Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Fedi Nuril Bilang RUU TNI Dibahas di Hotel Mewah, tapi Tak Masuk Prolegnas 2025

    Fedi Nuril Bilang RUU TNI Dibahas di Hotel Mewah, tapi Tak Masuk Prolegnas 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktor Fedi Nuril kembali menyuarakan pendapatnya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sedang ramai dibicarakan publik.

    Fedi Nuril menyoroti fakta bahwa pembahasan RUU TNI hang dilakukan melalui serangkaian rapat maraton di sebuah hotel mewah.

    Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang penggunaan anggaran negara untuk fasilitas mewah, sementara banyak rakyat sedang menghadapi kesulitan ekonomi.

    “Rapat maraton di hotel mewah,” kata Fedi di X @realfedinuril (16/3/2025).

    Kata Fedi, karena RUU TNI tidak tercantum dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025, ia merasa bingung.

    “Tapi gue bahkan tidak menemukan RUU TNI masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025,” cetusnya.

    Fedi pun mengekspresikan keraguan apakah dirinya kurang mendapatkan informasi terbaru atau memang ada ketidakjelasan dalam proses pembahasan RUU TNI.

    “Apa gue yang kurang update?,” tandasnya.

    Berikut beberapa RUU Prolegnas yang disetujui DPR RI, seperti Komisi I RUU Penyiaran, Komisi II RUU ASN, Komisi III RUU Hukum Acara Pidana, dan Komisi IV RUU Pangan, RUU Kehutanan.

    Sementara Komisi V RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Komisi VI RUU Perlindungan Konsumen, RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi VII RUU Kepariwisataan (carry over), dan Komisi VIII RUU Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah, RUU Pengelolaan Keuangan Haji.

    Bukan hanya itu, juga Komisi IX tentang RUU Ketenagakerjaan, Komisi X RUU Sisdiknas, Komisi XIvRUU Pengampunan Pajak,dan Iomisi XII RUU Energi Baru dan Terbarukan (carry over), serta Komisi XIII RUU Perlindungan Saksi dan Korban.

  • Segera Cair, Begini Besaran THR untuk Kalangan Menteri

    Segera Cair, Begini Besaran THR untuk Kalangan Menteri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati telah meneken Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan tahun 2025 yang bersumber dari APBN yang telah diteken oleh Menteri Keuangan.

    Itu artinya, THR untuk hari raya Idulfitri bakal segera cair. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan bahwa THR Idulfitri mulai dicairkan pada 17 Maret 2025.

    Salah satu pejabat negara yang akan memperoleh tunjangan hari raya tersebut adalah para menteri di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam aturan tersebut tidak disebutkan besaran THR yang akan didapatkan oleh menteri. Hanya saja Menteri, Wakil Menteri dan beserta staf khususnya disebut sebagai aparatur negara yang berhak menerima THR dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Selain itu, diatur pula sejumlah komponen THR yang akan didapatkan oleh menteri. Mulai dari gaji pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Pangan, Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Jabatan.

    Lantas, berapa besaran THR Menteri yang akan diterima tahun ini?

    Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 disebutkan bahwa gaji pokok seorang menteri negara sebesar Rp5.040.000 per bulan atau merupakan gaji terbesar untuk aparatur negara.

    Tak hanya gaji pokok, THR menteri juga terdiri dari tunjangan jabatan yang termaktub dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 tahun 2001 tentang Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

  • Rapat DPR di Hotel Mewah, Tere Liye: Rumah Rakyat Lebih Kecil dari Toilet Kamar Mereka

    Rapat DPR di Hotel Mewah, Tere Liye: Rumah Rakyat Lebih Kecil dari Toilet Kamar Mereka

    “Silakan kalian komplain soal ini ke anggota DPR, pejabat ini, maka mereka akan selalu punya argumen membantah. Bahwa mereka berhak dan boleh-boleh saja rapat di hotel mewah, lengkap dengan fasilitasnya,” imbuhnya.

    “Padahal itu cuma konsidering, cukup ruang meeting kecil di DPR/kantor pemerintahan,” sambung dia.

    Tere Liye juga menyoroti slip gaji pejabat yang pajak penghasilannya ditanggung oleh negara.

    Tere Liye bilang, hal ini menunjukkan betapa pejabat telah menikmati berbagai fasilitas mewah tanpa memikirkan beban rakyat.

    “Kita bahkan belum membahas substansi dan kualitas UU yang akan kalian hasilkan. Bahkan dari cara kalian melahirkan UU ini saja sudah bermasalah serius, kalian menikmati semua kemewahan fasilitas pejabat, maka dari mana rumusnya kalian benar-benar akan peduli pada rakyat banyak?” kuncinya.

    Sebelumnya, Komisi I DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) untuk membahas revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di Hotel Fairmont Jakarta.

    Keputusan ini menimbulkan kontroversi karena dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diberlakukan.

    Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menjelaskan bahwa aturan DPR memungkinkan rapat legislatif berlangsung di luar Kompleks Parlemen Senayan, asalkan mendapatkan izin dari pimpinan DPR.

    Ia juga menyebut bahwa Hotel Fairmont dipilih karena adanya kerja sama yang memberikan potongan harga bagi DPR.

    Selain itu, Indra mengungkapkan bahwa intensitas pembahasan RUU TNI yang tinggi menjadi alasan utama perlunya tempat yang mendukung kelancaran diskusi.

  • Pengamanan Rapat RUU TNI oleh Kopassus, Dandhy: Sudah Masuk Kudeta

    Pengamanan Rapat RUU TNI oleh Kopassus, Dandhy: Sudah Masuk Kudeta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, menyoroti ketatnya pengamanan dalam pembahasan RUU TNI yang digelar di Hotel Fairmont Jakarta.

    Ia mengkritik keterlibatan personel militer, termasuk Kopassus, dalam menjaga jalannya rapat tersebut.

    Dikatakan Dandhy, pengerahan tentara untuk mengamankan pembahasan undang-undang yang berpotensi menguntungkan institusi mereka sendiri merupakan tindakan yang mencederai demokrasi.

    “Tentara dimobilisasi untuk menjaga pembahasan RUU yang menguntungkan dirinya,” kata Dandhy di X @Dandhy_Laksono (16/3/2025).

    Ia bahkan menilai situasi ini sudah masuk dalam kategori kudeta.

    “Itu sudah kategori kudeta,” tandasnya.

    Pengamanan ketat dalam pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta ini pun sontak menjadi sorotan publik.

    Terutama setelah beredarnya foto dan video yang menunjukkan kehadiran pasukan elite Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI.

    Sejumlah netizen mengkritisi langkah ini, mempertanyakan urgensi serta prosedur pengerahan pasukan khusus di lokasi tersebut.

    Akun X Gump n Hell menyatakan keheranannya atas kehadiran Koopssus, menyebut situasi sudah dalam kondisi genting.

    “Njir, Koopssus sampai turun. Artinya keadaan sudah genting sekali. SAS aja ketar-ketir,” tulisnya dalam unggahan yang mendapat ribuan tanda suka dan komentar.

    Sementara itu, akun lain seperti Zen RS mengunggah video pendek yang menunjukkan suasana di dalam hotel setelah aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil mencoba memasuki ruang rapat tertutup DPR terkait RUU TNI.

  • Denny Serigar ke DPR dan Pemerintah: Hidup Hanya Sekali, Bergunalah!

    Denny Serigar ke DPR dan Pemerintah: Hidup Hanya Sekali, Bergunalah!

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Sutradara film ‘Sayap-sayap Patah’, Denny Siregar, melemparkan kritikan tajam ke Pemerintah.

    Kritikan tersebut disampaikannya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

    Denny Siregar menyindir ke DPR dan Pemerintah dengan menyampaikan permintaan.

    Ia menyampaikan pertanyaan ke DPR dan Pemerintah terkait betapa sulitnya menjadi orang baik.

    “Apa sulitnya jadi orang baik, wahai DPR, wahai Pemerintah?,” tulisnya dikutip Minggu (16/3/2025).

    Denny pun menyampaikan sindiran yang sangat menohok ke Pemerintah dan DPR.

    Ia menyebut agar hidup yang hanya sekali ini agar bisa lebih berguna terkhusus ke masyarakatnya.

    “Hidup hanya sekali bergunalah,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Bahas Mega Korupsi di Indonesia, Dokter Tifa: Jokowi Tak Akan Tenang Sepanjang Hidupnya

    Bahas Mega Korupsi di Indonesia, Dokter Tifa: Jokowi Tak Akan Tenang Sepanjang Hidupnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ahli epidemiologi sekaligus pegiat media sosial, Tifauzia Tyassuma, kembali mengeluarkan pendapat tajamnya tentang mantan Presiden Jokowi melalui kritiknya terhadap sosok Mulyono.

    “Penjara sosial sudah terjadi pada seorang Mulyono,” ujar Tifa di X @DokterTifa (15/3/2025).

    Ia menilai, keberanian Mulyono kini hanya tampak saat melakukan perjalanan Solo, Jakarta, Solo dengan dalih menengok cucu.

    “Kalau anda perhatikan, keberanian dia saat ini hanya melakukan perjalanan Solo, Jakarta, Solo, dengan dalih menengok cucu,” ucapnya.

    Tifa juga mengaitkan kondisi tersebut dengan penangkapan Presiden Duterte oleh ICC, lalu mempertanyakan apakah Mulyono akan berani bepergian ke luar negeri.

    “Apakah setelah Duterte ditangkap ICC dari perjalanan Hongkong – Manila, apakah Mulyono berani ke luar negeri? Kita lihat saja,” tukasnya.

    Ia menambahkan bahwa jika Mulyono harus dipenjara, hal itu akan menjadi tantangan tersendiri karena kecerdikannya telah membuat banyak pihak terseret dalam skandal mega korupsi.

    “Dipenjarakan mungkin susah dan sulit, karena kelicinan dan kelicikan dia membuat semua pihak terseret skandal mega korupsi,” Tifa menuturkan.

    Kata Tifa, jaringan korupsi yang melibatkan pejabat dari pucuk pimpinan hingga tingkat desa berfungsi sebagai tameng, sehingga hukum tidak bisa bekerja secara efektif.

    “Semua Koruptor dari pucuk paling atas hingga Kepala Desa, menjadi tameng yang membuat hukum tak berkutik melawan dia,” tambahnya.

    Sebagai solusi, ia mengusulkan penerapan penjara sosial yang dianggapnya akan membuat Mulyono tak mampu lagi berkelit dari tanggung jawab.

  • RUU TNI Tuai Kritikan Tajam, Pakar Hukum: Setelah Terpilih, Keinginan Rakyat Diabaikan

    RUU TNI Tuai Kritikan Tajam, Pakar Hukum: Setelah Terpilih, Keinginan Rakyat Diabaikan

    RUU TNI Tuai Kritikan Tajam, Pakar Hukum: Setelah Terpilih, Keinginan Rakyat Diabaikan

  • Pengamat Militer: Semua Dipaksakan demi Letkol Teddy

    Pengamat Militer: Semua Dipaksakan demi Letkol Teddy

    Selamat Ginting mengenang Kolonel KKO Bambang Widjanarko ajudan Presiden Soekarno yang malu mendapat pangkat Jenderal. 

    Presiden Soekarno pernah menawarinya naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen). Namun, Kolonel KKO Bambang Widjanarko menolak. Alasannya jelas, dia belum sesko dan merasa malu.

    “Kenapa Kolonel Bambang menolak? Jawabannya “Saya belum Sesko Pak, saya malu Presiden, karena saya belum Sesko, nanti teman-teman saya menertawakan saya, malu saya menggunakan pangkat jenderal, saya tidak berhak’,” jelasnya.

    Rasa malu dan merasa tidak pantas, karena di dalam pendidikan ada yang namanya bertahap, bertingkat berlanjut.

    “Karena itu, TNI harus mengikuti proses seperti itu,” imbuhnya.

    Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra menyatakan posisi Sekretaris Kabinet (Seskab) yang kini dijabat Letkol TNI Teddy Indra Wijaya, tak sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

    “Posisi seskab yang dijabat Teddy jelas tidak masuk dalam 10 Lembaga yang diatur dalam pasal 47 ayat (2) UU TNI dan itu jelas bertentangan. Untuk itu, jabatan yang diemban Teddy sebagai seskab saat ini adalah ilegal,” ucap Ardi dilansir dari Inilah.com, dikutip Sabtu (15/3/2025).

    Meskipun kantor kepresidenan telah membantah bila posisi seskab saat ini berada di bawah sekretariat militer presiden (Setmilpres), Ardi justru mengendus kejanggalan.

    “Ini justru sangat janggal, karena urusan kabinet (kementerian) diserahkan di bawah kendali sekretaris militer. Artinya militerisasi segala urusan pemerintahan memang sedang terjadi,” tegasnya. (bs/fajaronline)

  • Aktivis Geruduk Rapat Pembahasan RUU TNI oleh DPR di Hotel, Minta Dihentikan Karena Tak Sesuai Proses Legislasi

    Aktivis Geruduk Rapat Pembahasan RUU TNI oleh DPR di Hotel, Minta Dihentikan Karena Tak Sesuai Proses Legislasi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Sejumlah aktivis menggeruduk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI di Hotel Fairmont Jakarta, Sabtu (15/3/2025) sore tadi.

    Video yang diterima fajar.co.id, tampak dua aktivis memasuki ruangan rapat. Lokasi Komisi I sedang rapat bahas RUU TNI.

    Satu di antara dua aktivis tersebut menggunakan baju hitam. Satunya lagi baju putih.

    Pria yang memaki baju hitam dengan rambut gondrong itu Wakil koordinator Andrie Yunus. Ia membuka pintu lalu memperkenalkan diri.

    “Kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan Pemerhati di Bidang Pertahanan,” kata Andrie di video itu.

    Andrie meminta pembahasan RUU TNI itu dihentikan. Karena dinilai tidak sesuai dengan proses legislasi.

    “Kami menuntut pembahasan RUU TNI dihentikan. Karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup bapak ibu,” ucapnya.

    Beberapa waktu berselang, keduanya ditarik keluar. Mereka bahkan sempat terjatuh.

    “Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dwi fungsi TNI,” ujar Andrie.

    Ia pun menegaskan pembahasan RUU itu harus segera dihentikan.

    “Bapak ibu terhormat yang ingin dihormati tapi menyakiti hati rakyat. Hentikan pembahasan RUU TNI. Hentikan. Hentikan bapak ibu,” pungkasnya.

    Ketua Komisi I Utut Adianto membenarkan rapat tersebut dilakukan di hotel. Ia mengatakan alasan pihaknya menggelar rapat di hotel ini dalam rangka untuk pembahasan secara lebih intensif dan konsinyering.

    “Kalau di sini kan konsinyering, kamu tau arti konsinyering? Konsinyering itu dikelompokan, gitu ya,” kata Utut di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

  • 300 Ribu Ton Beras Impor Berkutu Sisa Tahun Lalu, Anas Urbaningrum: Silahkan Dihitung Berapa Nilai Rupiahnya

    300 Ribu Ton Beras Impor Berkutu Sisa Tahun Lalu, Anas Urbaningrum: Silahkan Dihitung Berapa Nilai Rupiahnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ratusan ribu ton beras impor ditemukan berkutu oleh Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto. 

    Beras berkutu itu merupakan sisa beras impor tahun lalu yang disimpan di gudang Perum Bulog di Yogyakarta.

    Ketua Partai PKN, Anas Urbaningrum sangat menyayangkan hal itu. “Sayang sekali. Sudah beras impor, berkutu lagi,” kata Anas Urbaningrum melalui keterangannya, dikutip, Sabtu, (15/3/2025).

    Menurutnya, temuan Ketua Komisi IV Titiek Soeharto saat reses di Yogyakarta ini mesti disikapi bukan sekadar tentang beras berkutu itu mau diperlakukan. Tetapi ada poin sisa beras impor yg masih banyak dan kemudian rusak (berkutu). 

    “Artinya beras impor ternyata sisa. Jumlahnya besar. Berarti impor berlebihan volumenya? Lebih disayangkan lagi, sampai berasnya rusak di gudang. Berapa kerugian ekonomi dari kerusakan beras tersebut?,” tuturnya.

    Dia menyatakan, kejadian ini mewajibkan ada perbaikan tata kelola perberasan nasional. Termasuk dalam hal impor. Karena impor yang konteksnya untuk menambal kekurangan produksi beras dalam negeri sudah seharusnya dihitung dengan cermat. Tidak boleh serampangan angkanya. 

    “Istilah sisa hanya pantas untuk produksi dalam negeri. Kalau beras impor, lalu sisa dalam jumlah besar, apa gunanya impor itu? Impor yang sisa membuat basis argumen impor menjadi runtuh,” ujar Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini. 

    Hal inilah kata dia yang penting diperbaiki. Sekali lagi, perbaikan tata kelola. Jangan sampai justru mubazir dan merugikan petani negeri sendiri.