Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Cak Imin: Jakarta Penuh, Jangan Ke Jakarta Jika Pekerjaan Tidak Jelas

    Cak Imin: Jakarta Penuh, Jangan Ke Jakarta Jika Pekerjaan Tidak Jelas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memberikan imbauan khusus untuk para pemudik menjelang lebaran.

    Dalam imbauannya, ia menyampaikan agar para pemudik yang balik kampung agar kiranya tidak membawa orang dari kampung saat arus balik ke DKI Jakarta.

    Imbauan ini dilontarkan oleh Cak Imin, karena melihat jumlah penduduk yang semakin padat di Jakarta dan menurutnya kapasitas penampungannya sudah di luar batas.

    “Nah baliknya ini, Jakarta sudah penuh, jangan bawa yang tidak memiliki skill” Ujar Cak Imin, dikutip Jumat, (28/3/2025).

    Lebih jelasnya, ia khawatir terhadap Jakarta yang sudah penuh, apabila ditambah penduduk maka semakin menumpuk.

    “Ya imbauan, kalau tidak punya pekerjaan yang jelas jangan ke Jakarta dulu. Karena khawatir terjadi penumpukan,” sahutnya.

    Lebih lanjut, ia menyarankan kepada pemudik untuk membelanjakan uang mereka sebanyak-banyaknya di kampung halaman demi memberdayakan UMKM disana.

    “Uang tabungannya belanjakan sebanyak-banyaknya di kampung. Kalau perlu habiskan di kampung. Yang penting untuk memberdayakan UMKM,” tutupnya.

    (Besse Arma/Fajar)

  • Wamenag Romo Syafii Luruskan Pernyataan Soal THR Budaya Idul Fitri

    Wamenag Romo Syafii Luruskan Pernyataan Soal THR Budaya Idul Fitri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafii meluruskan pernyataannya soal THR (tunjangan hari raya) adalah budaya Idulfitri.

    Romo Syafii tegas menolak aksi paksa minta THR yang dilakukan pihak manapun. Namun ia mendukung tradisi saling memberi di momen Idulfitri. Menurutnya, hal itu sudah membudaya sejak zaman dahulu.

    “Yang saya maksud sebagai budaya kita itu saling memberi, terlebih di Hari Idulfitri. Sejak dulu, kita diajarkan untuk peduli,” sebut Wamenag Romo Syafii di Jakarta, dilansir pada Jumat (28/3/2025).

    “Sebagai contoh, setiap lebaran, saya siapkan uang khusus untuk diberikan kepada cucu, anak-anak sekitar rumah, dan tetangga yang membutuhkan. Ini juga dilakukan sekaligus mendidik anak untuk peduli dan mau berbagi,” sambungnya.

    Ditegaskan Romo Syafii, memberi adalah hal positif. Puasa juga melatih umat Islam untuk peduli sehingga lahir pribadi-pribadi yang dermawan.

    “Kedermawanan penting agar harta tidak hanya bergulir di kalangan orang-orang kaya saja. Ada pemerataan,” sebutnya.

    Tentang adanya pihak yang meminta, apalagi dengan cara memaksa, Wamenag Romo Syafii tegas menolak. Aksi semacam itu menurutnya tidak baik.

    “Meminta apalagi dengan memaksa, itu jelas bukan budaya kita. Agama tidak mengajarkan hal itu. Karenanya, tidak seharusnya dilakukan. Kita tolak itu,” tegas Wamenag.

    “Agama mengajarkan untuk memberi, bukan meminta. Tangan di atas jauh lebih baik dari tangan di bawah,” tegasnya. (Pram/fajar)

  • KPK Sempat Jadwalkan Febri Diansyah Diperiksa Terkait Kasus Harun Masiku, Guntur Romli: Ngawur, Jelas Intimidasi

    KPK Sempat Jadwalkan Febri Diansyah Diperiksa Terkait Kasus Harun Masiku, Guntur Romli: Ngawur, Jelas Intimidasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin mengintervensi Febri Diansyah. Karena menjadi pengacara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Pria yang karib disapa Gun Romi itu bahkan mengatakan KPK makin ngawur dan memalukan.

    “KPK makin ngawur dan memalukan. Semakin jelas mau mengintimidasi Febri Diansyah yang menjadi advokat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto,” kata Gun Romli dikutip dari unggahannya di X, Jumat (28/3/2025).

    Menurutnya, serangkaian peristiwa yang dialami Febri menunjukkan KPK ingin mengganggu Febri. Hanya karena berstatus sebagai advokat Hasto.

    “KPK mau mengganggu tugas Febri Diansyah (eks Jubir KPK) yang saat ini menjadi penasehat hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto,” ujarnya.

    Hal tersebut, dimulai saat KPK menggeledah eks kantor hukumnya. Bahkan memanggil. Karena disinyalir terlibat kasus Tindak Pidana dan Pencucian Uang Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

    “Awalnya KPK menggeledah eks kantor Febri dan memanggilnya adiknya dengan alasan sedang memeriksa kasus TPPU SYL,” ucapnya.

    Bahkan, kemarin Febri dipanggil KPK dalam kasus Harun Masiku. Namun batal diperiksa meski ia sudah ada di Gedung KPK.

    “Tiba-tiba hari Rabu pagi kemaren 26 Maret, Febri mendapatkan surat penggilan via WA dari KPK untuk datang hari ini Kamis 27 Maret pkl 10.00 mau diperiksa kasus Harun Masiku (apa hubungannya coba?” imbuhnya.

    Di hari pemanggilan Febri, si saat bersamaan digelar sidang Hasto.

    “Padahal itu jadwal sidang Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di mana Febri salah satu advokat yang selalu hadir di Persidangan,” terangnya.

  • Susi Pudjiastuti Desak Pemeriksaan Ulang ASN dan Pensiunan yang Terima Gaji Negara: Apa Betul Orangnya Masih Ada?

    Susi Pudjiastuti Desak Pemeriksaan Ulang ASN dan Pensiunan yang Terima Gaji Negara: Apa Betul Orangnya Masih Ada?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Sebanyak 400 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, Bengkulu kedapatan berbuat curang.

    Mereka terbukti menggunakan foto wajah dan fake GPS untuk menyiasati sistem presensi online.

    Hal inilah yang kemudian disorot tajam oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

    Susi menyoroti tajam hal ini terkait pegawai Pemerintah dan Pensiunan yang menerima gaji atau benefit dari negara.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Susi Pujiastuti menyarankan agar penerima pegawai Pemerintah dan Pensiunan yang menerima gaji atau benefit untuk kembali dicek.

    “Sudah saatnya Pegawai Pemerintah dan pensiunan ( yang menerima gaji/ benefit dr Negara ) dicek orangnya masih benar ada dan masih hidup,” tulisnya dikutip Jumat (28/3/2025).

    Saran ini bukan tanpa alasan, karena menurutnya hasil Audit di Amerika Serikat banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan.

    “Hasil audit di USA saja oleh tim Elon musk menemukan nomor Social security yg usianya diatas 120 thn bahkan 300 tahun; dan jumlahnya jutaan,” ujarnya

    “Apalagi disini yg 🫣🤭 Pak Presiden @prabowo,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Operasi Militer di Ruang Siber Targetkan Pihak yang Lemahkan Kepercayaan kepada Pemerintah, Hindia: Bukan Spekulasi Lagi Balik ke Orba

    Operasi Militer di Ruang Siber Targetkan Pihak yang Lemahkan Kepercayaan kepada Pemerintah, Hindia: Bukan Spekulasi Lagi Balik ke Orba

    Dalam unggahan lain, Baskara Putra menampilkan ulang seruan untuk masyarakat beramai-ramai turun ke jalan lagi besok.

    “Militerisme dan oligarki semakin mengancam demokrasi kita. Revisi UU TNI membuka jalan bagi militer masuk ke ranah sipil, bertentangan dengan amanat reformasi yang menegaskan supremasi sipil. Mari turun ke jalan, desak bersama,” demikian bunyi potongan seruan demonstrasi yang Baskara Putra unggah ulang dari akun X @barengwarga.

    Komika Pandji Pragiwaksono juga menuliskan reaksinya terhadap kebijakan baru Kementerian Pertahanan atau Kemenhan di dunia maya.

    “Wew,” tulis Pandji Pragiwaksono sambil menyertakan gambar bergerak dirinya bertuliskan, ‘Do I really have to explain this?’.

    Sebelumnya, Kementerian Pertahanan mengungkap peran baru TNI untuk menghadapi ancaman siber, utamanya yang menyerang sistem pertahanan. Bentuk serangan itu seperti peretasan dan sabotase digital.

    “TNI akan berperan dalam menghadapi berbagai ancaman siber, termasuk serangan terhadap sistem pertahanan dan komando militer, seperti peretasan, sabotase digital, atau pencurian data strategis,” kata Kepala Biro Info Pertahanan (Infohan) Setjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang kepada media, Rabu (26/3/2025).

    Selain itu, TNI juga berperan menghadapi ancaman terhadap infrastruktur kritis nasional. Contohnya, serangan terhadap jaringan listrik, telekomunikasi, transportasi, dan serangan lainnya yang dianggap berdampak pada stabilitas negara.

    Bagian dari Operasi Militer di Ruang Siber, TNI juga akan melakukan operasi informasi dan disinformasi terhadap pihak-pihak yang mengancam kedaulatan negara.

  • Viral Ambulans Diduga Diintimidasi Saat Demo UU TNI

    Viral Ambulans Diduga Diintimidasi Saat Demo UU TNI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah potongan video yang memperlihatkan mobil ambulans diduga mengalami intimidasi dari aparat keamanan saat aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang TNI di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, beredar di media sosial.

    Video itu diunggah oleh akun X @senyumina*brayy dengan narasi, “AMBULANCE DIINTIMIDASI G BISA LEWATTT, KACAU PARCOK.”

    Video tersebut memicu berbagai reaksi warganet yang mempertanyakan akses bagi tenaga medis dalam situasi darurat.

    Sebelumnya, aksi demonstrasi yang berlangsung pada Kamis (27/3) berujung ricuh. Aparat kepolisian membubarkan massa menggunakan water cannon sekitar pukul 18.30 WIB setelah peringatan agar demonstran membubarkan diri tak diindahkan.

    Ratusan peserta aksi berhamburan ke berbagai arah, sebagian melarikan diri ke kawasan Senayan Park (Spark) dan Gelora Bung Karno (GBK) untuk menghindari kejaran petugas. (eds)

  • Bantu Tingkatkan Kesejahteraan Umat, Prabowo Subianto Apresiasi Kinerja Baznas

    Bantu Tingkatkan Kesejahteraan Umat, Prabowo Subianto Apresiasi Kinerja Baznas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam membantu pemerintah, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mendapat apresiasi dari pemerintah.

    Apresiasi itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut, Baznas telah meningkatkan kesejahteraan umat dan membantu pemerintah melalui program-program unggulannya.

    Hal itu disampaikan dalam acara Zakat Istana 2025 oleh Presiden dan Wakil Presiden, diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/3/2025).

    Turut hadir Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA. bersama Wakil Ketua BAZNAS RI Mokhamad Mahdum, SE, MIDEc, Ak, CA, CPA, CWM., beserta jajaran Pimpinan BAZNAS RI.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada BAZNAS karena peran pentingnya dalam membantu pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat,” ujar Presiden Prabowo.
    Menurut Presiden Prabowo, peran penting BAZNAS ini tidak hanya diakui di dalam negeri tetapi juga ke luar negeri, seperti peran BAZNAS dalam membantu saudara-saudara Muslim di Palestina.

    “Saya menghormati kerja keras saudara-saudara (BAZNAS) yang juga diapresiasi di luar negeri, di Palestina, di Timur Tengah. Pekerjaan BAZNAS sangat dihormati, dan BAZNAS selalu hadir di tempat yang sulit. Terima kasih BAZNAS,” ucap Presiden Prabowo.

    Menurut Prabowo, menjelang lebaran 2025, ini masih banyak masyarakat yang tidak bisa mudik karena kesulitan ekonomi dan berjuang untuk kelangsungan hidup. Dengan membayar zakat, Presiden berharap dapat membantu meringankan beban hidup mereka.

  • Mau Sistem Sehebat Apapun, Kalau Mental Korup Ya Tetap Curang – FAJAR

    Mau Sistem Sehebat Apapun, Kalau Mental Korup Ya Tetap Curang – FAJAR

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Sebanyak 400 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, Bengkulu kedapatan berbuat curang.

    Hal ini yang saat ini mendapatkan banyak sorotan di media sosial saat ini.

    Mereka terbukti menggunakan foto wajah dan fake GPS untuk menyiasati sistem presensi online.

    Hal ini direspon keras oleh penulis novel, Tere Liye melalui unggahan di media sosial Instagram pribadinya.

    Tere Liye membagikan berita lama sekitar tahun 2024 dengan kasus yang hampir sama.

    “Berita ini Juli 2024. Setahun lalu. Sengaja sy screenshot berita lama; bukan berita terbaru di Bengkulu, 400 ASN yg juga ngakalin mesin absensi,” tulisnya dikutip Kamis (27/3/2025).

    “Tahun demi tahun berlalu, masiiiih saja terjadi. Ada yang ketahuan; ada yang dibiarkan saja, bahkan ada yg bebas merdeka sih bodo amat,” ujarnya.

    Sang penulis pun menyindir sifat masyarakat Indonesia yang terkenal dengan koruptornya yang mendarah daging.

    “Sifat korup (rusak) itu dilawan. Dimulai dari diri sendiri. Mau sebagus apapun sistemnya, jika kita biarkan sifat korup ini, tetap saja akhirnya korup,” tuturnya.

    Ia pun menyebut begitu susah orang Indonesia untuk jujur. Apalagi, menyindir terkait ASN yang memang dan mengedankan kejujuran.

    “Apa susahnya sih hal2 kecil begini jujur. Bukan malah teruuus saja banyak alasan. Salah inilah, salah itulah. Sungguh kelak, bahkan urusan sebutir debu pun ditanya,” sebutnya.

    “Kita itu bukankah dulu berebut, pengeeen sekali jadi ASN? Maka bekerjalah sebaik mungkin. Karena oh karena, masuk tepat waktu, berusaha habis2an jujur pun kita masih akan diminta tanggung-jawab kelaka,” pungkasnya.

  • MUI Soroti Program Ramadan, Desak KPI Tegur Raffi Ahmad karena Hal Ini

    MUI Soroti Program Ramadan, Desak KPI Tegur Raffi Ahmad karena Hal Ini

    Tak hanya itu, pada episode ke-145 program yang sama, Raffi juga diduga mengeksploitasi status sosial seorang perempuan dengan berkata, “Janda semakin di depan.”

    Sementara itu, dalam program Berkahnya Ramadhan di TransTV, dugaan pelanggaran juga ditemukan.

    Pada 3 Maret 2025, Raffi Ahmad terlihat membanting Anwar, dan pada 10 Maret 2025, ia memasukkan tisu bekas ke mulut Maxim. Tisu tersebut sebelumnya digunakan untuk mengelap wajah Ivan Gunawan dan Anwar dalam segmen membahas penggunaan make-up.

    KH Masduki menegaskan bahwa bulan Ramadan seharusnya dihormati oleh semua pihak, terutama media penyiaran, dengan menyajikan program yang beretika dan sesuai dengan pedoman penyiaran.

    “Bulan Ramadan adalah bulan suci… sudah sepatutnya bisa dipahami, dihormati, dan diapresiasi oleh berbagai kalangan khususnya media penyiaran dengan menyajikan program yang menghormati, mematuhi etika dan pedoman yang berlaku,” tegasnya.

    MUI mengingatkan bahwa lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab sosial yang besar karena menggunakan frekuensi publik. Oleh sebab itu, mereka diharapkan menayangkan program yang berkualitas dan mendidik masyarakat.

    “Media sudah seharusnya memiliki misi profetik, yakni menyerukan kebaikan, menjadi pelopor perubahan, dan membimbing manusia ke arah yang baik dan benar,” tambah KH Masduki.

    Namun, hasil pemantauan selama 10 hari pertama Ramadan menunjukkan masih adanya tayangan yang dianggap tidak sesuai dengan standar kepatutan.

    Anggota Tim Pemantauan Ramadan 1446 H MUI, Rida Hesti Ratnasari, menegaskan bahwa MUI tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi, tetapi hanya bisa memberikan rekomendasi.

  • Bahlil Tegaskan Tak Ada Orang Titipan Prabowo di Danantara, Dokter Eva: Tegasin Dulu Urusan Ijazah Sampeyan

    Bahlil Tegaskan Tak Ada Orang Titipan Prabowo di Danantara, Dokter Eva: Tegasin Dulu Urusan Ijazah Sampeyan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tak ada orang titipan Presiden Prabowo di Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

    Hal itu menuai tanggapan publik. Salah satunya dari Ketua Dokter Indonesia Bersatu, dr Eva Sri Diana.

    Ia mengungkit pelanggaran akademik. Terkait gelar doktornya di Universitas Indonesia (UI) yang bermasalah

    “Tegasin dulu urusan ijazah sampeyan Mas,” kata Eva dikutip dari unggahannya di X, Kamis (27/3/2025).

    Ia meminta publik tak percaya omongan Bahlil. Pasalnya, gara-gara Bahlil lah UI tak lagi dipercaya.

    “Jangankan percaya omongan situ, bahkan gegara situ UI sekarang tidak lagi dipercaya,” tegasnya.

    Dikutip dari Antara, hal itu disampaikan Bahlil merespons pertanyaan awak media terkait kepengurusan Danantara yang diisi oleh tokoh-tokoh berpengalaman, termasuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    “Saya pikir Danantara adalah sebuah lembaga keuangan yang dimiliki oleh negara. Dia semacam Temasek-nya Singapura, kira-kira begitu. Badan pengelola investasi yang harus dilakukan secara profesional, kredibel,” kata Bahlil saat ditemui awak media di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu.

    Dia menekankan bahwa kredibilitas Danantara sangat dijaga, terbukti dari keputusan Presiden RI Prabowo Subianto yang tidak menitipkan satu pun nama dalam struktur kepengurusan lembaga tersebut.

    Menurutnya, hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan Danantara dikelola oleh orang-orang yang memiliki reputasi, integritas dan kemampuan.