Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Mahfud MD: Kasus Pagar Laut Lebih dari Sekadar Pemalsuan

    Mahfud MD: Kasus Pagar Laut Lebih dari Sekadar Pemalsuan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof. Mahfud MD menanggapi langkah Kejaksaan Agung yang mengembalikan berkas perkara kasus Pagar Laut ke Bareskrim Polri.

    Dikatakan Mahfud, tindakan tersebut sudah tepat karena sejak awal kasus ini lebih mengarah pada dugaan korupsi daripada sekadar pemalsuan dokumen.

    “Kejaksaan Agung benar, mengembalikan berkas Pagar Laut dengan tersangka Arsin. Sejak awal sudah dibilang, kasus ini lebih merupakan kejahatan korupsi daripada sekadar pemalsuan,” ujar Mahfud di X @mohmahfudmd (27/3/2025).

    Mahfud menegaskan bahwa dengan ditemukannya ratusan sertifikat ilegal dalam kasus ini, tidak mungkin hanya satu orang, yaitu kepala desa, yang bertanggung jawab.

    Ia menduga kuat adanya skenario korupsi dan gratifikasi yang melibatkan pejabat tingkat tinggi serta oligarki.

    “Sebenarnya, Kejaksaan Agung bisa langsung menangani ini. Dengan ditemukannya ratusan sertifikat ilegal, maka tak mungkin kasus ini hanya berupa pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh satu orang kepala desa,” lanjutnya.

    Mahfud juga menyinggung petunjuk dari Kejaksaan Agung yang menunjukkan indikasi keterlibatan pejabat yang lebih tinggi dalam skandal ini.

    Ia menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada pemalsuan dokumen, tetapi harus diusut tuntas hingga ke akar permasalahan.

    “Dugaan kuatnya pasti ada korupsi-gratifikasi yang melibatkan oligarki dan pejabat yang lebih tinggi, seperti dalam petunjuk Kejakasaan Agung,” kuncinya.

  • RUU TNI Disahkan dan Digugat ke MK, Puan: Jangan Gegabah, Baca Isinya Dulu

    RUU TNI Disahkan dan Digugat ke MK, Puan: Jangan Gegabah, Baca Isinya Dulu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, meminta seluruh masyarakat untuk membaca dan memahami isi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru disahkan sebelum memberikan tanggapan.

    Pernyataan ini disampaikan melalui kanal YouTube DPR RI, menyusul polemik yang muncul setelah pengesahan UU tersebut, yang kini tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Puan menekankan bahwa UU TNI telah melalui proses legislasi yang sah, termasuk penomoran, sehingga masyarakat diharapkan menelaahnya secara menyeluruh sebelum menyampaikan kritik atau protes.

    “Pertama, ini baru selesai disahkan. Kemudian, penomorannya pun baru selesai. Jadi, tolong baca dahulu secara baik-baik isinya,” ujar Puan, dikutip dari kanal YouTube DPR RI pada (27/3/2025).

    Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat harus memastikan apakah terdapat ketidaksesuaian dalam UU tersebut sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

    Jika memang ada hal yang dianggap tidak sesuai, maka langkah berikutnya dapat dipertimbangkan setelah memahami isinya secara menyeluruh.

    Di tengah suasana Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri, Puan juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga ketenangan dan tidak tergesa-gesa dalam merespons kebijakan ini.

    “Kalau kemudian belum baca, tolong baca dahulu. Jadi ini bulan puasa, bulan penuh berkah, apalagi sudah menjelang Hari Raya Idulfitri. Marilah kita sama-sama menahan diri, marilah kita sama-sama bisa menjalani bulan puasa yang tinggal beberapa hari ini dengan lebih berkah, dengan lebih damai, sampai selesai,” tuturnya.

  • Di Balik Tuduhan Titipan pada Tuntutan Mahasiswa, Dandhy: Justru Asing yang Butuh Militer di Papua

    Di Balik Tuduhan Titipan pada Tuntutan Mahasiswa, Dandhy: Justru Asing yang Butuh Militer di Papua

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film dokumenter Seksi Killer, Dandhy Laksono, memberikan respons terhadap tuduhan bahwa aksi mahasiswa menolak revisi Undang-Undang (UU) TNI didalangi oleh kepentingan asing. 

    Dalam cuitannya di media sosial X, Dandhy menanggapi unggahan akun @GuruGembull yang menduga adanya “titipan asing” dalam demonstrasi mahasiswa.

    “Jangan malu-maluin orang gembul,” ujar Dandhy (26/3/2025).

    Tuduhan itu muncul karena salah satu tuntutan aksi adalah menarik seluruh militer dari Papua. 

    “Sepanjang sejarah dari New York Agreement sampai masuknya Freeport justru asing lah yang paling berkepentingan militer Indonesia ada di Papua,” tandasnya.

    Dandhy mengingatkan kembali sejarah panjang keterlibatan asing dalam kebijakan militer di Papua.

    Termasuk dalam konteks perjanjian internasional dan kepentingan ekonomi di wilayah tersebut. 

    Sebelumnya, dalam demonstrasi mahasiswa yang tersebar di berbagai kota, sejumlah tuntutan diajukan, termasuk menolak revisi UU TNI.

    Tuntutan itu menentang perluasan fungsi militer dalam ranah sipil, serta menolak penambahan kewenangan TNI di luar perang.

    Salah satu poin yang disorot adalah seruan untuk menarik seluruh militer dari Papua. 

    Tudingan adanya campur tangan asing dalam aksi mahasiswa bukan hal baru.

    Namun, Dandhy menegaskan bahwa justru kepentingan asing selama ini berperan dalam keberadaan militer di Papua, bukan sebaliknya. 

    Aksi mahasiswa menolak revisi UU TNI terus berkembang, dengan berbagai kalangan ikut memberikan komentar, baik yang mendukung maupun yang menuding adanya agenda tertentu di balik gerakan tersebut.

  • Dirjen Pajak Suryo Utomo hingga Fahri Hamzah Rangkap Jabatan di Jajaran Komisaris Bank BTN

    Dirjen Pajak Suryo Utomo hingga Fahri Hamzah Rangkap Jabatan di Jajaran Komisaris Bank BTN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo merangkap jabatan Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Selain Suryo Utomo, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah juga merangkap komisaris perseroan.

    Penunjukan dewan komisaris telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu (26/3/2025). Suryo menggantikan Chandra M. Hamzah yang sebelumnya diangkat RUPSLB November 2019.

    RUPST Bank BTN merombak seluruh jajaran komisaris. Wakil komisaris utama Bank BTN diberikan kepada Dwi Ary Purnomo yang juga Asisten Deputi Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan di Kementerian BUMN.

    Sementara jabatan komisaris independen diberikan kepada Ida Nuryanti, Pietra Machreza Paloh, dan Panangian Simanungkalit.

    Direktur Utama BTN masih dijabat Nixon L.P Napitupulu. Sedangkan Wakil Direktur Utama, diisi Oni Febrianto Raharjo.

    “Kami menyampaikan dengan penuh rasa hormat dan apresiasi serta rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota direksi dan dewan komisaris yang telah memberikan kontribusi dan dedikasinya selama masa baktinya kepada BTN,” kata Eks Komisaris Utama BTN, Chandra M. Hamzah, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/3/2025).

    Berikut jajaran komisaris dan direksi BTN berdasarkan RUPST 26 Maret 2025:

    Dewan Komisaris

    Komisaris Utama: Suryo Utomo
    Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo
    Komisaris: Fahri Hamzah
    Komisaris Independen: Ida Nuryanti
    Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh
    Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit

  • Menteri Pariwisata Kembali Disorot Karena Public Speaking-nya, Okky Madasari: Masa Nggak Ada yang Kasi Tahu

    Menteri Pariwisata Kembali Disorot Karena Public Speaking-nya, Okky Madasari: Masa Nggak Ada yang Kasi Tahu

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Menteri Pariwisata dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 Widiyanti Putri Wardhana belakangan menjadi sorotan.

    Sorotan ini datang terkait kemampuan berbicara Putri di depan publik yang dinilai buruk.

    Di video cuplikan yang beredar di media sosial, pidatonya di beberapa kesempatan, Putri tampak gagap saat menyampaikan materi yang ingin dia sampaikan.

    Khususnya ketika menggunakan bahasa Inggris, sang Menteri Pariwisata ini terlihat tidak begitu fasih.

    Karena alasan inilah, banyak yang mempertanyakan bagaimana rekam jejak pendidikan Putri sehingga bisa dipilih sebagai menteri.

    Salah satu respon datang dari Sastrawan Okky Madasari.

    Melalui cuitan di akun media sosial X miliknya, ia menyoroti tajam terkait publik speaking sang Menteri.

    Apalagi menurutnya, ini merupakan kali kedua Menteri Putri disorot karena hal yang sama.

    “Ibu menteri ini sudah 2 kali viral perkara public speaking yg sungguh buruk (tak layak sebagai pejabat publik), pertama dalam Bahasa Indonesia, skrg English,” tulisnya dikutip kamis (27/3/2025).

    Okky Madasari pun menyindir terkait pihak-pihak tertentu yang tidak memberikan terkait hal ini.

    “Mosok yo gak ada yg nyolek ngasih tahu sih….,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Nurdin Halid: Pelabuhan Bajoe Butuh Kapal Tambahan untuk Pemudik

    Nurdin Halid: Pelabuhan Bajoe Butuh Kapal Tambahan untuk Pemudik

    FAJAR.CO.ID, BONE — Arus mudik lebaran idul fitri menjadi atensi bagi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, HAM Nurdin Halid. Khusus di Kabupaten Bone, Nurdin Halid memantau langsung kondisi layanan jasa penyeberangan pelabuhan Bajoe, Rabu 26 Maret 2025.

    Nurdin Halid melakukan kunjungan ke pelabuhan Bajoe sekitar pukul 16.30 Wita yang didampingi stakeholder termasuk General Manager (GM) ASDP Bajoe Mario Sardadi.

    Kedatangan Nurdin Halid tersebut untuk imemastikan kesiapan mudik lebaran berjalan aman dan lancar di Kabupaten Bone.

    GM ASDP Bajoe Mario Sardadi mengaku pihaknya telah menerima kunjungan legislator asal Golkar tersebut di pelabuhan Bajoe. Kunjungan Nurdin Halid itu melihat langsung kondisi kesiapan layanan jasa di ASDP, dan jasa kapal fery yang memberangkatkan penumpang menuju Kolaka Provinsi Sulsel.

    “Kondisi pelayanan di pelabuhan Bajoe berjalan normal dan tidak ada hal-hal yang menghambat perjalanan bagi pemudik. walaupun situasi arus mudik terjadi lonjakan berarti, tapi membuat arus mudik terganggu,” ujarnya.

    Mario juga menyampaikan bahwa ASDP Bajoe harus memiliki kapal tersendiri untuk layanan operasional pengangkutan penumpang dari Bajoe ke Kolaka.

    Hal itu menjadi perhatian bagi Nurdin Halid untuk segera memperjuangkan di DPR Ri nantinya. Apalagi NH sendiri telah turun langsung mengecek kesiapan kapal serta berbincang dengan para penumpang.

    Sehingga NH berpesan agar pengadaan kapal penumpang melayani rute Bajoe-Kolaka dinilai mendesak.

    “ASDP juga harus ada punya pengadaan kapal tersendiri selain swasta yang punya,” ujarnya

  • Dugaan Praktik Intimidasi terhadap Febri Diansyah, Peradi dan DePA-RI Bereaksi

    Dugaan Praktik Intimidasi terhadap Febri Diansyah, Peradi dan DePA-RI Bereaksi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kalangan advokat bersuara lantang terkait dugaan intimidasi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap pengacara Febri Diansyah.

    Wasekjen DPN Peradi, Johannes L Tobing mengaku mendukung penuh Forum Peduli Advokat Indonesia yang menyatakan sikap menolak intimidasi terhadap pengacara Hasto Kristiyanto, Febri Diansyah.

    Dia berkata demikian saat hadir dalam konferensi pers terkait dugaan intimidasi yang diterima Febri setelah menjadi pengacara Hasto oleh KPK. “Maka, saya sebagai pengurus Wasekjen DPN Peradi, tentu mendukung pergerakan ini,” kata Johannes di Jakarta, Rabu (26/3).

    Menurut dia, ke depan Forum Peduli Advokat Indonesia perlu bersatu untuk melawan tindakan semena-mena dalam penegakan hukum.

    Dalam kasus Hasto, Johannes sendiri menemukan banyak unsur kesewenang-wenangan KPK dalam membawa perkara ke pengadilan. Misalnya, kata dia, KPK masih tidak punya dua bukti kuat untuk meneruskan perkara ke persidangan.

    “Jujur kami sepakat mendukung penegakan hukum, kami mendukung KPK, kami mendukung kehormatan KPK, tetapi kalau lembaga yang kita hormati ini isinya preman semua, isinya penyidik yang tidak bertanggung jawab, ini merusak,” kata Johannes yang juga menjadi pengacara Hasto.

    Diketahui, Bendahara Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI), Pramono Istanto menjadi satu tokoh yang ikut menyatakan sikap menolak praktik intimidasi KPK terhadap Febri Diansyah.

    Pramono mengatakan kehadirannya menolak bentuk intimidasi sebagai wujud keprihatinan penegakan hukum yang mengintimidasi advokat.

  • TNI Bakal Lakukan Operasi di Ruang Siber, Zainal Arifin Muchtar Soal UU TNI: Masih Percaya Tak Ada Relasinya dengan Kebebasan Berekspresi?

    TNI Bakal Lakukan Operasi di Ruang Siber, Zainal Arifin Muchtar Soal UU TNI: Masih Percaya Tak Ada Relasinya dengan Kebebasan Berekspresi?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Militer bakal melakukan operasi informasi di ruang siber. Itu setelah revisi Undang-Undang (UU) TNI terbaru.

    Hal tersebut kini menjadi sorotan. Salah satunya datang dari Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar.

    Ia mengajukan pertanyaan spekulasi. Bahwa apakah revisi UU TNI benar-benar tak berpengaruh ke ruang sipil.

    “Masih percaya tak ada relasinya dengan ruang sipil dan kebebasan berekspresi?” kata Zainal dikutip dari unggahannya di X, Rabu (26/3/2025).

    Dosen Universitas Gadjah Mada itu menyoal operasi tersebut. Menurutnya bisa saja menjadi hal yang diartikan semaunya.

    Pasalnya, pihak TNI mengatakan operasi siber menyasar pihak yang mengancam kedaulatan bangsa.

    “Bayangkan jika ancaman kedaulatan bangsa itu diterjemahkan serampangan? Camkan, kisanak,” terangnya.

    Sebelumnya, revisi UU TNI menuai penolakan dari masyarakat sipil. Karena dianggap akan mengembalikan dwifungsi TNI.

    Namun terjadi pro kontra. Pemerintah menyebut revisi UU TNI tidak akan mengembalikan dwifungsi TNI seperti saat orde baru.
    (Arya/Fajar)

  • Andi Arief Sebut Danantara Disiapkan Sejak 2006: Kok Baru Kaget Sekarang

    Andi Arief Sebut Danantara Disiapkan Sejak 2006: Kok Baru Kaget Sekarang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi Demokrat, Andi Arief mengatakan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bukan barang baru. Dipersiapkan sejak 2006.

    Saat itu, ia mengatakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah merencanakan. Karena mengingat perlunya super holding untuk BUMN.

    “Danantara itu super holding yang tahun 2006 aja sudah direncanakan oleh kementerian BUMN,” kata Andi Arief dikutip dari unggahannya di X, Rabu (26/3/2025).

    Di 2006, ia mengatakan sudah ada persiapan. Seperti menggelar Focus Grup Discussion (FGD).

    “Banyak FGD waktu itu. Mengingat Temasek sudah melakukan itu,” terangnya.

    Andi Arief pun menanyakan. Kenapa Danantar baru dipersoalkan belakangan ini.

    “Koq baru kaget sekarang,” pungkasnya.

    Adapun Danantara merupakan lembaga BPI yang baru-baru ini dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) masuk struktur sebagai dewan pengarah.

    Pembentukan BPI ini menuai pro kontra di masyarakat. Karena mengelola dana yang jumbo.

    Danantara Indonesia adalah badan pengelola investasi strategis yang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Nama ”Daya Anagata Nusantara” diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. “Daya” berarti energi, “Anagata” berarti masa depan, dan “Nusantara” merujuk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara keseluruhan mencerminkan kekuatan dan potensi masa depan Indonesia.

    Untuk mencapai tujuan strategisnya, Danantara Indonesia berkomitmen untuk mendorong transformasi ekonomi dengan pendekatan profesional dan menerapkan good governance.

  • Umar Hasibuan Pertanyakan Thaksin di BPI Danantara: Koruptor Kok Bisa Jadi Penasihat?

    Umar Hasibuan Pertanyakan Thaksin di BPI Danantara: Koruptor Kok Bisa Jadi Penasihat?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan menyoroti tajam nama-nama pengurus BPI Danantara yang baru saja diumumkan secara resmi.

    Salah satu yang paling disorot adalah Thaksin Shinawatra sebagai salah satu anggota Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara)

    Kontroversinya tentu karena rekam jejak Thaksin yang sarat dengan tuduhan korupsi dan kejahatan politik selama menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand.

    Thaksin Shinawatra dikabarkan memiliki banyak kontroversi karena rekam jejaknya yang sarat dengan tuduhan korupsi dan kejahatan politik selama menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand.

    Thaksin diketahui pernah terseret kasus terkait saham Shin Corp.

    Perusahaan inilah yang menjadikannya salah satu orang terkaya di Thailand.

    Umar Hasibuan melalui cuitan diakun X pribadinya mempertanyakan alasan ditunjuknya Thaksin untuk bergabung karena rekam jejak koruptornya.

    “Entah apa pertimbangannya Thaksin koruptor yg buronan di thailand bisa jd dewan penasihat danantara?,” tulisnya dikutip Rabu (26/3/2025).

    Umar dengan tegas juga mempertanyakan terkait tidak adanya nama lain yang lebih layak.

    “Apa gak ada orang lain yg bisa jd dewas danantara?,” ujarnya.

    Satu nama yang disarankannya adalah CEO Air Asia, Tony Fernandea ketimbang Thaksin.

    “Mending Toni fernandes drpd thaksin,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)