Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Pemerintah Tak Tetapkan Banjir di Sumatera sebagai Bencana Nasional karena Anggaran Tak Cukup?

    Pemerintah Tak Tetapkan Banjir di Sumatera sebagai Bencana Nasional karena Anggaran Tak Cukup?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Hendri Satrio menerka-nerka. Mengapa pemerintah tak kunjung menetapkan benacana di sejumlah wilayah di Sumatera sebagai bencana nasional.

    “Kenapa pemerintah belum menetapkan bencana alam di Sumatra sebagai bencana nasional, nah, mungkin ya, mungkin, semoga saya salah,” kata Hendri dikutip dari unggahannya di X, Kamis (4/12/2025).

    Dia berspekulasi, alasannya karena pemerintah kurang uang. Bahkan tidak punya.

    “Mungkin salah satu alasannya karena pemerintah a.k.a negara kekurangan uang atau malah gak punya uang,” ujarnya.

    Dia lalu mengungkit kucuran dana Rp200 triliun ke Bank Himbara.

    “Apakah gegara 200T yang sudah terlanjur meluncur ke Bank Himbara?” imbuhnya.

    Hendri meminta pemerintah agar serius menyikapi bencana di Sumatera.

    “Sekali lagi, semoga saya salah. Ayo dong dibantu lebih dari maksimal supaya segera pulih wahai pemerintah a.k.a negara,” ucapnya.

    Meski demikian, dia menekankan, pendapatnya itu, kata dia, bisa saja salah.

    “Bila saya salah, saya mohon maaf, ini semata-mata karena ketidaktahuan saya terhadap kondisi di daerah bencana dan kondisi keuangan negara,” jelasnya.

    “Semoga kondisi daerah terkena dan terdampak bencana segera pulih,” tambahnya.
    (Arya/Fajar)

  • Menko Muhaimin Kejar Target 1 Juta Peluang Lulusan SMK Bekerja di Luar Negeri

    Menko Muhaimin Kejar Target 1 Juta Peluang Lulusan SMK Bekerja di Luar Negeri

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Workshop Kepala Sekolah SMK se-Sulsel untuk Program Go Global, yang dilaksanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, di Hotel Claro Makassar, Rabu (3/12/2025).

    Hadir dalam acara tersebut Sekda Provinsi Sulsel Jufir Rahman dan kepala Sekolah SMK se-Sulsel.

    “Tiga poin utama yang dibahas dalam Workshop ini yakni transformasi kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar global, Penyempurnaan tata kelola pendidikan vokasi agar siap menghadapi tantangan global,” ucapnya.

    “Serta menghadirkan tokoh-tokoh dari berbagai negara untuk memberikan wawasan dan persiapan bagi lulusan SMK yang akan bekerja di luar negeri,” ucapnya.

    Sementara itu, Menko PM Muhaimin Iskandar mengatakan Cak Imin sapaan akrab Cak Imin mengatakan, ia datang ke Makassar dan beberapa provinsi lain untuk memastikan bahwa para kepala sekolah diberikan materi dan kesiapan terhadap proggram SMK Go Global ini. Sebanyak 1 juta lulusan SMK akan dikirim ke luar negeri pada 2026 mendatang.

    “SMK Go Global ini mengejar 1 juta peluang bekerja di luar negeri dengan mengadaptasi dan menyiapkan peningkatan skill agar diterima. Ini penyerapan dan persiapan bekerja di luar negeri, prioritasnya adalah Eropa, Jepang, Timur Tengah, termasuk Jerman,” ucapnya.

    Workshop ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mempersiapkan generasi muda Indonesia, khususnya lulusan SMK, untuk menghadapi tantangan global dan meraih peluang kerja di luar negeri.

  • Tak Punya Sertifikat? Siap-siap Travel Haji dan Umrah Dicabut Izinnya

    Tak Punya Sertifikat? Siap-siap Travel Haji dan Umrah Dicabut Izinnya

    “Juga menekankan pada peraturan atau fikih kontemporer yang bisa menyesuaikan dengan kondisi yang memudahkan bagi jemaah dalam melaksanakan ibadah,” terangnya.

    Ashafif menegaskan sertifikasi kini menjadi syarat wajib untuk pendampingan haji reguler maupun khusus.

    “Betul, jadi ini menjadi salah satu persyaratan mutlak yang digunakan pembimbing apabila ingin melakukan pendampingan kepada jemaah,” Ashafif menuturkan.

    “Baik haji khusus maupun reguler. Jadi persyaratan bagi setiap petugas, baik di kloter, maupun pembimbing ibadah di travel haji khusus wajib memiliki sertifikat baru mendapat izin dan kuota berangkat memberikan pendampingan,” tambahnya.

    Jika ada pembimbing nakal yang menjalankan tugas tanpa sertifikat resmi, akan diberikan tindakan tegas.

    “Tentu kalau dia atas nama dari travel, travelnya akan mendapatkan teguran sesuai mekanisme yang ada. Sampai yang paling berat pencabutan izin travelnya, baik dari KBU apalagi kalau juga terhadap pembimbing haji reguler tentu saja akan mendapatkan sanksi sesuai regulasi yang ada,” tegasnya.

    Di tempat yang sama, Pelaksana Pembimbing Manasik Haji dan Umrah, Prof Abd Rasyid Masri, menyebut proses pelatihan digelar secara profesional dengan seleksi ketat.

    “Mereka mendapatkan materi dari 24 narasumber, ada empat dari Jakarta. Ke depan ada juga ditambah narasumber ada tujuh dari Jakarta,” kata Rasyid.

    Ia memastikan narasumber dipilih berdasarkan kompetensi dan pengalaman.

    “Narasumbernya sangat selektif, baik dalam penguasaan manasik haji, fikihnya, maupun dair ilmu psikologi, komunikasi,” tukasnya.

  • PELTI Lepas 13 Atlet Tenis, Nurdin Halid Target Lima Emas di SEA Games Thailand

    PELTI Lepas 13 Atlet Tenis, Nurdin Halid Target Lima Emas di SEA Games Thailand

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal PELTI, Andi Fajar Asti, mengatakan bahwa dukungan non teknis juga diberikan, termasuk kehadiran keluarga atlet di arena pertandingan.

    “Para atlet akan berangkat tanggal 8. Untuk memberikan dukungan maksimal, para orang tua juga akan diberangkatkan karena dukungan mereka sangat penting bagi atlet,” ujarnya.

    Ia juga memastikan bahwa sekitar 30 pengurus PELTI akan turut memberikan dukungan langsung di Bangkok. “Ini adalah bukti keseriusan PELTI dalam mengemban tugas untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia di SEA Games Bangkok,” ucapnya.

    Cabang olahraga tenis di SEA Games 2025 akan mempertandingkan tujuh nomor, yaitu tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, beregu putra, beregu putri, dan ganda campuran. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di National Tennis Development Center, Muang Thong Thani, Bangkok, pada 10–19 Desember 2025.

    Daftar Atlet Tim Tenis Indonesia SEA Games 2025

    Putra:
    Muhammad Rifqi Fitriadi; Christopher Benjamin Rungkat; Lucky Candra Kurniawan; Ignatius Anthony Susanto; Justin Barki; Tegar Abdi Satrio; Aldhito Ramadhan Dwi Kurniawan

    Putri:
    Aldila Sutjiadi; Janice Tjen; Priska Madelyn Nugroho; Anjali Kirana Junarto; Meydiana Laviola Reinnamah

  • Update Korban Jiwa Capai 708 Orang, Presiden Prabowo Subianto Perintahkan Banjir dan Longsor Jadi Prioritas Nasional

    Update Korban Jiwa Capai 708 Orang, Presiden Prabowo Subianto Perintahkan Banjir dan Longsor Jadi Prioritas Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) mendapat atensi serius Presiden Prabowo Subianto.

    Setelah melakukan kunjungan ke beberapa lokasi bencana di Sumatera dan Aceh, Presiden Prabowo telah memerintahkan kepada semua pihak yang fokus membantu memulihkan situasi pasca bencana tersebut.

    Presiden Prabowo menegaskan, bencana di tiga provinsi tersebut harus menjadi prioritas nasional semua pihak.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno mengatakan bahwa dana dan logistik telah disiapkan secara penuh oleh pemerintah pusat.

    Hal itu dia katakan dalam konferensi pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra, di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, pada Rabu (3/12).

    “Agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total,” ucap Pratikno.

    “Salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunaan dana siap pakai,” lanjutnya.

    Prabowo juga disebut memberi arahan kepada seluruh kementerian, lembaga, TNI dan Polri, pemerintah daerah serta BUMN untuk membantu bekerja memulihkan bencana ini.

    “Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh bapak presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuanya dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital,” kata dia.

    Selain itu, pemerintah juga disebut terus memastikan kelancaran pengiriman layanan dasar ke seluruh wilayah bencana.

  • Selamatkan Guru Honorer agar Tetap Mengabdi, Ini Skema yang Disiapkan Pemerintah

    Selamatkan Guru Honorer agar Tetap Mengabdi, Ini Skema yang Disiapkan Pemerintah

    FAJAR.CO.ID, GRESIK — Masa pengabdian tenaga honorer di lingkup pemerintahan akan berakhir pada Desember 2025,

    Hal itu juga berlaku bagi tenaga honorer di lingkungan Pemkab Gresik. Sesuai UU tentang ASN, pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintahan hanya berasal dari PNS dan PPPK.

    Di Kabupaten Gresik jumlah tenaga honorer yang terancam itu hampir 1.000 orang. Guru mendominasi dengan jumlah sekitar 800 orang.

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada 25 November 2025, mengeluarkan surat edaran yang menegaskan bahwa seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib menyelesaikan status pegawai non ASN sebelum memasuki 2026.

    Namun Pemkab Gresik tidak berdiam diri. Rencananya para honorer terutama guru itu akan dicarikan skema agar tetap bisa bekerja. Apalagi saat ini kebutuhan guru masih belum mencukupi.

    Kepala Dinas Pendidikan, Gresik S. Hariyanto mengatakan, masih akan mendalami skema yang akan dilakukan. Terutama koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Gresik.

    “Saat ini salah satu opsi yang muncul yakni pembiayaan gaji melalui BOS pendamping. Kami masih koordinasi dengan BKPSDM,” ucap Hariyanto.

    Saat ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sedang menyusun payung hukum untuk pembiayaan melalui BOS pendamping itu.

    Kepala BKPSDM Gresik Agung Endro Utomo mengatakan, honorer yang tidak masuk PPPK paruh waktu akan diakomodir melalui outsourcing. Namun untuk guru tidak bisa.

    “Kemarin sempat mendapat informasi jika pusat sedang menyusun aturan untuk BOS pendamping,” ucap Agung Endro Utomo.

  • Dua Minggu Berturut-Turut Raih Penghargaan Pemain Muda Terbaik, Sayang Victor Dethan Gagal Tembus Skuad Sea Games

    Dua Minggu Berturut-Turut Raih Penghargaan Pemain Muda Terbaik, Sayang Victor Dethan Gagal Tembus Skuad Sea Games

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Penampilan luar biasa terus ditunjukkan oleh pemain muda PSM Makassar, Victor Dethan.

    Performa apiknya itu kembali terlihat di pekan ke-14 Super League 2025/2026 ini saat timnya meraih kemenangan atas Persis Solo.

    Di kemenangan comeback 3-4 atas Persis, Dethan punya peran besar di sisi sayap dan penyerangan PSM Makassar.

    Terbukti, di pekan itu juga ia berhasil menyabet penghargaan sebagai Young Player of the Week pekan ke-14.

    Tak sekali di pekan sebelumnya atau pekan ke-13 lalu pemain berusia 21 tahun itu lalu mendapatnya.

    Itu berarti Victor Dethan di dua pekan berturut-turut berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Young Player of the Week

    Sayang performa apiknya bersama PSM Makassar gagal membuat pelatih Indra Sjafri terkesan dan membuat lolos ke skuad utama Sea Games 2025.

    Nama Dethan sempat dipanggil ikut seleksi timnas Indonesia U-22 pada Oktober lalu.

    Saat itu, Dethan dimainkan oleh Indra Sjafri saat lawan India U-23 (10/10/2025).

    Di laga ini, Dethan hanya main 45 menit sebelum di akhir laga Indonesia U-22 kalah 1-2 oleh India.

    Di pemanggilan November lalu, dari 33 nama pemain Indonesia U-22 yang dipanggil Indra Sjafri untuk lawan Mali U-23, nama Dethan tak ada.

    Sehingga karena tak masuk 33 nama, nama Dethan pun otomatis tak didaftar Indra Sjafri untuk SEA Games 2025 Thailand.

    Kemungkinan berat persaingan di lini depan dan gaya main dari sang pemain membuat sulit bersaing di skuad Timnas Indonesia U-22 untuk Sea Games 2025 ini.

    Padahal, Dethan sendiri di era pelatih Shin Tae Yong sebelumnya sempat jadi andalan.

  • KPK Periksa Ridwan Kamil terkait Kasus Dugaan Korupsi BJB, Yudi Purnomo: Ini Kebangkitan atau Formalitas?

    KPK Periksa Ridwan Kamil terkait Kasus Dugaan Korupsi BJB, Yudi Purnomo: Ini Kebangkitan atau Formalitas?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap menyorot terkait soal pemeriksaan Ridwan Kamil persoalan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

    Lewat salah satu cuitan di akun media sosial X pribadinya, Yudi Purnomo bicara dan punya pertanyaan soal hal ini.

    KPK memang secara resmi melakukan pemeriksaan ke Ridwan Kamil Gubernur Jabar sebagai Saksi dalam kasus ini.

    “Akhirnya KPK memeriksa Ridwan Kamil Gubernur Jabar sebagai Saksi dalam perkara BJB,” tulisnya dikutip Rabu (3/12/2025).

    Yang jadi pertanyaannya dan pandangannya kini, langkah yang diambil KPK ini memang benar positif atau hanya sekedar penghilang kisruh.

    Kisruh yang dimaksud terkait Rehabilitasi Ira Puspadewi.

    “Apakah ini kebangkitan KPK pasca Rehabilitasi Ira Puspadewi,” sebutnya.

    “Atau formalitas untuk menurunkan tensi sentimen negatif masyarakat?,” tambahnya.

    Yudi Purnomo pun berharap yang terbaik ke depannya untuk KPK, apalagi kasus dugaan korupsi ini harus diusut tuntas.

    “Kita lihat nanti,” pungkasnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Enggan Lakukan Permintaan Komisi Informasi, UGM Dinilai Semakin Vulgar Lindungi Jokowi dari Pengungkapan Ijazah Palsu

    Enggan Lakukan Permintaan Komisi Informasi, UGM Dinilai Semakin Vulgar Lindungi Jokowi dari Pengungkapan Ijazah Palsu

    Fajar.co.id, Jakarta — Sikap perwakilan UGM yang tidak mengamini permintaan hakim untuk melakukan uji konsekuensi terkait Kartu Hasil Studi (KHS) milik Jokowi dengan melibatkan pihak eksternal jadi sorotan.

    Sikap itu dinilai sebagai bukti bahwa Universitas Gajah Mada (UGM) semakin vulgar melindungi dan memproteksi Jokowi agar kejanggalan ijazahnya tidak terbuka ke publik.

    Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadilah. Menurut dia, UGM bergerak untuk melindungi Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Hal ini dilihatnya dalam sidang lanjutan sengketa informasi yang digelar Komisi Informasi Pusat, pada Selasa (2/12/2025).

    Pada kesempatan itu, Rizal hadir sebagai pengunjung dalam sidang sengketa informasi publik yang diajukan Leony Lidya, Lukas Luwarso dan Herman yang tergabung dalam Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bon Jowi).

    Rizal pun menganggap hal itu merupakan bentuk UGM melindungi Jokowi.

    “Saya kira UGM itu selalu memproteksi (Jokowi). Walaupun sudah diberi oleh pihak hakim ini jangan hanya konteks Jokowi tapi umum saja, sampai sebegitunya, tapi frame berpikir dia (UGM) Jokowi harus dilindungi,” beber Rizal kepada awak media di Kantor Komisi Informasi Pusat, Selasa (2/12/2025).

    Rizal menilai hal ini menjadi masalah serius dalam perkara ijazah Jokowi yang tak kunjung bisa dilihat publik. UGM pun dinilai Rizal memang berniat menutupi informasi perjalanan akademik Jokowi saat berkuliah di UGM.

    Lihat saja Dekan, Rektor, sampai ke pihak perwakilannya di pihak termohon KIP. Sama saja, menyembunyikan. Tidak mau menunjukan hal yang sebenarnya kepada publik, bagaimana Jokowi dalam statusnya dalam perkuliahan, maupun hasil, KKN dan sebagainya,” tegas Rizal.

  • Rizal Fadillah: Jokowi Pengkhianat Negara

    Rizal Fadillah: Jokowi Pengkhianat Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerhati Politik dan Kebangsaan, M Rizal Fadillah, blak-blakan menyebut Presiden ke-7, Jokowi, sebagai pengkhianat negara.

    Salah satu tersangka dalam laporan Jokowi di Polda Metro Jaya ini menyebabkan, ungkapan tidak boleh ada negara dalam negara Menhan, Sjafrie Sjamsoeddin republik dalam republik, seolah menjadi cahaya di tengah kegelapan.

    “PT. IMIP terbongkar memiliki bandara internasional tanpa aturan imigrasi dan bea cukai yang semestinya,” ujar Rizal kepada fajar.co.id, Selasa (2/12/2025).

    Dikatakan Rizal, kedaulatan bangsa dan negara terusik. Produk Jokowi baru dipermasalahkan ketika eranya selesai.

    “Tentu bukan tidak diketahui sebelumnya. Persoalan republik (Cina) dalam republik (Indonesia) ini nampaknya bukan hanya di Morowali tetapi juga di Halmahera, PIK 1-2, IKN, Rempang, dan wilayah potensional lain seperti Pulau Bintan dan Batang,” bebernya.

    Lanjut Rizal, temuan Sjafrie mestinya ditindaklanjuti dengan kebijakan tegas dan konsekuen termasuk kemungkinan penutupan perusahaan China tersebut.

    “Kedaulatan negara harus diutamakan. Jokowi adalah biang kerok, pengkhianat negara. Pemerintahannya  sangat pragmatis. Komisi-komisi proyek berbau korupsi dan kolusi terendus,” tegasnya.

    Blak-blakan, Rizal mengatakan bahwa pembangunan di era Jokowi hanya menyejahterakan segelintir pejabat dan pengusaha.

    “Kerja sama Jokowi, Luhut, dan lainnya dengan pemilik modal bersimbiosis mutualisme. Rakyat pribumi hanya ditempatkan sebagai pekerja, pengabdi dan pelayan,” Rizal menuturkan.