Category: Fajar.co.id Nasional

  • Refly Harun: Bayangkan Jika Rakyat Tahu Ijazah Jokowi Palsu

    Refly Harun: Bayangkan Jika Rakyat Tahu Ijazah Jokowi Palsu

    Ia menegaskan bahwa pernyataannya bukan bentuk provokasi, melainkan analisis atas potensi reaksi publik.

    “Saya tidak memprovokasi, tapi ini menganalisis. Mungkin gak terjadi penjarahan seperti yang dialami oleh para anggota DPR hanya karena joget-joget aja,” imbuhnya.

    Refly bahkan menyinggung kemungkinan aksi massa yang lebih besar apabila kebenaran tersebut terungkap.

    “Bayangkan. Joget-joget aja itu di jarah rumahnya. Bagaimana kalau rakyat tahu bahwa ijasanya benar-benar palsu?,” Refly menuturkan.

    Lanjut Refly, kondisi tersebut bisa berujung pada aksi main hakim sendiri yang berpotensi menghancurkan fondasi kekuasaan politik yang telah dibangun.

    “Bisa bayangkan gak? Tiba-tiba kemudian orang datang ramai-ramai ke Solo, melakukan yang namanya street justice, maka hancurlah dinasti politiknya,” tandasnya.

    Pakar Hukum Tata Negara itu menilai, skenario inilah yang menjadi kekhawatiran utama Jokowi dan lingkaran kekuasaannya jika isu tersebut terbukti.

    “Nah itu yang sebenarnya dikhawatirkan oleh dinasti ini, oleh Jokowi, kalau seandainya ini terbukti,” jelasnya.

    Refly menambahkan, karena dampaknya tidak ringan, isu tersebut disebut dipertahankan dengan segala cara.

    “Jadi gak ringan, karena itu dia at all cost mempertahankan ini,” tegasnya.

    Di sisi lain, Refly juga menyinggung faktor kejenuhan publik dalam mengawal isu-isu besar. Menurutnya, hal itu kerap dimanfaatkan untuk meredam tekanan.

    “Dan kemudian memanfaatkan kalian punya mental. Mudah jenuh untuk mengawal sebuah isu,” ucapnya.

    Refly bilang, seiring waktu, isu tersebut berpotensi meredup karena dianggap tidak penting oleh sebagian masyarakat.

  • Keluarga Kecewa Kasus Diplomat Arya Daru Dihentikan Polisi: Kematian Almarhum Tidak Wajar dan Misterius

    Keluarga Kecewa Kasus Diplomat Arya Daru Dihentikan Polisi: Kematian Almarhum Tidak Wajar dan Misterius

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pihak keluarga Diplomat Arya Daru kecewa. Setelah Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan kematian korban.

    Kekecewaan keluarga itu, diungkapkan melalui kuasa hukumnya, Nicholay Aprilindo. Dia mengatakan terbitnya surat penghentian penyelidikan (SP2Lidik) dari Polda Metro Jaya membuat keluarga kecewa.

    Dia menyoroti belum ditemukannya peristiwa pidana dalam surat polisi. Menurut dia, frasa tersebut mengisyaratkan peluang adanya tindak pidana tetap terbuka sehingga proses hukum seharusnya tidak ditutup.

    “Keluarga sangat kecewa. Kami akan menempuh langkah hukum berdasarkan ketentuan KUHAP yang baru berlaku awal Januari ini,” kata Nicholay kepada jurnalis, Jumat (9/1/2026).

    Pihak keluarga menilai ada kejanggalan teknis yang tidak didalami penyidik. Seperti fakta otopsi yang menunjukkan adanya luka memar di kepala, leher, dan dada akibat kekerasan benda tumpul.

    Tidak hanya itu, plastik dan lakban yang melilit kepala korban saat ditemukan tidak dihadirkan sebagai barang bukti utama. Alasannya karena sudah digunting di lokasi kejadian.

    “Kematian almarhum tidak wajar dan misterius. Adalah tugas penyelidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, bukan justru membebankannya kepada keluarga korban,” ujar Nicholay.

    Dia juga menyayangkan absennya tindakan ekshumasi serta tidak adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang diterima keluarga selama proses berlangsung.

    Kecurigaan keluarga semakin menguat mengingat keterangan penjaga indekos di Menteng yang dinilai berubah-ubah.

  • Soroti Kasus Nadiem Makarim, Iman Zanatul Haeri Singgung Tenaga Ahli di Kantor Staf Presiden Era Jokowi

    Soroti Kasus Nadiem Makarim, Iman Zanatul Haeri Singgung Tenaga Ahli di Kantor Staf Presiden Era Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri angkat suara terkait dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim.

    Dia menyinggung salah satu tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka, Jusist Tan yang kini menjadi buronan. Dia menilai, dalam kasus dugaan korupsi tersebut bisa saja membela Nadiem Makarim. “Semestinya, Jurist Tan bisa membela Nadiem, tapi memilih buron,” kata Iman, Jumat (9/1).

    Dalam unggahannya, Iman mengingatkan kembali bahwa Jurist Tan yang saat ini buron, adalah staf khusus bidang pemerintahan Mendikbudristek, Nadiem Makarim. Karena jabatannya itu, dia dipastikan mengetahui banyak terkait kasus korupsi tersebut.

    Selain itu, Iman juga mengungkap jika Jurist Tan selama periode 2015-2019 ditengarai sebagaoi salah satu pihak yang dekat dengan lingkaran dalam presiden di era Joko Widodo (Jokowi).

    “Pada tahun 2015-2019, bekerja sebagai Tenaga Ahli di Kantor Staf Presiden masa pemerintahan Joko Widodo,” tandas Iman.

    Sementara itu, setelah heboh pengawalan TNI dalam sidang dengan terdakwa Nadiem Makarim, hingga tidak adanya kesempatan bicara terhadap awak media yang diberikan oleh jaksa, membuat Nadiem membuat pesan tertulis kepada masyarakat terkait apa yang perlu dia sampaikan.

    Adapun isi surat seperti yang dibacakan pengacaranya dan beredar di media sosial seperti berikut:

    Apakah masuk akal keuntungan yang saya dapatkan Rp 809M kalau total omset Google dari pengadaan Chromebook hanya sekitar Rp 621M? Apakah ada kejahatan yang membayar lebih dari keuntungan?

  • Soal Pelaporan Pandji, PP Muhammadiyah Menolak Keras Pencantuman Nama Persyarikatan

    Soal Pelaporan Pandji, PP Muhammadiyah Menolak Keras Pencantuman Nama Persyarikatan

    MPKSDI juga mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan sosial seharusnya ditempuh secara arif dan bijaksana, terlebih ketika isu yang dibahas menyentuh ruang sensitif di tengah masyarakat.

    MPKSDI menghormati hak setiap warga negara untuk menempuh jalur hukum. Namun, tanggung jawab atas langkah tersebut berada sepenuhnya kepada pihak yang melakukan.

    Tindakan hukum yang ditempuh secara personal atau oleh kelompok tertentu, kata MPKSDI, tidak bisa diklaim sebagai keputusan resmi Muhammadiyah.

    Dalam pernyataan yang sama, MPKSDI juga mengajak generasi muda untuk menjaga etika dalam komunikasi publik.

    “Muhammadiyah mengajak seluruh pihak, khususnya generasi muda, untuk tetap menjaga etika bermedia, kedewasaan dalam menyikapi perbedaan pendapat, serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman,” Bachtiar menuturkan.

    Sementara itu, Polda Metro Jaya menyatakan telah menerima laporan terkait dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama yang dikaitkan dengan pernyataan dalam acara bertajuk Mens Rea.

    “Penyidik akan melakukan klarifikasi dan analisa barang bukti,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto.

    Sebelumnya, Pandji dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) bersama Aliansi Muda Muhammadiyah.

    Laporan itu terkait materi dalam pertunjukan komedi bertajuk Mens Rea yang dianggap bermasalah.

    Pengaduan resmi tersebut dilayangkan pada Rabu (7/1/2025) dengan dugaan pencemaran nama baik.

    Dalam laporan itu, pelapor turut menyerahkan sejumlah barang bukti berupa potongan materi yang disampaikan Pandji melalui salah satu platform saat pertunjukan Mens Rea berlangsung.

  • Prabowo Resmikan RI Swasembada Pangan: Ini Kemenangan yang Penting

    Prabowo Resmikan RI Swasembada Pangan: Ini Kemenangan yang Penting

    “Swasembada ini adalah kerja terbaik Kabinet Merah Putih dari gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia dan seluruh penyuluh petani Indonesia,” ujar Amran di tempat yang sama.

    Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), berdasarkan kerangka sampel area (KSA) amatan November 2025, produksi beras nasional 2025 diprediksi mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik tahunan sekitar 30-31 juta ton per tahun.

    Pengadaan beras tahun 2025 pun tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Perum Bulog melalui pembelian gabah langsung dari petani any quality dengan harga Rp6.500 per kilogram.

    Cadangan beras pemerintah sempat mencapai rekor 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan kini berada di kisaran 3,25 juta ton pada awal 2026, seiring penyaluran beras untuk bencana serta pengendalian stok dan harga.

    Capaian itu mencerminkan stabilitas pasokan, keberpihakan harga kepada petani, dan kehadiran negara dalam tata kelola pangan. Dampaknya, petani kian semangat untuk berproduksi dengan jaminan harga dan kepastian serapan oleh Bulog.

    “Di saat [target swasembada beras] menjadi satu tahun, alhamdulillah kami vertigo, kami asam lambung, hari ini sudah mulai sembuh, recovery kembali. Kami bukan kerja sendiri. Kalau sendirian, aku pasti tidak capai apa yang kita lihat hari ini. Tadi, Bapak (Presiden Prabowo) janji empat tahun, kemudian berubah tiga tahun, kemudian satu tahun,” ujar Amran.

    Amran Terima Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama

    Dalam kesempatan sama, Amran menerima tanda kehormatan Bintang Jasa Utama dari Presiden Prabowo Subianto. Tanda kehormatan itu diberikan atas jasanya dalam pencapaian target swasembada pangan 2025.

  • Puji Analisis Drone Emprit yang Tunjukan Ramainya Penolakan Pilkada DPRD, Saiful Mujani: Penolakan Sangat Solid

    Puji Analisis Drone Emprit yang Tunjukan Ramainya Penolakan Pilkada DPRD, Saiful Mujani: Penolakan Sangat Solid

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Ilmu Politik Saiful Mujani memuji analisis drone empirit. Terkait sentimen penolakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPRD.

    Walau populasi pengguna X, jauh lebih kecil dari jumlah pemilih di Indonesia secara keseluruhan. Dia menilai hal itu mengungkap hal lain.

    “Betul mas Fahmi. Populasi pengguna X memang kecil dibanding total pemilih di negeri ini,” ujar Saiful dikutip dari unggahannya di X, Jumat (9/1/2026).

    Karenanya, Saiful sendiri mengatakan berpegang pada survei opini publik nasional.

    “Karena itu kalau mau tahu sentimen pemilih tentang berbagai isu termasuk isu pilkada oleh DPRD, saya masih bersandar pada survei opini publik nasional, survei yang saintifik,” ucapnya.

    “Hasilnya representatif nasional bahwa rakyat di atas 80 persen nolak kepala daerah dipilih DPRD,” tambahnya.

    Survei tersebut, menurutnya sangat solid. Konsisten dari 2013 hingga saat ini.

    “Penolakan besar ini konsisten sejak survei pertama 2013 sampai terakhir Oktober 2025. Penolakan sangat solid. Jarang opini publik nasional sesolid begini,” terangnya.

    “Hampir konsensus rakyat nasional dalam menolak kepala daerah dipilih DPRD,” tambahnya.

    Sebelumnya, Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengungkapkan bahwa penolakan terhadap Pilkada oleh DPRD memang ramai dan emosional di media sosial, tetapi belum pernah benar-benar menyatu dalam satu suara kolektif.

    Kondisi ini, menurutnya, justru membuka ruang bagi manuver politik elite.

    “Bagi mereka yang berharap Pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat, ada satu pesan penting dan tidak sepenuhnya nyaman dari data Drone Emprit, media sosial memang gaduh menolak, tetapi tidak pernah satu suara,” ujar Ismail di X @ismailfahmi (8/1/2026).

  • Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Whoosh tak Lagi Terdengar, Susno Duadji: Hallo KPK

    Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Whoosh tak Lagi Terdengar, Susno Duadji: Hallo KPK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri , Susno Duadji mempertanyakan soal dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Woosh).

    Ini kembali dipertanyakannya lantaran soal dugaan korupsi dari kasus ini sebelumnya jadi pembahasan hangat.

    Hanya saja, belakangan ini perlahan-lahan soal Woosh sudah jarang kembali dibicarakan.

    Inilah yang kemudian jadi pertanyaan besar sekaligus mengundang sorotan Susno Duadji.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia mempertanyakan soal keberlanjutan proses penyelidikan proyek woosh ini.

    “Proses lidik dugaan korupsi proyek pengadaan kreta cepat Whoosh,”tulisnya dikutip Kamis (8/1/2026).

    Ia mempertanyakan soal proses penyelidikannya yang perlahan-lahan mulai hilang.

    Langkah KPK pun dipertanyakan olehnya, soal kasus ini sudah tidak lagi jadi bahan perbincangan dan belum mencapai titik akhirnya.

    “Koq seperti hilang. Nya-ris tak terdengar, hallo KPK,” terangnya.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh sudah masuk tahap penyelidikan.

    “Saat ini sudah pada tahap penyelidikan ya,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.

    Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, yakni Mahfud MD Official.

    Yang mengungkapkan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau mark up di proyek Whoosh.

    “Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” katanya.

  • Trucha Ingin Putus Tren Kekalahan saat Hadapi Bali United

    Trucha Ingin Putus Tren Kekalahan saat Hadapi Bali United

    FAJAR.CO.ID,PAREPARE — PSM Makassar membawa satu misi penting saat tampil berhadapan dengan Bali United.

    Di pekan ke-17 ini, PSM akan berhadapan dengan tim tangguh yakni Bali United

    Berstatus sebagai tuan rumah, laga ini bakal sulit untuk PSM Makassar karena lawan yang datang yaitu Bali United.

    Laga yang mempertemukan kedua tim ini akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Jumat (9/1/2026) mulai pukul 20.00 WITA.

    Satu misi penting para tim PSM Makassar di laga ini adalah memutus rantai kekalahan.

    Tercatat di tiga pertandingan terakhir tim berjuluk Juku Eja ini, mereka sama sekali tidak mendapatkan poin.

    Ini menyusul di tiga pertandingan ini mereka menelan tiga kekalahan beruntun. Masing-masing dari Malut United, Persib Bandung dan Borneo FC.

    Menghadapi Bali United, pemain belakang PSM Makassar Syahrul Lasinari menyebut timnya datang dengan ambisi.

    Ambisi yang dibawa adalah memutus rantai kekalahan yang didapatkan.

    Satu cara yang disebut Lasinari untuk memutus rantai ini tentunya dengan meraih kemenangan.

    “Hanya dengan kemenangan kami bisa memutus hasil buruk dari pertandingan-pertandingan sebelumnya,” katanya di sesi konferensi pers jelang laga, Kamis (8/1/2026).

    Belum lagi, status pertandingan ini adalah laga penutup PSM di putaran pertama Super League 2025/2026.

    Karena itu, Syahrul Lasinari berambisi untuk mengakhirinya dengan manis tentunya dengan hasil tiga poin.

    “Kami bertekad meraih kemenangan melawan Bali United,”tegasnya

    (Erfyansyah/fajar)

  • Defisit APBN 2025 Nyaris Tembus Batas Aman, Mardani Ali Sera: Pak Purbaya Perlu Didoakan…

    Defisit APBN 2025 Nyaris Tembus Batas Aman, Mardani Ali Sera: Pak Purbaya Perlu Didoakan…

    Realisasi sementara pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun.

    Realisasi penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp2.217,9 triliun atau setara 89 persen dari target Rp2.490,9 triliun.

    Rinciannya, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.917,6 triliun atau setara 87,6 persen dari target Rp2.189,3 triliun. Selanjutnya, penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp300,3 triliun atau 99,6 persen dari target Rp301,6 triliun.

    Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp534,1 triliun triliun atau 104 persen dari target Rp513,6 triliun. Sementara penerimaan hibah tercatat sebesar Rp4,3 triliun atau 733,3 persen dari target Rp600 miliar.

    Dari sisi belanja negara, realisasi sementara tercatat sebesar Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari target Rp3.621,3 triliun.

    Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp2.602,3 triliun, setara 96,3 persen dari target Rp2.701,4 triliun.

    Secara komponen, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi Rp1.500,4 triliun atau 129,3 persen dari target Rp1.160,1 triliun. Sedangkan belanja non-K/L tersalurkan sebesar Rp1.102 triliun atau 71,5 persen dari target Rp1.541,4 triliun.

    Untuk penyaluran transfer ke daerah (TKD), Kementerian Keuangan mencatatkan realisasi sebesar Rp849 triliun atau 92,3 persen dari target Rp919,9 triliun.

    “Kenapa nggak potong belanja agar defisit kecil? Ketika ekonomi kita downfall, kita harus menurunkan stimulus perekonomian. Ini cara pemerintah menjaga ekonomi tumbuh berkesinambungan tanpa membebani APBN,” jelas Purbaya.

  • Cendekiawan NU Ceramahi Prabowo: Tugas Pemerintah Itu Kerja Laksanakan Mandat Rakyat

    Cendekiawan NU Ceramahi Prabowo: Tugas Pemerintah Itu Kerja Laksanakan Mandat Rakyat

    Dikatakan Pandji, banyak orang keliru memahami arah materi yang ia bawakan di atas panggung.

    “Orang berpikir Mens Rea itu dibikin untuk nyenggol ini, nyenggol itu,” ujar Pandji dikutip pada Selasa (6/1/2026).

    Namun, ia menekankan bahwa sasaran utama dalam spesial show tersebut justru adalah masyarakat luas.

    “Yang disenggol oleh Mens Rea, rakyat Indonesia,” tegasnya.

    Pandji menjelaskan, sejak awal hingga akhir pertunjukan, materi stand up yang ia bawakan bertujuan untuk mengajak penonton lebih sadar akan peran mereka dalam sistem demokrasi.

    “Dari awal sampai akhir, materi stand up dalam Mens Rea itu untuk bikin semua orang yang tahu dia adalah bagian dari negara demokrasi untuk lebih baik menjadi bagian dari demokrasi,” katanya.

    Ia juga menyinggung soal kondisi politik nasional yang kerap dipersoalkan publik.

    Kata Pandji, situasi politik tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada elite atau lembaga negara semata.

    “Gua ngerasa kondisi politik kita itu sebenarnya tanggung jawab kita juga,” ucapnya.

    Pandji menekankan, masyarakat sering kali gemar menyalahkan DPR dan pemerintah tanpa bercermin pada realitas bahwa wakil rakyat merupakan cerminan dari masyarakat itu sendiri.

    “Cuma kita sering banget, ih salah ini, salah ini, DPR kacau. Lah DPR kan rata-rata rakyat,” Pandji menuturkan.

    “Ia melanjutkan, Kan perwakilan rakyat, rata-rata rakyat kayak gitu ya lu dapet orang kayak gitu,” tambahnya.

    Karena itu, Pandji mengajak masyarakat untuk mulai berbenah jika menginginkan perubahan dalam dunia politik.