Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • 1.967 CPNS Memilih Mengundurkan Diri, Said Didu: Berarti Sudah Tidak Menarik Lagi

    1.967 CPNS Memilih Mengundurkan Diri, Said Didu: Berarti Sudah Tidak Menarik Lagi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial sekaligus mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyoroti tajam terkait banyak PNS yang mengundurkan diri.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Said Didu menyebut PNS yang memilih mengundurkan diri menurutnya ini merupakan masalah serius.

    “Ini masalah serius,” tulisnya dikutip Jumay (25/4/2025).

    Ia bahkan menyebut terkait masalah ini, membuat PNS di mata masyarakat ternyata sudah tidak menarik lagi.

    “Artinya jadi PNS tidak lagi menarik,” tuturnya.

    Sebelumnya, terdapat 1.967 peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 yang mengundurkan diri.

    Adapun alasan pengunduran diri para peserta karena adanya optimalisasi.

    Optimalisasi ini merupakan kebijakan pemerintah untuk menghindari agar tidak ada formasi yang kosong.

    Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menyatakan penyebab CPNS undur diri itu salah satunya karena jarak penempatan yang jauh. Sebab kampus-kampus perguruan tinggi negeri tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

    “Maka kendala terbesar adalah jauh dari domisilinya. Tapi sebenarnya bisa diterima dulu, 5 tahun kemudian (bisa) pindah itu bisa diatur oleh kementeriannya,” kata Zudan.

    Kemudian karena tidak ada izin dari keluarga. Selanjutnya, karena kesehatan orang tua, dianggap mengundurkan diri dari usulan instansi, kemudian sedang menjalani studi S2 atau S3 di tempat yang lain.

    “Terkendala kondisi kesehatan, kemudian dia merasa salah memilih formasi. Bahwa ternyata bukan ini yang saya pilih, saya tidak cocok mengundurkan diri. Dan yang terakhir merasa penghasilannya kalau nanti jadi PNS itu sedikit,” jelasnya.

  • Dipolisikan Relawan Jokowi karena Suarakan Pengungkapan Ijazah, Dokter Tifa: Apakah JKW Siap Di-Duterte-kan?

    Dipolisikan Relawan Jokowi karena Suarakan Pengungkapan Ijazah, Dokter Tifa: Apakah JKW Siap Di-Duterte-kan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Pegiat media sosial, yakni Tifauzia Tyassumah menjadi salah satu pihak yang dilaporkan Relawan Pemuda Patriot Nusantara ke Polres Metro Jakarta Pusat terkait tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.

    Berdasarkan Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/978/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, Rabu, 23 April 2025.

    Melalui akun X miliknya, @DokterTifa merespons laporan yang dibuat oleh Relawan Pemuda Patriot Nusantara yang ingin membela Jokowi.

    Kerap disapa Dokter Tifa, sosok pegiat media sosial ini kemudian memberikan pertanyaan dengan tegas, apakah Jokowi siap apabila kasus ijazah Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut dibawa ke ranah Internasional.

    Wadah laporan yang dimaksud dokter Tifa, yaitu Digital Forensic Internasional dan akan berlanjut ke Amnesty International.

    Menurutnya, para kader telah memperjuangkan kebenaran melalui jalur ilmiah, bukannya dibalas dengan cara yang sama malah dikriminalisasi.

    “Karena para akademisi yang mempertanyakan secara ilmiah malah dikriminalisasi,” tulis Dokter Tifa dikutip Kamis (24/4/2025).

    Lebih lanjut dalam unggahannya, Dokter Tifa mengingatkan bahwa laporan kasus ijazah Jokowi sudah masuk ke Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP dan berlanjut ke International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional.

    OCCRP merupakan konsorsium jurnalis investigasi yang berdedikasi mengungkap kejahatan terorganisir dan korupsi di seluruh dunia.

    Dengan demikian, persiapan membela keadilan ini telah diupayakan oleh Dokter Tifa, dan mempertanyakan kesiapan Jokowi terhadap kebijakan internasional.

  • Usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Tuai Penolakan, Amnesty Internasional: Langgar Amanat Reformasi

    Usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Tuai Penolakan, Amnesty Internasional: Langgar Amanat Reformasi

    “Tanpa mempertimbangkan semua masalah tersebut, mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional hanyalah upaya menghapus dosa-dosa Soeharto dan memutarbalikkan sejarah,” tegas Usman.

    Usman juga mengingatkan bahwa pemerintah semestinya lebih fokus menuntaskan janji-janji reformasi, termasuk pengusutan pelanggaran HAM yang diakui negara melalui TAP MPR dan pernyataan resmi Presiden RI.

    Sejumlah peristiwa kelam seperti Tragedi 1965-1966, Penembakan Misterius, Tanjung Priok, Talangsari, hingga Trisakti dan Semanggi, disebutnya masih menyisakan luka dan pertanyaan besar yang belum terjawab oleh negara.

    Latar belakang usulan ini mengemuka kembali setelah Kementerian Sosial melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) memasukkan nama Soeharto dalam daftar calon penerima gelar Pahlawan Nasional pada Maret 2025. Usulan serupa juga sempat disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo pada September 2024.

    Menanggapi penolakan terhadap usulan tersebut, Prasetyo Hadi menyatakan bahwa tidak ada tokoh yang sempurna.

    “Menurut kami merasa, apa salahnya juga? Menurut kami penghormatan presiden itu sudah sewajarnya,” ucapnya kepada media, Senin (21/4/2025).

    Namun, pernyataan tersebut tidak mengubah pendirian Amnesty International Indonesia yang tetap meminta agar negara tidak melupakan sejarah dan menghormati amanat reformasi untuk menegakkan keadilan bagi para korban. (Wahyuni/Fajar)

  • Donny Tri Istiqomah Ungkap Alasan Sebut Nama Hasto Kristiyanto terkait Uang Suap Rp400 Juta

    Donny Tri Istiqomah Ungkap Alasan Sebut Nama Hasto Kristiyanto terkait Uang Suap Rp400 Juta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan yang mendudukkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa kembali digelar Pengadilan Tipikor di Jakarta Pusat, pada Kamis (24/4).

    Dalam sidang lanjutan kali ini, salah satu saksi yang dihadirkan untuk memberikan keterangan adalah Donny Tri Istiqomah.

    Donny dalam persidangan menyebutkan sumber uang Rp400 juta yang disebut dari Hasto untuk keperluan pergantian antarwaktu Harun Masiku, hanyalah asumsi pribadi.

    Diketahui, total Rp 1 miliar diduga menjadi uang suap kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk keperluan mengurus pergantian antarwaktu Harun Masiku.

    Donny menjelaskan bahwa total uang keperluan mengurus diserahkan kepadanya dari staf Hasto bernama Kusnadi.

    Menurut dia, uang tersebut diserahkan terpisah sebanyak Rp400 juta dan Rp600 juta oleh demi keperluan pergantian antarwaktu Harun Masiku. Donny kemudian berinisiatif mengirim pesan WhatsApp kepada Saeful Bahri, seorang pihak lain yang terlibat dalam pengurusan pergantian antarwaktu itu.

    Donny dalam pesan kepada Saeful menyebutkan ada uang Rp400 juta dari Hasto sebagai bagian dari janji dana mengurus pergantian antarwaktu. Namun, Donny mengatakan bahwa penyebutan Hasto dalam pesan kepada Saeful itu sebenarnya asumsi pribadi.

    “Ya, di otak saya asumsinya, karena Mas Kus itu staf-nya Mas Hasto, Sekjen. Ya, saya asumsi saja,” ujar Donny dalam persidangan, Kamis.

    Dia melanjutkan bahwa tujuan menyebut Hasto dalam WhatsApp kepada Saeful agar yang bersangkutan segera datang menemui. Donny melanjutkan bahwa komunikasinya dengan Hasto terkait urusan pergantian antarwaktu Harun sangat terbatas.

  • Hashim Mengaku Menyerahkan ke Tuhan Soal Batalnya Investasi LG, Warganet: Apa Tuhan Juga Masuk Kabinet?

    Hashim Mengaku Menyerahkan ke Tuhan Soal Batalnya Investasi LG, Warganet: Apa Tuhan Juga Masuk Kabinet?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim, Hashim Djojohadikusumo menolak memberikan penjelasan terkait hengkangnya LG, tingkahnya menjadi sorotan publik.

    Keputusan LG dengan hengkang dari proyek rantai pasok kendaraan listrik (EV) senilai 11 triliun won atau setara Rp130 triliun (asumsi kurs Rp11.826 per won), tengah menjadi perbincangan dan mendatangkan ragam pertanyaan.

    Dengan demikian, awak media berusaha mempertanyakan perihal tersebut kepada Hasyim, saat ditemui di Hotel Mandarin Jakarta.

    Hashim diwawancarai usai bertemu dengan Mantan PM Inggris Tony Blair bersama dengan Ketua MPR RI, Eddy Soeparno.

    Namun, bukannya memberikan penjelasan yang bisa diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat, Hasyim hanya memberikan penjelasan singkat.

    “Investasi LG batal di Indonesia?” tanya salah satu awak media.

    “Ya, kita serahkan ke Tuhan lah,” ujar Hashim sembari meninggalkan kerumunan awak media dan masuk ke mobil, Selasa (22/4/2025).

    Jawaban yang diberikan oleh utusan khusus presiden itu, tentu saja mengundang komentar yang menohok dari masyarakat yang aktif di media sosial (warganet). Salah satunya dari akun pegiat media sosial bercentang biru @Ary_PrasKe2 di aplikasi X.

    “Kata yang keluar dari elit politik yang sama sekali tidak punya niat ingin membangun bangsa,” komentar warganet.

    “Wah.. Apa Tuhan juga udah masuk kabinetnya Wowo nih??? kok segala Tuhan diperintah untuk urus investasi?,” ujar lainnya.

    “Presiden saja waktu ditanya kasus yang sama jawabannya nyantai begitu, seolah menganggap remeh karena nanti juga datang investor lain. Mau dibawa ke mana negara ini, macan Asia tapi tunduk ke Amerika kalah sama panda. Preman dan Ormas ngak jelas justru jadi piaraan dan pakai uniform militer,” sahut lainnya.

  • Keracunan Massal MBG di Cianjur Disorot, Publik Sarankan Pengelolaan Dikembalikan ke Sekolah Masing-masing

    Keracunan Massal MBG di Cianjur Disorot, Publik Sarankan Pengelolaan Dikembalikan ke Sekolah Masing-masing

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis Kolaborasi Rakyat Jakarta, Andi Sinulingga, memberikan respons terkait insiden keracunan massal yang terjadi di Cianjur, yang diduga melibatkan program MBG (Makanan Bergizi) sebagai penyebabnya.

    Dalam akun X pribadinya, @AndiSinulingga, ia menyarankan agar program seperti MBG sebaiknya dikelola di tingkat sekolah dengan melibatkan pihak sekolah, komite sekolah, dan kantin sekolah.

    “Program bagus seperti MBG ini sebaiknya diserahkan ke pihak sekolah masing-masing saja, melibatkan komite sekolah, pihak kantin sekolah itu jauh lebih baik dan efektif,” tulis Andi Sinulingga dikutip X @AndiSinulingga Kamis (24/4/2025).

    Pernyataan tersebut muncul setelah kejadian keracunan massal yang menimpa 78 siswa di Cianjur, yang diduga terkait dengan makanan yang disediakan dalam program MBG.

    Sinulingga menilai bahwa pelibatan pihak-pihak yang lebih dekat dengan lingkungan sekolah dapat meningkatkan efektivitas dan meminimalisir risiko kejadian serupa di masa depan.

    Kritik ini juga mencerminkan keprihatinan terhadap pengelolaan program yang tidak melibatkan pengawasan ketat dari pihak yang lebih memahami kondisi dan kebutuhan lokal di setiap sekolah.

    Setelah kejadian tersebut, BGN saat ini tengah menantikan hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang dikirimkan ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Jawa Barat. Hasil investigasi diharapkan bisa diketahui dalam waktu 7 hingga 10 hari ke depan.

    Meski dapur penyedia makanan MBG disebut telah mematuhi standar, Dadan menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi pangan dalam program ini.

  • Taufan Pawe: PPPK Layak Dapat Jaminan Hari Tua Seperti PNS

    Taufan Pawe: PPPK Layak Dapat Jaminan Hari Tua Seperti PNS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Golkar, Taufan Pawe, kembali mengajukan gagasan dalam hal Kepastian dan Keadilan bagi PPPK pada revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Taufan Pawe menjelaskan, maksud dari pada kepastian bagj PPPK tersebut diantaranya adanya jaminan hari tua bagi para PPPK, sehingga mereka betul-betul merasa tenang di masa pensiun.

    “Kami berpandangan kalau ASN ini diantaranya PPPK dan PNS itu sama saja dalam persoalan pengabdian kepada Negara, sehingga kami merasa mereka tidak boleh dipisahkan, mininal terkait kesejahteraan itu harus sama, termasuk soal dana pensiun. Ini lagi kita dorong di revisi UU ASN,” katanya.

    Wali Kota Parepare dua periode ini menjelaskan, kalau langkah itu dia suarakan mengingat para PPPK memiliki peran besar dalam memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “Peran PPPK untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat ini sangat besar, ada para Guru dan Tenaga Kesehatan, juga sektor lainnya seperti Pemadam Kebakaran, Satpol PP, dan Kebencanaan, semuanya itu memiliki resiko tinggi dalam bertugas, sehingga kita perlu untuk memberikan apresiasi dan penghargaan,” tegasnya.

    Sebelumnya, DPR sedang menyiapkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN. Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin menegaskan pihaknya berfokus pada revisi UU ASN sesuai dengan Prolegnas 2025.

    UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sebelumnya telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2023. Zulfikar menuturkan proses revisi UU ASN sebenarnya sedang digodok oleh Badan Legislasi atau Baleg DPR RI. Namun, kata dia, Komisi II sedang berupaya agar pembahasan itu dikembalikan ke ranah Komisi II sebagai mitra langsung penyelenggara pemilu.

  • Muannas Alaidid Dipolisikan, Said Didu Bersyukur: Semoga Semua Terbongkar

    Muannas Alaidid Dipolisikan, Said Didu Bersyukur: Semoga Semua Terbongkar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, memberikan komentar terkait langkah Charlie Chandra yang melaporkan Muannas Alaidid ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik.

    Said Didu menyampaikan harapan agar kasus ini menjadi awal terbukanya berbagai praktik kriminalisasi dan intimidasi yang selama ini menimpa sejumlah pihak.

    “Semoga semua akan terbongkar,” kata Said Didu di X @msaid_didu (24/4/2025).

    Ia juga mengajak para korban lain yang pernah mengalami hal serupa untuk turut mengambil langkah hukum.

    “Berharap korban kriminalisasi dan intimidasi lainnya juga membuat laporan,” tandasnya.

    Diketahui, Charlie Chandra sebelumnya melaporkan Muannas Alaidid atas dugaan menyebarkan informasi yang dianggap mencemarkan nama baiknya di ruang publik.

    “Akhirnya saya melaporkan Muanas. Saya bukan setan, bukan maling, dan tidak pernah memeras,” ujar Charlie di X @CHARLIExCHANDRA.

    Dikatakan Charlie, tuduhan-tuduhan tersebut mencemarkan nama baik dirinya dan keluarga.

    “Pendekatan yang dilakukan Agung Sedayu kepada pemilik tanah seperti kami sangat tidak tepat,” ucapnya.

    “Karena itulah, sejak awal saya menolak menjual tanah keluarga kami kepada mereka,” sambung dia.

    Dalam unggahannya, Charlie mengunggah laporan resminya terhadap Muannas Alaidid ke Polres Metro Jakarta Utara atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

    Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/687/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKUT/POLDA METRO JAYA.

    Dalam laporan yang diterima kepolisian pada Senin (15/4/2025) pukul 00.05 WIB itu, Charlie yang berusia 48 tahun dan berprofesi sebagai karyawan swasta mengaku sebagai korban pencemaran nama baik yang dilakukan melalui platform media sosial Twitter.

  • Jokowi Wakili Indonesia ke Vatikan, Sammy: Kapasitasnya Apa? Harusnya Gibran!

    Jokowi Wakili Indonesia ke Vatikan, Sammy: Kapasitasnya Apa? Harusnya Gibran!

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Komedian Sammy Notaslimboy memberi sindiran menohok terkait keputusan dari Presiden Prabowo Subianto.

    Keputusan yang dimaksud adalah ditunjuknya Jokowi Widodo sebagai perwakilan untuk menghadapi upacara pemakaman Paus Fransiskus.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Sammy Notaslimboy menyebut harusnya Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden yang hadir.

    Ia pun mempertanyakan kapasitas Jokowi yang dipilih untuk menghadiri upacara ini.

    “Harusnya Gibran lah, apa kapasitas Mulyono? Nggak jelas…,” tulisnya dikutip, Kamis (24/4/2025).

    Presiden Prabowo Subianto mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri acara pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan.

    Nantinya, pemakaman ini rencananya akan dilaksanakan pada Sabtu, 26 April 2025 mendatang.

    Selain Jokowi, ada beberapa pejabat lainnya yang diutus. Seperti Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

    Lalu ada, Ketua Panitia Penyambutan Paus Ke Indonesia September 2024 lalu Ignasius Jonan, hingga Menteri Hak Asasi dan Manusia Natalius Pigai.

    “Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh bapak presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, kemudian yang kedua Wakil Menteri Keuangan bapak Thomas Djiwandono, kemudian yang ketiga bapak Jonan (Ignasius Jonan) dan yang keempat bapak Natalius Pigai,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Dokumen Rusia Diserahkan ke DPP PDIP, Connie Rahakundini Bakrie Sebut Berisi 37 Berkas

    Dokumen Rusia Diserahkan ke DPP PDIP, Connie Rahakundini Bakrie Sebut Berisi 37 Berkas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah dokumen yang sempat disimpan di Kota Moskow, Rusia telah diserahkan pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Dukumen yang diserahkan Connie tersebut merupakan barang titip Hasto Kristiyanto. Dokumen yang disebutnya sebagai “Dokumen Rusia” itu lantas diberikan kepada Wasekjen PDI Perjuangan, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, pada Rabu (23/4).

    “Tadi pukul 11.00 WIB di DPP PDIP (diserahkan, red),” kata Connie melalui layanan pesan, Rabu ini.

    Dia pun mengunggah video penyerahan Dokumen Rusia melalui akunnya di instagram @connierahakundinibakrie kepada Adhi Dharmo.

    Dalam penjelasan seperti tertuang di video, Connie menyebut Dokumen Rusia berisi 37 berkas yang tercap notaris.

    “Jadi, total dokumen yang ada pada saya itu 37. Ini saya serahkan,” demikian wanita bergelar profesor itu berbicara saat proses penyerahan Dokumen Rusia.

    Connie seperti terlihat dalam video yang diunggah memberikan sebuah diska lepas atau flashdisk saat menyerahkan Domumen Rusia.

    Dia mengaku tidak punya salinan dari berkas dan isi diska lepas Dokumen Rusia karena hal demikian menjadi permintaan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

    “Tidak ada copy ini semua. Saya ada perjanjian dengan Mas Hasto tidak boleh saya edarkan dan lain-lain apalagi meng-copy,” kata Connie.

    Adapun, Dokumen Rusia adalah barang Hasto yang sebelumnya dititipkan kepada Connie untuk disimpan di negara beribu kota Moskow. (fajar)