Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Tokoh NU Soroti Legislator Gerindra yang Anggap Kiriman Bangkai ke Tempo Belum Termasuk Teror

    Tokoh NU Soroti Legislator Gerindra yang Anggap Kiriman Bangkai ke Tempo Belum Termasuk Teror

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi membeberkan pengertian terkait Terorisme.

    Hal ini dilakukan di media sosial X pribadinya untuk membalas pernyataan dari Legoslator Gerindra.

    Dalam pengertian Terorisme adalah suatu metode pemaksaan yang dilakukan dengan mengancam yang diikut dengan menyebarkan rasa takut.

    “Terorisme adalah suatu metode pemaksaan yang menggunakan ancaman untuk menyebarkan rasa takut demi mencapai tujuan politik atau ideologis,” tulisnya dikutip Selasa (25/3/2025).

    “UNODC — The Doha Declaration, Promoting a Culture of Lawfulness (2021),” tambahnya.

    Sebelumnya, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Gerindra Komisi III DPR Muhammad Rahul menyoroti kasus teror terhadap Tempo.

    Muhammad Rahul menilai teror terhadap Tempo terlalu dini apabila dianggap sebagai ancaman terhadap jurnalis.

    Ia memaparkan hal ini belum bisa dipastikan karena sampai saat ini belum ada kepastian hukum dari pihak kepolisian.

    “Secara hukum, belum dapat dikatakan sebagai bentuk teror kepada jurnalis karena belum ada putusan pengadilan yang sah terkait siapa pelakunya,” sebut Rahul.

    “Oleh sebab itu, kita perlu mengedepankan asas praduga tak bersalah,” tuturnya.

    Dilansir Tempo, Petugas kebersihan Tempo menemukannya kardus berisi enam ekor tikus pada Sabtu, 22 Maret 2025, pukul 08.00 WIB. Agus, petugas kebersihan Tempo, menduga kotak kardus yang dibungkus dengan kertas kado bermotif bunga mawar merah itu berisi mi instan. Kotak itu sedikit penyok. “Ketika dibuka, isinya kepala tikus,” kata dia. 

  • Militer Harusnya Tunduk pada Rakyat, Bukan Mengangkangi Hukum

    Militer Harusnya Tunduk pada Rakyat, Bukan Mengangkangi Hukum

    Pengambilan keputusan itu merupakan tahapan pembicaraan tingkat II dalam proses legislasi, setelah RUU tersebut disetujui dalam pembicaraan tingkat I oleh Komisi I DPR RI yang membidangi urusan keamanan, pertahanan, dan informasi digital.

    Ketua Panja RUU TNI, Utut Adianto pun menyampaikan laporan pembahasan RUU TNI.

    Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa revisi UU TNI mencerminkan komitmen kuat terhadap profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara yang tidak berpolitik dan tidak berbisnis.

    Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya perubahan pada Pasal 2 butir d yang menegaskan jati diri TNI sebagai tentara profesional.

    Selain itu, Pasal 39 tetap melarang prajurit aktif untuk berpolitik praktis, menjadi anggota partai politik, berbisnis, serta mengikuti pemilu.

    “DPR dan pemerintah juga sepakat mempertahankan Pasal 47 ayat 1 yang mewajibkan prajurit aktif TNI yang menduduki jabatan sipil untuk mengundurkan diri atau pensiun. Artinya, aturan ini tetap konsisten melarang dwifungsi TNI,” ujar Hasanuddin.

    Menurutnya, kekhawatiran publik mengenai ekspansi militer dalam jabatan sipil juga tidak beralasan. Justru, revisi UU TNI memperketat aturan dengan melakukan limitasi terhadap instansi yang dapat diisi prajurit aktif.

    “Penambahan lima institusi dalam Pasal 42 ayat 2 bukanlah bentuk ekspansi, melainkan pembatasan terhadap pos-pos yang dapat diisi prajurit aktif,” imbuhnya.

    “Lima institusi tersebut, yakni pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, dan Kejaksaan Agung, memang memiliki keterkaitan dengan sektor pertahanan dan kemampuan teknis kemiliteran,” kuncinya.

  • Habis UU TNI, Terbitlah RUU Polri

    Habis UU TNI, Terbitlah RUU Polri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Sudarsono Saidi ikut bersuara terkait kondisi politik dan kebijakan yang diambil pemerintah belakangan ini.

    Ia mengibaratkan langkah-langkah pemerintah dan DPR seperti mengobati sakit perut dengan obat sakit kepala.

    “Dibilang salah, ngeyel. Yang kasih saran digebuki alat negara,” ujar Sudarsono di X @saidi_sudarsono (24/3/2025).

    Dikatakan Sudarsono, masalah utama bangsa ini adalah korupsi, yang seharusnya ditangani dengan undang-undang perampasan aset dan kebijakan yang bertujuan memiskinkan koruptor.

    “Masalah bangsa ini korupsi. Yang dibutuhkan UU perampasan aset koruptor dan upaya memiskinkan koruptor,” cetusnya.

    Sudarsono bilang bahwa yang justru disiapkan pemerintah adalah revisi Undang-Undang TNI, yang nantinya akan disusul dengan revisi UU Polri.

    “Eh yang disiapkan UU TNI dan akan nyusul Polri,” tandasnya.

    Tambahnya, kebijakan pemerintah bisa saja menimbulkan suara-suara teriakan ingin merdeka dan terpisah dari Indonesia.

    “Ini hasil pemerintahan Jokowi yg kini dilanjutkan. Sedih melihat Indonesia tak membaik,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ahli epidemiologi sekaligus pegiat media sosial, Tifauzia Tyassuma, menyoroti revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru saja disahkan.

    Ia mengklaim bahwa langkah ini akan segera diikuti dengan revisi Undang-Undang Kepolisian (UU Polri), yang menurutnya menandai perubahan besar dalam arah pemerintahan.

    “Setelah UU TNI direvisi. Sebentar lagi akan ada Revisi UU POLRI. Selanjutnya, selamat datang Era Militerisme dan Otoritarianisme,” ujat Tifa di X @DokterTifa (23/3/2025).

  • Timnas Indonesia Tantang Bahrain, Dapatkah Magis GBK Kembali Berulang?

    Timnas Indonesia Tantang Bahrain, Dapatkah Magis GBK Kembali Berulang?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tim nasional Indonesia akan kembali menghadapi Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa (26/3/2025) pukul 20.45 WIB ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk mengulang kejayaan 18 tahun silam.

    Dalam lima pertemuan terakhir, Indonesia hanya sekali meraih kemenangan atas Bahrain. Momen bersejarah itu terjadi pada Piala Asia 2007, ketika Indonesia yang berstatus tuan rumah menang 2-1 di hadapan sekitar 60.000 penonton di GBK. Kala itu, gol kemenangan dicetak oleh Budi Sudarsono dan Bambang Pamungkas.

    Namun, setelah kemenangan tersebut, tim Garuda belum lagi mampu menaklukkan Bahrain. Dalam tiga pertemuan berikutnya, Indonesia menelan kekalahan, termasuk kekalahan telak 0-10 di Kualifikasi Piala Dunia 2014. Sementara dalam pertemuan terakhir di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, pada Oktober 2024, laga berakhir imbang 2-2.

    Dengan peluang kedua tim yang masih terbuka untuk lolos ke Piala Dunia 2026, laga ini menjadi sangat krusial. Indonesia membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa, sementara Bahrain juga mengincar poin penuh demi memperbesar peluang lolos.

    Magis Gelora Bung Karno

    Sebagai stadion yang sarat sejarah, Gelora Bung Karno masih menjadi tempat yang “angker” bagi tim lawan dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejauh ini, Indonesia telah melakoni tiga laga kandang di GBK dengan hasil satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

    Kemenangan tersebut terjadi saat Indonesia menaklukkan Arab Saudi 2-0 pada 19 November 2024. Dukungan penuh dari suporter Indonesia yang memenuhi stadion menciptakan tekanan besar bagi lawan.

  • Mantan Danjen Kopassus Ditunjuk Jabat Dirut PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN Agrinas Disuntik Rp8 Triliun

    Mantan Danjen Kopassus Ditunjuk Jabat Dirut PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN Agrinas Disuntik Rp8 Triliun

    FAJAR.CO.ID — Di tengah gencarnya penolakan Undang-undang TNI hasil revisi, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk menunjuk Agus Sutomo untuk menjadi Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). Letjen TNI (purn) Agus Sutomo merupakan mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) periode 2012–2014.

    Pria kelahiran Klaten, 14 April 1960 ini merupakan alumnus Akademi Militer 1984 dari kecabangan infanteri. Saat ini telah menjadi purnawirawan perwira tinggi TNI-AD .

    Laman resmi Agrinas Palma Nusantara menginformasikan penunjukan Agus Sutomo sebagai Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara. Perusahaan ini transformasi dari perusahaan pelat merah PT Indra Karya (Persero).

    Pemerintah membentuk Agrinas sebagai BUMN yang terbentuk dari transformasi tiga BUMN karya menjadi perusahaan yang bergerak di sektor pangan, perkebunan, dan perikanan.

    Ketiga BUMN tersebut adalah Virama Karya yang berganti nama menjadi PT Agrinas Jaladri Nusantara, Yodya Karya menjadi PT Agrinas Pangan Nusantara, dan Indra Karya menjadi PT Agrinas Palma Nusantara.

    Melalui transformasi tersebut, perusahaan juga melakukan perluasan lini bisnis usaha di bidang perkebunan dan konsultansi konstruksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2025.

    Terkait Agus Sutomo yang kini menjabat Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), beberapa jabatan penting lingkungan militer telah diembannya. Sebelum menjabat Danjen Kopassus periode 2012–2014, Agus Sutomo terlebih dahulu menjabat Komandan Paspampres pada 2011–2012.

  • Ernest Prakasa Tantang Selebriti Pendukung 02: Masih Setia atau Sudah Sadar?

    Ernest Prakasa Tantang Selebriti Pendukung 02: Masih Setia atau Sudah Sadar?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Aktor juga sutradara, Ernest Prakasa baru-baru ini membagikan ajakan yang ditujukan kepada publik figur Indonesia dalam bentuk video di reelsnya.

    Melalui unggahan Instagram pribadinya @ernestprakasa ia dengan lantang mengajak para publik figur untuk bersuara, apalagi mereka yang mendukung pasangan pilpres 02 kemarin.

    “Teruntuk para publik figur, influencer, selebriti, semua yang mendapatkan imbalan untuk mendukung pasangan 02 di pilpres kemarin, gua cuman mau nanya satu hal, kontrak kalian udah habis apa belum?,” ujar Ernest, dilansir Instagram Senin, (24/3/2025).

    Suami Meira Anastasia ini juga memberikan arahan agar orang-orang yang terlibat dalam kontrak pendukung agar bisa bergabung untuk bersuara.

    “Kalau misalnya kontraknya udah habis ya bisa kali tipis tipis, repost, retweet, inikan keadaan lagi genting nih, kecuali misalnya Luh masuk ke parpolnya sekalian, masuk kabinet, masuk ke legislatif yaudah ya lah, lakukan yang kamu pikirkan ,” katanya

    Ernest juga menyebut jika politik itu dasarnya hanya kepentingan, jadi untuk melakukan loyalitas perlu dipertimbangkan.

    “Tapi buat teman-teman yang tidak, dan kemarin memang melakukannya untuk transaksional saja, ya transaksional aja, yang kemarin kan dah lewat. Kan politik itu, dasarnya kepentingan bukan kesetiakawanan, ku rasa mereka juga gak akan loyal sama kalian sih,” lanjutnya.

    Menurutnya, jika sekarang publik figur merasa pilihannya di pilpres kemarin tidak sesuai dengan yang diharapkan, baiknya terus terang aja dan ikut di barisan masyarakat.

  • DPR Acungi Jempol Gebrakan Cetak Sawah Mentan Amran

    DPR Acungi Jempol Gebrakan Cetak Sawah Mentan Amran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — DPR RI mengapresiasi berbagai gebrakan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman yang terus berupaya mewujudkan swasembada beras baik melalui optimasi lahan (oplah) maupun program cetak sawah yang saat ini tersebar di sejumlah provinsi.

    Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Nasdem, Arif Rahman mengatakan saat ini berdasarkan catatannya menunjukan progres kerja oplah di Kalimantan Tengah sudah mencapai 63.000 hektare dari total 75.000 hektare lahan yang sudah kontrak.

    Hal ini menunjukan bahwa Kementan dibawah pimpinan Andi Amran Sulaiman secara serius menjalankan visi besar Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami mengapresiasi langkah Menteri Pertanian yang berupaya untuk cetak sawah. Mudah-mudahan uapnya ini membuahkan hasil yang lebih bagus. Di Kalimantan Tengah, kemarin dari target 75.000 ada sekitar 63.000 yang sudah kontrak,” ujar Arif dalam rapat dengar pendapat bersama jajaran pemerintah di bidang pangan, Senin (24/3/2025).

    Arif mengatakan berbagai upaya ini diharapkan mampu mempercepat capaian swasembada seperti yang diharapkan bersama.

    Dia ingin, bulan Ramadan tahun ini menjadi momentum tepat bagi Indonesia menancapkan kedaulatan pangan.

    “Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu langkah untuk swasembada yang diharapakan oleh bapak Presiden. Memang di bulan Ramadan ini bisa dimaknai sebagai masa depan kita yang lebih baik,” katanya.

    Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Ali Jamil memastikan bahwa berbagai program kerja menuju Indonesia swasembada terus dikerjakan secara kolektif baik dengan kementerian dan lembaga maupun BUMN yang bergerak di bidang pangan.

  • Akbar Faizal: Cerdaslah Memilih pada 2029, Dimulai dengan Berhenti jadi Pengemis Bansos

    Akbar Faizal: Cerdaslah Memilih pada 2029, Dimulai dengan Berhenti jadi Pengemis Bansos

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi senior Akbar Faizal menyoroti tajam terkait Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang ramai diperbincangkan.

    Akbar Faizal melalui cuitan di media sosial X menyebut kesempatan ini dijadikan kesempatan untuk memperbesar kewenangan.

    “Berlomba memperbesar kewenangan. Berebutan melebarkan kekuasaan. Via UU. Obyeknya adalah rakyat dan dilarang bersikap,” tulisnya dikutip Senin (24/3/2025).

    Mantan Politisi NasDem ini menyebut hal tersebut sebagai kesempatan untuk Pemerintah dan DPR.

    Ia pun memperingatkan ke masyarakat untuk cerdas memilih pemimpin negara di tahun 2029. Salah satu yang disindir adalah ke masyarakat untuk berhenti mengemis meminta bansos.

    “Alasannya, itu hasil kesepakatan pemerintah dan DPR yang adalah wakil kalian wahai para rakyat,” tuturnya.

    “Maka, mulailah cerdas memilih pada 2029. Dimulai dengan berhenti jadi pengemis bansos,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 telah resmi mengesahkan RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi UU.

    Seluruh fraksi menyatakan setuju saat Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin sidang bertanya persetujuan para fraksi.

    Diketahui, dalam RUU TNI itu ada empat poin perubahan, yang pertama adalah Pasal 3 mengenai kedudukan TNI yang tetap berada di bawah presiden soal pengerahan dan penggunaan kekuatan. Sedangkan strategi pertahanan dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.

  • Teddy Gusnaidi: Emang Apa Masalahnya jika demi Letkol Teddy Aturannya Diubah?

    Teddy Gusnaidi: Emang Apa Masalahnya jika demi Letkol Teddy Aturannya Diubah?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum sekaligus Juru Bicara Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, menanggapi polemik kenaikan pangkat Letkol Teddy Indra Wijaya yang dikaitkan dengan kebutuhan Presiden.

    “Emang apa masalahnya jika demi Letkol Teddy, lalu diubah aturannya? Para juru bicara jangan juga cari pembenaran sana-sini, ngeles sana-sini, buat alasan sana-sini, sampaikan saja bahwa iya aturan diubah karena Letkol Teddy,” kata Teddy Gusnaidi salam akun X pribadinya dikutip pada Senin (24/3/2025).

    Dikatakan Teddy, jika seorang individu dianggap penting bagi kepala negara, maka mencari solusi melalui perubahan aturan adalah hal yang wajar selama tidak bertentangan dengan konstitusi.

    “Misalnya saya Presiden, saya melihat kapasitas mas Habibie (lawan bicaranya), bagus gitu kan, saya butuhkan pemikiran, pandangan, dan cara kerja mas Habibie yang saya kenal bertahun-tahun, itu oke. Saya akan berupaya bagaimana mas Habibie tetap bantu saya, apa caranya? Saya ubah saja aturan mainnya,” ujar Teddy.

    Ia menekankan bahwa selama aturan yang diubah tidak melanggar UUD 1945, maka tidak ada masalah.

    Teddy juga mengingatkan para juru bicara pemerintah agar tidak berusaha menghindar dalam menjelaskan suatu kebijakan.

    “Ini penting, jangan juga ini buat para Jubir Presiden, jangan ngeles sana sini lah,” tegasnya.

    Terkait Letkol Teddy Indra Wijaya, Teddy Gusnaidi berpendapat bahwa jika memang kehadirannya dibutuhkan Presiden, maka perubahan aturan untuk memfasilitasi hal tersebut sah-sah saja.

    “Kalau Letkol Teddy Indra Wijaya dibutuhkan, dicari solusinya agar Teddy bisa bantu Presiden, harus mengubah aturan. Selama aturan itu tidak bertentangan dengan UUD 45, kenapa nggak?” lanjutnya.

  • Warga Keluhkan Susah Tukar Uang, Pria Ini Malah Punya Uang Pecahan Jumlah Miliaran, Bank Indonesia Digruduk

    Warga Keluhkan Susah Tukar Uang, Pria Ini Malah Punya Uang Pecahan Jumlah Miliaran, Bank Indonesia Digruduk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sudah menjadi tradisi bagi warga tukar uang ke bank-bank jelang lebaran idulfitri 2025 ini.

    Namun banyak warga di media sosial mengeluhkan susahnya melakukan penukaran uang dan jumlahnya di batasi.

    Namun, belakangan viral di media sosial seorang memperlihatkan tumpukan uang berbagai pecahan.

    Dalam video dijelaskan dia membuka jasa tukar uang. Dari video, diketahui lokasi penukaran uang tersebut berada di Pasuruan milik R. Wildan Firmansyah.

    Hal ini cukup membuat risih lantaran banyak warga yang mengeluhkan susahnya melakukan penukaran uang.

    Namun, R Wildan dengan mudahnya mendapat uang yang disebutnya mencapai Rp 2 miliar.

    Hal ini tentunya membuat banyak kecurigaan soal mekanisme distribusi uang dari pihak bank.

    Aksinya pun ramai menuai hujatan dan kritikan dari netizen.

    Sementara itu, netizen tampak beramai-ramai mengajukan protes ke Bank Indonesia lewat Instagram.

    “Gimana sihh soal penukaran uang ke link susah banget error terus, tapi malah banyak oknum” yg dapat banyak bangett trus adminnya 15-20% penjelasannya dong min,” kata netizen.

    “Knp juga mau tukar uang aja di bikin ribet?? Tohh bnyak oknum yg mnimbun??????? Baiklah yah,,sya doakan yg oknum2 itu dapat ganjaran yang sangat pedihhh di dunia dan akhirat.. aminn ya Allah,” kata lainnya. (Elva/Fajar).