Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil, Bahlil Respons Begini…

    KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil, Bahlil Respons Begini…

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan, termasuk penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penggeledahan itu terkait penyidikan dugaan korupsi proyek iklan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

    “Kami serahkan kepada proses hukum, dan kami hormati semuanya,” ujar Bahlil saat ditemui di sela-sela kegiatannya di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (15/3/2025).

    Diketahui, tim penyidik KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil pada Senin (10/3/2025). Dalam keterangannya, Ridwan Kamil membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Ia juga menyatakan akan bersikap kooperatif dan mendukung penuh proses penyidikan.

    “Kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung serta membantu tim KPK secara profesional,” kata Ridwan Kamil dalam keterangan yang diterima di Bandung, Senin (10/3/2025).

    Dari penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan barang. Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan barang-barang sitaan itu berkaitan dengan perkara dugaan korupsi yang tengah disidik.

    “Pastinya kalau yang disita, pasti ada ya beberapa dokumen, beberapa barang, itu ada prosesnya, sedang dikaji sedang diteliti oleh para penyidik,” ujar Setyo di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Namun demikian, Setyo belum merinci lebih jauh mengenai isi dokumen dan barang yang disita. Menurut dia, saat ini penyidik masih mendalami keterkaitan barang-barang tersebut dengan dugaan tindak pidana korupsi di BJB.

  • Ifan Seventeen Mengaku Punya Rumah Produksi Sejak 2019, Netizen: Punya PH Tapi Gak Dikenal, Berarti Gagal

    Ifan Seventeen Mengaku Punya Rumah Produksi Sejak 2019, Netizen: Punya PH Tapi Gak Dikenal, Berarti Gagal

    FAJAR.CO.I,D JAKARTA — Pengangkatan Riefan Fajarsyah, atau yang lebih dikenal sebagai Ifan Seventeen, sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN) menuai kritik dari berbagai pihak.

    Banyak yang meragukan kapasitasnya dalam dunia perfilman, mengingat selama ini ia lebih dikenal sebagai musisi dan vokalis band Seventeen.

    Menanggapi hal tersebut, Ifan menegaskan bahwa dirinya memiliki pengalaman di industri film.

    Dalam unggahan akun X @Mdy_Asmara1701yang kini menjadi viral, dia mengungkapkan bahwa sejak 2019, dirinya telah mendirikan Production House (PH) dan bahkan terlibat dalam produksi film.

    “Kebetulan banyak publik yang belum tahu. Sebenarnya sejak tahun 2019, aku sudah punya PH. Pada 2021, aku pernah menjadi executive producer untuk salah satu film yang paling laku di OTT yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini,” ujar Ifan saat di Kantor PFN, Jakarta, dikutip @Mdy_Asmara1701 Jumat (14/3/2025).

    Selain itu, Ifan juga menyebut bahwa pada 2020, ia terlibat dalam produksi film lain sebagai executive producer. Ia menegaskan bahwa dirinya masih aktif di industri film hingga kini.

    “Jadi, sampai saat ini aku masih aktif bersama teman-teman di PH. Mungkin netizen hanya tahu aku sebagai penyanyi, padahal sebenarnya aku juga berkecimpung di dunia perfilman,” tambahnya.

    Namun, pernyataan Ifan bukannya mendapat perhatian netizen, justru memicu respons lebih panas di media sosial. Banyak warganet yang meragukan kontribusinya di industri film dan mempertanyakan kualitas produksi yang pernah ia tangani.

  • IMA dan FINI Tolak Kenaikan Royalti Minerba, Sebut Bebani Investasi Smelter

    IMA dan FINI Tolak Kenaikan Royalti Minerba, Sebut Bebani Investasi Smelter

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR, – Para pelaku industri mineral dan batu bara (minerba) mengusulkan kepada pemerintah agar menunda pemberlakuan kenaikan tarif royalti.

    Mereka khawatir kebijakan ini akan berdampak negatif pada iklim investasi, daya saing minerba, serta keberlanjutan program hilirisasi yang tengah berjalan.

    Ketua Umum Indonesia Mining Association (IMA), Rachmat Makkasau, menegaskan bahwa kenaikan royalti akan membebani perusahaan tambang karena mereka sudah menghadapi berbagai kenaikan biaya, seperti:

    Biaya operasional yang meningkat, termasuk kenaikan harga biosolar

    Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 12%

    Kewajiban retensi hasil ekspor 100% selama 12 bulan, yang berdampak pada meningkatnya utang dan bunga

    “Saat ini industri minerba sedang berinvestasi besar dalam pembangunan smelter. Smelter baru akan mulai berproduksi dalam 2-3 tahun ke depan, jadi jangan dibebani kenaikan royalti yang memperberat arus kas,” ujar Rachmat dalam keterangannya, Jumat 14 Maret 2025.

    Harga Nikel Jatuh, FINI Juga Minta Kenaikan Royalti Ditunda

    Sejalan dengan IMA, Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) juga meminta pemerintah untuk menunda kenaikan royalti nikel.

    Ketua Umum FINI, Alexander Barus, menyoroti anjloknya harga nikel di pasar internasional yang kini berada di titik terendah sejak 2020.

    Selain itu, industri nikel juga menghadapi tekanan dari perang dagang China-AS yang semakin memperumit situasi.

    “Penundaan kenaikan royalti akan menjadi insentif penting agar industri nikel tetap bertahan dan berdaya saing di tengah ketidakpastian global,” kata Alexander.

    Menurut FINI, jika industri nikel tetap sehat, maka akan ada multiplier effect yang menguntungkan, seperti:

    Menjaga daya saing produk hilirisasi nikel Indonesia

    Memastikan iklim investasi tetap kondusif

    Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara maksimal

    “Kami siap berdiskusi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya agar industri nikel tetap eksis dan mampu bersaing di pasar global,” tambahnya.

  • Mahfud MD Sarankan Prabowo Buat Kebun Koruptor

    Mahfud MD Sarankan Prabowo Buat Kebun Koruptor

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto berencana membangun penjara khusus di lokasi terpencil khusus untuk tahanan pidana korupsi.

    Langkah ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan mereka tidak bisa melarikan diri.

    Hal ini diungkapkan Prabowo di Plaza Insan Berprestasi, Kantor Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, kemarin.

    “Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil, mereka gak bisa keluar. Kita akan cari pulau, kalau mereka keluar biar ketemu sama hiu,” ujar Prabowo.

    Dikatakan Prabowo, korupsi menjadi penghambat utama dalam pembangunan negara.

    Banyak dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat justru disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

    Akibatnya, berbagai profesi seperti guru, dokter, perawat, hingga petani turut merasakan dampaknya.

    Kesulitan yang mereka hadapi sering kali berakar dari penyalahgunaan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat.

    Untuk mengatasi hal ini, Prabowo menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan efisiensi anggaran.

    Ia menegaskan bahwa setiap dana negara harus digunakan dengan optimal dan tidak boleh diselewengkan.

    Meskipun ada pihak yang menentang kebijakan ini, ia tetap yakin bahwa pemerintahannya sudah berada di jalur yang benar dalam membawa kesejahteraan bagi rakyat.

    Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi tanpa kompromi.

    Ia bahkan mengaku siap mempertaruhkan nyawanya demi memastikan praktik korupsi bisa dihentikan.

    “Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harusnya ngerti saya ini siap mati untuk bangsa dan negara ini. Mafia manapun saya tidak takut,” tegasnya.

  • Diam-diam DPR Bahas Revisi RUU TNI di Hotel Mewah Demi Kebut Pengesahan, Saiful Mujani Beri Pertanyaan Menohok

    Diam-diam DPR Bahas Revisi RUU TNI di Hotel Mewah Demi Kebut Pengesahan, Saiful Mujani Beri Pertanyaan Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Akademisi, Saiful Mujani mengkritik langkah DPR yang diam-diam menggelar rapat pembahasan lanjutan soal Revisi Undang-Undang (RUU) TNI di hotel.

    “Kenapa DPR-Pemerintah bahas RUU TNI diam-diam di hotel mewah?,” kata Saiful Mujani dalam akun X pribadinya, Sabtu, (15/3/2025).

    Dia mempertanyakan mengapa rapat tersebut tak mengundang akademisi, ormas maupun media.

    “Kenapa tidak undang akademisi, ormas, media, ngo terkait isu TNI?,” tanyanya. 

    Sebelumnya, DPR menggelar rapat lanjutan itu di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2024).

    Rapat tersebut sudah masuk pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

    Diketahui, Revisi UU TNI menjadi perbincangan publik beberapa waktu terakhir. 

    Terdapat tiga tiga poin penting dalam UU TNI yang akan mengalami perubahan. Diantaranya mengenai kedudukan TNI, perpanjangan masa dinas aktif prajurit, dan penugasan prajurit militer di jabatan sipil. 

    Berhembus kabar bahwa beleid itu dipersiapkan untuk disahkan sebelum lebaran, atau masuk masa reses DPR pada 21 Maret 2025. (*)

  • Kritik Luhut dan Airlangga Soal Tim Khusus Kaji Penghambat Investasi, Pakar Hukum Tata Negara: Itu Kalian

    Kritik Luhut dan Airlangga Soal Tim Khusus Kaji Penghambat Investasi, Pakar Hukum Tata Negara: Itu Kalian

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Indonesia, Bavitri Susanti mengkritik pemerintah yang membentang tim khusus untuk mengkaji penghambat investasi di Indonesia. 

    Menurutnya, justru yang menjadi penghambat adalah pemerintah yang berpraktik korupsi, kolusi dsn nepotisme (KKN).

    “Penghambat investasi itu ya kalian yang berpraktek nepotisme, kolusi, korupsi,” kata Bavitri melalui akun X pribadinya, Jumat, (14/3/2025). 

    Bavitri menyinggung soal hukum yang dimanipulasi, kebijakan yang berubah-ubah hingga bicara asal bombastis.

    “Memanipulasi hukum, bikin kebijakan berubah-ubah terus (karena tidak pakai data), yang ngomong asal populis dan bombastis tapi kebijakan chaos,” tambahnya. 

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membentuk tim tersebut. 

    “Nanti ada tim akan bekerja mulai besok selama seminggu, karena pada dasarnya kita sudah paham itu. Sehingga dengan begitu, ekonomi ini bisa lebih bagus,” kata Luhut. 

    Tokoh Nahdlatul Ulama, Umar Hasibuan juga memberikan sentilan kepada Luhut dan Airlangga.

    “Perasaan ya 10 tahun jadi menteri saya gak pernah tahu dia pernah bawa investor besar ke negara ini. Apa kalian bisa kasih info kesaya investor besar yang pernah dibawa luhut ke indonesia ges?,” ungkap kader PKB ini. (*)

  • Prabowo Peringatkan Mahasiswa Tidak Terhasut Kekuatan Asing, Tere Liye Beri Sindiran Menohok: Bapak Akurat Sekali

    Prabowo Peringatkan Mahasiswa Tidak Terhasut Kekuatan Asing, Tere Liye Beri Sindiran Menohok: Bapak Akurat Sekali

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Novelis Ter Liye menyentil Presiden Prabowo Subianto secara satire. Terkait pernyataannya baru-baru ini.

    Itu disampaikan Prabowo saat peresmian Peluncuran Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah di Plasa Insan Berprestasi, Gedung A lantai 1, Kantor Kemendikdasmen Jl. Jend Sudirman, Senayan, Jakarta. Pada (13/3).

    Tere Liye secara satire mengatakan apa yang disampaikan Prabowo benar. Sangat akurat.

    “Setuju, Pak. Prediksi Bapak akurat sekali,” kata Ter Liye dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (15/3/2025).

    Ia lali memberi gambaran. Seperti mahasiswa yang membela pagar laut.

    “Ini tuh ada contoh nyatanya, mahasiswa yang belain pagar laut, Pak. Mereka bener-bener nggak mau Indonesia ini maju, terbuka, transparan, hukum ditegakkan,” ucapnya.

    “Masa’ laut dipagar, diklaim SHGB-nya,” tambahnya.

    Hingga saat ini, dalang pagar laut itu belum diketahui. Tere Liye bilang itu bentuk kekuatan asing dimaksud Prabowo.

    “Cukongnya sampai hari ini entah kapan ditangkap. Inilah kekuatan yang tak suka Indonesia bangkit, dan dia menghasut banyak orang. Termasuk mahasiswa yang belain pagar laut habis-habisan,” ujarnya.

    “Bapak tahu nggak siapa cukongnya? Sudah dikejar ke Antartika? Nggak usah deh, boleh jadi ada di sekitar Bapak loh,” tambahnya.

    Di dalam pernyataan Prabowo itu sebelumnya, ia memberi selamat kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Prof Brian Yuliarto. Ia menitip pesan.

    “Selamat bekerja Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Binalah kampus-kampus kita supaya benar-benar mengabdi pada rakyat. Waspada, jangan sampai mahasiswa kita dihasut. Ujungnya saya yakin itu adalah kekuatan-kekuatan yang tidak suka Indonesia bangkit,” imbuh Prabowo.

  • Kapolri Resmi Lantik Irjen Pol Rusdi Hartono sebagai Kapolda Sulsel

    Kapolri Resmi Lantik Irjen Pol Rusdi Hartono sebagai Kapolda Sulsel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo resmi melantik Irjen Pol Rusdi Hartono sebagai Kapolda Sulsel, Jumat (14/3/2025).

    Ia menggantikan Irjen Pol Yudhiawa yang kini mendapatkan tugas baru.

    Pelantikan ini berlangsung di Aula Rupatama Mabes Polri, Jakarta, dalam sebuah upacara serah terima jabatan (sertijab).

    Pergantian kepemimpinan ini merupakan bagian dari rotasi jabatan yang mencakup sembilan kapolda lainnya.

    Mutasi tersebut dilakukan berdasarkan Surat Telegram Kapolri yang mengatur dinamika organisasi di lingkungan Polri.

    Langkah ini bertujuan untuk menjaga efektivitas kerja serta meningkatkan profesionalisme kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

    Irjen Pol Rusdi Hartono sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jambi.

    Dengan pengalaman yang dimilikinya, ia kini dipercaya untuk memimpin Polda Sulsel guna memperkuat stabilitas keamanan serta ketertiban di wilayah tersebut.

    Di sisi lain, Irjen Pol Yudhiawan kini dimutasi ke Bareskrim Polri sebagai Perwira Tinggi (Pati) dalam rangka penugasan di Kementerian Kesehatan RI.

    Kadivhumas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, menegaskan bahwa rotasi ini merupakan bagian dari pembinaan karier di lingkungan kepolisian.

    Menurutnya, mutasi dilakukan untuk memastikan organisasi tetap berjalan secara dinamis dan efektif.

    Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan tugas barunya dan melanjutkan program-program yang telah berjalan sebelumnya.

    “Setiap pejabat yang dilantik diharapkan dapat segera menyesuaikan diri serta melanjutkan program kerja yang sudah berjalan,” kata Sandi.

  • Dua Legislator Gerindra ‘Ngotot’ Bela Pertamina, Ini Pernyataannya

    Dua Legislator Gerindra ‘Ngotot’ Bela Pertamina, Ini Pernyataannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dua legislator Partai Gerindra getol membela Pertamina. Ia adalah Andre Rosiade dan Bambang Haryadi.

    Andre merupakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara. Sementara Bambang adalah Wakil Ketua Komisi XII DPR RI.

    Andre, sebelumnya menolak pembentukan Panja terkait korupsi di Pertamina. Hal itu menjadi sorotan, mengingat dugaan korupsi oplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) belakangan ini.

    Selain itu, Andre juga mempersoalkan munculnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di dalam isu Pertamina. Ia menilai eks Komisaris Utama Pertamina itu tidak punya wewenang lagi.

    Andre bahkan menyebut Ahok bak pahlawan kesiangan. Karena sesumbar mengaku punya data yang bisa penjarakan orang di Pertamina.

    “Itu Ahok ngapain saja, padahal Ahok itu menikmati loh penghasilan puluhan miliar jadi Komut Pertamina. Karena Ahok itu Komisaris Utama 2019 sampai 2024,” kata Andre saat rapat dengan Pertamina pada Selasa (11/3/2025).

    Ia bahkan menyebut Ahok menikmati gaji miliaran rupiah. Tapi hanya bermain golf.

    “Bayangin puluhan miliar per tahun, belum lagi rajin main golf. Itu fasilitas Ahok yang didapatkan jadi Komut Pertamina,” pungkasnya.

    Sementara Bambang, secara tegas menyebut tak ada oplosan di kasus BBM Pertamina.

    “Ini harus digarisbawahi. Nggak ada itu skema oplosan. Itu nggak ada. Skema blending itu betul. Kita harus bedakan skema blending dengan oplosan,” tegas Bambang saat sidak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

  • Komisi VI DPR RI Temukan MinyaKita Tak Sesuai Takaran, Nurdin Halid Minta Mendag Tarik Produk dari Pasaran

    Komisi VI DPR RI Temukan MinyaKita Tak Sesuai Takaran, Nurdin Halid Minta Mendag Tarik Produk dari Pasaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid mengapresiasi kerja keras Pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng dan bahan kebutuhan pokok lainnya di Bulan Ramadhan. 

    Politisi Partai Golkar itu pun optimis, tidak akan terjadi kelangkaan dan gejolak harga bahan kebutuhan pokok hingga Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

    Hal itu diungkapkan Nurdin Halid usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama  Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta jajaran Komisi VI DPR RI ke Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Dalam sidak yang berlangsung dari pukul 07.51 WIB  itu tampak Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini beserta 4 Wakil Ketua Komisi VI, yakni Nurdin Halid, Andre Rosiade, Eko Hendro Purnomo, dan Adisatrya Suryo Sulisto serta sejumlah anggota Komisi VI lainnya.

    “Sidak Komisi VI bersama Wakil Ketua DPR Pak Dasco dalam rangka menjalangkan fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan ketersediaan bahan pokok selama Bulan Puasa dan Hari Raya Idhul Fitri serta ingin memastikan harga sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan Pemerintah,” demikian Nurdin Halid dalam keterangan tertulisnya.

    Dari sidak ini, kata Nurdin, diketahui bahwa stok barang dan harga barang kebutuhan pokok tidak ada masalah.

    “Stok tak masalah. Harga juga sudah sesuai dengan HET (harga eceran tertinggi). Para pengecer bilang bahwa sudah seminggu ini harga sudah sesuai dengan HET yaitu Rp15.700 per liter,” kata Nurdin.

    Selain memastikan ketersediaan dan stabilitas harga, Nurdin juga menjelaskan bahwa dalam sidak ini, DPR juga ingin mengecek langsung kasus MinyaKita yang belakangan meresahkan masyarakat.