, dan penataan ASN di berbagai lembaga di Kabinet Merah Putih 506.476 ASN,” terangnya.

    Semua itu, kata dia, masuk dalam kebijakan pengembangan karier ASN yang juga mencakup delapan kebijakan baru. BKN, katanya, ingin memberi perlindungan sekaligus kemudahan bagi ASN.

    “Isinya adalah lebih melindungi, memudahkan, dan membahagiakan para ASN. Semangatnya 3M, melindungi, memudahkan, dan membahagiakan,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Penilaian Mahfud MD ke MK Pasca Anwar Usman Paman Wapres Gibran Dipecat

    Penilaian Mahfud MD ke MK Pasca Anwar Usman Paman Wapres Gibran Dipecat

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terbaru terkait larangan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Ketua MK, Prof Mahfud MD menyebut putusan MK Nomor 114/2025 itu bersifat final dan berlaku seketika.

    “Putusan MK itu berlaku sejak diucapkan, sejak palu diketokkan, itu berarti sudah mengikat. Anda suka atau tidak suka itu mengikat begitu diketok,” tegas Mahfud dikutip dari Podcast Terus Terang yang ditayangkan di Youtube, dikutip pada Rabu (26/11).

    Karena itu, menurutnya, seluruh jabatan sipil yang diisi polisi aktif harus segera dikembalikan kepada pejabat sipil. Ketika Kapolri menyatakan ingin membuat pokja terlebih dahulu, Mahfud menilai hal itu tidak menjadi menghambat.

    “Kalau mau dibuat tidak memakan waktu, bisa. Gak perlu waktu seminggu untuk selesai. Ini teknis,” imbuhnya.

    Peristiwa yang dibahas ini terjadi terkait putusan MK pada 13 November 2025, serta rentetan putusan MK sejak polemik putusan Anwar Usman jelang perhelatan Pilpres.

    Mahfud menyinggung bagaimana dinamika MK berubah sejak Anwar Usman diberhentikan.

    “Sejak dia diberhentikan, MK mulai berani mengeluarkan putusan-putusan yang kembali ke zaman-zaman awal,” katanya.

    Putusan ini menjadi penting karena selama bertahun-tahun, frasa atau berdasarkan penugasan Kapolri menjadi dalih untuk menempatkan polisi aktif di berbagai jabatan sipil, bahkan sampai posisi dirjen, sekjen, deputi, dan lainnya.

    Mahfud menyebut ini sebagai “penyelundupan hukum” karena penjelasan undang-undang tidak boleh menambah norma. Ia menjelaskan keras bahwa penjelasan itu tidak boleh memuat norma baru.

  • Kasus 4 RS Tolak Ibu Hamil di Papua, Mendagri Tito dan Kemenkes Turun Lakukan Audit Regulasi dan Teknis

    Kasus 4 RS Tolak Ibu Hamil di Papua, Mendagri Tito dan Kemenkes Turun Lakukan Audit Regulasi dan Teknis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan pemerintah akan mengirim tim untuk melakukan audit menyeluruh terhadap layanan kesehatan di Papua.

    Langkah ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, menyusul kasus seorang ibu hamil yang meninggal dunia setelah ditolak oleh empat rumah sakit di Papua.

    “Perintah beliau (Presiden Prabowo) adalah untuk segera melakukan perbaikan melalui audit,” kata Tito kepada wartawan seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Tito mengatakan telah berkoordinasi dengan Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, untuk mengambil langkah darurat, termasuk memastikan keluarga korban mendapatkan seluruh bantuan yang dibutuhkan.

    Ia juga meminta pemerintah daerah (pemda) segera mengumpulkan seluruh pimpinan rumah sakit, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, hingga penyedia layanan kesehatan swasta untuk mengidentifikasi akar persoalan.

    “Saya minta Gubernur, setelah saya mendapat informasi, segera ke rumah korban. Keluarga korban harus dibantu,” ujar Tito.

    Audit Paralel Kemendagri dan KemenkesTito menegaskan tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan turun bersama jajaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan audit paralel terhadap layanan kesehatan di Papua.

    Kemendagri akan mengaudit aspek regulasi, termasuk Peraturan Bupati dan Peraturan Gubernur yang mengatur pelayanan di RSUD Kabupaten Jayapura maupun RSUD Dok II sebagai rumah sakit rujukan provinsi.

    Sementara itu, Kementerian Kesehatan akan mengirim tim khusus untuk melakukan audit teknis terhadap layanan di rumah sakit terkait.

  • Apresiasi TPK dan Penyuluh KB, Presiden Prabowo Subianto Janjikan Bantuan Motor

    Apresiasi TPK dan Penyuluh KB, Presiden Prabowo Subianto Janjikan Bantuan Motor

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 25 November 2025.

    Dalam pertemuan tersebut, Wihaji melaporkan sejumlah agenda strategis kementerian kepada Presiden Prabowo. “Pada kesempatan ini yang pertama, saya ucapkan terima kasih sekaligus alhamdulillah saya telah menghadap Bapak Presiden untuk melaporkan kegiatan yang berkenaan dengan Kemendukbangga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN,” ujarnya dalam keterangan pers kepada awak media.

    Wihaji menyampaikan terdapat 597.898 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang selama ini mendukung pelaksanaan program MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Dari jumlah tersebut, 42.163 TPK telah mendistribusikan bantuan secara langsung kepada masyarakat. “Penerima manfaatnya sudah 3 juta lebih sedikit, dari MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD,” ungkap Wihaji.

    Selain itu, Wihaji turut melaporkan perkembangan program keluarga berencana. Presiden Prabowo memberikan arahan agar proses edukasi bagi penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB terus ditingkatkan, sejalan dengan tantangan yang semakin dinamis.

    “Tetapi butuh juga para penyuluh-penyuluh itu untuk terus dilakukan edukasi dan sosialisasi tentang program-program Kemendukbangga atas perintah Bapak Presiden,” ucap Wihaji.

    Presiden Prabowo, kata di, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh TPK dan penyuluh di seluruh Indonesia atas dedikasi mereka dalam mendistribusikan program MBG langsung ke rumah-rumah keluarga penerima manfaat.

  • Soroti Rehabilitasi Presiden Prabowo, Mardani Ali Sera: Berapa Lama Bisa Bertahan Kalau Kayak Gini Terus Sistem Penegakan Hukum Kita?

    Soroti Rehabilitasi Presiden Prabowo, Mardani Ali Sera: Berapa Lama Bisa Bertahan Kalau Kayak Gini Terus Sistem Penegakan Hukum Kita?

    “Tapi hrs ada pelajaran ug diambil. Sesudah Tom Kembong, Mas Hasto dan kini Mba Ira kita perlu bertanya how low can you go?,” kata Mardani Ali Sera.

    Sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada Ira Puspadewi dan dua terdakwa lain dalam kasus korupsi yang sama, yakni Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono, juga mendapatkan keputusan rehabilitasi presiden.

    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan keputusan tersebut dikeluarkan setelah DPR menerima berbagai masukan dari publik.

    “Setelah DPR RI menerima berbagai aspirasi dari masyarakat dan kelompok masyarakat, kami kemudian meminta komisi hukum untuk melakukan kajian terhadap penyelidikan yang dimulai sejak Juli 2024,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/11).

    Ia menambahkan, “Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut.”

    Sebelumnya, Ira Puspadewi dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi terkait kerja sama usaha dan proses akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) pada 2019–2022.

    Hakim Ketua Sunoto menyatakan Ira terbukti memperkaya pemilik PT JN, Adjie, senilai Rp 1,25 triliun melalui akuisisi tersebut. “Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ira Puspadewi dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan serta denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara,” kata Sunoto saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

    Majelis hakim menyebut Ira tidak menerima keuntungan pribadi sehingga tidak dikenakan kewajiban uang pengganti.

  • Mendikdasmen Abdul Mu’ti Buka Kuota 150.000 Beasiswa bagi Guru untuk Studi S1, Target Rp3 Juta per Semester

    Mendikdasmen Abdul Mu’ti Buka Kuota 150.000 Beasiswa bagi Guru untuk Studi S1, Target Rp3 Juta per Semester

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidik atau guru di Indonesia semakin meningkat. Salah satunya melalui pemberian beasiswa bagi guru untuk melanjutkan pendidikan.

    Guru yang misalnya belum memiliki gelar sarjana, akan diberikan beasiswa untuk melanjutkan studi sarjana atau S1 pada 2026.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Manengah (Mendikdasmen), Prof Dr Abdul Mu’ti bahkan membuka kuota 150.000 beasiswa bagi guru untuk melanjutkan studi sarjana atau S1 pada 2026.

    Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2025 dengan 12.500 kuota beasiswa.
    “Tahun 2025, pemerintah memberikan beasiswa sebesar Rp3 juta per semester bagu guru yang belum berpendidikan D4 atau S1 12.500 guru. Tahun 2026 menjadi 150.000 kuota,” kata Abdul Mu’ti seusai upacara peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Surabaya, Selasa (25/11).

    Pihaknya juga berencana menaikkan insentif atau tunjangan bagi guru honorer dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 ribu.

    “Guru honorer yang tahun lalu mendapatkan tunjangan atau bantuan insentif dari kami Rp300.000. Mulai tahun depan kita usahakan untuk dapat dinaikkan menjadi Rp400.000 per bulan,” katanya.

    Selain itu, pihaknya juga akan melanjutkan program pelatihan bagi guru-guru pada tahun 2026 yang sebelumnya sudah berjalan.

    “Ada pelatihan untuk guru-guru yang selama ini sudah ikut pelatihan coding, pembelajaran mendalam, kepekaan dan sebagainya. Kami lanjutkan lagi di masa depan,” jelasnya.

    Sementara itu, sebagai upaya untuk melindungi guru dari masalah pendidikan, pihaknya juga telah melakukan tanda tangan kerja sama dengan Polri melalui mekanisme restorative justice (RJ), bukan jalur hukum pidana.

  • Temuan Bandara Tanpa Pengawasan di Morowali, Negara ini sudah Rusak 10 Tahun Terakhir

    Temuan Bandara Tanpa Pengawasan di Morowali, Negara ini sudah Rusak 10 Tahun Terakhir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penulis Bambang Mulyono menyorot tajam terkait hadirnya Bandara di Morowali.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Bambang menyebut ada hal yang janggal dari hadirnya bandara ini.

    Menurutnya Bandara yang disebut-sebut milik PT IMIP adalah bandara yang hadir tanpa ada pengawasan.

    “Bandara PT IMIP : Bandara tanpa adanya pengawasan dari otoritas negara….,” tulisnya dikutip Selasa (25/11/2025).

    Karena adanya kejanggalan tersebut, ia menyebut negara ini sudah rusak selama 10 tahun terakhir.

    “Negara ini udah dirusak 10 tahun terakhir ini…,” tuturnya.

    Sebelumnya, Peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), Edna Caroline menyebut ada beberapa temuan terkait Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), yang beroperasi di era mantan Presiden Joko Widodo pada 2019.

    Tidak hanya itu, ia menyebut ini bukanlah sesuatu atau isu baru melainkan bagian dari “kebocoran” sektor tambang yang sudah disorot sejak Pilpres 2014.

    “Kalau kita merujuk lagi 2014, Pak Prabowo waktu kampanye sudah ngomong bocor, bocor, bocor. Nah, salah satu yang dinilai banyak kebocoran itu tambang ilegal,” kata Edna lewat kanal Youtube Forum Keadilan TV.

    Lebih jauh, Edna menuturkan ada perintah dari Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI menggelar latihan di daerah-daerah dekat tambang ilegal.

    Yang di antaranya ada Bangka Belitung dan Morowali.

    Namun yang lebih mengejutkan justru temuan di Morowali.

    “Morowali itu kan luas banget. 4.000 hektare kawasan industri itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia. Yang berarti orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup. Infonya aparat keamanan saja tuh nggak bisa masuk,” ungkapnya.

  • Guru PPPK Ternyata Bisa Jadi Kepala Sekolah, Begini Ketentuannya

    Guru PPPK Ternyata Bisa Jadi Kepala Sekolah, Begini Ketentuannya

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ternyata bisa jadi kepala sekolah. Bahkan sudah ada regulasinya.

    Itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

    Aturan itu berlaku sejak Mei 2025. Menggantikan regulasi terdahulu yang diatur oleh Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021.

    Salah satu poin penting dalam aturan baru ini adalah pengakuan bahwa guru PPPK memiliki hak yang sama untuk menjadi calon kepala sekolah. Selama memenuhi sejumlah persyaratan.

    Salah satu syarat utama untuk guru PPPK mendaftar sebagai kepala sekolah adalah memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D-IV dari program studi terakreditasi.

    Selain itu, calon kepala sekolah harus memiliki sertifikat pendidik (Serdik). Tidak kalah penting, dalam regulasi lama pernah diharuskan sertifikat “Calon Kepala Sekolah” (CKS) atau “Guru Penggerak”.

    Namun, aturan baru tahun 2025 menghapus kewajiban tersebut. Ini berarti peluang bagi guru PPPK untuk menjadi kepala sekolah kini lebih terbuka, tanpa harus melalui program penggerak seperti sebelumnya.

    Dari sisi jabatan fungsional, guru PPPK harus memiliki pangkat minimal “Guru Ahli Pertama” dan memiliki masa pengabdian minimal delapan tahun sebagai guru. Namun, delapan tahun ini dihitung secara total dari masa menjadi guru (termasuk saat masih honorer), bukan semata-mata sejak diangkat sebagai PPPK.

    Di Pasal 7 Permendikdasmen 7/2025 juga disebutkan skenario khusus: apabila tidak tersedia calon kepala sekolah yang memenuhi persyaratan utama, maka guru PPPK dengan pengalaman mengajar minimal 4 tahun bisa diusulkan.

  • Media Inggris Sebut Sosok Giovanni Van Bronckhorst yang Dekat untuk Tangani Timnas Indonesia

    Media Inggris Sebut Sosok Giovanni Van Bronckhorst yang Dekat untuk Tangani Timnas Indonesia

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pembahasan dan rumor pelatih baru Timnas Indonesia memang jadi perbincangan hangat bukan hanya skala nasional melainkan internasional.

    Terbaru, media asing asal Inggris, Football Insider 247 punya spekulasi menarik terkait kandidat pelatih baru Timnas Indonesia.

    Media Football Insider 247 mengeluarkan nama asisten pelatih Arne Slot di Liverpool, Giovanni Van Bronckhorst sebagai kandidat.

    Football Insider 247 menyebut bahwa Van Bronckhorst kini masuk dalam pertimbangan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia.

    “Asisten pelatih Liverpool Giovanni van Bronckhorst sedang dipertimbangkan untuk mengisi posisi manajer (pelatih) Timnas Indonesia, menurut sumber kepada Football Insider,” tulis Football Insider 247.

    Menurut media Inggris itu ada faktor penting di balik munculnya nama Van Bronckhorst sebagai kandidat.

    Mereka menyinggung faktor kedekatan sepak bola Indonesia dan Belanda.

    Apalagi, sejumlah pemain Skuad Garuda memiliki latar belakang lahir di Belanda dan dianggap menjadi alasan logis dalam pemilihan pelatih.

    “Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) sedang mencari pelatih kepala baru setelah pemecatan Patrick Kluivert bulan lalu akibat kegagalan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026,” ujar Football Insider 247.

    “Indonesia memiliki hubungan erat dengan Belanda dengan semakin banyaknya pemain warisan naturalisasi di kubu Indonesia yang lahir di Belanda,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)